Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

5.602

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum AL-Daulah Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam PALITA: Journal of Social - Religion Research CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak

Mustafa, Adriana

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Author-ID : 1180315

Religion Humanities Astronomy Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences

Published : 45 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

ANALISIS GENDER TERHADAP HARTA BENDA PERKAWINAN DALAM UUP NOMOR 1 TAHUN 1974 Adriana Mustafa
Al-Risalah VOLUME 19 NO 1, MEI (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Salah satu diskursus penting dalam hukum perkawinan adalah harta benda perkawinan. Hal ini karena dalam hukum perkawinan terdapat beberapa jenis harta benda, juga seringkali terjadi ketidakadilan di dalamnya. Apalagi jika dilihat dari sudut pandang analisis gender, maka persoalan terkait dengan harta benda dalam erkawinan menjadi penting untuk terus dipercakapkan. Dengan keberadaan UUP Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di antaranya mengatur juga hal ihwal harta benda dalam perkawinan, maka kedudukan harta benda menjadi begitu penting. Dalam analisis gender pola kepemilikan harta benda dalam UUP adalah sesuatu yang sudah sejalan dengan spirit keadilan dan kesetaraan gender.

PERILAKU SEKSUAL TRANSGENDER (Studi Komparatif Hak Asasi Manusia Antara Perspektif The Universal Declaration of Human Right dan The Cairo Declaration of Human Right) Adriana Mustafa
Al-Risalah VOLUME 19 NO 2, NOVEMBER (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

The emergence of the term Transgender in Indonesia first appeared in 1860 and underwent development in the 1990s. In 1986 the term Wadam (Female Adam) emerged, but changed into a transsexual (Male Female). The amendment was based on the objection of several parties because of the use of the name of Adam's Woman. It was considered impolite because the name of the Prophet Adam as.In the Universal Declaration of Human Right, there is indeed no mention of sexual orientation, it must be of the opposite sex, what is concerned about human rights to marry and build families, namely article 16 which is then used as a basis by transgender people to justify deviant sexual behavior they are through same-sex marriage. On the other hand, in the Universal Declaration of Human Right there is also article 18 which guarantees the right of everyone to believe in the teachings of his religion and practice his religious teachings well. While we all know there is no religious teaching in this world that allows sexual behavior to deviate, even the most tolerant religion.

IMPLEMENTASI PASAL 504-505 KUHP DAN PERDA NO. 2 TAHUN 2008 TERHADAP PEMBINAAN TUNAWISMA DI KOTA MAKASSAR Adriana Mustafa
Al-Risalah VOLUME 21 NO 1, MEI (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.v1i1.22332

The main problem in this research is regarding the application of Article 504 – 505 of the Criminal Code and Regional Regulation Number 2 of 2008 against the Homeless in Makassar City, then formulated into a sub-problem or research question, namely what factors cause the emergence of homelessness in Makassar City and how to apply Article 504 – 505 of the Criminal Code against the Homeless? This research uses qualitative field research. The results of this study indicate that the factors that cause the emergence of homelessness are Poverty Problems, Education Problems, Work Skills Problems and Social Cultural Problems and Social Cultural Problems Consisting of Low Self-Esteem, Surrender to Physical Conditions, Health Problems. The application of Articles 504 – 505 of the Criminal Code has been implemented but has not been maximized, so this effort is not optimal enough, this is what makes the homeless still carry out their activities for economic needs. The implication of the research is that the South Sulawesi Provincial Social Service Government is expected to collect data on the homeless who do not have a place to live, build rehabilitation homes or develop work skills. It is advisable for the Makassar City DPRD Government to strengthen the sanctions given to the homeless in accordance with Articles 504 – 505 of the Criminal Code and Regional Regulation Number 2 of 2008.

