cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 81 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016" : 81 Documents clear
HAMBATAN PEROLEHAN TANAH YANG DIKUASAI OLEH PERHUTANI UNTUK PEMBANGUNAN PROYEK JALAN LINTAS SELATAN ( STUDI KASUS DI KABUPATEN LUMAJANG ) ARTIKEL ILMIAH Fajar Setiadi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan Hak Menguasai Negara, negara dapat menentukan macam-macam hak atas sumber-sumber agraria yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Pemerintah sesuai dengan fungsinya mempunyai tanggung jawab dalam pengadaan tanah dan pelaksanaan pembangunan demi penyediaan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Kata Kunci: Hak Menguasai Negara, Pengadaan Tanah.
DASAR PERTIMBANGAN HUKUM BAGI HAKIM DALAM MEMUTUSKAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA WARGA NEGARA ASING (Studi Kasus Putusan Nomor : 118/PID/2013/PT.DKI) A.A.Gede Angga Kusuma Yudha
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A.A.Gede Angga Kusuma Yudha, Bambang Sudjito, Setiawan Nurdayasakti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505 Email :  anggakyudha@yahoo.com AbstrakPada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi hakim di dalam menjatuhkan sanksi pidana mati terhadap terpidana narkotika warga negara asing. Pilihan topik tersebut di latarbelakangi karena semakin banyaknya kejahatan narkotika yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh warga negara asing, dan adanya perbedaan bentuk penjatuhan putusan yang terjadi di persidangan, seperti pada penelitian putusan ini, dimana pada sidang pertama para terdakwa dijatuhkan sanksi pidana seumur hidup. Sanksi tersebut berbeda dengan tuntutan oleh jaksa penuntut umum yang kemudian melakukan banding ke pengadilan tinggi Jakarta pusat.Kata kunci : Dasar Pertimbangan Hakim, Pidana Mati, Tindak Pidana Narkotika Abstract In this thesis, the author raises the issue of what is the basis of legal considerations for judges in imposing sanctions capital punishment against foreign nationals convicted of narcotics. The topic selection in the wake for the increasing number of narcotics crimes occurred in Indonesia are carried out by foreign nationals, and the difference in the form of imposition of judgment going on in the trial, which is where the decision of the first trial of the defendants imposed criminal sanctions lifetime. Sanctions are different to the demands by the public prosecutor lodged an appeal to the Jakarta High Court centers. Keywords : Judge Considerations, Death Penalty, Crime of Narcotics  
PENERAPAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA DALAM PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) (Studi di Dinas Kesehatan Kota Pasuruan) Anugrah Purwariza Agusta
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan artikel ini membahas tentang penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang memuat asas-asas umum penyelenggaraan negara pada program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Dinas Kesehatan Kota Pasuruan. Dinas Kesehatan Kota Pasuruan menerapkan 3 (tiga) asas umum penyelenggaraan negara yang berkaitan dengan terselenggaranya BOK. Asas pertama, asas keterbukaan dilaksanakan dengan memberikan informasi berkaitan dengan penyelenggaraan program BOK di Kota Pasuruan kecuali informasi yang bersifat ketat dan terbatas kepada masyarakat ataupun semua pihak yang ingin mengetahui informasi dengan cara sederhana, cepat dan tepat waktu. Asas kedua, asas proporsionalitas dilakukan dengan menyeimbangkan hak dan kewajiban Dinas Kesehatan Kota Pasuruan dan Puskesmas sebagai unit penyelenggara teknis. Asas Ketiga, asas akuntabilitas dengan adanya laporan kegiatan dan pemanfaatan anggaran BOK untuk upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif di wilayah kerja Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kota Pasuruan. Terdapat faktor penghambatan dalam penerapan asas-asas tersebut diantaranya terkait kebijakan dan sumber daya manusia. Solusi yang ditawarkan dalam menghadapi hambatan yang di alami Dinas Kesehatan Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan program BOK adalah terkait harmonisasi kebijakan, pemanfaatan teknologi informasi dan perbaikan kualitas sumber daya manusia. Kata Kunci : Penerapan, Asas Umum Penyelenggaraan Negara, BOK.
