cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 134   135   136   137   138 
TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI BANK BERBENTUK BUMD PT TERHADAP TINDAKAN ULTRA VIRES DALAM PEMBERIAN KREDIT FIKTIF ( Studi Kasus Di PT. BPR Delta Artha Sidoarjo) Elizabeth Irianti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Elizabeth Irianti, Budi Santoso, Reka Dewantara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: irin.ibeth@yahoo.com Abstraksi: Penelitian ini membahas terkait tanggung jawab pribadi direksi bank berbentuk BUMD PT terhadap tindakan ultra vires dalam pemberian kredit fiktif. Penulis melakukan analisis terkait hasil observasi dengan metode penelitan yuridis empiris menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan pengumpulan populasi dan sampel dengan cara purposive sampling, serta berdasarkan data primer dan sekunder dan dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia. Perlu adanya pengkajian ulang atas struktur PT. BPR Delta Artha untuk menyempurnakan sistem dalam rangka lebih meningkatkan kinerja PT. BPR Delta Artha kedepannya. Selain itu, perlu perbaikan sistem yang dilakukan oleh PT. BPR Delta Artha terkait pemberian kredit sehingga diharapkan kasus seperti ini tidak terjadi lagi kedepannya. Kata kunci: tanggung jawab pribadi, Ultra Vires, Kredit Fiktif
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN PERGURUAN TINGGI (Studi Implementasi Pasal 55 Ayat (2) Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang) Dia Cahyani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dia Cahyani, AgusYulianto, S.H.,M.H., Dr. IwanPermadi, S.H.,M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang Email : diacahyani94@gmail.com   ABSTRAK Dalam Penulisan Skripsi ini dibahas tentang pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima di kawasan Perguruan Tinggi oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggunakan wawancara dengan jenis penelitian hukum empiris dan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Tulisan ini akan membahas tentang pengendalian dan pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima di kawasan Perguruan Tinggi berdasarkan pasal 55 Ayat (2) Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pedagang kaki lima di kawasan Perguruan Tinggi, serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pedagang kaki lima di kawasan Perguruan Tinggi kurang maksimal, hal ini tampak pada data hasil razia pedagang kaki lima yang telah melalui proses sidang. Pada data tersebut kawasan perguruan tinggi tampaknya kurang mendapatkan perhatian. Selain itu kesadaran hukum yang dimiliki oleh pedagang kaki lima sangatlah minim sehingga dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja mengalami kesulitan.   Kata Kunci: Pengendalian, Pengawasan, Pedagang kaki lima, Satuan Polisi Pamong Praja, Tata Ruang
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PT PANDU MITRA SELARAS (PMS) KABUPATEN MALANG Chandra Hidayah Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Chandra Hidayah Putra, Dr. Budi Santoso, S.H. LLM., M. Hamidi Masykur, S.H.Mkn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang Email : chandrahidayah9@gmail.com   ABSTRAK Pada penulisan skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu di PT PANDU MITRA SELARAS (PMS). Pemilihan judul tersebut di dasarkan pada banyak hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha dan pekerja yang masih belum memenuhi Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menjadikan antar pihak mendapat kerugian atau hak-hak yang belum dipenuhi dengan penyelesaiannya secara sepihak. Suatu perjanjian kerja yang menciptakan suatu hubungan kerja dengan pelaksanaannya dilakukan oleh pengusaha dan pekerja dalam suatu perusahaan seringkali masih terdapat pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Dengan banyaknya perusahan yang berada di Kabupaten Malang seringkali pengawasan Oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tidak maksimal dalam mengawasi jalannya perjanjian kerja yang dilakukan oleh pengusaha dan pekerja khususnya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Selanjutnya penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan secara yuridis sosiologis. Data yang sudah diperoleh berupa PKWT, wawancara,  dan kuisioner  selanjutnya dilakukan proses klasifikasi, kategorisasi, dan analisis. Teknik pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara yang digunakan terhadap sumber utama untuk mengetahui dengan pasti apa informasi yang ingin digali dari sumber utama. Peneliti pun menggunakan sampel dari beberapa pekerja yang bekerja di PT PANDU MITRA SELARAS (PMS) untuk mengetahui jawaban-jawaban yang telah diajukan oleh peneliti. Dan selanjutnya adalah Teknik analisis data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif  kualitatif yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan suatu hasil dari responden yang nyata.   Kata kunci : pelaksanaan, perjanjian kerja waktu tertentu, pekerja,pengusaha, perusahaan penyedia jasa tenaga kerja.
