cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 102 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016" : 102 Documents clear
PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DALAM MONITORING PELAKSANAAN KEBIJAKAN E-VILLAGE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ASET DESA DAN KEUANGAN DESA Alvi Richi Nayoan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini akan mengkaji tentang Peran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Monitoring Pelaksanaan Kebijakan E-Village Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Aset Desa Dan Keuangan Desa. Judul ini diangkat karena masih belum jelasnya peraturan yang mengatur tentang peran pemerintah dalam melakukan monitoring dan permasalahan dalam melakukan monitoring. Dari hasil pembahasan dapat diketahui bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh pihak BPM-PD terhadap pelaksanaan E-village yang diterapkan di Kabupaten Banyuwangi adalah salah satu bentuk pengawasan vertical. Pengawasan vertical adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh badan –badan pemerintah yang bertingkat lebih tinggi terhadap badan-badan yang lebih rendah. Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam monitoring pelaksanaan E-village adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya sosialisasi Kata Kunci : E-Village, Kabupaten Banyuwangi, Monitoring, Keuangan Desa
PELAKSANAAN PASAL 62 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH TERKAIT PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM HAL MALADMINISTRASI DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI (Studi Kasus di Badan Pertanahan Nas Sekar Maudytama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sekar Maudytama, Agus Yulianto, SH.MH., Dr. Iwan Permadi S.E.,S.H.,Mhum. Abstrak Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah terkait pemberian sanksi kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara yang melakukan kesalahan pembuatan akta jual beli yaitu tidak dilakukannya pengukuran terlebih dahulu, hal ini bertentangan dengan isi Pasal 54 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah disebutkan bahwa sebelum pembuatan akta PPAT wajib melakukan pemeriksaan kesesuaian/keabsahan sertipikat dan catatan lain pada Kantor Pertanahan setempat dengan menjelaskan maksud dan tujuannya. Badan Pertanahan Nasional juga terbukti tidak cermat karena mau menerima Akta Jual Beli belum dilakukan pengukuran terlebih dahulu. Dapat disimpulkan bahwa jika terjadi penjatuhan sanksi tidak hanya PPAT sementara yang dijatuhi sanksi administratif tetapi juga pegawai BPN. Kata Kunci : Pelaksanaan , sanksi , pendaftaran tanah , Pejabat Pembuat Akta Tanah .
STUDI TENTANG USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI TINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM PERIZINAN DI KABUPATEN BANYUWANGI Muhammad Firdaus Al-Ridwan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Firdaus Al-Ridwan, Lutfi Effendi, SH.MH, Sucipto,SH,MH   Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: mfirdaus1004@gmail.com Abstrak Didalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat tema studi tentang usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di tinjau dari prespektif hukum perizinan di kabupaten Banyuwangi. Pemilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh banyaknya perusahaan tambang pasir yang melakukan kegiatan dan/atau usaha pertambangan secara ilegal. Terdapat 32 perusahaan tambang pasir yang beroperasi namun hanya 30 persen perusahaan yang memiliki izin sendangkan 70 persen sisanya tidak memiliki izin.Untuk menjamin pelestarian lingkungan hidup maka setiap perusahaan tambang wajib memeiliki izin. Hal ini di karenakan dalam penyelenggaraan perizinan usaha pertambangan terdapat kewajiban untuk menjaga fungsi lingkungan hidup oleh para pengusaha pertambangan. Karena perizinan lingkungan sebagai alat pengendali dalam pelksanaan pelestarian lingkungan hidup agar tidak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten Banyuwangi sebagai pengendali dalam pelaksanaan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup harus lebih aktif dalam pemberian izin dan tentunya tidak melanggar ketentuan undang-undang sehingga tidak akan ada lagi perusahaan tambang pasir ilegal. Sehingga pemerintah perlu membuat peraturan daerah yang mengatur mengenai perlindungan dan pengolaan lingkungan hidup agar adanya kepastian hukum dalam bidang lingkungan hidup kepada para pelaku usaha dan/atau kegiatan tambang yang tidak memiliki izin sehingga tidak merugikan masyarakat, pemerintah dan para pelaku usaha dan/atau kegiatan itu sendiri. Kata kunci: Usaha Pertambangan, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Hukum Perizinan.
Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Studi Kasus di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jombang) Anisa Permatasari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anisa Permatasari, Agus Yulianto, SH.MH , Dr Shinta HadiyantinaFakultas Hukum Universitas Brawijaya ABSTRAK Kegiatan pengadaan barang dan jasa yang berlandaskan pada kontrak/perjanjian, merupakan kegiatan yang membutuhkan banyak pemahaman dan atau kemampuan mulai dari tahap perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan/pekerjaan dan pengendalian, penandatangan kontrak/perjanjian, melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan.Pembuat Komitmen. Ini berarti bahwa tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen berkaitan erat dengan penggunaan anggaran negara, karena itu dalam pelaksanaannya menuntut suatu keahlian dan ketelitian serta tanggung jawab yang berbeda dengan tugas pokok seorang pegawai administrasi lainnya. Kesalahan dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen akan berakibat timbulnya kerugian negara yang berujung pada tuntutan ganti rugi atau tuntutan lainnya.Kata kunci: pengadaan barang dan jasa, pejabat pembuat komitmen, anggaran negara. ABSTRACTThe activities of the procurement of goods and services based on the contract/agreement, is an activity that requires a lot of understanding and abilities ranging from the planning stages of procurement, procurement/execution and control work, the signing of the contract/agreement, to report and submit the job. The Maker Of The Commitment. This means that the duty Officer Commitment Maker is closely related to the use of the State budget, therefore in practice demands a skill and thoroughness as well as different responsibilities with basic tasks an employee of any other administration. Errors in the execution of the duties of Official Commitment Maker will result in the onset of the loss of State that led to the compensation demands or other demands.Keywords: procurement of goods and services, officer commitment maker, the state budget.
EFEKTIVITAS PASAL 7 HURUF K PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN Bagus Pratama Wahyudi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Kota Malang Memberlakukan Pasal 7 huruf K Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban umum Dan lingkungan. Pasal tersebut mengatur tentang larangan mencorat coret tembok. Akan tetapi efektivitas peraturan ini menuai permasalahan mngingat banyaknya pelanggaran terutama dari komunitas graffiti. Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana efektivitas Pasal 7 huruf K Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban umum Dan lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pasal 7 huruf k peraturan daerah kota malang nomor 2 tahun 2012  tentang ketertiban umum dan lingkungan dapat dikatakan belum efektif Jika dilihat dari factor penegak hukum, sarana dan prasarana dan masyarakat.mengingat hanya factor hukum saja yang terpenuhi dan dikatakan baik. Sedangkan factor-factor lain masih belum terpenuhi dalam hal pelaksanaannya. Hambatan yang diperoleh dari pihak satuan polisi pamong praja dalam penegakan pasal 7 huruf k peraturan daerah kota malang nomor 2 tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan dapat dibagi menjadi 2 yaitu hambatan ekstern dan intern. Solusi yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi fenomena graffiti adalah dengan beberapa cara yaitu, Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyikapi fenomena graffiti dikalangan masyarakat..Peningkatan sarana dan prasarana untuk menanggulangi fenomena graffiti,Restrukturisasi administrasi penegakan peraturan daerah melalui persidangan tindak pidana  ringan. Kata Kunci : Efektivitas Peraturan Daerah, Graffiti, Kota Malang, Ketertiban Umum dan Lingkungan
DEKONSTRUKSI KEBIJAKAN REDISTRIBUSI TANAH DAN PEMBATASAN LUAS MAKSIMUM PENGUASAAN TANAH PERTANIAN DALAM PROGRAM LANDREFORM DI INDONESIA (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEDIRI) M. Fikri Alan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini dilatarbelakangi adanya perubahan paradigma dalam masyarakat, terutama masyarakat tani di Indonesia dalam memandang keberadaan program Landreform. Program yang dibentuk sejak masa pemerintah Orde Lama, yang sesungguhnya digunakan sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat tani, pada kenyataannya hingga saat ini belum sesuai dengan tujuan pembentukannya. Oleh karena itu, dianggap perlu dilakukan sebuah kajian dekonstruksi, dalam arti memberikan pemaknaan ulang terhadap program tersebut, terutama atas kebijakan Redistribusi Tanah dan Pembatasan Luas Maksimum Penguasaan Tanah Pertanian, sebagai sebuah upaya untuk memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat tani yang berkeadilan. Selain itu, akan dirumuskan juga mengenai gagasan kebijakan pertanahan di Indonesia, sebagai sebuah konsekuensi dari dilakukannya pemaknaan ulang (dekonstruksi) atas kebijakan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan sosiologis, yakni dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang diperoleh sesuai fakta yang ada di lokasi, kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan teori-teori yang ada. Lokasi penelitian yang diambil adalah di Kantor Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri, dengan tehnik pengambilan sampel dengan cara purposive sampling, yakni tehnik pengambilan sampel dengan cara pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai keterkaitan erat dengan ciri-ciri populasi yang telah ada dan diketahui sebelumnya. Adapun Data Primer dan Tersier akan dianalisis menggunakan teknik analisis dekriptif kualitatif, sedangkan data sekunder akan dianalisis menggunakan tehnik analisis deksiptif kuantitatif.   Kata Kunci: Dekonstruksi, Redistribusi Tanah, Pembatasan Luas Maksimum Penguasaan Tanah Pertanian.
URGENSI PENGATURAN KHUSUS PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE NASIONAL BERDASARKAN PERATURAN ZONASI PADA PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TAHUN PENATAAN RUANG Indri Sukmawati Djangko
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mangrove mempunyai peran vital bagi kelangsungan hidup secara global dan mempunyai manfaat ekonomis serta ekologis. Oleh karena itu pengelolaannya perlu diatur di setiap tingkat pemerintahan hingga tingkat nasional. Penulis mencoba melihat peluang pengaturan khusus pengelolaan hutan mangrove secara nasional melalui peraturan zonasi pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan peraturan turunannya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan kasus. Dengan menggunakan interpretasi gramatikal dan sistematis, penulis mencoba menemukan urgensi serta formula pengaturan nasional yang tepat sebagai pedoman bagi daerah untuk mengatur pengelolaan mangrovenya dalam ruang lingkup penataan ruang daerah.Kata Kunci: Hutan Mangrove, Peraturan Zonasi, Penataan Ruang
PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MELAKUKAN ADVOKASI TERHADAP TERSANGKA YANG KASUSNYA DIREKAYASA (STUDI DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURABAYA) Ayu Bella Erwira
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka1 sebelumnya harus dipastikan bahwa untuk melanjutkan penyidikan dan menetapkan status tersangka haruslah ada bukti permulaan yang cukup2. Apabila bukti permulaan yang cukup sudah terpenuhi baru status tersangka dan penyidikan dapat dilanjutkan. Pada tataran empirik terdapat kasus yang tidak memenuhi bukti permulaan yang cukup namun tetap dilanjutkan hingga tahap penyidikan. Salah satunya kasus yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum Surabaya3. LBH memiliki peran untuk meminimalisir terjadinya rekayasa kasus yang dilakukan oleh penegak hukum khususnya kepolisian. Begitu pula dengan LBH Surabaya yang memiliki peran untuk meminimalisir rekayasa kasus yang dilakukan oleh penegak hukum khususnya kepolisian. Tersangka yang kasusnya direkayasa oleh kepolisian yang terjadi diwilayah Provinsi Jawa Timur dapat diadvokasi oleh LBH Surabaya sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi kontrol terhadap penegakan hukum di Provinsi Jawa Timur.Kata kunci: Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, advokasi, rekayasa kasus
Penjatuhan Pidana Mati dalam Tindak Pidana Narkotika ditinjau dari Perspektif Konvensi Internasional Redmond Yonanta Makalew
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara Indonesia sedang dalam situasi “perang” dengan narkotika, dan sudah beberapa kali negara Indonesia melakukan penyerangan terhadap beberapa “tokoh” narkotika yang sudah sangat berkuasa baik di Indonesia, maupun pasar Internasional. Beberapa hari yang lalu, negara Indonesia menjatuhkan hukuman mati terhadap 5 orang WNA dan 1 orang WNI terkait tindak pidana narkotika. Namun banyak kecaman yang dilakukan oleh negara-negara yang bersangkutan. Apakah Indonesia boleh menjatuhkan hukuman mati? Adakah konvensi internasional yang mendukung perbuatan negara Indonesia? Bagaimana negara Indonesia menjelaskan kepada negara tersebut? Pasal ini membahas pertanyaan-pertanyaan ini dan, dalam proses, menawarkan wawasan baru bagaimana hukum yang ada dapat diterapkan dan disesuaikan dan diubah untuk memenuhi tantangan yang ditimbulkan oleh penjatuhan hukuman mati dalam tindak pidana narkotika. Artikel ini meneliti tentang pertanyaan-pertanyaan di atas melalui analisis terhadap bolehnya negara Indonesia menjatuhkan pidana mati dari perspektif konvensi internasional. Penelitian dari kasus ini dilakukan dengan mencari konsep dari penjatuhan hukuman mati melalui definisi tindak pidana lalu dianalisa dengan Instrumen-instrumen hukum yang ada. Dengan demikian dapat diuraikan unsur-unsur yang dapat menjadi kunci dalam memberikan solusi hukum terhadap pemberlakuan hukuman mati dalam tindak pidana narkotika. Kata Kunci : Narkotika, Hukuman Mati, Indonesia.
TINJAUAN YURIDIS “DESCRIPTIVE MARKS” TERKAIT PENDAFTARAN MEREK MENURUT PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 179PK/PDT.SUS-HKI/2012) Maringantua Daniel W.H. Gultom
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan utama dari merek adalah sebagai daya pembeda antara satu produk dengan produk lain dalam pedagangan barang ataupun jasa. Salah satu contoh merek yang digunakan dalam kegiatan perdagangan dibidang jasa penyedia makanan dan minuman adalah “kopitiam”. Merek “kopitiam” merupakan merek yang sering digunakan dalam penyediaan jasa makan dan minuman di asia tenggara, terutama negara seperti malaysia, singapura, dan juga indonesia. Di Indonesia sendiri kata kopitiam telah terdaftar sebagai merek pada direktorat jenderal hak kekayaan intelektual, yang kemudian pendaftaran kata “kopitiam” sebagai merek tersebut mendapatkan banyak keberatan terutama oleh pengusaha pengusaha yang juga menggunakan kata “kopitiam” sebagai indenditas produknya dalam bidang jasa yang menyediakan makanan dan minuman. Menurut pengusaha pengusaha tersebut kata “kopitiam” berarti “warung kopi” atau “kedai kopi” sehingga pendaftaran terhadap kata “tersebut sebagai merek tidak sesuai dengan pasal 5 undang-undang nomor tahun 2001dalam pasal tersebut dikatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut merupakan kata umum dan atau kata yang hanya menjelaskan produk atau jasa yang ditawarkan (descriptive marks). Salah satu putusan terkait perkara “kopitiam” ini dapat dilihat pada putusan mahkamah Agung nomor 179/Pk.Pdt-Sus/HKI/2012 dimana dalam putusan ini terdapat perbedaan pendapat oleh hakim dalam memutuskan apakah kata “kopitiam” merupakan kata umum atau kata yang menjelaskan produk. Kata Kunci : Merek, Kopitiam, Pendaftaran, Keberatan, Descriptive Marks.

Page 1 of 11 | Total Record : 102

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue