cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 136   137   138   139   140 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ( STUDI DI POLRES KABUPATEN MAGETAN ) Lizza Faradipta
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lizza Faradipta, Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum, Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : faradiptal@yahoo.com ABSTRAK Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia tanpa terkecuali. Hal yang sangat penting adalah  mengenai kewajiban pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM yang dimiliki oleh seorang anak telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional, sehingga dibuatlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jucto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Penulis menganalisis bentuk perlindungan hukum yang telah diberikan  oleh Unit PPA Polres Kabupaten Magetan terhadap pemenuhan hak anak sebagai korban kekerasan seksual dalam pemberian perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang positif yang berlaku di Indonesia. Kata kunci : perlindungan hukum, anak, tindak pidana kekerasan seksual.
REKONTRUKSI PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA YANG PARTISIPATIF (Studi di Kabupaten Jombang) Mas Wirid Dinata Karimullah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mas Wirid Dinata Karimullah, Ngesti D. Prasetyo, SH., M.Hum.Fakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : wiriddinata1453@gmail.comABSTRAKBerdasarkan beberapa permasalah tersebut, penelitian ini mengambil rumusan masalah : (1) Bagaimana implementasi prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Jombang? (2) Bagaimana pengaturan tentang prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang lebih partisipatif?Menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Dengan teknik itu peneliti mengola data primer dan data sekunder hasil penelitian di lapang dibandingkan dengan peraturan perundang – undanganan. Tahap terakhir adalah memberikan ide solusi dan mengambil kesimpulan.Bahwa dari dua desa tempat peneliti melakukan penelitian terdapat beberapa masalah yang diambil. Dari beberapa permasalahan yang ada, dikerucutkan menjadi dua permasalahan yang mendesak yang mengancam asas partisipatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Permasalahan tersebut adalah masih ada desa yang melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang tidak mencerminkan asas partisipatif, ditemukan ketidak konsistenan terhadap aspirasi masyarakat yang tertuang dalam RKP Desa. oleh karena dua masalah itu, peneliti merekomendasikan pembentukan produk hukum daerah yang berisi tentang prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), disesuaikan dengan masalah – masalah yang terjadi.Kata Kunci : Partisipatif, Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Desa, Jombang
IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP ISTRI DAN ANAK DARI PERKAWINAN KEDUA/KETIGA/KEEMPAT PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK DICATATKAN DITINJAU DARI UU NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PP NOMOR 45 TAHUN 1990 PERUBAHAN ATAS PP NOMOR 10 TAHUN 1983 Novita Setyoningrum
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.938 KB)

Abstract

Abstract Every people wants their marriage happy, and get long lasting relationship. They wants their couple always love, care, and be faithfull man. But it may be not everlasting. Marriagae Indonesian principle actually is monogamy. Althought polygamy is able to do in Indonesia. But in real, there are many people espessialy male PNS (government labour). They get poligamy marriage with unregistered marriage. In this thesis research writer with normatif’s judicial formally that did by analyzes library material or secondary data over and above see society case. According to Islamic Law,whatever from and marriage model ; along have accomplished on good terms and its requisite therefore that marriage is reputed  temporary legitimate terminological Indonesia conjugal rights besides religions terminological validity and its trust, a marriage has legal power if on record base legislation regulation which is at KUA divides Moslem and KCS divides non Moslem Marriage bad impact siri constitusi effect of grasp that don’t comprehensive to marriage and frail law its envorcement sentences to protect victims. Obiviously govermment shortly amends all conjugal rights product be adjusted with rill’s condution society that protects all faction and behalf. Key words:      implication yuridis, wife and the children of poligamy unregistered,   Male Government Labour (PNS) Abstrak Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Dimana perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak terkecuali Pegawai Negeri Sipil. Pada dasarnya azas perkawinan di Indonesia adalah azas monogami. Meskipun poligami tidak dilarang selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Khusus PNS ada aturan tersendiri mengenai poligami yang diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 juncto PP Nomor 10 Tahun 1983. Yang mana PNS (Pria) yang berkeinginan beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pejabat. Dan jika dalam jangka satu (1) tahun perkawinan yang kedua/ketiga/keempat tersebut tidak dilaporkan akan mendapatkan sanksi. Sanksi untuk pelanggaran PNS telah diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 juncto PP Nomor 30 Tahun 1980. Karena dianggap sulit dan berbelit pada akhirnya banyak PNS yang melakukan perkawinan poligami secara siri/tidak dicatatkan. Dari sinilah akan timbul implikasi hukum terhadap istri dan anak dari perkawinan poligami yang tidak dicatatkan. Penelitian ini menggunakan metode  Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti sumber pustaka dan pada data sekunder saja.[1] Yang berupa norma hukum tertulis. Metode ini sangat berkaitan dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dimana dalam penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Harapan yang ingin disampaikan peneliti dalam penelitian ini adalah PNS pria yang akan melakukan perkawinan poligami hendaknya dilakukan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 1990 juncto PP Nomor 10 Tahun 1983. Agar peningkatan perkawinan poligami PNS Pria yang tidak dicatatkan, dapat ditekan jumlahnya. Dimana dalam perkawinan tersebut kedudukan istri dan anak menjadi tidak jelas dan tidak mendapatkan perlindungan secara hukum dari Negara. Kata kunci:      kedudukan istri dan anak, perkawinan poligami, PNS (Pria), yang tidak dicatatkan
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGSI ANAK DI INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL M. Riadhussyah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (373.136 KB)