MODEL ALTERNATIF PENGATURAN REKRUTMEN SEKRETARIS DESA YANG PROPORSIONAL SESUAI DENGAN BEBAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Muhamad Samsul Mangali
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas dua masalah pokok yaitu tentang perbandingan pengaturan rekrutmen sekretaris desa antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan tentang bagaimana model alternatif pengaturan rekrutmen sekretaris desa yang proporsional berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pengaturan rekrutmen sekretaris desa pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dianggap tidak proporsional dengan beban tugas dan tanggung jawab sekretaris desa yang semakin berat dan komplek. Sedangkan kelompok substansi yang mengatur tentang persyaratan kualitas, kemampuan, pengalaman dan keahlian calon sekretaris desa tidak ada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil Penelitian ini adalah bahwa kedua Undang-Undang di atas mempunyai perbandingan yang saling berkebalikan yang menunjukkan kelebihan dan kekurangan di antara keduanya. UU No. 32 Tahun 2004 terdapat ketentuan yang mengatur persyaratan kualitas, kemampuan dan keahlian dalam perekrutan sekretaris desa dengan status wajib PNS yang dipilih dan diangkat oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota. Model alternatif pengaturan rekrutmen sekretaris desa yang proporsional berdasarkan hasil perbandingan yaitu melengkapi nilai keadilan sosial (social equity) yang sudah ada dengan nilai efisiensi manajemen (managerial efficiency) berupa kelompok substansi yang menunjukkan kualitas dan kemampuan calon sekretaris desa.   Kata kunci: Rekrutmen, sekretaris desa, proporsional
ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PEKERJA ATAS ALASAN PENGUSAHA MELAKUKAN PERBUATAN MENGANIAYA, MENGHINA SECARA KASAR ATAU MENGANCAM PEKERJA Aji Nurcahyo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aji Nurcahyo,[1] Budi Santoso,[2] Ratih Dheviana Puru HT.[3] Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : ajinurc@gmail.com [1] Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya [2] Dosen Pembimbing Utama dalam skripsi ini, Dr. Budi Santoso, SH., LLM. [3] Dosen Pembimbing pendamping dalam skripsi ini, Ratih Dheviana Puru HT, SH.,LLM. Penelitian ini membahas mengenai analisis yuridis pemutusan hubungan kerja oleh pekerja atas alasan pengusaha melakukan tindak pidana. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kekosongan hukum yang mengatur tentang persyaratan pekerja yang akan mengajukan permohonan PHK karena pengusaha melakukan perbuatan menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja sesuai pasal 169 ayat (1) huruf (a) UU Ketenagakerjaan harus mendapatkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat atau tidak. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila pengusaha yang akan melakukan PHK kepada pekerja yang melakukan kesalahan berat pada pasal 158 ayat (1) UU Ketenagakerjaan perlu adanya putusan hakim pidana, maka apabila perbuatan menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja pada pasal 169 ayat (1) huruf (a) yang dilakukan oleh pengusaha kepada pekerja perlu dilakukan pembuktian juga agar memiliki suatu putusan yang yang memiliki kekuatan hukum final dan mengikat yang nantinya digunakan sebagai bukti dalam melakukan pemutusan hubungan kerja. Kata Kunci          : Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha, Tindak Pidana.
TANGGUNG JAWAB PPATS TERHADAP PELANGGARAN PASAL 62 PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PPAT (Studi di Kantor Pertanahan dan Bagus Dwi Rianto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bagus Dwi Rianto, Suhariningsih, Imam Koeswahyono Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : bagusdwi_rianto@yahoo.co.id   ABSTRAK Artikel ini dilatarbelakngi oleh adanya pelanggaran yang sering terjadi diantara Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) terhadap ketentuan Pasal 62 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat PPAT. Pasal tersebut sesungguhnya mengamanhkan agar setiap PPATS yang membuat akta, harus dilaporkan kepada Kantor Pertanahan dan Penataan Ruang di daerah sebagai bentuk pengawasan oleh Kantor Pertanahan. Namun, pada kenyataannya masih terdapat PPATS yang tidak melakukan ketentuan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan sosiologis, yakni dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang diperoleh sesuai fakta yang ada di lokasi, kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan teori-teori yang ada. Lokasi penelitian yang diambil adalah di Kantor Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto, dengan tehnik pengambilan sampel dengan cara purposive sampling, yakni tehnik pengambilan sampel dengan cara pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai keterkaitan erat dengan ciri-ciri populasi yang telah ada dan diketahui sebelumnya. Adapun Data Primer dan Tersier akan dianalisis menggunakan teknik analisis dekriptif kualitatif, sedangkan data sekunder akan dianalisis menggunakan tehnik analisis deksiptif kuantitatif. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, Kantor Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto
PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT REGULER BERDASAR PASAL I ANGKA 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi di Badan Kepega Delyvia Triyanita
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Delyvia Triyanita; Lutfi Effendi, S.H., M.H.; Dr. Iwan Permadi, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya E-mail  : delyviatriyanita@gmail.com Abstrak Latar belakang penelitian adalah terdapat Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar dan menduduki jabatan fungsional tertentu tetap dibina kenaikan pangkatnya dengan Kenaikan Pangkat Reguler. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal I angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil termasuk Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu. Hasil penelitian terkait Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Reguler bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar, aturan dalam pasal I angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil telah terlaksana walaupun terjadi ketidaksesuaian dengan ketentuan tersebut, yaitu adanya Pegawai Negeri Sipil jabatan fungsional tertentu yang tetap dibina dengan Kenaikan Pangkat Reguler. Kemudian dalam bahasan Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Reguler bagi Pegawai Negeri Sipil yang Dipekerjakan atau Diperbantukan Secara Penuh di Luar Instansi Induk diketahui bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal I angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Kata Kunci : Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat Reguler, Badan Kepegawaian Daerah
PENERAPAN PRINSIP DOKTRIN PUTUSAN BISNIS (BUSINESS JUDGEMENT RULE) TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN DIREKTUR PADA PERUSAHAAN BUMN BERDASARKAN PASAL 97 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (Studi Kasus Sewa Pesawat Merpati Airlines yang Samudra Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada Skripsi ini penulis mengangkat permasalahan Penerapan Prinsip Doktrin Putusan Bisnis (Business Judgement Rule) dalam Undang-Undang no 40 tahun 2007  tentang Perseroan Terbatas karena dilatarbelakangi oleh adanya ketidaktegasan dan ketidakjelasan hukum UU no 40 tahun 2007 terkait dengan penerapan Prinsip Business Judgement Rule atau penerapan doktrin putusan bisnis.Prinsip ini merupakan Prinsip yang melindungi direksi dari pertanggung jawaban pribadi apabila Direksi dalam mengambil keputusan menyebabkan kerugian dengan syarat keputusan tersebut diambil dengan itikad baik,kehati-hatian,dan penuh tanggung jawab serta untuk kepentingan perseroan.Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut tidak menjelaskan tentang Prinsip Business Judgement Rule ,sehingga dalam prakteknya penafsiran terhadap ketentuan pasal tersebut diserahkan kepada hakim dalam proses pengadilan apabila terjadi kasus.Padahal dalam Prinsip dasar Penerapan Business Judgement Rule,hakim tidak dapat menolak maupun menilai suatu keputusan bisnis yang dilakukan oleh direksi dikarenakan dalam membuat sebuah keputusan bisnis diperlukan kemampuan seperti seorang Direksi berdasarkan pengalaman,sense of business,kecakapan dalam melihat pasar,dsb.Dalam penerapan Prinsip Business Judgement Rule perlu adanya ketegasan dalam Undang-undang serta dapat melihat rujukan dari Penerapan Prinsip Business Judgement Rule di negara lain yang sudah lebih dulu melakukan.Penulis mengangkat kasus Sewa Pesawat Merpati yang dilakukan oleh Hotasi Nababan eks Dirut Merpati ini dikarenakan dalam kasus ini terlihat sangat jelas bahwa adanya ketidaktegasan dalam menjalankan prinsip Business Judgement Rule terutama terhadap Direksi  Perusahaan BUMN  yang dalam kasus ini kegagalan Lembaga Penyewaan Pesawat TALG menyerahkan pesawat sewaan Boeing 737-400 dan 500 kepada PT Merpati adalah Wanprestasi semata serta Pengadilan di Amerika sudah menjatuhkan vonis bersalah kepada TALG namun Hotasi Nababan selaku Direksi yang mengambil keputusan sewa pesawat dengan hati-hati,itikad baik,serta terpenuhinya fiduciary duty dan sesuai dengan RKAP agar terhindari dari kebangkrutan justru dianggap bersalah dan dianggap bersekongkol melakukan tindak pidana korupsi karena menyebabkan kerugian PT  Merpati. Kata Kunci :Business Judgement Rule,Penerapan,BUMN,Prinsip,Perseroan Terbatas
KEWENANGAN PEMANGKU ADAT DALAM JUAL BELI TANAH HAK ULAYAT (Studi Kasus Di Desa Waijarang Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur) Jois Betania Minggu
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.096 KB)

Abstract

Abstract The Writing this journal discusses the legal issues relating to Indigenous Authority Stakeholder Buy Sell Land In Land Rights were motivated by their customary rights land sales conducted by the head of customs in the village Waijarang, the district, East Nusa Tenggara individually to the district local government. The purpose of this study, to understand, analyze and find the factors behind the dominant land sales customary rights in the district especially in rural Waijarang East Nusa Tenggara province. The method used in this thesis is empirical legal research. The approach used is the legal anthropological approach. The Results of this journal is selling communal land conducted by tribal Chief Kuma led to conflicts between tribal chief with customary law community Kuma Kuma. the cause of the conflict caused by an imbalance in the distribution of power that occurred in the community of customary law Kuma conducted by tribal chief Kuma. customary law community as the subject of customary rights also have the same right to the head of customary land ownership rights. Customary chief is supposed to act as a regulator is not a leader in the juridical sense. So that the position of the Head of the indigenous and customary law is similar. Key words: authority, custom stakeholders, buying and selling, customary rights land               Abstrak Penulisan jurnal ini membahas permasalahan hukum yang berkaitan dengan Kewenangan Pemangku Adat Dalam Jual Beli Tanah Hak Ulayat yang dilatarbelakangi oleh adanya penjualan tanah hak ulayat yang dilakukan oleh Kepala adat di desa Waijarang, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur secara individual kepada PEMDA Kabupaten Lembata. Tujuan penelitian ini, untuk memahami, menganalisis serta menemukan faktor –faktor dominan yang melatarbelakangi terjadinya jual beli tanah hak ulayat di Kabupaten Lembata khususnya di desa Waijarang Propinsi Nusa Tenggara Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan antropologi hukum. Hasil pembahasan dari jurnal ini yaitu jual beli tanah ulayat yang dilakukan oleh Kepala adat suku Kuma menyebabkan terjadinya konflik antara kepala adat suku Kuma dengan masyarakat hukum adat Kuma. penyebab terjadinya konflik disebabkan adanya ketidakseimbangan distribusi kekuasaan yang terjadi dimasyarakat hukum adat Kuma yang dilakukan oleh kepala adat suku Kuma. masyarakat hukum adat sebagai subyek dari hak ulayat juga mempunyai hak yang sama dengan Kepala adat atas tanah hak ulayat. Kepala adat seharusnya bertindak sebagai pengatur bukan pemimpin dalam arti yuridis. Sehingga kedudukan antara Kepala adat dan masyarakat hukum adat adalah setara. Konsep kewenangan Kepala adat adalah sama dengan konsep hak menguasai negara berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 yaitu bukan sebagai penguasa atau pemilik dalam arti yuridis tetapi hanya sebagai “pemimpin“ untuk mengatur, menentukan dan menyelenggarakan penggunaan tanah hak ulayat tersebut. Kata kunci: kewenangan, pemangku adat,  jual beli, tanah hak
KONSISTENSI PENGATURAN KEDUDUKAN NOTARIS DALAM MENGHADAPI KASUS DI PERADILAN PIDANA BERKAITAN DENGAN PEMANGGILAN NOTARIS. (analisis terhadap pasal 66 undang-undang No 2 Tahun 2014 Undang-undang Jabatan Notaris dengan putusan Mahkamah konstitusi Nomor 49/ Herman Faisal Siregar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.392 KB)

Abstract

Abstract The Writing of this paper discusses the legal issues concerning the Status Settings Consistency Notary In Dealing Case Relating to Criminal Justice Dialing Notary. The purpose of writing this journal, to find and equalizer settings Notary menganalsis consistency in dealing with cases in the criminal justice with regard to calling a notary pursuant to Article 66 of Law No. 2 of 20014 by the Constitutional Court Decision No. 49 / PUU / X / 2012. The method used in this thesis normative. The approach used is the approach of legislation, Conceptual Approach and Case Approach. The results of this thesis can be explained that setting the calling Notary occur inconsistency (inconsistency) when a Law Enforcement to call to the Notary for the purpose of investigation, prosecution and the judicial process. This is due to the decision of the Constitutional Court requires without the approval of the Regional Supervisory Council, while article 66 of Law No. 2 of 2014 requires approval Honorary Council of Notaries, but until this thesis written yet been established. This is called a legal vacuum. Furthermore, the implications if there is disharmony with the article 66 of the Constitutional Court's decision is certainly in the implementation of the law enforcement agencies will have a difference in interpretation of the order of article 66 of Law No. 2 of 2014. Key words: consistency, the constitutional court's decision, setting the position of notary, case criminal justice, notary dialing Abstrak Penulisan jurnal ini membahas permasalahan hukum mengenai Konsistensi Pengaturan Kedudukan Notaris Dalam Menghadapi Kasus Di Peradilan Pidana Berkaitan Dengan Pemanggilan Notaris. Tujuan penulisan jurnal ini, untuk menemukan dan menganalsis konsistensi pengaturan kedudukan Notaris dalam menghadapi kasus di peradilan Pidana berkaitan dengan pemanggilan notaris berdasarkan Pasal 66 Undang-undang No 2 Tahun 20014 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 49/PUU/X/2012. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Kasus. Hasil Pembahasan dari penelitian tesis ini dapat dijelaskan bahwa pengaturan pemanggilan Notaris terjadi ketidak konsistenan (Inkonsistensi) ketika Penegak Hukum melakukan pemanggilan kepada Notaris untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan. Hal ini disebabkan putusan Mahkamah Konstitusi menghendaki tanpa persetujuan Majelis Pengawas Daerah sedangkan pasal 66 Undang-undang No 2 tahun 2014 menghendaki persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, namun sampai tesis ini ditulis belum dibentuk. Inilah yang disebut kekosongan hukum. Selanjutnya implikasi bila terjadi ketidak harmonisan pasal 66 dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentu dalam pelaksanaannya para Penegak hukum akan memiliki perbedaan penafsiran atas perintah pasal 66 Undang-undang No 2 Tahun 2014. Berdasarkan asas hukum Lex Posterior Derogat Lex Priori dapat dipakai untuk menghilangkan multi tafsir dan mengharmonisasikan pengaturan kedudukan notaris.   Kata kunci: Konsistensi, Putusan Mahkamah Konstitusi, Pengaturan kedudukan Notaris, Kasus Di Peradilan Pidana, Pemanggilan Notaris.

Page 136 of 563 | Total Record : 5629

 134   135   136   137   138 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue