cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 38 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023" : 38 Documents clear
KONSEKUENSI YURIDIS AJAKAN MENOLAK VAKSINASI COVID-19 DI MUKA UMUM SEBAGAI TINDAK PIDANA Endriyan Habilillah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Endriyan Habilillah, Abdul Madjid, Fines Fatimah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: endriyan@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini mengangkat masalah konsekuensi yuridis dari perbuatan ajakan menolak vaksinasi Covid-19 di muka umum. Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh peristiwa ketika Pemerintah Indonesia melaksanakan program wajib vaksinasi secara intensif di masa pandemi, terdapat masyarakat dengan sengaja mengajak masyarakat lain untuk menolak vaksinasi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ajakan menolak vaksinasi Covid-19 di muka umum merupakan tindak pidana serta ketentuan pasal yang dapat dikaitkan dengan ajakan menolak vaksinasi Covid-19 di muka umum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh Penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis penafsiran gramatikal. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, terdapat jawaban untuk masalah yang ada, yaitu dari perbuatan ajakan menolak vaksinasi Covid-19 merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut bertentangan dengan program pemerintah dalam penanggulangan penyebaran virus Covid-19 yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah menular. Serta ketentuan pasal yang dapat dikaitkan dengan perbuatan tersebut yaitu Pasal 14 ayat (1) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular karena pencegahan dan pengebalan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memberi perlindungan kepada orang-orang yang belum sakit, akan tetapi mempunyai risiko untuk terkena penyakit. Sedangkan Pasal 160 KUHP, harus terpenuhinya delik materil dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 sebagai delik materil. Kata Kunci: Covid-19, Menolak, Menghalangi, Menghasut, Vaksinasi ABSTRACT This research raises the issue of a juridical consequence of refusing to be covid-19 vaccinated in public. This research topic departs from the covid-19 vaccination program initiated by the government of Indonesia and is compulsory for and given intensively to the citizens. This program was not easily welcomed by people since some are found to persuade others not to take the vaccination. This research aims to study and analyze the persuasion of refusing to be vaccinated in public as a criminal offense and the provision of the article related to this persuasion. With normative-juridical methods and a statutory approach, this research involved primary, secondary, and tertiary data to be analyzed using a grammatical interpretation technique. The research results reveal that the persuasion intended to refuse the vaccination is considered a violation since it stands against the government program and obstructs the mitigation of an infectious disease. The provision regarding this issue refers to Article 14 paragraph (1) in conjunction with Article 5 paragraph (1) letter c of Law Number 4 of 1984 concerning Infectious Diseases, considering that prevention and vaccination are intended to protect the people who have not been infected but have the risk factor of being infected. Meanwhile, Article 160 of the Penal Code of Indonesia requires that the substantive delict be met in Constitutional Court Decision Number 7/PUU-VII/2009 regarding a substantive delict. Keywords: Covid-19, Refuse, Obstruct, Persuade, Vaccination
ASAS ULTIMUM REMIDIUM DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DI TINDAK PIDANA MAYANTARA Siti Nurohma
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Siti Nurohma, Prija Djatmika, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: sitinurohmah@student.ub.ac.id ABSTRAK Penggunaan asas ultimum remidium dalam kasus pencemaran nama baik di tindak pidana mayantara yang menjadi kontroversi dalam penerapan pemidanaannya. Padahal hukum pidana harus dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan masih terdapat suatu alternatif penyelesaian lain selain hukum pidana yaitu harus mengedepankan keadilan restoratif. Tujuan pembahasan ini ialah untuk lebih mengedepankan keadilan restoratif dan aturan hukum pidana dijadikan upaya terakhir (asas ultimum remidium), karena untuk melindungi kehormatan seseorang dari pencemaran nama baik dan mencegah kriminalisasi perlu diselaraskan dan dilakukan dengan implementasi asas ultimum remidium yang dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai jalan yang dapat ditempuh. Menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks, jurnal, risalah, artikel, komentar, pernyataan dan pendapat para ahli. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas ultimum remidium dalam kasus pencemaran nama baik di tindak pidana mayantara harus memenuhi syarat materiil dan formil. syarat materiil meliputi syarat-syarat yang mengacu pada penerimaan oleh masyarakat dan para pihak yang berperkara. Di sisi lain syarat formil mengacu pada dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan keadilan restoratif. Salah satu syarat yang patut dicermati adalah syarat materiil, salah satunya syarat prinsip pembatas pada pelaku. Dalam ketentuan tersebut, keadilan restoratif dapat diajukan apabila tingkat kesalahan pelaku bukanlah suatu kesalahan yang berat. Selama kedua belah pihak yang berperkara memiliki niat untuk saling melakukan perdamaian, pelaku telah memenuhi persyaratan sebagai bukan residivis serta tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, serta dilakukan dengan sukarela. Dengan demikian pencemaran nama baik dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Kata Kunci: Asas Ultimum Remidium, pencemaran nama baik ditindak mayantara, keadilan restoratif ABSTRACT The application of ultimum remidium principle in a defamation case in cybercrime has been controversial in terms of sentencing. However, criminal law should be referred to as the last resort of enforcement and there has been an alternative of restorative justice to settling the case. This research is more focused on restorative justice and the rules of criminal law as the last resort (ultimum remidium). Protecting the dignity and the name of a person and warding off criminalization take harmony and the implementation of ultimum remidium principle using restorative justice. This research employed normative-juridical methods and a statutory approach. The primary data was obtained from legislation, while the secondary data was from text, journals, minutes, articles, commentary notes, statements, and experts’ notions. The tertiary data were obtained from the law dictionary and Kamus Besar Bahasa Indonesia. The research results show that the principle of ultimum remidium over such a case should meet the requirement of both substantial and procedural requirements, where the former refers to the acceptance in society and of all parties concerned. On the other hand, the procedural requirements consisted of the documents needed in restorative justice. The procedural requirements also involve limiting the perpetrator, in which restorative justice is recommended if the action is not a serious crime. As long as both parties involved in the case tend to come to reconciliation, the perpetrators are not categorized as reoffenders, and they accept the liabilities, reparation, and these requirements are done voluntarily, then the defamation case can be settled in restorative justice. Keywords: ultimum remidium principle, defamation in cybercrime, restorative justice
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENDIRI STARTUP DENGAN SISTEM KLASIFIKASI SAHAM DENGAN HAK SUARA MULTIPEL (STUDI KOMPARASI DENGAN HONGKONG DAN SINGAPURA) Willyanto Sinaga
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Willyanto Sinaga, Reka Dewantara, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: Willysinaga94@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor.22/POJK.04/2021 Tentang Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut mengatur mengenai apa saja perlindungan hukum terhadap pendiri perusahaan yang menerapkan aturan tersebut, namun ada beberapa aturan terkait dengan jangka waktu dan bagaimana penerapannya di Indonesia. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, berdasarkan hasil penelitian penulis ditemukan kelemahan terkait dengan aturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor.22/POJK.04/2021 Tentang Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel yaitu terkait jangka waktu penerapan yang dibatasi sehingga tergolong singkat, dalam pasal yang 5 ayat (1) yang telah ditentukan masa jangka waktu efektif nya hanya 10 tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 kali atas izin dari pemegang saham independen dan juga RUPS. Oleh karena itu rekonstruksi yang dapat penulis ajukan berdasarkan studi terhadap aturan yang dibuat oleh Singapore Exchange di Singapura dan juga Hong Kong Exchange and Clereance Limited, yaitu perlu ditingkatkan dan pembaharuan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 22/POJK.04/2021 untuk lebih memperhatikan tentang penerapan hak SHSM dan juga terkait dengan pembatasan jangka waktu penerapannya. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pendiri Startup, Saham Dengan Hak Suara Multipel ABSTRACT This research studies the issue regarding the Regulation of Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 22/POJK.04/2021 concerning Share Classification with multiple voting shares. This regulation governs the types of legal protection for start-up owners to implement this regulation, but there are other regulations governing the period and how it is implemented in Indonesia that should be taken into account. The research discovers that the regulation of the Financial Services Authority mentioned above only sets a short time limit, where Article 5 paragraph (1) only allows for a 10-year time limit and it can be extended only once with the permit of independent share holders and the General Meeting of Shareholders. Thus, this research, referring to the comparison of regulations made by Singapore Exchange in Singapore and Hong Kong Exchange and Clearance Limited, suggests that reform and improvement of the Regulation of Financial Services Authority Number 22/POJK.04/2021 take place, where the implementation of the right of shares with multiple voting shares and the time limit given should be given more attention. Keywords: legal protection, start-up owners, shares with multiple voting shares
ANALISIS YURIDIS PENGATURAN HUBUNGAN KERJA NON-STANDAR DI INDONESIA Bagas Wahyu Jati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bagas Wahyu Jati, Syahrul Sajidin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: w11.bagass@gmail.com ABSTRAK Pada penelitian ini meneliti mengenai tidak adanya perlindungan hukum kepada pekerja di dalam hubungan kerja non-standar di Indonesia. Permasalahan ini dilatar belakangi dengan kurang sempurnanya pengaturan mengenai perlindungan hukum pekerja sehingga dikhawatirkan dapat menjadi kesempatan bagi pemberi kerja dalam menghindari hak dan kewajiban hukum tertentu. UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Indonesia hanya mengatur beberapa jenis hubungan kerja non-standar. Sedangkan masih terdapat hubungan kerja yang tidak mempunyai regulasi di beberapa jenis pekerjaan tertentu yang menjadikan pekerja dalam jenis pekerjaan tersebut rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan terhadap hubungan kerja non-standar di Indonesia. Untuk menjawab rumusan masalah di atas, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, tersier yang ketiga bahan tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan serta internet. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan beberapa teknik yaitu interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan argumentum per analogiam untuk mendapatkan jawaban atas masalah hukum yang telah dirumuskan. Berdasarkan pembahasan, diketahui terdapat 2 jenis hubungan kerja non-standar yang sudah diregulasi di Indonesia yaitu Temporary Employment dan Multy-Party Employment. Sedangkan jenis Part-time and on-call work dan Disguised/Dependent self-employment tidak terdapat regulasi yang mengaturnya. Penulis selanjutnya merumuskan konstruksi pengaturan mengenai perlindungan pekerja pada 2 jenis hubungan kerja non-standar tersebut, dimana penulis menggunakan pendekatan studi komparatif dengan pengaturan yang ada di negara Vietnam dan Jepang. Sehingga pemerintah dapat mengkaji peraturan yang ada di kedua negara tersebut mengenai pekerja paruh waktu dan pekerja tanpa hubungan kerja. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hubungan kerja non-standar, pekerja paruh waktu, pekerja tanpa hubungan kerja ABSTRACT This research aims to find out the absence of legal protection for workers in terms of non-standard labor relations in Indonesia. The existing regulation does not sufficiently accommodate the legal protection of workers, and this may leave a gap where workers avoid certain rights and obligations. Law Number 13 of 2003 concerning Labor in Indonesia only regulates several kinds of non-standard labor relations, while other matters related to labor relations are not yet regulated especially in several types of jobs. This research aims to analyze the regulations of non-standard labor relations in Indonesia by using a normative method, and statutory, conceptual, and comparative approaches. The legal materials involve primary, secondary, and tertiary data obtained from library research and the Internet. All the research data were analyzed using grammatical, systematic, and argumentum per analogiam techniques. The research results discover that labor relations in Indonesia refer to temporary employment and multi-party employment. However, part-time and on-call and disguised/dependent self-employment are not regulated. This research also aims to formulate the construction of the regulation regarding the protection of workers in two types of non-standard labor relations by comparing Vietnam and Japan in terms of part-time work and workers without labor relations. Keywords: legal protection, non-standard labor relation, part-time job, workers without labor relations
STATUS HUKUM PENDIRIAN VIRTUAL OFFICE OLEH PERSEROAN TERBATAS MENGENAI KEDUDUKAN DOMISILI PERSEROAN TERBATAS Muhammad Ariq Maulana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Ariq Maulana, Reka Dewantara, Mochammad Hamidi Masykur Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ariq1709@gmail.com ABSTRAK Perkembangan dunia digital mulai merambak ke berbagai aspek kegiatan manusia. Di Indonesia sendiri digitalisasi mulai merambak dari aspek pendidikan, kesehatan, hingga pereknomian. Hal ini memacu masyarakat Indonesia untuk terus berkembang dan mengikuti perkembangan zaman. Salah satu inovasi yang didasarkan dengan aspek digital yakni munculnya fenomena Virtual Office di Indonesia. Penggunaan virtual office di Indonesia mengalami peningkatan yang masif, namun hingga saat ini masih belum ditemukannya peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya terutama dalam hal legalitas dari suatu Perseroan Terbatas yang menggunakan layanan ini. Maka dari analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka diperoleh jawaban bahwa sebuah perseroan terbatas yang menggunakan atau mendirikan virtual office akan mengalami kekaburan terhadap lokasi domisili atau keberadaan ril dari perseroan terbatas itu sendiri. Selain itu, dengan tidak diaturnya penggunaan virtual office ini mengakibatkan munculnya beberapa implikasi-implikasi yuridis seperti dalam aspek peraturan zonasi, pengukuhan sebagai perusahaan kena pajak, dan dalam hal perbuatan hukum perseroan terbatas tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih jelas terkait dengan penggunaan virtual office. Peraturan perundang-undangan ini nantinya yang dapat menjadi pedoman bagi perseroan terbatas dalam mendapatkan status hukum yang konkrit. Kata Kunci: Legalitas, Virtual Office, Perseroan Terbatas, Domisili ABSTRACT The development of the digital world has touched almost all aspects of human activities. In Indonesia, digitalization is implemented in education, health, and the economy. This trend triggers the people in Indonesia to keep growing in line with the current development. Virtual office proves that digitalization exists in Indonesia. The use of virtual offices has been massive, but there are no laws that can serve as the guidelines for the implementation of virtual offices in terms of the legality of a limited liability company using this service. Departing from this issue, this research discovers that the virtual office does not hold any clarity of domicile or real location of the company concerned. Moreover, the absence of regulations regulating virtual offices results in some juridical implications regarding zonation regulations, the declaration stating that accompany is taxable, and legal action of the company concerned. Therefore, clear regulation regarding the use of the virtual offices is required. The legislation concerning this matter is expected to set the guidelines for the company to get concrete legal standing. Keywords: legality, virtual office, limited liability company, domicile
URGENSI TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PEMBERI PEKERJAAN DALAM PEMENUHAN UPAH PEKERJA ALIH DAYA Donny Rahardi Arya Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Donny Rahardi Arya Putra, Budi Santoso, Syahrul Sajidin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: donirahardi@gmail.com ABSTRAK Pada penelitian ini meneliti mengenai kekosongan hukum tanggung jawab perusahaan pemberi pekerjaan dalam pemenuhan hak pekerja perusahaan alih daya, dimana terdapat suatu ketiadaan aturan yang memberikan tanggung jawab kepada perusahaan pemberi pekerjaan dalam pemenuhan hak pekerja perusahaan alih daya. Dalam sistem alih daya perlu diatur tanggung jawab masing-masing pihak dalam pemenuhan hak pekerja alih daya, agar hak-hak pekerja alih daya dapat terjamin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi tanggung jawab perusahaan pemberi pekerjaan dalam pemenuhan upah pekerja alih daya dan bagaimana pengaturan tanggung jawab perusahaan pemberi pekerjaan terhadap pemenuhan upah pekerja alih daya di Negara lain seperti Singapura, Filipina, dan Malaysia. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari studi kepustakaan dan media internet. Bahan hukum yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik analisis interpretatif gramatikal digunakan dengan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan dari segi bahasa yang digunakan dan interpretatif sistematis penafsiran terhadap hubungan antara aturan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pembahasan, maka urgensi tanggung jawab perusahaan pemberi pekerjaan dalam pemenuhan upah pekerja alih daya yaitu sebagai perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pekerja alih daya pada perusahaan alih daya penyediaan tenaga kerja. Pemerintah dapat mengadopsi peraturan perundang-undangan dari negara Singapura, Filipina, atau Malaysia yang menggunakan skema perlindungan chain liability. Kata Kunci: Urgensi, Tanggung jawab, Pemenuhan upah, Pekerja, Alih Daya ABSTRACT This research studies the legal loophole in the liability of a company as an employer in terms of the fulfillment of wages for outsourced workers. There has not been any regulation imposing the liability on the company concerned to fulfill the rights of outsourced workers. In outsourcing, there should be a regulation controlling the liability of each party in terms of the fulfillment of the rights of outsourced workers. This research aims to analyze the urgency of the liability of a company employing outsourced workers to pay wages and how the regulation is implemented in terms of the liability of the company to fulfill the wages of outsourced workers in Singapore, the Philippines, and Malaysia. This research refers to a normative legal method with statutory, comparative, and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary data obtained from library research and the Internet. The legal materials were analyzed based on grammatical interpretation, where the laws studied were interpreted in terms of the language used. Systematic interpretation was also employed to see the connection between regulations in the legislation. The research results discover that the liability of the company as an employer regarding wage payment to outsourced workers is related to the legal protection and legal certainty for outsourced workers working for outsourcing companies. The government has adopted the laws in Singapore, the Philippines, and Malaysia referring to the chain liability scheme. Keywords: urgency, liability, wage fulfillment, workers, outsourcing
ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK TIDAK TERDAFTAR DITINJAU DARI PRINSIP USE IN COMMERCE (Studi Kasus Merek JAGUAR Dalam Putusan Nomor 7/Pdt.Sus.Haki/2021/PN Niaga Smg) Nabila Aulia Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nabila Aulia Putri, Afifah Kusumadara, Moch. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: nabiilaaulia20@student.ub.ac.id ABSTRAK Di Indonesia, Merek dilindungi berdasarkan pendaftaran sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun, terdapat Putusan Nomor 7/Pdt.Sus.Haki/2021/PN Niaga Smg mengenai kasus Merek JAGUAR dengan pertimbangan hakim memberikan perlindungan berdasarkan penggunaan sehingga membatalkan pendaftaran merek berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Sedangkan di Amerika Serikat, merek tidak terdaftar dilindungi berdasarkan Prinsip Use In Commerce (penggunaan). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 7/Pdt.Sus.HAKI/2021/PN Niaga Smg terkait Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam perlindungan Merek JAGUAR yang tidak terdaftar dan perlindungan hukum Merek JAGUAR yang tidak terdaftar apabila ditinjau dari Prinsip Use In Commerce. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan komparatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa permasalahan Putusan Nomor 7/Pdt.Sus.Haki/2021/PN Niaga Smg yang tidak sesuai dengan perlindungan merek di Indonesia disebabkan karena Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 yang kabur mengenai itikad tidak baik dalam pendaftaran Merek, sehingga Pasal tersebut dapat dimanfaatkan pemilik Merek tidak terdaftar untuk mengajukan gugatan pembatalan Merek terdaftar. Putusan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum perlindungan merek. Apabila ditinjau dari Prinsip Use In Commerce, Merek JAGUAR belum memenuhi persyaratan perlindungan merek dengan pembuktian Zone of Actual Goodwill. Indonesia dapat mempertimbangkan penambahan perlindungan Merek tidak terdaftar yang digunakan dengan itikad baik dengan mencontoh hukum Merek Amerika Serikat melalui Prinsip Use In Commerce. Kata Kunci: merek tidak terdaftar, pendaftar pertama, pengguna pertama, penggunaan dalam perdagangan ABSTRACT In Indonesia, trademarks are protected in Article 1 point 5 and Article 3 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Court Decision Number 7/Pdt.Sus.Haki/2021/PN Niaga Smg regarding the case of JAGUAR as a trademark indicates that the judges gave protection according to the use, revoking the registration of the trademark as intended in Article 21 paragraph (3) of Law Number 20 of 2016. In the US, unregistered trademarks are protected under the principle of Use in Commerce. This research aims to investigate and analyze the consideration of the judges as in Decision Number 7/Pdt.Sus.HAKI/2021/PN Niaga Smg as in Article 21 paragraph (3) of Law Number 20 of 2016 concerning the protection of the unregistered trademark, JAGUAR, and the legal protection of JAGUAR as an unregistered trademark seen from the perspective of the principle of use in commerce. This research employed normative-juridical methods and statutory, case, and comparative approaches. The primary, secondary, and tertiary data were analyzed based on grammatical, systematic, and comparative approaches. This research discovers that the issue of the Decision Number 7/Pdt.Sus.HAKI/2021/PN Niaga Smg is not relevant to the principle of the protection of trademarks in Indonesia simply because Article 21 paragraph (3) of Law Number 20 of 2016 regarding good faith in trademark registration is deemed murky. Certain parties see this weakness as a chance to revoke the registered trademark. This decision has led to legal uncertainty regarding trademark protection. Seen from the principle of use in commerce, the trademark JAGUAR does not meet the requirement of trademark protection via Zone of Actual Goodwill to bring it as evidence. Indonesia can consider the addition of the protection of unregistered trademarks used with good faith by learning from the law of trademarks in the US according to the principle of use in commerce. Keywords: unregistered trademarks, first registration, first user, use in commerce
URGENSI PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA SUAP PENGATURAN SKOR (MATCH FIXING) PADA SEPAK BOLA DI INDONESIA Alifansya Rafi Rizkillah
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alifansya Rafi Rizkillah, Abdul Madjid, Alfons Zakaria Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: alifansyarafi@student.ub.ac.id ABSTRAK Tujuan dalam peneliitian ini adalah terkait Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana suap pengaturan skor yang dalam perkaranya diadili menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang selanjutnya disebut sebagai UU tindak pidana suap, yang dalam aturan tersebut hanya mengatur subjek hukum individu yang menyisakan ruang untuk subjek hukum korporasi membuat adanya kekosongan hukum maka dibutuhkannya alternatif aturan baru yang bertujuan untuk menutup kekosongan hukum yang ada tanpa menyisakan celah untuk meminimalisir terjadinya pengaturan skor yang dilakukan oleh korporasi sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana suap pengaturan skor sepak bola. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan penafsiran komparatif. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa diperlukan pembentukan alternatif pengaturan terkait Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana suap pengaturan skor sehingga memberikan kepastian hukum bagi peserta kompetisi dan penggemar sepak bola tanah air agar tetap pertandingan dengan adil dan penuh sportivitas. Sehingga alternatif yang dapat penulis ajukan berdasarkan penelitian dan analisis terhadap peraturan yang ada serta studi perbandingan mengenai tindak pidana suap pengaturan skor dengan negara Spanyol dan Italia adalah dengan menambah pengaturan terkait subjek hukum korporasi yang berbadan hukum maupun yang bukan badan hukum serta hukuman pidana yang dapat dijatuhkan kepada subjek hukum yang ada. Kata Kunci: Pertanggungjawban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Suap dan Pengaturan skor Sepak bola ABSTRACT This research aims to study the regulation of corporate liability in the case of match-fixing and its legal process under Law Number 11 of 1980 concerning Bribery (henceforth referred to as Bribery Law). This law only governs an individual as a legal subject, not touching anything related to corporate matters, leaving a legal loophole. This situation may fail to minimize the match-fixing committed by a company as a legal subject regarding bribery in match-fixing in football. This research employed normative juridical methods and statutory, comparative, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using grammatical, systematic, and comparative interpretations. The research results indicate that making an alternative regulation regarding corporate liability in the case of match-fixing bribery is required to ensure that legal certainty ensues among players and football fans in Indonesia for the sake of fairness and justice. Departing from the comparative study of score regulations in Spain and Italy, this research recommends the addition of a regulatory provision regarding the legal subject of a corporate as a juridical person or non-juridical person and the sanctions imposed on the legal subject concerned. Keywords: corporate liability, bribery as a crime, and match-fixing in football
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 DALAM PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (JPT PRATAMA) (STUDI KASUS DI BKPP GORONTALO) Aprilia Maharani Sule
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aprilia Maharani Sule, Lutfi Effendi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: aprilliasule@gmail.com ABSTRAK Sebagai negara dan bangsa merdeka dan berdaulat, Indonesia berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam mencapai tujuan Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial, maka setiap lini kehidupan perlu mengimplementasikan aturan hukum yang berlaku, termasuk pengaturan promosi jabatan pada lingkup Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Gorontalo mengimplementasikan aturan promosi jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri (PERMEN) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama) dan apa akibat pelaksanaan sistem promosi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Penelitian dilakukan di Kabupaten Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan hasil penelitian diungkapkan secara deskriptif kualitatif melalui sumber data primer (wawancara dan observasi lapangan) dan sekunder (kajian pustaka) yang diolah secara sistematis. Hasil dari penelitian ini yaitu ditemukan bahwa Pemerintah Kota Gorontalo melaksanakan promosi pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara Terbuka dan Kompetitif sesuai dengan PERMEN yang berlaku dengan cukup baik. Promosi jabatan dilakukan untuk mengisi jabatan Inspektur Kota Gorontalo, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gorontalo, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo. Namun, peneliti menemukan adanya tahapan yang tidak dilaksanakan yaitu pada tahap keterbukaan penilaian untuk penilaian rekam jejak. Akibat dari hilangnya tahapan rekam jejak tersebut akan menghasilkan pemimpin yang tidak memiliki integritas, kapabilitas, dan kredibilitas yang baik karena tidak didukung sumber daya manusia yang mumpuni. Kata Kunci: Promosi Jabatan, Implementasi hukum, Reformasi birokrasi ABSTRACT As an independent and sovereign state, the administration of Indonesia complies with the current law. To achieve public welfare, the intellectual life of the state, and social justice, the current law needs to be implemented in every aspect of life, including the matter regarding official position promotion within the purview of civil servants. This research aims to find out how the Training, Education, and Labor Service Agency of Gorontalo implements the official position promotion according to the Ministerial Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2019 in the fulfillment of the high official position (JPT Pratama) and what are the consequences of the system of official promotion among civil servants not according to the regulation concerned. This research took place in the Regency of Gorontalo, the Province of Gorontalo and employed empirical-juridical methods. The research data were analyzed based on descriptive-qualitative techniques, involving primary data (interviews and field observation) and secondary data (library research) that were systematically processed. The research discovers that the local government of Gorontalo city carries out the promotion of the fulfillment of high official positions appropriately, transparently, and competitively according to the ministerial regulation concerned. This promotion is intended to fulfill the position of an inspector in Gorontalo city, the head of the population control agency, family planning, women empowerment, and child protection of Gorontalo city. However, several steps, as found, were not implemented such as the assessment of transparency to assess track records. The absence of track records will lead further to leadership with no integrity, capability, and credibility not well supported by adequate human resources. Keywords: official position promotion, implementation of law, bureaucratic reform
REHABILITASI TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN SEBAGAI IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DI KOTA MALANG (Studi Kasus di Polresta Kota Malang) Arrum Maryana
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arrum Maryana, Setiawan Noerdajasakti, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: maryana631@student.ub.ac.id ABSTRAK Tindakan rehabilitasi dalam upaya menerapkan keadilan restoratif di tingkat penyidikan. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika dan korban penyelahgunaan narkotika. Dengan dikeluarkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif maka dapat diupayakan tindakan rehabilitasi bagi penyalahguna Narkotika sebagai implementasi keadilan restoratif. Hal yang menjadi dasar penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan pihak kepolisian dalam mengambil tindakan rehabilitasi terhadap tersangka penyalahguna Narkotika. penulis memperoleh jawaban bahwa dasar pertimbangan yang digunakan oleh Pihak Kepolisian memberikan tindakan rehabilitasi bagi tersangka dititik beratkan pada hasil asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Malang. Kemudian perbedaan tindakan rehabilitasi sebelum dan sesudah perpol nomor 8 tahun 2021 terletak pada keberlanjutan perkara. Kata Kunci: Rehabilitasi, Narkotika, Restorative Justice ABSTRACT Rehabilitation is intended to implement restorative justice at the inquiry level. According to Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, both narcotic addicts and victims are subject to medical and social rehabilitation. Following the issuance of the Regulation of Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning Criminal Case Handling with Restorative Justice, rehabilitation should be imposed on drug abusers to implement restorative justice. This research aims to find out and analyze the consideration made by the police in enforcing rehabilitation for defendants in drug abuse cases. The research result discovers that the rehabilitation relies heavily on the assessment results by the assessment unit at Indonesian National Narcotics Agency in Malang City. The rehabilitation before and after the effectuation of Police Regulation Number 8 of 2021 is different in terms of how the cases are further handled. Keywords : Rehabilitation, Narcotics, Restorative Justice

Page 1 of 4 | Total Record : 38

 1   2   3   4 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue