cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Analisis Kebijakan Pertanian
Published by Kementerian Pertanian
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry
Arjuna Subject : -
Articles 269 Documents
 2   3   4   5   6 
Program Kemitraan dalam Sistem Pertanian Terpadu Sahat M. Pasaribu
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 1 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v13n1.2015.39-54

Abstract

EnglishCollaboration pattern for productive activities in the form of public - private partnerships in the agricultural sector is very important and could be an alternative program to improve farmer’s income. Public - Private Partnership (PPP) is a policy instrument to gear up rural resources toward competitive produces. This paper describes the concept of partne rships program for integrated farm i ng systems and discusses its development orientation. Nucleus - plasma and sub - contract partnership patterns are mostly suitable for agricultural sector. PPP has its potential to strengthen institutional relationships betwe en the farmers and private sectors through government facilities. PPP should be able to help the farmers to deal with agribusiness financial problems, improve product quality, and increase access to market. Energy and other high economic value products ob tained from this partnerships business activities are expected to support food self - reliance and improve farmer’s welfare.  IndonesiaPola kerja sama untuk kegiatan produktif dalam bentuk kemitraan (public-private partnership atau PPP) di sektor pertanian sangat penting sebagai alternatif program dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat. PPP adalah salah satu instrumen kebijakan yang mampu menggerakkan sumber daya perdesaan untuk menghasilkan produk yang berdaya saing. Makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep program kemitraan untuk sistem pertanian terpadu dan membahas orientasi pengembangannya. Pola kemitraan inti-plasma dan subkontrak dinilai relevan diaplikasikan untuk sektor pertanian. PPP berpotensi memperkuat hubungan kelembagaan antara petani dengan swasta yang difasilitasi pemerintah. PPP dapat membantu petani mengatasi masalah pembiayaan usaha pertanian, memperbaiki kualitas produk, dan meningkatkan akses pasar bagi produk yang dihasilkannya. Energi dan produk bernilai ekonomi tinggi lain yang dihasilkan dengan pola kerja sama ini diharapkan dapat mendukung kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Kebijakan Pembangunan Sosial Ekonomi menuju Sistem Peternakan yang Diharapkan Yusmichad Yusdja; Bambang Winarso
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 3 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v7n3.2009.269-282

Abstract

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diramalkan akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang, dan pertumbuhan ini akan memacu peningkatan konsumsi, antara lain konsumsi hasil-hasil peternakan. Pada sisi lain, suplai hasil peternakan dalam negeri seperti daging dan susu masih sangat rendah, sehingga pemerintah terpaksa mengizinkan impor daging dan susu. Sektor produksi peternakan harus melakukan antisipasi peningkatan konsumsi tersebut, terutama untuk menjamin ketahanan pangan dan menghindarkan pengurasan cadangan devisa negara untuk impor daging dan susu yang sebenarnya tidak perlu. Sistem peternakan domestik yang ada sekarang dinilai akan sulit melakukan antisipasi terhadap keadaan dan perubahan yang akan terjadi, sehinga diperlukan suatu tindakan restrukturisasi industri peternakan ke arah suatu sistem yang diharapkan. Sampai saat ini belum ada rumusan arah pembangunan peternakan dan efektivitas program-program pembangunan peternakan tidak atau belum jelas ke mana arahnya. Dalam kaitan itu, khusus untuk subsektor peternakan, perlu dirancang suatu gagasan tentang bagaimana bentuk peternakan harapan di masa depan dan langkah-langkah apa yang dibutuhkan untuk mewujudkannya. Tulisan ini bertujuan menyampaikan gagasan tersebut dengan melakukan analisis review dan sintesis hasil-hasil penelitian sosial ekonomi peternakan yang pernah dilakukan.
Kebijakan Pembangunan Pertanian Thailand, India, dan Jepang serta Implikasinya bagi Indonesia Frans B.M. Dabukke; Muhammad Iqbal
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v12n2.2014.87-101

Abstract

Kebijakan merupakan salah satu aspek yang dapat meningkatkan dayasaing komoditas pertanian suatu negara. Artikel ini bertujuan menganalisis kebijakan pembangunan pertanian di tiga negara yaitu Thailand, India, dan Jepang serta implikasinya bagi Indonesia. Ketiga negara tersebut memiliki kemiripan dalam situasi dan kinerja serta kebijakan pembangunan pertanian yang dapat dijadikan petikan pelajaran untuk mendukung kebijakan pembangunan pertanian Indonesia. Thailand, India, dan Jepang masing-masing mewakili negara ASEAN, negara berpenduduk padat, dan negara maju. Berbagai kebijakan pembangunan pertanian yang diimplementasikan di tiga negara tersebut membawa dampak pada peningkatan persaingan baik secara regional maupun antarnegara yang pada gilirannya dapat mempengaruhi Indonesia. Untuk itu perlu dilaksanakan langkah antisipasi dan upaya mengatasinya melalui beberapa strategi antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian nasional, pengembangan jaringan teknologi, inovasi dan pengetahuan terintegrasi, dan penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan pembangunan pertanian. Fokusnya antara lain melalui pengembangan agribisnis, rantai nilai, bio-ekonomi, dan ketahanan pangan.
Beras dan Jebakan Kepentingan Jangka Pendek Erizal Jamal; Ening Ariningsih; Hendiarto Hendiarto; Khairina M. Noekman; Andi Askin
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 3 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v5n3.2007.224-238

Abstract

Kebijakan tentang perberasan sangat sarat dengan berbagai kepentingan, sehingga banyak keputusan yang diambil oleh pemerintah cenderung mengarah pada kepentingan jangka pendek, seperti masalah harga pembelian pemerintah, impor dan kebijakan jangka pendek lainnya. Kalau diperhatikan secara seksama ada empat persoalan mendasar dalam masalah perberasan, yaitu : (1) lemahnya akurasi data; (2) miskinnya petani padi; (3) besarnya ketergantungan terhadap beras; dan (4) masalah harga serta distribusi beras. Agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik, diperlukan adanya pemetaan persoalan secara tepat dalam berbagai perspektif waktu, dan kemudian merumuskan berbagai langkah operasional yang sistematis dan komprehensif. Hal yang utama diperlukan adalah kejelasan target akhir yang ingin dicapai, yang didasarkan pada proyeksi terhadap kebutuhan  beras dan ketersediaan lahan dalam jangka panjang. Upaya ini diharapkan dapat mencegah terjadinya pengulangan program yang sama dari waktu ke waktu, tanpa kejelasan sasaran akhir yang ingin dicapai. Proses akumulasi serta sinergi yang saling memperkuat antar semua pemangku kepentingan terkait, merupakan kata kunci keberhasilan dalam menuntaskan masalah ini.
Inovasi Spesifik Lokasi untuk Inkubator Teknologii mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal Yovita Anggita Dewi
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 4 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v10n4.2012.299-312

Abstract

Penerapan pembangunan berbasis ekonomi lokal (PEL) telah berkembang beberapa tahun terakhir dan diyakini menjadi pendekatan pembangunan yang lebih efektif karena mengedepankan potensi dan inisiatif lokal, yang sejalan dengan amanat kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014. Pembangunan ekonomi lokal pada dasarnya merupakan upaya untuk memanfaatkan seoptimal mungkin sumberdaya, potensi, dan inisiatif lokal dalam menumbuhkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dalam mempercepat pelaksanaan PEL, berbagai instrumen dapat diterapkan, salah satunya inkubator teknologi dengan komponen utamanya adalah dukungan inovasi yang memadai dan tepat guna. Dalam hal ini Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) selama kurang lebih 15 tahun telah menjalankan mandat sebagai sumber inovasi dan perannya dapat diperluas, salah satunya melalui peran penyediaan inovasi dalam inkubator teknologi. Berdasarkan analisis lingkungan dan eksternalnya, peluang BPTP cukup terbuka karena sesuai dengan tupoksinya, disamping posisinya yang strategis dalam pembangunan ekonomi lokal dan banyaknya inovasi yang sudah dihasilkan. Namun demikian, upaya tersebut juga menghadapi beberapa tantangan khususnya terkait belum optimalnya sinergisme antara BPTP dengan lembaga riset lain (perguruan tinggi), belum terjalinnya link dengan inkubator, serta banyaknya inkubator yang mengalami stagnasi. Upaya untuk meningkatkan peranan BPTP dalam inkubator teknologi antara lain dapat dilakukan melalui penyusunan peta jalan pengembangan penyediaan inovasi secara bertahap dalam 2 – 3 tahun.
Kelayakan Finansial Sistem Integrasi Sawit-Sapi melalui Program Kredit Usaha Pembibitan Sapi Nyak Ilham; Handewi P. Saliem
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 4 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v9n4.2011.349-369

