Articles
251 Documents
<![CDATA[Integritas dan Sikap Aktif-Argumentatif Hakim dalam Pemeriksaan Perkara ]]>
<![CDATA[Halim Talli, Abdul]]>
<![CDATA[ Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 3 No 1 (2014): (June) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v3i1.1495
<![CDATA[Hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan tugas kekuasaan ke- hakiman. Ia adalah ikon terpenting dalam institusi pengadilan. Karenanya, hakim selalu menjadi titik sentral perhatian masyarakat dalam penegakan hukum dan keadilan. Sebagai penyelenggara peradilan, hakim dipersyaratkan memiliki inte- gritas baik, jujur, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hal ini dimaksudkan agar hakim dalam melaksanakan tugas yudisialnya mampu melahirkan putusan yang adil dan benar menurut rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu pula, hakim dituntut berperan aktif melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan perkara, menyimak dan meneliti secara seksama pernyataan, bukti-bukti, dan fakta-fakta persidangan, serta indikator penting lainnya, sehingga hakim dapat mengambil kesimpulan yang tepat dari setiap perkara yang diperiksanya]]>
<![CDATA[PENDIDIKAN ISLAM MELALUI KEMAHIRAN BERFIKIR MEMBENTUK MORAL DAN AKHLAKUL KARIMAH PELAJAR ISLAM ]]>
<![CDATA[anwar, bakri]]>
<![CDATA[ Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 5 No 2 (2016): (December) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v5i2.4853
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pendidikan yang sukses, yang membuat manusia mampu berfikir secara kritis dan keratif. Dan dengan menggunakan pikiran sebagai kekuatan yang mampu mengelaborasi, menganalisa, dan mempurmulasi berupa ide atau gagasan secara konstruktif. Sistem pendidikan yang baik adalah mampu mengedukasi dan memproduksi seseorang melalui ilmu pengetahuan, keterampilan, dan dapat menyelesaikan masalah, berlaku bijak, kreatif, dan mampu mengkritisi permasalahan. Dalam suatu masalah siswa dapat menghadirkan konsep baru dengan mengkritisi keadaan yang ada. Kemahiran berfikir untuk menyelesaikan masalah siswa, ini dapat di bentuk dari segala jenjang pendidikan (sekolah).]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Perlindungan Konsumen E-Commerce ]]>
<![CDATA[Sunusi, Masri]]>
<![CDATA[ Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 2 No 1 (2013): (June) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v2i1.1427
<![CDATA[E-Commerce is the buying and selling is done through the internet, which can be beneficial to consumers, but on the other hand sometimes harm consumers, because they often do not get the protection that gives a certainty in the event of a dispute.In the E-commerce business transactions which are characteristic of business to business transactions where businesses that conduct transactions with fellow entrepreneurs, business-to- consumer transactions while the transaction is carried out by the NII businesses with consumers themselves.The benefits of E-Commerce transactions for consumers, the consumer can conduct transactions for 24 hours without leaving the house and did not require transport to the cost of sales. Protection to consumer E-Commerce is basically set in two forms namely, first, by the laws of a general nature, and secondly, the agreement is specific and has its own characteristics which is made by both parties, ie between businesses and consumers. ]]>
<![CDATA[NASIONALISME DALAM ISLAM ]]>
<![CDATA[Azman, Azman]]>
<![CDATA[ Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 6 No 2 (2017): (December) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v6i2.4881
<![CDATA[Nasionalisme adalah kerinduan/keberpihakan terhadap tanah airnya (nasionalisme kerinduan), atau keharusan berjuang membebaskan tanah air dari imprealisme (nasionalisme kehormatan dan kebebasan), atau memperkuat ikatan kekeluargaan antar-masyarakatnya (nasionalisme kemasyarakatan), atau membebaskan negeri-negeri lain (nasionalisme pembebasan), hal-hal tersebut merupakan sesuatu yang fitrah dan dapat diterima bahkan ada yang dianggap sebagai kewajiban. Sebaliknya apabila nasionalisme itu dimaksudkan untuk memilah umat islam menjadi kelompok-kelompok sehingga mereka menjadi berseteru satu sama lain, kemudian umat dieksploitasi untuk memenuhi ambisi pribadi (nasionalisme kepartaian), maka itu pasti nasionalisme palsuan yang tidak akan memberi manfaat sedikitpun. Nasionalisme yang utama adalah nasionalisme yang membuka diri terhadap peranan wahyu. Pengabdian kepada bangsa dan negara merupakan ibadah. Namun ia mengecam nasionalisme sempit dan berkelbihan, sebab dengan demikian cinta bangsa yang berlebihan akan menimbulkan kecongkakan dan kesombongan bangsa.]]>
<![CDATA[Pemakzulan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam Masa Jabatannya di Mahkamah Konstusi ]]>
<![CDATA[Jumadi, Jumadi]]>
<![CDATA[ Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 1 No 1 (2012): (December) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v1i1.1465
<![CDATA[Perubahan UUD telah membuat DPR menjadi lembaga yang sangat berdaya. Landasan atas diberikannya kewenangan yang demikian penting di DPR adalah kebutuhan akan adanya mekanisme kontrol yang kuat akibat dari pelajaran rezim otoritarian di masa lalu yang dipegang oleh penguasa pemerintahan. Mekanisme kontrol yang dilakukan DPR dengan mengawasi jalannya pemerintahan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden ini pula yang menjadi sebuah awal bagi dimulainya proses pemakzulan di Indonesia.]]>
<![CDATA[Adat Recht sebagai Bukti Sejarah dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia ]]>
<![CDATA[Salim, Munir]]>
<![CDATA[ Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 4 No 1 (2015): (June) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v4i1.1504
<![CDATA[Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti “kebiasaan”. Adat adalah kebiasaan yang dilakukan manusia secara berulang-ulang dan menjadi tradisi secara bersama-sama dilakukan turun-temurun dari zaman dahulu hingga sekarang. Demikian pula pengertian hukum adat, adalah aturan-aturan yang tidak tertulis, akan tetapi diakui berlaku hidup dan berkembang dalam masyarakat, di hormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakatnya dan apabila dilanggar, maka akan berakibat pada sanksi. Hukum adat menjadi masalah politik hukum pada saat pemerintah Hindia Belanda akan memberlakukan hukum Eropa atau hukum yang berlaku di Belanda menjadi hukum positif di Hindia Belanda (Indonesia) melalui asas konkordansi. Pemerintah Hindia Belanda ingin hukum ini dapat digunakan bagi tujuan-tujuan Belanda serta kepentingan-kepentingan ekonominya. Dewasa ini, hukum adat mulai dimasukkan ke dalam hukum tertulis bagi masyarakat secara keseluruhan. Hukum Adat dimasukkan dan diresapkan ke dalam hukum positif tertulis berbentuk undang-undang biasa sebagai pengganti hukum adat yang tidak tertulis.]]>
<![CDATA[STATUS HUKUM PERKAWINAN BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM NASIONAL INDONESIA (Suatu Telaah Normatif) ]]>
<![CDATA[Jamil, Jamil]]>
<![CDATA[ Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 5 No 2 (2016): (December) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v5i2.4841
<![CDATA[Perkawinan bawah tangan, adalah perkawinan antara seorang lakilaki dan seseorang perempuan, yang terpenuhi rukun-rukundan syaratsyarat yang ditetapkan dalam hukum agama masing-masing dan peraturan perundang-undangan, namun tidak dicatat pada instansi pemerintah yang berwewenang, yakni Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bagi orang yang beragama Islam atau Kantor Catatan Sipil (KCP) bagi orang yang beragama selain Islam. Status hukum perkawinan bawah tangan, baik dilihat dari sisi agama maupun peraturan perundang-undangan, adalah merupakan perkawinan yangdibolehkan/legal menurut hukum nasional Indonesia, sehingga mengikat para pihak yang melakukannya dan berakibat hukum terhadap anak dan harta benda dari perkawinan itu.]]>
<![CDATA[Penalaran Wacana Argumentatif Mahasiswa Perbandingan Madzhab dan Hukum (Pmh) ]]>
<![CDATA[Rahmiati, Rahmiati]]>
<![CDATA[ Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 5 No 1 (2016): (June) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v5i1.1445
<![CDATA[This study aims to find patterns and techniques of reasoning in students’ argumentative written discourse in an effort to cultivate critical thinking among the students majoring in Comparative Schools of Islamic Jurisprudence and Law (PMH) State Islamic University of Alauddin Makassar. To achieve these objectives, the approach used in this study was a qualitative approach with a theoretical orientation discourse analysis. The research data were the written discourse obtained from the assignment of students to write argumenttative discourse. Data were analyzed using three basic steps, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results indicate that the students’ patterns of reasoning in argumentative written discourse in their effort to cultivate critical thinking among students can be grouped into four patterns, namely: (1) pattern CGB, (2) pattern CGWB, (3) pattern CGB-MQ, and (4) pattern CGWB-MQ. In addition, the students’ reasoning techniques in writing argumentative discourse include: (1) the argument with examples, (2) the argument with the authority, and (3) the argument with causes.]]>
<![CDATA[Obsesi Penerapan Syari’at Islam di Wilayah Lokal ]]>
<![CDATA[Halim, Fatimah]]>
<![CDATA[ Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 4 No 2 (2015): (December) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v4i2.1488
<![CDATA[The existence of Islamic Sharia in Indonesian society since the beginning of the Islamic empire until now the rules are adhered to by the majority of Muslims in Indonesia. The obsession of society towards the implementation of Shari'a in the local area is to demand a special effort as a legal umbrella for the realization mempemudah application of Shari'a. In an effort to implement Shari'a adopted several strategies; that is; individual movements, social movements preaching and education, socio-political movements, movements and movements konstitusionalisasi legislation.]]>
<![CDATA[Pola Kerjasama & Ketidaksejahteraan Komunitas Petani Rumput Laut di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba ]]>
<![CDATA[Sulaiman, Umar]]>
<![CDATA[ Al-Daulah : Journal of Criminal Law and State Administration Law Vol 4 No 1 (2015): (June) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/ad.v4i1.1517
<![CDATA[Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pola kerjasama pada komunitas petani rumput laut di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba terdiri atas kerjasama petani dengan petani rumput laut lainnya, petani rumput laut dengan pemilik modal, dan petani rumput laut dengan pengumpul,(2) potensi penghambat komunitas petani rumput laut di Kecamatan Ujung Loe kabupaten Bulukumba untuk meningkatkan kesejahteraan-nya adalah modal, skill atau keterampilan, tingkat pendidikan formal, serta sarana dan prasarana produksi, dan (3) model kerjasama yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas petani rumput laut, yaitu kerjasama petani dengan petani, petani dengan pemilik modal, dan petani dengan pengumpul.]]>