Abstract

Abstract This research purpose to examine the responsibility of Indonesia as a transit states for refugee children based on international law. Methods of research using the normative legal research with statute approach, conceptual approach, and comparative approach. The results of this research : one, that the legal protection for refugee children according to the national law which refers to the Law No. 23 of 2002 on Child Protection which is under Article 60 mention that children must be protected and receive special protection is Children in emergency situations as referred to in Article 59 which one of them is a child who are refugees. Two, that the protection of refugee children according to the international law according to Article 22 of the Convention rights of the child. In addition and according to the customary international law when a state protecting its human rights principles, then indirectly also requires the state protect the rights of refugee children. Key words: legal protection, children refugee, international law   Abstrak   Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pengungsi anak di indonesia menurut hukum internasional. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif Dengan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Hasil dari penelitian ini, yaitu : satu, bahwa perlindungan hukum bagi pengungsi anak menurut hukum nasional yaitu merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu sesuai pasal 60 yang menyebutkan bahwa anak yang harus dilindungi dan memperoleh perlindungan khusus adalah Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 yang salah satunya adalah anak yang menjadi pengungsi. Dua, Bahwa perlindungan pengungsi anak menurut hukum internasional adalah sesuai dengan pasal 22 konvensi hak-hak anak. Selain itu serta menurut hukum kebiasaan internasional jika sebuah negara melakukan perlindungan terhadap prinsip hak asasi manusia, maka secara tidak langsung juga mewajibkan negara tersebut untuk melindungi hak-hak pengungsi anak. Kata kunci: perlindungan hukum, pengungsi anak, hukum internasional
PERAN BAGIAN PERTANAHAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DALAM RANGKA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SECARA MEDIASI Chusnul Chotimah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (613.92 KB)

Abstract

Abstract The problem in the area of land not just about the issue of ownership and the rule of law, but it is also a problem in politics. By doing so, then problem arise about: "What is the role of the land of government district  of Malang  in order to complete the land dispute and why in order to complete the land dispute, the land of government district of  Malang apply the  mediation?. The goal in the writing of this is to know and investigated the role of the land in the conflict settlement land disputes and to determine and to examine the reasons/the settlement of land disputes through mediation is applied by the government district of Malang. While the benefits of writing is expected to provide contributions to the development of the law sciences, contributing to the academics, legal practitioners, traditional leaders, and the community. The research method used in writing this thesis is research by using the method of approach to the terms of jurisdiction, empirical. Base on the result of research has been done, then for the problem that can first be concluded that as a mediator in helping the settlement of disputes of land in this part of the government district of Malang had a role as a mediator who is neutral. As for the problem of the second such us of the land of government district of Malang in the settlement of disputes of land using. The mediation is as follows. Mediation is expected to resolve disputes quickly and in terms of cost is relatively inexpensive; Mediation more focused on behalf of the parties are real  and on the needs of emotion or psychologically; mediation the parties to act and directly in resolving their conflict; and mediation as well as provide opportunities for the parties to do control directly to  the process and the result of deliberation.   Key words: disputes of land, mediation, the government district of malang Abstrak Masalah di bidang pertanahan tidak hanya sekedar persoalan atas kepemilikan dan tegaknya hukum saja, akan tetapi juga menjadi persoalan dibidang politik. Dengan demikian, maka muncul permasalahan mengenai: “Bagaimanakah peran bagian pertanahan Pemerintah Kabupaten Malang dalam penyelesaian sengketa tanah dan Mengapa dalam penyelesaian sengketa tanah bagian pertanahan Pemerintah Kabupaten Malang menerapkan jalur mediasi?”. Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan meneliti peran bagian pertanahan dalam penyelesaian konflik sengketa tanah serta untuk mengetahui dan meneliti alasan/jalur penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yang diterapkan oleh bagian pertanahan Pemerintah Kabupaten Malang. Sedangkan manfaat dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, memberikan kontribusi bagi akademisi, praktisi hukum, tokoh adat, dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka atas permasalahan yang pertama dapat disimpulkan bahwa Selaku mediator dalam membantu penyelesaian sengketa tanah dalam hal ini bagian pertanahan pemerintah kabupaten Malang berperan sebagai penengah yang bersifat netral. Sedangkan atas permasalahan yang kedua yakni mengenai alasan bagian pertanahan pemerintah Kabupaten Malang dalam melakukan penyelesaian sengketa tanah mengunakan proses mediasi adalah sebagai berikut: mediasi diharapkan mampu menyelesaikan sengketa secara cepat dan dari segi biaya relatif murah; mediasi lebih memfokuskan kepentingan para pihak secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka; mediasi memberi kesempatan kepada para pihak untuk berperan serta secara langsung dalam menyelesaikan perselisihan mereka; dan mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan kontrol secara langsung terhadap proses dan hasil musyawarah.   Kata kunci: sengketa tanah, mediasi, pemerintah kabupaten malang
URGENSI PENGGUNAAN STANDAR PEMIDANAAN DALAM PROSES PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN SEBAGAI UPAYA PEMBAHARUAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (Studi di Kejaksaaan Negeri Kepanjen) Desliana Tapi Hasian
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desliana Tapi Hasian, Dr. Ismail Navianto, S.H.,M.H., Dr. Lucky Endrawati, S.H.,M.HFakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : sitorusdesliana@gmail.comAbstrakTindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah salah satu tindak pidana dari lima jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu pasal 363. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan tindak pidana umum yang menduduki posisi tertinggi di Kejaksaan Negeri Kepanjen. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji urgensi penggunaan standar pemidanaan dalam proses penuntutan tehadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai upaya pembaharuan kebijakan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian penulis menarik kesimpulan bahwa penggunaan stadar pemidanaan dalam proses penuntutan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan sangat diperlukan, untuk mencegah terjadinya disparistas tuntutan yang dapat menyebabkan pelaku merasa menjadi korban dan masyarakat merasa dirugikan.Kata Kunci : Tindak pidana pencurian dengan pemberatan, standar pemidanaan, penuntutan.
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK AGAR TIDAK MENJADI KORBAN DARI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI SITUS INTERNET Angga Astian Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (366.011 KB)

Abstract

Abstract Starting from a number of legal facts, namely the case of a child with the initials JJ still under age do crime of murder and did sodomy to his friend with the initials MI who was aged 16 years, as a result of the impact of online games and internet sites containing pornographic. The research objective of this law is to know the facts and to analyze whether the legislation in Indonesia has given legal protection of children from becoming victims of crime pornography and how the policy formulation of the protection of children from the crime of pornography through internet sites and online gaming future. The method used in this research is normative, whereas the approach used is the approach of law (statute approach), the conceptual approach and comparative approach. The results of the study of law in Indonesia has no regulations concerning the crime of child pornography and the protection of the laws and regulations concerning criminal acts pornography and child protection but no settings are discussing the age limit for the child in the use of internet sites and online games related to the crime of pornography, especially soft pornography. The results of the second study law, after examining all the legislation against online gaming and internet sites, and by conducting comparative legal arrangements with the United Kingdom, it is necessary to look for policy formulation as a solution to the shortage in the future. The policy in the form of an age restriction for children to use internet sites and online games. Key words: the crime of pornography, protection of children Abstrak Berawal dari adanya sejumlah fakta hukum, yaitu kasus seorang anak dengan inisial JJ yang masih dibawah umur melakukan tindak pidana pembunuhan dan melakukan penyodoman kepada temannya denganinisial MI yang masih berumur 16 tahun, akibat dari dampak game online dan situs internet yang mengandung unsur pornografi. Tujuan penelitian dari fakta hukum tersebut yaitumengetahui dan menganalisisapakah peraturanperundang-undangan di Indonesia sudah memberi perlindungan hukum bagi anak agar tidak menjadi korban tindak pidana pornografi dan bagaimana kebijakan formulasi terhadap perlindungan anak dari tindak pidana pornografi melalui situs-situs internet dan game online dimasa depan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif.Adapun dari hasil penelitian hukumdi Indonesia telah ada pengaturan mengenaitindak pidana pornografi dan perlindungan anak dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pornografi dan perlindungan anakakan tetapi belum ada pengaturan yang membahas batasan usia bagi anak dalam penggunaan situs internet dan game online yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi, terutama soft pornography. Hasil penelitian hukum yang kedua, setelah menelaah segala peraturan perundang-undangan terhadap game online dan situs internet, serta dengan melakukan perbandingan pengaturan hukum dengan Inggris, maka perlu mencari kebijakan formulasi sebagai solusi terhadap kekurangan tersebut dimasa depan. Kebijakan tersebut berupa pembatasan usia bagi anak terhadap penggunaan situs internet dan game online. Kata kunci: tindak pidana pornografi, perlindungan anak
UJI KELAYAKAN BUS ANTAR KOTA DALAM TRAYEK (Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang Dan Terminal Landungsari) Dinda Afidah Fitriani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinda Afidah Fitriani[1], Moh. Fadli[2], Shinta Hadiyantina[3] Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email:  dinda.fitriani23@gmail.com Abstrak   Penelitian ini membahas 2 (dua) pokok permasalahan yang berkaitan dengan peran Dinas Perhubungan dalam mengawasi penyelenggaraan uji kelayakan bus antar kota dalam trayek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang di Kantor Unit Pelaksanaan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor dan di Terminal Landungsari dalam penyelenggaraan uji kelayakan bus antar kota dalam trayek, serta mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam meminimalisir hambatan yang timbul tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian kelayakan bus antar kota dalam trayek secara keseluruhan telah sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi dalam hal pengawasan masih belum maksimal.   Kata Kunci : Uji, Kelayakan, Bus Antar Kota Dalam Trayek, Implementasi Peraturan, Perhubungan, Transportasi. [1] Mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Angkatan 2012 [2] Dosen Pembimbing Utama [3] Dosen Pembimbing Pendamping
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN TERKAIT PRAKTIK DOKTER TANPA IZIN DI KABUPATEN PASURUAN Shaefi Wirawan Orient
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Shaefi Wirawan Orient[1], Dr. Istislam, S.H., M.Hum[2], Dr. Shinta Hadiyantina,S.H., M.H.[3] Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: nalasae3@gmail.com   Abstrak Penelitian ini membahas tentang efektivitas pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terkait praktik dokter tanpa izin di Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan fakta, masih adanya dokter yang melakukan praktik tanpa izin walaupun jumlahnya tidak banyak di Kabupaten Pasuruan. Terkait praktik dokter tanpa izin dapat disebabkan dokter yang melakukan praktik dengan izin mati dan dokter yang melakukan praktik dengan izin yang masih dalam proses pengurusan namun berjangka lama yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Masih adanya dokter yang melakukan praktik dokter tanpa izin di Kabupaten Pasuruan dikarenakan tidak ada keseimbangan antara peraturan, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan dengan  sikap masyarakat yang mempercayai dokter akan penyelenggaraan praktik kedokteran. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana efektivitas pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terkait praktik dokter tanpa izin di Kabupaten Pasuruan serta Hambatan dan solusi apa saja yang timbul dalam efektivitas pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terkait praktik dokter tanpa izin di Kabupaten Pasuruan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terkait praktik dokter tanpa izin di Kabupaten Pasuruan serta untuk mengertahui hambatan apa saja yang sering timbul dalam efektivitas pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terkait praktik dokter tanpa izin di Kabupaten Pasuruan dan solusinya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis Kata Kunci : Efektivitas, Pelaksanaan, Praktik Kedokteran, Dokter, Izin, Surat Izin Praktik, Sanksi Administrasi [1] Mahasiswa Progam Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Angkatan 2012 [2] Dosen Pembimbing Utama [3] Dosen Pembimbing Pendamping
DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN BERAT RINGANNYA TUNTUTAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA KASUS PENEBANGAN KAYU TANPA IZIN (Studi di Kejaksaan Negeri Kepanjen) Grecia Kristina Tambunan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Grecia Kristina Tambunan., Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., MS., Dr. Bambang Sugiri, S.H., MH. E-mail: graciatambunan22@gmail.com Abstrak Artikel ini membahas tentang dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana terhadap terdakwa kasus penebangan kayu tanpa izin. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan berat ringannya tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus penebangan kayu tanpa izin. Perbedaan berat ringannya tuntutan pidana tersebut didasari oleh pertimbangan kerugian yang diakibatkan terhadap negara, motif terdakwa tindak pidana penebangan kayu tanpa izin, terdakwa seorang residivis, dan terdakwa dalam memberikan keterangan tidak kooperatif. Kata kunci : Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum, penebangan kayu tanpa izin, illegal logging.

Page 138 of 563 | Total Record : 5629

 136   137   138   139   140 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 More Issue