Abstract

Pakan merupakan faktor penting dalam usaha sapi potong. Sumber pakan potensial yang belum banyak dimanfatkan adalah lahan di bawah tanaman kelapa sawit dan limbah perkebunan dan industri kelapa sawit. Kawasan perkebunan kelapa sawit, merupakan alternatif sebagai kawasan baru pengembangan sapi potong sistem integrasi tanaman ternak. Diharapkan dukungan Program Kredit Usaha Pembibitan Sapi dapat mempercepat mendorong berbagai stakeholder untuk mengembangkan kawasan itu. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan finansial usaha sapi potong yang diintegrasikan dengan perkebunan kelapa sawit dengan berbagai pola pengusahaan ternak. Analisis di lakukan berdasarkan studi sebelumnya terkait dengan integrasi usaha ternak sapi dengan tanaman sawit. Usahatani pembibitan sapi yang diintegrasikan dengan perkebunan sawit memberikan keuntungan dengan nilai R/C berkisar 1,05 – 2,84. Secara finansial usaha tersebut layak dikembangkan dengan nilai IRR berkisar antara 21 – 29 persen, nilai B/C antara 1,35 – 2,67, dan lama pengembalian modal 4,91 – 6,4 tahun. Diharapkan pemerintah dapat lebih mendorong pihak pengusaha perkebunan terlibat sebagai avalis, fleksibilitas persyaratan perbankan dan pihak Badan Pertanahan Nasional melakukan sertifikasi untuk mendukung mengembangkan usaha pembibitan sapi yang terintegrasi dengan perkebunan sawit. 
Kemandirian Pangan: Cadangan Publik, Stabilisasi Harga, dan Diversifikasi Mustafa Abubakar
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 2 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v7n2.2009.107-129

Abstract

Cadangan pangan menghadapi permasalahan dengan adanya kenaikan harga BBM dan pada saat yang bersamaan stok pangan  semakin rendah. Suplai pangan terus menurun dan tingginya ketidakpastian akibat rendahnya investasi dan pengaruh pemanasan global. Makalah ini bermaksud untuk mendiskusikan kaitan kemandirian pangan dengan cadangan pangan, stabilisasi harga pangan khususnya gabah/beras. Kemandirian pangan juga terkait dengan diversifikasi produksi dan konsumsi pangan, serta peran pemerintah lokal dalam cadangan pangan publik. Beberapa masalah yang dibahas adalah respon negara berkembang terhadap krisis pangan dan bagaimana respon Indonesia secara khusus. Khusus respon Indonesia, makalah mencoba mengungkapkan kemampuan Indonesia dalam meredam kenaikan harga pangan dalam negeri, intervensi pasar dan stabilisasi harga, pengadaan publik, stok dan cadangan pangan pemerintah.  Makalah ini juga membahas kemandirian pangan yang dirancang dalam jangka pendek dan umumnya untuk merespon krisis pangan. Sementara kemandirian pangan untuk jangka panjang dan berkelanjutan melalui strategi diversifikasi, baik produksi maupun konsumsi pangan. 
Profil Teknologi Pada Usaha Tani Padi dan Implikasinya terhadap Peran Pemerintah Nyak Ilham
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 4 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v6n4.2008.335-351

Abstract

Berbagai upaya terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan beras nasional, diantaranya mengoptimalkan adopsi teknologi yang telah dikembangkan. Namun hal utama yang perlu diingatkan bahwa peningkatan produktivitas padi terkait erat dengan penggunaan benih didukung dengan kecukupan air irigasi dan penggunaan pupuk. Permasalahannya adalah bagaimana ketersediaan ketiga komponen tersebut dengan kondisi dana pemerintah yang terbatas. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perilaku petani dalam mengadopsi teknologi usahatani padi pada kondisi pasar input dan output yang fluktuatif dan dukungan pemerintah yang semakin terbatas. Dari tulisan ini diharapkan upaya-upaya prioritas apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mencapai peningkatan produktivitas padi dan produksi beras nasional. Berdasarkan hasil analisis maka prioritas kebijakan utama adalah penyediaan air melalui pembangunan dan perbaikan sistem irigasi yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Disamping itu, keberadaan sistem penyuluhan sebagai sistem pendukung peningkatan produksi padi perlu ditingkatkan pemberdayaannya. 
Kelemahan Konsep dan Pendekatan dalam Pengembangan Organisasi Petani: Analisis Kritis terhadap Permentan No. 273 Tahun 2007 Syahyuti Syahyuti
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 2 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v10n2.2012.119-142

Abstract

Permentan No. 273 tahun 2007 merupakan kebijakan yang menjadi pedomanpokok tenaga lapang dalam mengorganisasikan petani dalam pembangunan. Kondisi organisasi yang saat ini kurang berkembang sesuai harapan, meskipun secara kuantitas terus meningkat, disebabkan oleh berbagai kelemahan dan kekeliruan dalam penggunaan konsep dan pendekatan yang tercantum dalam Permentan tersebut. Para pelaksana mulai dari pusat sampai ke daerah dan lapangan tidak menyadari kelemahan ini, sehingga hasil usaha mereka kurang efektif. Kelemahan yang ditemukan adalah kekeliruan dalam penerapan konsep lembaga, organisasi, advokasi, dan PRA. Pedoman yang dipaparkan berkenaan dengan penumbuhan dan pengembangan kelompok tani dan Gapoktan cenderung dangkal, kurang detail dan longgar, serta tidak bertolak atas pengetahuan yang sudah ada berkenaan dengan pengorganisasian dan pemberdayaan petani. Setelah berjalan 5 tahun lebih, tampaknya dibutuhkan penyempurnaan terhadap Permentan ini dengan menerapkan pengetahuan yang lebih sesuai yakni menggunakan basis ilmu sosiologi kelembagaan, dimana organisasi merupakan salah satu perhatian pokoknya.
Kinerja Penyuluh dari Perspektif Petani dan Eksistensi Penyuluh Swadaya Sebagai Pendamping Penyuluh Pertanian Kurnia Suci Indraningsih; Basita G. Sugihen; Prabowo Tjitrpranoto; Pang S. Asngari; Hari Wijayanto
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 4 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v8n4.2010.303-321

Abstract

Kinerja penyuluh pertanian PNS belum menunjukkan manfaat yang signifikan dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Azas keseimbangan kegiatan penyuluhan, yang memperhatikan keseimbangan antara kebijakan, inovasi teknologi dengan kearifan masyarakat setempat, keseimbangan pemanfaatan sumberdaya dan kelestarian lingkungan, serta keseimbangan antar kawasan yang maju dengan kawasan yang relatif tertinggal, masih belum terlaksana dengan baik. Azas kerjasama dalam penyelenggaraan penyuluhan yang seharusnya dilaksanakan secara sinergis dalam kegiatan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan serta sektor lain belum tercapai dengan baik. Azas berkeadilan, belum tercermin dalam penyelenggaraan penyuluhan yang memposisikan pelaku utama dan pelaku usaha berhak mendapatkan pelayanan secara proporsional sesuai dengan kemampuan, kondisi, serta kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. Satu tenaga penyuluh pertanian PNS di Cianjur dan Garut membina 3-4 desa, ditambah tugas-tugas administratif. Kebijakan yang telah dicanangkan Kementerian Pertanian menetapkan satu desa satu penyuluh pertanian. Untuk pencapaian target tersebut, alternatif yang dipandang sejalan dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2006 adalah merekrut ketua kelompok tani sebagai penyuluh swadaya yang bertugas mendampingi penyuluh pertanian PNS.

Page 4 of 27 | Total Record : 269

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2003 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 2 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Desember 2021 Vol 19, No 1 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Juni 2021 Vol 18, No 2 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 18, No 1 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 2 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 1 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 2 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 1 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 2 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 1 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 2 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 1 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 2 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 1 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 1 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 2 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 1 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 4 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 3 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 2 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 1 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 4 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 3 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 2 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 1 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 4 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 3 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 2 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 1 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 4 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 3 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 2 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 1 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 4 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 3 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 2 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 1 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 4 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 3 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 2 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 1 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 4 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 3 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 2 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 1 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 4 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 3 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 2 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 1 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 4 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 3 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 2 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 1 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 4 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 3 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 2 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 1 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian More Issue