Implementasi antara Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif Adriana Mustafa
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v5i2.7110

Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Disamping kewenangan yang ada pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengandung pengertian bahwa pembentukan Peraturan Daerah dilakukan bersama-sama. Pembentukan Peraturan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dalam menyampaikan aspirasi-aspirasinya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga menghasilkan Peraturan Daerah yang baik, bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, menciptakan kehidupan yang lebih teratur (taat hukum) dan sesuai dengan tujuan dan asas-asas pembentukan Peraturan Daerah. Implementasi dari ketentuan ini diatur lebih lanjut melalui Peraturan Tata Tertib DPRD. DPRD dapat meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan klausul ini maka kedudukan DPRD dalam menjalankan tugasnya menjadi sangat kuat. Pemerintahan daerah hendaknya dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Local Regulations are formed by the local leaders or mayor with the approval of the House of Representatives. In addition, the authority of the Regional Head and the house of Representative means that the formation of Regional Regulations is carried out both parties. The establishment of Regional Regulations involves the participation of the community in conveying their aspirations in the process of establishing legislation in order to produce proper Regional Regulations, to be beneficial to all levels of society, to create a more orderly (law-abiding) life and in accordance with the objectives and principles of formation Local regulation. The implementation of this provision is further regulated through the DPRD Rules of Procedure. The DPRD could ask a statement of responsibility for the Governor, Regent, and Mayor. With this clause, the position of the DPRD in carrying out its duties becomes very strong. Regional governments should be able to organize and manage their own government affairs according to the principle of autonomy and co-administration..

Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen dalam Pemasangan Instalasi listrik oleh Kontraktor pada PT. PLN Rayon Makassar Adriana Mustafa
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v4i1.10120

Listrik merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting, selain sebagi alat penerangan juga mampu meningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pada umumnya serta untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi pada khususnya, dan oleh karenanya usaha penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan, dan pengelolaannya perlu ditingkatkan, agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan merata dengan mutu pelayanan yang baik. Pemasangan instalasi listrik oleh Kontraktor pada PT. PLN Rayon Makassar harus terpasang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, aman dan memenuhi persyaratan keselamatan kerja dan keselamatan umum. Kontraktor (Instalatir) harus dengan persetujuan atau se izin PLN, sehingga konsumen atau calon pelanggan bisa mendapatkan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan PT PLN (Persero) bisa menciptakan suatu kewenangan terhadap Badan-badan usaha Penunjang Usaha Tenaga Listrik dalam melakukan kegiatan/aktifitasnya dalam hal pemasangan instalasi. Electricity is one very important requirement, other than as a lighting equipment is also able to improve the welfare and prosperity of the people in general and to encourage increased economic activities in particular, and therefore the electricity supply business, utilization, and management needs to be improved, so that available power in sufficient quantities and evenly with good quality service. Electrical installation by the Contractor at Rayon PLN Makassar must be installed in accordance with the functions and purposes, safe and meet the requirements of safety and public safety. Contractor (installer) must be with the consent or permission from PLN so that customers or potential customers can get protection in accordance with the legislation in force and PT PLN (Persero) could create an authority to agencies attempt Supporting Enterprises the Power to conduct / activity in terms of installation.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMASARAN AFILIASI PADA TAQYCHAN SAFFRON Ferri Abdan; Adriana Mustafa
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 4 Juli 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.26926

Abstrak Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan hukum Islam Terhadap Sistem Pemasaran Afiliasi pada Taqychan Saffron. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif pustaka dengan pendekatan teologis normatif dan pendekatan antropologi. Adapun sumber primer (kumpulan data) dan sekunder (jurnal, buku, dll). Teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan tiga tahapan, yaitu: klarifikasi data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemasaran afiliasi yang dijalankan oleh Taqychan Saffron tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Pemasaran afiliasi ini termasuk kepada pembahasan akad ju’ālah, yaitu mekanisme pemberian upah kerja berdasarkan pada keberhasilan pekerjaan. Adapun sistem pemasaran menurut hukum Islam yang menggunakan platform media sosial yang digunakan sebagai media pasar. Hal ini dibolehkan dalam bermuamalah selama tidak adanya penyimpangan. Dan ini termasuk kepada pembahasan akad as-salam. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Mengenai pelaksaan kegiatan jual beli maupun kegiatan kerja sama, seharusnya mencari tahu terlebih dahulu tentang hukum atas perbuatan yang hendak dilakukan. 2) Pemasaran melalui media digital atau internet, kita harus mempelajari terlebih dahulu tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik itu dari segi nilai-nilai akhlak, etika dan moral, serta iman. Agar terhindar dari penyimpangan syariat Islam. Kata Kunci: Afiliasi, Hukum Islam, Sistem Pemasaran. Abstract The main problem of this research is how to review Islamic law on the affiliate marketing system in Taqychan Saffron. This type of research is a qualitative literature research with a normative theological approach and an anthropological approach. The primary sources (data collection) and secondary (journals, books, etc.). Data processing techniques and data analysis were carried out in three stages, namely: data clarification, data reduction and drawing conclusions. The results show that the affiliate marketing system run by Taqychan Saffron does not conflict with the principles of muamalah in Islam. Affiliate marketing is included in the discussion of the ju'ālah contract, which is the mechanism for providing work wages based on job success. The marketing system according to Islamic law uses social media platforms that are used as market media. This is permissible in muamalah as long as there are no deviations. And this includes the discussion of the contract as-salam. The implications of this research are: 1) Regarding the implementation of buying and selling activities and cooperative activities, one should first find out about the law for the actions to be carried out. 2) Marketing through digital media or the internet, we must first learn about the development of science and technology, both in terms of moral values, ethics and morals, as well as faith. In order to avoid deviations from Islamic law. Keywords: Affiliate, Islamic Law, Marketing System.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STRATEGI PEMASARAN FUNDING OFFICER PADA BANK SYARIAH INDONESIA Nurul Maisarah Burhanuddin Sarah; Hadi Daeng Mapuna; Adriana Mustafa
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.27319

Abstrak Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap strategi pemasaran Funding Office Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus PT. BSI Tbk KC Makassar Veteran). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research) yaitu salah satu penelitian kualitatif, dimana peneliti turun langsung untuk mengumpulkan data, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: Yuridis dan Empiris. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan tehnik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan adalah dengan 1 kali tahap, yaitu pengelolaan data, analisa data penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan, Pertama, Pemasaran Funding Officer pada PT. BSI Tbk KC Makassar Veteran terdiri dari dua cara yakni pertama menggunakan strategi pemasaran melalui STP (Segmentasi, Target, dan Pasar) kedua menggunakan strategi yang dilihat dari segi konsep bauran pemasarannya yakni produk, promosi, lokasi, dan harga sesuai dengan kebutuhan kebutuhan nasabah. Kedua, Tinjauan Hukum Islam telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.115 tahun 2017, dalam hal ini akad yang dilakukan oleh nasabah antara lain mudharabah dan wadiah. Implikasi penelitian ini adalah kedua belah pihak harus lebih memahami akad, agar sistem pemasaran dalam Funding Office Jauh lebih berjalan sesuai dengan yang di inginkan. Kata Kunci: Hukum Islam, Pemasaran, Petugas Pendanaan. Abstract The main problem in this study is how to review Islamic law on the Funding Office marketing strategy at Indonesian Islamic Banks (Case Study of PT. BSI Tbk KC Makassar Veteran). The type of research used in this research is field research, which is a qualitative research, where researchers go directly to collect data, with the research approaches used are: juridical and empirical. Furthermore, the data collection methods used were observation, interviews, and documentation. Meanwhile, the data management and analysis technique is carried out in one step, namely data management, data analysis, drawing conclusions. The results showed, First, the Marketing Funding Officer at PT BSI Tbk KC Makassar Veteran consisted of two ways, namely the first using a marketing strategy through STP (Segmentation, Target, and Market) the second using a strategy that was seen in terms of the concept of the marketing mix namely product, promotion, location, and price according to customer needs. Second, the Islamic Law Review is in accordance with the DSN-MUI fatwa No.115 of 2017, in this case the contracts made by customers include mudharabah and wadiah. The implication of this research is that both parties must understand the contract better, so that the marketing system in the Funding Office is much more effective as desired. Keywords: Funding Officer, Islamic Law, Marketing.

Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam Meliana Ayu Safitri; Adriana Mustafa
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Januari
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i1.16391

Pokok masalah ini terkait Tradisi perhitungan weton dalam pernikahan Masyarakat Jawa di Desa Cenggini Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Studi perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam. Skripsi ini membahas pokok masalah yang penulis uraikan yaitu: pertama, Bagaimana tradisi masyarakat Desa Cenggini dalam menentukan calon pasangan pernikahan dalam hitungan weton? Kedua Bagaimana pandangan masyarakat Desa Cenggini dalam mengimplementasikan tradisi weton dalam pernikahan? Ketiga Bagaimana Pandangan Hukum adat dan Hukum Islam terhadap implementasi dan penentuan pasangan dalam tradisi perhitungan weton di Desa Cenggini Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal?. Jenis Penelitian ini tergolong kualitatif atau penelitian Lapangan yakni secara langsung. Dalam pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara secara langsung dari sumber aslinya dalam hal ini yang dimaksud adalah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Masyarakat Biasa. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan Tradisi perhitungan Weton dalam pernikahan Masyarakat Jawa dikenal sebagai pencocokan hari lahir kedua calon mempelai yang akan menikah. Perhitungan Weton juga dianggap sebagai upaya ikhtiar dan suatu bentuk untuk mengurangi adanya keraguan terhadap kelanggengan hubungan pasangan di masa depan karena kehidupan ini selalu berputar maka prinsip kehati-hati harus diterapkan. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pemahaman terhadap penerapan perhitungan tradisi weton dalam pernikahan Masyarakat Jawa. karena dengan adanya penerapan tradisi perhitungan weton akan lebih memudahkan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dalam kehidupan barunnya dan lebih peka terhadap problem yang ada di sekitar lingkungannya karena dalam pernikahan khususnya tentang tradisi weton masyarakat cukup beragam dalam mengungkapkan persepsinya

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN MELALUI JALUR NON LITIGASI (Studi Kasus di Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar) Suriani; M. Thahir Maloko; Adriana Mustafa
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 4 Juli 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.28859

Abstrak Penyelesaian sengketa tanah warisan melalui jalur non litigasi di Kelurahan Salaka dilakukan di luar Pengadilan dengan menggunakan mediator sebagai pihak penengah yang dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam hal ini, mediator berusaha membangun komunikasi sehingga dapat mempertemukan keinginan para pihak. Proses penyelesaian sengketa secara litigasi (di pengadilan) yang menganut asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada realitasnya sering mengalami kendala, seperti banyaknya jumlah perkara yang masuk tidak sebanding dengan jumlah tenaga hakim sehingga berdampak pada masyarakat selaku pencari keadilan merasa kesulitan untuk berperkara di pengadilan guna mendapatkan haknya secara cepat. Selain itu, faktor biaya ringan dan waktu yang efisien serta kerahasiaan dari penyelesaian sengketa secara non litigasi (di luar pengadilan) juga menjadi faktor yang membuat masyarakat lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penyelesian sengketa tanah warisan melalui jalur non litigasi khususnya di Kelurahan Salaka. Hukum dan keadilan merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut dikarenakan bahwa tujuan dari hukum semata-mata untuk keadilan sebagaimana menurut Geny dalam bukunya Ahmad Ali. Selanjutnya, hal tersebut dirumuskan menjadi karya ilmiah dengan mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Jalur Non Litigasi (Studi Kasus di Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar).” Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Tanah Warisan, Non Litigasi Abstract Settlement of inheritance land disputes through non-litigation channels in Salaka village is carried out outside the court by using a mediator as a mediator who is selected based on the agreement of the parties. In this case, the mediator tries to build communication so that it can bring together the wishes of the parties. The process of litigation dispute resolution (in court) which adheres to the principles of simple, fast dam low cost in reality often experiences problems, such as the large number of cases that are entered not proportional to the number of judges so that it has an impact on the community as justice seekers find it difficult to take cases in court in order to get it right quickly. In addition, the low cost factor and efficient time and confidentiality of non-litigation (outside court) dispute resolution are also factors that make people prefer to settle disputes out of court. Based on these problems, the authors are interested in researching further regarding the settlement of inheritance land disputes through non-litigation channels, especially in the Salaka village. Law and justice are two aspects that cannot be separated. This is because the purpose of the law is solely for justice as according to Geny in Ahmad Ali book’s. furthermore, it was formulated into a scientific paper with the title “Overview Of Islamic Law On The Settlement Of Inheritance Land Disputes Through Non Litigation Channels (Case study in Salaka Vilage, Pattallassang District, Takalar Regency)”. Keywords: Disputes Resolution, Inheritance Land, Non-Litigation.

RITUAL ANDINGINGI DI DESA TANAH TOWA KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Agus, Agus; Mustafa, Adriana
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 1, No. 2, Mei 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v1i2.13722

AbstrakTulisan ini membahas tentang ritual Andingingi komunitas Kajang Desa Tanah Towa Kecematan Kajang Kabupataen Bulukumba. Untuk membahas permasalahan tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan. yang dimana penulis lansung terjun ke lapangan dengan diperkuat hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ritual Andingingi merupakan tradisi yang dilakukan dari turun temurun. Ritual Andingingi yaitu kegiatan yang dilakukan sekali dalam setahun. Jika dikaitkan dengan agama, maka hal tersebut dapat mengarah kepada kemusyirikan, karena mereka mengakui Tuhan sebagai pencipta segala-galanya. Namun, dilain hal mereka mempercayai adanya kekuatan gaib yang mempengaruhi kehidupan manusia. Mereka masih mengakui kekuatan lain selain dari kehendak dan kekuasaan Tuhan.Kata Kunci: Ritual Andingingi; Kajang; Bulukumba. AbstractThis paper discusses the Andingingi ritual, 1) What is the purpose of the Andingingi riual, which is carried out by the Kajang community Tanah Towa Village, Kecabung Kajang, Bulukumba Regency ?, 2) What is the form of the Andingingi Kajang community? 3). What is the Islamic view of the Andingingi ritual of the Kajang community, Tanah Towa Village, Kecajang Kajang District, Bulukumba? To discuss the above problems, the type of research conducted is field research. where the writer jumped into the field with the results of interviews and documentation. The results of this study indicate that the Andingingi ritual is a tradition carried down from generation to generation. Andingingi ritual is an activity that is carried out once a year. If it is related to religion, then it can lead to shirk, because they acknowledge God as the creator of everything. However, on the other hand they believe in supernatural forces that affect human life. They still recognize other strength apart from God's will and power. Keyword: The Andingingi Ritual; Kajang; Bulukumba

Co-Authors A Rahman, Budiarti Achmad Musyahid Idrus AGUS AGUS Akmalia, Husnul Andi Sukmawati Assaad, Andi Sukmawati Arif, Firman Muhammad Ashar Sinilele Assaad, A. Sukmawati Asti, Mulham Jaki Bahar, Firdawati Bahram, Arwini Bashar, Nur Alif Daeng Mapuna, Hadi Dea Larissa Difa Melani Melani Fadhel, Muhammad Ferri Abdan Fitriani, Juita Hadi Daeng Mapuna Halimah Basri Haris Munandar Hasdi, M. Abid Ibnu Helmi Kamal, Helmi Hisbullah Hisbullah Hisbullah Ilham Laman Indra, Muh. Indra Kaesar B Jasdar Agus Kurniati Latuconsina, Mahyuddin Maulana, Muh. Ardi Meliana Ayu Safitri Muhammad Fikar, Muhammad Mujahidah, Nurul Nada Kamal Nur Annisa Nur Lela Nur Riqqah Maulana, Andi Nur syamsi Nurul Maisarah Burhanuddin Sarah Nurul Wakia Olivia Libra, Olivia Libra Pangeran Patongai, Alny Avasyah R.A Rahadi, Andi Arifai Rahmiati Rezeki, Mugiasih Rosmayanti Salam, Muammar Sippah Chotban Sofyan Sri Wahyuni Suciati, Nur Afifa Sunardi, Khusnul Khatimah Suriani Tahir Maloko Takdir Taufiq, Adhelia Nur Fajriah Uyuni, Hilyatul Yustika, Yustika Zuhri Abu Nawas, Zuhri Abu

Title

Found 45 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 45 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 45 Documents
Search