cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 23 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013" : 23 Documents clear
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK DALAM HAL PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR TANPA PERSETUJUAN KREDITUR (Studi di PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Kabupaten Pamekasan) M. Naufal Alghifary
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (94.551 KB)

Abstract

ABTRAKSIM. NAUFAL ALGHIFARY, Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum UniversitasBrawijaya, Mei 2013, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Bank DalamHal Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur,Rachmi Sulisyarini, SH. MH Dan Siti Hamidah, SH. MM.Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah perlindungan hukum terhadap Bank dalam hal pengalihan objek jaminan Fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditur di Bank BNI Kabupaten Pamekasan. Hal ini dilatar belakangi dilihat dari sejak lahirnya Fidusia, pengakuan Fidusia dalam Yurisprudensi sampai diaturnya Jaminan Fidusia dalam undang-undang yang masih terjadi banyak  pelanggaran dalam prakteknya, dan didalam prakteknya di Bank BNI Kabupaten Pamekasan terdapat pelangaran yang dilakukan kreditur maupun debitur yaitu tidak dilakukanya pendaftaran Jaminan Fidusia, terjadi pengalihan objek Jaminan Fidusia, dan eksekusi dibawah tangan terhadap objek Jaminan Fidusia, dimana pelanggaran-pelangaran tersebut menimbulkan akibat Hukum yang akan merugikan kreditur maupun debitur. Dalam upaya untuk memberikan perlindungan Hukum terhadap Bank yang terjadi di Bank BNI Kabupaten Pamekasan dalam hal pengalihan objek Jaminan Fidusia oleh debitur maka jenis penelitian mengunakan Hukum empiris yaitu dimana dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung ke Bank Negara Indonesia Kabupaten Pamekasan dan metode pendekatan yang dipakai adalah yuridissosiologis yaitu untuk melakukan analisis terhadap undang-undang No. 42 tahunyang berkaitan dengan permasalahan yaitu pengalihan objek Jaminan FidusiaSedangkan pendekatan sosiologis dalam penelitian ini bertujuan untukmengetahui bagaimana perilaku pihak-pihak yang terkait dan seluruh data yangada akan dianalisa secara deskriktif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa pelanggaran yang dilakukan debitur di BNI Kabupaten Pamekasan adalah pengalihan objek Jaminan Fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditur dimana mobil yang menjadi jaminan Fidusia dialihkan tanpa persetujuan kreditur sehingga dilakukan upaya untuk memberikan perlindungan Hukum terhadap Bank baik dari undang-undang No. 42 tahun 1999 maupun dalam perjanjianya. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas maka upaya perlidungan Hukum yang dilakukan Bank BNI Kabupaten Pamekasan untuhmencegah dan menangani jika terjadi pengalihan Objek Jaminan Fidusia yaituuntuh mencegah terjadinya pengalihan objek jaminan Fidusia perlindungan yangdiberikan oleh undang-undang No. 42 tahun 1999 maupun dari perjanjianya yangdilakukan pihak debitur dengan pihak Bank sedangkan untuk menangani jikaterjadi pengalihan objek jaminan Fidusia di Bank BNI Kabupaten Pamekasandilakukan eksekusi dibawah tangan terhadap objek jaminan Fidusia yangdialihkan oleh debitur dengan berdasarkan kesepakatan dengan debitur sesuaidengan perjanjian dengan pihak Bank.Kata kunci: Perlindungan Hukum, pengalihan objek jaminan Fidusia.
ANALISIS TERHADAP SUBSTANSI PERJANJIAN PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK Nur Ami Azyati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.73 KB)

Abstract

Abstraksi:Subtansi mengenai formulir persetujuan tindakan medik masih perlu dianalisis dalammemberikan perlindungannya terhadap dokter, pasien, maupun rumah sakit.Hal ini terlihat dari munculnya beberapa kasus yang melemahkan posisi pasien, dokter dan juga rumah sakit saat terjadi resiko medik.Oleh karena itu penelitian ini mencoba menganalisa mengenai subtansi yang ada di dalam formulir persetujuan tindakan mediktelah memenuhi prinsip perjanjian pada umumnya dan secara khusus mengenai keseimbangan hak dan kewajiban antara dokter dan pasien, serta konsekuensi yuridis apa yang terjadi apabila terjadi resiko medik yang tidak dituangkan didalam perjanjian. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Subtansi yang ada di dalam Formulir Persetujuan Tindakan Medik belum memenuhi prinsip perjanjian pada umumnya maupun secara khusus mengenai keseimbangan hak dan kewajiban antara dokter dan pasien sehingga perlunya ketentuan khusus yang mengatur subtansi perjanjian persetujuan tindakanmedik agar apabila terjadi resiko medik formulir tersebut dapat menjadi alat bukti yang kuat sehingga memberikan rasa aman bagi pasien, dokter maupun rumah sakit.Kata Kunci: Subtansi, Persetujuan Tindakan Medik, Pasien, Dokter, Rumah Sakit, FormulirPersetujuan Tindakan Medik, Resiko Medik.
PELAKSANAAN PRINSIP PEMBERIAN PINJAMAN YANG SEHAT DALAM PENYALURAN PINJAMAN OLEH KOPERASI SIMPAN PINJAM CENTRA DANA ABADI KOTA BLITAR (Studi Implementasi Terhadap Pasal 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi) Riska Artanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.67 KB)

Abstract

ABSTRAK Karya ilmiah ini membahas mengenai pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat dalam penyaluran pinjaman di KSP. Centra Dana Abadi Kota Blitar berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Penulis meneliti tentang pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat, hambatan-hambatan serta upayanya. Berdasarkan penjelasan atas pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang dimaksud dengan azas pemberian pinjaman yang sehat adalah pemberian pinjaman yang didasarkan atas penilaian kelayakan dan kemampuan permohonan pinjaman. Prinsip pemberian pinjaman yang sehat dilaksanakan pada saat tahap analisis pinjaman yang dilakukan melalui penilaian seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari calon peminjam peminjam serta membentuk komite pinjaman yang memiliki kewenangan melakukan penilaian. Dalam pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat di KSP. Centra Dana Abadi dijumpai beberapa hambatan yang berasal dari petugas maupun pengguna jasa layanan simpan pinjam (anggota). Pihak KSP. Centra Dana Abadi telah melakukan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.Kata Kunci : Prinsip Pemberian Pinjaman yang Sehat
PENYALAHGUNAAN FUNGSI TANAH DENGAN HAK GUNA BANGUNAN SEBAGAI LAHAN PERTANIAN (Studi di Kantor Pertanahan Kota Malang) Halimatus Sa’diyah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.385 KB)

Abstract

ABSTRAKSIPenulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh maraknya pembangunan area perumahan di Kota Malang sebagai akibat meningkatnya jumlah penduduk di Kota Malang. Peningkatan jumlah perumahan yang akan dibangun membuat jumlah tanah untuk kegiatan pertanian menjadi berkurang. Dengan berkurangnya tanah untuk pertanian membuat para petani kehilangan mata pencahariannya. Hal ini membuat petani akhirnya menyewa  tanah-tanah di area perumahan. Tanah yang digunakan untuk membangun perumahan memiliki hak guna bangunan. Sedangkan untuk lahan pertanian memiliki hak sendiri yaitu hak guna usaha. Penggunaan tanah perumahan untuk disewakan kepada petani dan digunakan sebagai lahan pertanian merupakan tindakan penyalahgunaan fungsi tanah dengan hak guna bangunan.Kata Kunci: Hak guna bangunan, perumahan, hak guna usaha, lahan pertanian
TINJAUAN ATAS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM PELEPASAN TANAH NEGARA KEPADA ORANG YANG MENGUASAI (Studi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang) Grizelda Grizelda
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (478.686 KB)

Abstract

ABSTRAKDalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Tinjauan Atas Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Pelepasan Tanah Negara Kepada Orang Yang Menguasai. Hal ini dilatarbelakangi dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk kota malang namun ketersediaan tanah sebagai tempat tinggal semakin menipis. Mengingat hal tersebut, masyarakatpun mulai memanfaatkan tanah-tanah kosong milik pemerintah yang sudah lama tidak didayagunakan. Hal ini sudah berlangsung lama dan terus-menerus, sehingga timbul perasaan khawatir dari masyarakat jika sewaktu-waktu tanah yang didayagunakan oleh masyarakat tersebut akan digunakan dan diambil kembali oleh pemerintah. Oleh karena itu, sejak jaman orde baru banyak sekali masyarakat Kota Malang yang melakukan permohonan pelepasan aset tanah negara. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kebijakan tersebut tidak lagi berjalan dengan optimal, mengingat pelepasan aset untuk saat ini memerlukan persetujuan DPRD Kota Malang.Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Tanah Negara.
HAMBATAN PELAKSANAAN PEMBUBARAN BADAN HUKUM KOPERASI BAGI KOPERASI FUNGSIONAL PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA AKIBAT DARI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (Studi Kasus Proses Pembubaran Badan Hukum) Putri Pertiwi Santoso
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.299 KB)

Abstract

ABSTRAKPUTRI PERTIWI SANTOSO, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2013, Hambatan Pelaksanaan Pembubaran Badan Hukum Koperasi Bagi Koperasi Fungsional Pegawai Republik Indonesia Akibat Dari Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Proses Pembubaran Badan Hukum KPRI KARYA NIAGA MALANG) , Dr.Sihabudin,SH.MH, Herman Suryokumoro,SH.MSDalam penulisan ini, peneliti membahas hambatan pelaksanaan pembubaran badan hukum koperasi bagi koperasi fungsional pegawai republik indonesia akibat dari pelaksanaan otonomi daerah (studi kasus proses pembubaran badan hukum KPRI KARYA NIAGA MALANG) . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah mekanisme pembubaran KPRI Karya Niaga Malang telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Perkoperasian dan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang, apa hambatan dalam pembubaran KPRI Karya Niaga Malang, dan upaya hukum apa yang dilakukan dalam menangani hambatan dalam pembubaran KPRI Karya Niaga Malang. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan fakta bahwa pelaksanaan otonomi daerah telah merubah status PNS dari Pegawai Negeri Pusat menjadi Pegawai Daerah di banyak instansi, perubahan status tersebut menjadikan para PNS tersebut dibawah kewenangan Walikota dalam Pembinaan dan Pendayagunaannya sehingga Walikota dapat melakukan Mutasi pada PNS tersebut sampai pada lintas dinas (eks departemen) akibatnya keanggotaan koperasi di beberapa dinas menjadi tersebar pada beberapa unit dinas yang pada akhirnya menjadikan koperasi tersebut tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi dan usahanya secara efektif, kondisi tersebut koperasi dihadapkan pada pilihan-pilihan seperti Merger atau dibubarkan dan dalam kasus Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang ini pilihan akhirnya adalah pembubaran Pada proses pembubaran KPRI Karya Niaga Malang mengalami  hambatan, yaitu kurangnya KUORUM pada saat proses pembubaran dan dapat diambil kesimpulan bahwa KUORUM yang kurang dapat disiati dengan tetap  mengudang anggota KPRI Karya Niaga Malang dilampiri dengan surat pernyataan bahwa pihak yang nantinya tidak dapat hadir dapat memberikan suara mereka pada surat pernyataan tersebut.
TANGGUNG JAWAB PENJUAL TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR BARU DALAM HAL ADANYA CACAT TERSEMBUNYI (Studi di CV. Dwi Semar Sakti Motor Kota Surabaya) Rizky Febrina Purnamasari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (90.626 KB)

Abstract

ABSTRAKDalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang tanggung jawab penjual kepada konsumen apabila ada cacat tersembunyi. Tanggung jawab adalah keadaan dimana pelaku usaha wajib menanggung segala sesuatunya, kesadaran pelaku usaha akan pertanggungjawaban pada jual beli sepeda motor apabila ada cacat tersembunyi yang disengaja diketahui maupun yang tidak diketahui. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban pelaku usaha kepada konsumen. Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengakibatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Hingga saat ini topik jual beli dengan adanya cacat tersembunyi masih laku diteliti di Indonesia, perform konsepnya yang menggugah dan ditunjang maraknya jual beli yang dalam prakteknya terdapat kecurangan-kecurangan yang dilakukan penjual dan mengakibatkan ruginyakonsumen, disamping itu hak-hak konsumen yang dirugikan sulit untuk diperjuangkan karena kurangnya pengetahuan konsumen tentang berlakunya syarat ganti rugi apabila dalam pembelian sepeda motor terdapat cacat tersembunyi.Dalam upaya mengetahui tanggungjawab penjual terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli sepeda motor baru apabila ada cacat tersembunyi di CV.Dwi Semar Sakti Motor Surabaya. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta sosial secara efektif. Kemudian seluruh data yang ada di analisa secara deskkriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian di CV.DWI SEMAR SAKTI MOTOR Surabaya pada tahun 2011 sampai 2012 ada sebanyak 5 orang konsumen yang melaporkan kerusakan pada motornya akibat cacat tersembunyi yang terdapat pada sepeda motor tersebut. Berdasarkan hasil penelitian penulis, apabila ada cacat tersembunyi yang terdapat pada sepeda motor, maka yang menjadi persoalan adalah cacat itu sengaja disembunyikan penjual atau memang penjual tidak mengetahui tentang cacat tersebut sampai cacat itu baru diketahui setelah berada ditangan konsumen.Kata Kunci : Tanggung Jawab Penjual, Konsumen, Perjanjian Jual Beli.
PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU USAHA PADA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN Setiya Hatta Kurniawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini membahas tentang pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha pada penipuan jual beli online dalam rangka perlindungan konsumen. Hal ini dilatarbelakangi pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana penipuan melalui jual beli online dengan menggunakan media informasi elektronik. Karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : 1) Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha pada penipuan jual beli online dalam rangka perlindungan konsumen? 2) Apa implikasi yuridis dari beberapa undang-undang yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha pada penipuan jual beli online dalam rangka perlindungan konsumen? Metode yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus, dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis. Penipuan secara online memang tidak diatur dalam KUHP. Namun, unsur-unsur dalam penipuan jual beli online sama dengan penipuan pokok dalam KUHP. UU ITE memang bukan undang-undang yang secara khusus melindungi konsumen. Adanya UU ITE, dapat dijadikan partner hukum UUPK dalam penegakan hukum bagi perlindungan konsumen. Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana, Penipuan, Jual Beli, Pelaku usaha, Konsumen.
IMPLEMENTASI PASAL 1234 Juncto 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM PEMENUHAN HAK PEMAIN SEPAK BOLA DALAM KONTRAK KERJA ANTARA PEMAIN DENGAN KLUB (Studi di Klub Persema Malang) Devy Purnama Sari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.217 KB)

Abstract

ABSTRAKDevy Purnama Sari, Hukum Perdata murni, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2013, IMPLEMENTASI PASAL 1234 Juncto 1338 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA DALAM PEMENUHAN HAK PEMAIN SEPAK BOLA DALAMKONTRAK KERJA ANTARA PEMAIN DENGAN KLUB (Studi di Klub PersemaMalang), Mudayati P Sumarman, SH. CN, Ratih Dheviana Puru, SH.MH.Perjanjian merupakan perbuatan dimana kedua belah pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri satu sama lain. Perjanjian yang dilakukan oleh pemain dengan klub sepak bola Persema adalah perjanjian tertulis. Yang dituangkan dalam kontrak kerja antara pemain dan klub. Kontrak tersebut menghendaki para pihak untuk memenuhi prestasinya, tetapi dalam pelaksanaannya  terdapat hak pemain yang belum terpenuhi yaitu pembayaran gaji yang sesuai dengan kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak. Padahal, perjanjianmerupakan Undang-Undang yang harus ditaati oleh pembuatnya. Permasalahan mengenai pemenuhan gaji pemain sepak bola ini sering terjadi di dalam persepakbolaan Indonesia. Banyak pemain sepak bola yang tidak mendapatkan gaji atau haknya sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati oleh pemain dengan klub. Padahal, kontrak kerja yang dibuat olehpemain dengan klub merupakan kontrak tertulis dan mempunyai kekuatan hukum. Serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang membuatnya. Dalam hukum perjanjian, kontrak merupakan salah satu bentuk perjanjian tertulis yang memiliki kekuatan hukum dan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian.Kata Kunci : Pemenuhan, Kontrak kerja, Pemain Sepakbola
KLAIM ASURANSI KENDARAAN UMUM PADA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENIMBULKAN KERUGIAN TERHADAP PENUMPANG DAN KORBAN KECELAKAAN DI LUAR KENDARAAN UMUM (STUDI DI KABUPATEN MALANG) Nicky Darmawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.976 KB)

Abstract

ABSTRAKNicky DarmawanFakultas Hukum, Universitas BrawijayaEmail: darmawan1691@yahoo.co.idPada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan klaim asuransi kendaraan umum pada kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian terhadap penumpang dan korban di luar kendaraan umum. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dari banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di daerah kabupaten malang dari kecelakaan lalu lintas tersebut perlu adanya asuransi sosial akan tetapi dalam prakteknya pengeklaiman asuransi tersebut tidak berjalan dengan baik masih adanya pihak-pihak korban yang mengalami kesulitan dalam memperoleh santunan dari asuransi sosial tersebut dari permasalahan tersebut yang membuat penulis tertarik untuk menulis permasalahan tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana tanggung jawab pihak jasa raharja dalam memberikan ganti kerugian terhadap penumpang dan korban kecelakaan di luar kendaraan umum?.(2) Apa kendala yang dihadapi oleh penumpang dan korban di luar kendaraan umum untuk memperoleh klaim dalam hal terjadinya kecelakaan dan bagaimana upaya untuk mengatasi kendala tersebut?. Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis sosiologis.Penulis menggunakan data yang penulis peroleh dari PTJasa Raharja (persero) baik secara langsung maupun tidak langsung. Data itu berupa wawancara terpimpin, data-data yang di perlukan yang di ambil dari pihak PT Jasa Raharja (persero). Data tersebut kemudian penulis analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Jawaban atas permasalahan yang ada bahwa tanggung jawab pihak jasa raharja ialahmenghimpun dana dari masyarakat baik dana yang sesuai dengan Undang-Undang No 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang No 34 tahun 1964, dan tanggung jawab pihak jasa raharja yang lain adalah menyalurkan dana santunan asuransi kepada pihak-pihak korban yang terkait. Adapun kendala-kendala yang di hadapi oleh pihak korban untuk menerima dana santunan asuransi jasa raharja terdapat hambatan internal yaitu Hambatan yang timbul dalam pengelolaan PT Jasa Raharja (persero) Hambatan yang lainnya hambatan eksternal yaitu Hambatan eksternal mendasar adalah masih adanya korban kecelakaan lalu lintas yang belum berhasil mendapatkan santunan jasa raharja hanya dikarenakan korban bersalah oleh pihak PT Jasa Raharja dan tidak dijamin oleh UU No. 33 dan 34 Tahun 1964.

Page 1 of 3 | Total Record : 23

 1   2   3 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 More Issue