REKONTRUKSI PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA YANG PARTISIPATIF (Studi di Kabupaten Jombang) Mas Wirid Dinata Karimullah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mas Wirid Dinata Karimullah, Ngesti D. Prasetyo, SH., M.Hum.Fakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : wiriddinata1453@gmail.comABSTRAKBerdasarkan beberapa permasalah tersebut, penelitian ini mengambil rumusan masalah : (1) Bagaimana implementasi prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Jombang? (2) Bagaimana pengaturan tentang prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang lebih partisipatif?Menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Dengan teknik itu peneliti mengola data primer dan data sekunder hasil penelitian di lapang dibandingkan dengan peraturan perundang – undanganan. Tahap terakhir adalah memberikan ide solusi dan mengambil kesimpulan.Bahwa dari dua desa tempat peneliti melakukan penelitian terdapat beberapa masalah yang diambil. Dari beberapa permasalahan yang ada, dikerucutkan menjadi dua permasalahan yang mendesak yang mengancam asas partisipatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Permasalahan tersebut adalah masih ada desa yang melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang tidak mencerminkan asas partisipatif, ditemukan ketidak konsistenan terhadap aspirasi masyarakat yang tertuang dalam RKP Desa. oleh karena dua masalah itu, peneliti merekomendasikan pembentukan produk hukum daerah yang berisi tentang prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), disesuaikan dengan masalah – masalah yang terjadi.Kata Kunci : Partisipatif, Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Desa, Jombang
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA MALANG DALAM MENGEMBANGKAN PARIWISATA BERBASIS NILAI SEJARAH, NILAI TRADISIONAL, NILAI BUDAYA, NILAI EDUKASI, DAN INDUSTRI DALAM RANGKA MENINGKATKAN JUMLAH WISATAWAN (Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2014 Te Danny Rachmanto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Danny Rachmanto, Lutfhi Effendi, SH., M.Hum., Agus Yulianto SH., MH., Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : dannyrachmanto@gmail.com   Abstrak Penelitian ini mengankat judul Implementasi Kebijakan Kota Malang Dalam Mengembangkan Pariwisata Berbasis Nilai Sejarah, Nilai Tradisional, Nilai Budaya, Nilai Edukasi, Dan Industri Dalam Rangka Meningkatkan Jumlah Wisatawan yang dilaksanakan di Kota Malang, dari  hasil pembahasan yang dilakukan dapat diketahui bahwa Bentuk Strategi dan Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasi Nilai sejarah, Nilai tradisional, Nilai budaya, nilai Edukasi dan Nilai industri meliputi Program pengembangan nilai budaya. Program pengelolaan keragaman budaya; Program pengelolaan kekayaan budaya ;Program pengembangan destinasi pariwisata ; Program pengembangan pemasaran ; Program pengembangan kemitraan, dan Hambatan pada saat pengeimplementasian kebijakan yang terjadi saat meningkatnya wisatawan diantaranya adalah kondisi geografis dan alam yang kalah dengan Batu, menurunnya minat wisatawan untuk berkunjung ketempat wisata sejarah maupun budaya membuat tempat wisata ini menjadi sepi, kurangnya taman bermain. Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah Kota Malang, Kebijakan Pariwisata, Dinas Pariwisata Kota malang
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PRASARANA WILAYAH DENGAN STRATEGI PENGADAAN ANGKUTAN MASAL BARU DI KOTA MALANG Reno Rendika Efendi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Reno Rendika E,.. Lutfi Effendi,S.H,M.Hum, Agus Yulianto SH, MH., Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Renorendikafm@gmail.com Abstrak Permasalahan transportasi di daerah-daerah juga muncul bersamaan dengan proses pembangunan Kota dan pertambahan jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk akan berdampak terhadap semakin tingginya mobilitas dan meningkatnya kebutuhan transportasi. Kegagalan pemerintah untuk menyediakan transportasi umum yang aman, nyaman dan lancar akan mendorong masyarakat menggunakan kendaraan pribadi. Permasalahan yang sama juga dialami oleh Kota Malang. Pemerintah malang menerapkan kebijakan pengembangan prasarana wilayah dengan strategi pengadaan angkutan masal baru Di Kota Malang berdasarkan berdasarkan Pasal 14 Ayat 3 (b) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 – 2030. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pembuat kebijakan primer program pengadaan dan pengembangan Bus Sekolah di Kota Malang adalah Walikota Malang dengan payung hukum berupa Perda No. 4 tahun 2011, sedangkan pembuat kebijakan sekunder terkati pelaksanaan dan implementasi kebijakan adalah Dinas Perhuubungan yang dibantu oleh Kepolisisan dan dinas pendidikan serta seluruh elemen masyarakat. Implementasi kebijakan pengadaan dan pengembangan sarana transportasi mengurangi kemacetan lalu lintas pemerintah Kota Malang berupa program pengadaan dan pengembangan bus sekolah belum berjalan dengan maksimal, hal tersebut dikarenakan adanya beberapa kendala antara lain terdapat pihak yang masih belum mendukung dan merasa dirugikan karena adanya bus sekolah yaitu supir angkutan umum. Orang tua siswa yang kurang mengaahui tentang sosilaisasi progam kebijakan Kata Kunci : Implementasi Peraturan Daerah, Tansportasi , Angkutan Umum Kota Malang,
ANALISIS YURIDIS PENGIRIMAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) DARI PENYIDIK KEPADA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEWUJUDKAN INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM. Hilmy Faidulloh Ali
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini difokuskan pada permasalahan yang dilatarbelakangi dengan adanyaketidakjelasan norma yang terdapat pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP dan padaPasal 15 huruf b Jo Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia No. 14 Tahun 2012 tentang manajemen Penyidikan TindakPidana, dimana kedua Pasal tersebut mengatur mengenai pengiriman SuratPemberitahuan Dimulainya penyidikan (SPDP) tentunya mengakibatkan banyaksekali pelanggaran-pelanggaran yang dapat dilakukan oleh penyidik dan sangatberpengaruh terhadap proses peradilan pidana di Indonesia. Penelitian skripsi inimenggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundangundangan(statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahanhukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti akan dianalisisdengan menggunakan teknik analisis kualitatif dan interpretasi.Kata Kunci: SPDP, Penyidik, Peradilan Pidana Indonesia
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI DAERAH PARIWISATA. (Studi di Badan Narkotika Nasional Kota Wisata Batu dan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Wisata Batu) Indi Muhtar Ismail
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam skripsi ini peneliti membahas upaya Badan Narkotika Nasional Kota Batu dan Satuan Reserse Narkoba Polresta Batu dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Kota Wisata Batu. Hal ini dilatarbelakangi karena jumlah tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dapat diungkap oleh BNN Kota Batu maupun Satres Narkoba Kota Batu belum maksimal jika dibandingkan dengan tingginya kunjungan wisatawan ke Kota Batu. Sehingga perlu diketahui kendala yang ditemui serta upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Kota Batu dan Kepolisian Resort Kota Batu dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode tersebut digunakan untuk mengkaji data yang diperoleh, yaitu data yang berupa hasil wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika, BNN maupun Satres Narkoba Polresta Batu menemui kendala yang dapat dikelompokkan menjadi kendala internal dan kendala eksternal. Untuk mengatasi kendala tersebut usaha yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan anggota melalui berbagai pelatihan, meningkatkan kerjasama dengan dinas kesehatan Kota Batu dan tempat-tempat rehabilitasi, meningkatkan kerjasama dengan pengelola tempat wisata dan tempat hiburan, serta meningkatkan pembinaan kepada masyarakat Kota Batu mengenai pentingnya kerjasama masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Kota Batu. Kata Kunci: Upaya Penanggulangan, Penyalahgunaan Narkotika, Daerah Pariwisata.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA CYBER TERRORISM DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA Wiradhyaksa M.H.P
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini difokuskan pada permasalahan yang dilatarbelakangi dengan kurang jelasnya peraturan yang mengatur terkait dengan tindak pidana cyber terrorism. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dirasa masih belum sesuai untuk menjerat para pelaku cyber terrorism dengan melihat perkembangan aksi terorisme saat ini yang berkembang menggunakan media internet. Penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dan interpretasi.Kata Kunci: Tindak Pidana, Terorisme ,Cyber Terrorism
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA MATI KEPADA OKNUM TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor: PUT/05-K/PMT.III/AL/3/2006) Titik Khusumawati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada skripsi ini, peneliti membahas persoalan terkait adanya penjatuhan sanksi pidana mati yang dilakukan oleh hakim militer Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya terhadap seorang Kolonel sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Korban tindak pidana tersebut merupakan mantan istri terdakwa dan seorang hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah: apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana mati kepada oknum TNI yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan apakah putusan pidana mati yang dijatuhkan sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi terdakwa? Penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, interpretasi dan komparasi. Mengenai hal yang meringankan dalam putusan  ini majelis hakim  tidak menemukan hal-hal yang dapat meringankan dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa. Majelis hakim dalam hal ini tidak memperhitungkan masa dinas Terdakwa selama mengabdi di TNI AL, dimana perbuatan tersebut tidak berkaitan langsung dengan kedinasan hanya berdampak terhadap kedinasan. Dalam kenyataannya terdakwa saat ini adalah satu-satunya orang tua bagi anak-anaknya, maka perlu dipertimbangkan aspek keadilan  bagi terdakwa yang menyangkut hukuman yang dijatuhkan. Memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk bertaubat atas segala perbuatannya, tanpa meninggalkan rasa keadilan bagi korban dan pihak-pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa.Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Pidana Mati, Pembunuhan Berencana, Oknum TNI.

Page 1 of 9 | Total Record : 81

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue