cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 150   151   152   153   154 
ANALISIS YURIDIS PASAL 29 AYAT (3) PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN SERTA PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM Saskia Khairunisa Simamora
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Saskia Khairunisa Simamora, Dr. Budi Santoso SH., LL.M., Ratih Dheviana Puru HT, SH., LL.M. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: saskiakhairunisa@yahoo.com   Abstrak Dalam Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 mengatur mengenai PKB dalam hal masa berlaku PKB telah habis dan perundingan pembaharuan PKB tidak mencapai kesepakatan. Disebutkan bahwa PKB tersebut tetap berlaku sampai dengan disepakatinya PKB baru. Perlu dikaji apakah pasal tersebut dapat menjamin kepastian hukum. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pasal tersebut masih belum menjamin kepastian hukum karena masih belum memberikan penjelasan atau batasan sampai kapan PKB lama diberlakukan. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan hukum dengan jalur regulasi peraturan yang didasarkan pada prinsip kepastian hukum. Kata Kunci: Perjanjian Kerja Bersama, Kepastian Hukum
PENANGGULANGAN CHILD TRAFFICKING DI INDONESIA MELALUI KERJASAMA ANTAR NEGARA PIHAK (STATES PARTIES) BERDASARKAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN Agatha Christy Apriliani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Agatha Christy A, Setyo Widagdo, S.H., M.Hum., Ikaningtyas, S.H., LL.M Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : agathachristy8@gmail.com Abstraksi : Penelitian ini membahas mengenai penanggulangan child trafficking di Indonesia melalui kerjasama antar negara pihak (states parties) berdasarkan pada Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons especially Women and Children. Penulis melakukan analisa terkait kerjasama antar negara dalam menanggulangi child trafficking berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons especially Women and Children, Pasal 34 dan Pasal 35 Convention on the Rights of the Child, serta Pasal 59 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berlandaskan pada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang menjadi dasar kerjasama antar negara untuk menanggulangi child trafficking, Penulis juga menganalisa bagaimana kekuatan perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia, supaya dapat diketahui secara jelas bagaimana suatu ketentuan hukum internasional dapat mengikat di dalam wilayah hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analisis analytical approach). Kata Kunci : Perdagangan anak, Penanggulangan child trafficking, Kerjasama internasional, Perjanjian internasional, Hubungan hukum internasional dan hukum nasional
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK Ophie Rosaria Hidayat
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ophie Rosaria Hidayat, Dr. Prija Djatmika, SH. MS., Dr. Bambang Sugiri SH. MS. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : ophierosaria9@gmail.com     ABSTRAK Disparitas putusan merupakan perbedaan putusan pemidanaan terhadap tindak pidana yang sama. Disparitas putusan tidak memberikan keadilan, sehingga menimbulkan permasalahan serta mendapat pandangan yang negatif masyarakat terhadap institusi peradilan yang ada di Indonesia. Permasalahan disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana pencabulan anak di latar belakangi oleh semakin maraknya pelecehan seksual terhadap anak. Tindak pidana pencabulan anak diatur dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hasil dari penelitian ini, penyebab adanya disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak meliputi faktor yang timbul dari hukum itu sendiri yaitu dari peraturan perundang-undangan, faktor tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim, faktor yang timbul dari diri hakim dan,  faktor yang timbul dari diri terdakwa pada saat pemeriksaan sidang pengadilan. Sedangkan penanggulangan disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana pencabulan pada masa yang akan datang yaitu dengan mengurangi jarak minimum ke maksimum pemidanaan yang terpaut sangat  jauh dapat meminimalisir adanya disparitas pidana, pemberian batas minimum pemidanaan yang tinggi juga dapat meminimalisir disparitas sekaligus juga dapat mengurangi tindak pidana pencabulan anak, dan yang terakhir diberikan suatu pedoman pemidanaan sebagai pengendali atau kontrol bagi hakim agar dalam penjatuhkan putusan lebih jelas dan terarah. Kata kunci : Disparitas Putusan, Hakim, Tindak Pidana Pencabulan Anak 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBANGAN HUTAN TANPA IZIN (Studi di Polres Malang) Ida Wahyu Oktaviani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ida Wahyu Oktaviani Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH., MS. Dr. Bambang Sugiri, SH., MS Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : idawahyuoktaviani@gmail.com   ABSTRAK Artikel Ilmiah ini membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penebangan Hutan Tanpa Izin (Studi di Polres Malang). Jenis Penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk modus operandi dalam tindak pidana penebangan hutan tanpa izin yang terjadi di Kabupaten Malang dan upaya hukum yang dilakukan oleh Polres Malang untuk meminimalisir maraknya tindak pidana Penebangan hutan tanpa izin di Kabupaten Malang. Hasil dari Penelitian ini diketahui bahwa bentuk-bentuk atau modus operandi dalam tindak pidana Penebangan Hutan tanpa Izin di wilayah Kabupaten Malang yakni pelaku memasuki kawasan hutan ketika tidak ada atau tidak sedang diadakannya pengawasan oleh pihak terkait, alat yang digunakan adalah gergaji mesin dan gergaji manual, pohon yang sudah ditebang kemudian dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil baru setelah itu dibawa keluar hutan, pengangkutan dilakukan menggunakan truk atau sepeda motor, pengangkutan dilakukan pada dini hari sampai menjelang subuh. Upaya hukum yang dilakukan oleh Polres Malang untuk meminimalisir maraknya tindak pidana Penebangan hutan tanpa izin di Kabupaten Malang ialah dilakukannya uji materil terhadap UU P3H, menambah jumlah polhut (polisi hutan) , meningkatkan pengetahuan penyidik tentang hukum kehutanan, meningkatkan kerjasama antara pihak-pihak yang berwenang, menyelenggarakan penyuluhan serta meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat sekitar hutan. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penebangan Hutan Tanpa Izin, Hutan
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN ILLEGAL SATWA YANG DILINDUNGI OLEH BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TIMUR (Studi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur) Saadah Amaliah Safaruddin
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Saadah Amaliah S, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH., MS., Dr. Bambang Sugiri, SH., MS Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: bliza.lia@gmail.com ABSTRAK Penegakan hukum atasUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAH dan E, dirasa kurang mampu memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, khususnya atas satwa yang dilindungi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana bentuk Penegakan Hukum perdagangan illegal atas satwa yang dilindungi, serta memahami kendala yang dihadapi oleh penyidik PPNS.  penegakan hukum perdagangan illegal atas satwa yang dilindungi oleh Penyidik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, hanya dapat dilaksanakan apabila; bersama-sama dengan Kepolisian membentuk suatu Tim Gabungan, Tersangka tertangkap tangan, serta adanya pelimpahan perkara dari Kepolisian maupun Penyidik PPNS lain kepada Penyidik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Adapun dalam praktiknya dilapangan kendala yang dihadapi Penyidik Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam penegakan hukum perdagangan illegal atas satwa yang dilindungi terdiri dari beberapa faktor, yaitu dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor budaya. Kata Kunci: Perdagangan illegal, satwa yang dilindungi.
KEKABURAN NORMA SYARAT UNTUK MELAKUKAN POLIGAMI DALAM PASAL 4 AYAT (2) HURUF (A DAN B) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Herliany Herliany
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.676 KB)

Abstract

Abstract This study discussed the vagueness of Article 4 paragraph (2) (a and b) of the Marriage Act. This study aims to discover and analyze the criteria referred to in Article 4 paragraph (2) (a and b) of the Marriage Act, and the criteria that found will be determined its juridical constructions. The method used in this research is Normative Juridical with legislation approach, case approach, and concept approach. Legal materials will be analyzed using qualitative descriptive technique and the description in tabular form by comparing the perception of judges, experts, and consideration of the judge (verdict) will be analyzed qualitatively using textual interpretation. The study found that criteria of Article 4 paragraph (2) (a and b) of Marriage Act was the wife aged and very weak that it cannot perform its obligation as a wife, the misbehave wife, and the wife cannot serve and balance the biological needs of the husband. The criteria of Article 4 paragraph 2 (a and b) was (a) the wife of any dangerous and contagious diseases, (b) the wife of diseases that result in disruption of biological relationship between the couple, (c) the wife of diseases that result in less or non-functioning part of the body, (d) those illness in point (a), (b), and (c) is difficult and/or cannot be cured even if had been treated medically, (e) the illness of wife in point (a), (b), and (c) must be evidenced by a Medical Certificate. For juridical construction, criteria were found subsequenly formulated into the form of act and placed on the explanation of Marriage Act. Key words: vagueness, Marriage Act, juridical contructions Abstrak Penelitian ini membahas mengenai kekaburan pasal 4 ayat (2) huruf (a dan b) Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan serta menganalisis kriteria yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf (a dan b) Undang-Undang Perkawinan, dan setelah ditemukan kriterianya maka akan ditentukan konstruksi yuridisnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Nomatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Bahan hukum akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif, deskripsinya dalam bentuk tabel dengan membandingkan antara persepsi hakim, para ahli, dan pertimbangan hakim (putusan) yang akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran tekstual. Hasil penelitian menemukan bahwa kriteria pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Perkawinan adalah istri berusia lanjut dan kondisinya sangat lemah sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai istri, istri berkelakuan buruk, istri tidak dapat melayani dan mengimbangi kebutuhan biologis suami. Kriteria pasal 4 ayat (2) huruf (b) adalah (a) istri mengidap penyakit yang berbahaya dan menular, (b) istri mengidap penyakit yang berakibat terganggunya hubungan biologis antara pasangan suami istri, (c) istri mengidap penyakit yang berakibat kurang atau tidak berfungsinya bagian anggota tubuh, (d) penyakit yang diderita istri pada huruf (a), (b), dan (c) tersebut sulit dan/atau tidak dapat sembuh walaupun telah diobati secara medis, (e) penyakit yang diderita istri pada huruf (a), (b), dan (c) tersebut harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter. Untuk Konstruksi yuridisnya, kriteria yang ditemukan selanjutnya diformulasikan ke dalam bentuk Undang-Undang dan diletakkan pada bagian penjelasan Undang-Undang Perkawinan. Kata kunci: kekaburan norma, Undang-Undang Perkawinan, konstruksi yuridis
IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PEKERJA DALAM HAL UPAH DI KANTOR NOTARIS (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 PASAL 88-98 TENTANG KETENAGAKERJAAN) Ganang Dwi Cahyono
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (634.784 KB)

Abstract

Abstract This study aims to determine the application of the rights of workers, especially in the areas of wages in IMPLEMENTATION MEETING THE RIGHTS OF WORKERS IN THE EVENT OF WAGES (ANALYSIS OF LAW NO. 13 TH 2003 ARTICLE ON LABOUR 88-98) A case study in Blitar. The method used in the study is the empirical method, with specification of juridical sociological research, the data source used is the technique used to collect primary data in this study is through interviews (interview). The population in this study are all relevant parties in the framework of the implementation of Law No. 13 of 2003 on wage Compliance Employment Related Workers On Notary Office in Kota Blitar ie Notary Office Notary, Manpower officials, and some workers at the office of the notary. The sample in this study were taken by means of stratified sampling. The sample of respondents is the party that represents the Notary Office, the Notary. To provide data and information relating to the implementation of Law No. 13 of 2003 on the Employment Related Fulfillment Workers' Rights On Notary Office. The data obtained are presented in a systematic and qualitative data analysis. Based on the study done empirically it can be concluded that there is still lack of clarity about the rights of workers, especially in the wage bill still does not meet the rights that should be in getting these workers. Proved that there is still a notary that reward workers under MSEs should refer to the determination of wages councils city or county, in 2016 UMK Kota Blitar = Rp1.394.000, the notary who pay their employees under the Act Ketenagakerjaan.Menurut UMK certainly violates Article 90 paragraph (1) of the Act No. 13 Year 2003 ( "Labor Law") Key words: workers' rights, the notary, the Labor Law, the empirical method   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tentang hak-hak pekerja khususnya dalam bidang upah dalam IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PEKERJA DALAM HAL UPAH (ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 13 TH 2003 PASAL 88-98 TENTANG KETENAGAKERJAAN) Studi kasus di Blitar. Metode yang digunakan dalam Penelitian adalah metode empiris, dengan spesifikasi penelitian yuridis sosiologis, sumber data yang digunakan adalah data Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah melalui wawancara (interview). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dalam rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terkait Pemenuhan upah Pekerja Di Kantor Notaris Di Kota Blitar yaitu Notaris di Kantor Notaris, Pejabat Disnaker, dan beberapa pekerja di Kantor notaris. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan cara stratified sampling. Sampel responden tersebut adalah pihak yang mewakili Kantor Notaris, yakni Notaris. Untuk memberikan data dan informasi berkaitan dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terkait Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Di Kantor Notaris. Data yang diperoleh disajikan secara sistematis, dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan penelitian yang di lakukan secara empiris dapat disimpulkan bahwa masih ada ketidak jelasan tentang hak pekerja khususnya di dalam pengupahan yang masih belum memenuhi hak yang seharusnya di dapatkan pekerja tersebut. Terbukti bahwa masih ada notaris yang memberi upah pekerjanya dibawah UMK yang seharusnya mengacu pada penetapan dewan pengupahan kota atau kabupaten, UMK 2016 Kota Blitar = Rp1.394.000, notaris yang menggaji karyawannya dibawah UMK tentunya melanggar UU Ketenagakerjaan.Menurut Pasal 90 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) Kata kunci: hak pekerja, notaris, UU Ketenagakerjaan, metode empiris
EKSISTENSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM MENCAPAI GOOD GOVERNANCE Michele Fransiska Senduk
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.976 KB)

Abstract

Abstract The promulgation of Law No. 23 of 2014 as amended by Law No. 9 Year 2015 on Regional Government, suffered a decline-pull between the management authority of the central government, provincial government and municipality. The problems are: 1. What is the position of local governments in the management of mineral and coal, according to Law No. 23 Year 2014 on Regional Government? 2. Why does the local government must have the authority to manage mineral and coal mining? This research uses normative legal research, with Statute Approach and Conceptual Approach. This research aims to create a management of mineral and coal mines in the municipal based on the principles of good governance with emphasis on environmental aspects. The results of this research are, the first notch local governments do not participate in the stage determine the mineral mining permits determination of coal (preventive measures), but problem solving that arising (repressive efforts), this obviously negates the rights and responsibilities of municipality as an autonomous region. Second: The emptiness of local government authority in the mineral and coal mining will arising some legal implications, those are: 1. Local Government: with the enactment of Law No. 23 Year 2014 on Regional Government, the municipality does not have a fixed and binding legal basic to manage the mineral and coal mining passive in running his administration to achieve good governance. 2. Environment: lead helpless municipality controlling the growth of mining in the prevention of damage to the ecosystem and to control the mining region. Keywords: authority, good governance,  good management Abstrak Dengan diundangkan UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, mengalami tolak-tarik kewenangan pengelolaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Permasalahan yang dibahas adalah (1) Apa kedudukan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah? (2) Mengapa pemerintah daerah wajib memiliki kewenangan pengelolaan tambang mineral dan batubara? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan tambang mineral dan batubara di daerah kabupaten/kota yang berdasarkan pada asas pemerintahan yang baik dengan mengutamakan aspek lingkungan hidup. Hasil penelitian ini, pertama Kedudukan pemerintah daerah tidak dalam tahap ikut serta menentukan penetapan izin pertambangan mineral batubara (upaya preventif), tapi pada penyelesaian maasalah yang timbul (upaya represif).  Hal ini jelas meniadakan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai daerah otonom. Kedua: ketiadakan kewenangan pemerintah daerah dalam megelola pertambangan mineral dan batubara berimplikasi hukum pada: Pemerintahan Daerah:  dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka pemerintah daerah kabupaten/kota tidak memiliki dasar hukum tetap dan mengikat untuk mengelola pertambangan mineral dan batubara pasif dalam menjalankan pemerintahannya untuk mencapai good governance.Lingkungan Hidup: mengakibatkan tidak berdayanya pemerintah daerah kabupaten/kota mengendalikan pertumbuhan pertambangan dalam pencegahan kerusakan ekosistem dan mengontrol diwilayah pertambangan. Kata kunci: kewenangan, pemerintahan yang baik, pengelolaan
HAK KOMUNAL ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA (Analisi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu) Mariska Yostina
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.107 KB)

Abstract

Abstract In 2015, the issuance of Ministry of Agrarian and Spatial No. 9 of 2015, causing an uproar among the indigenous people because in the Ministerial Regulation there are a lot of potential problems in the future one of them is an equation of the concept between customary rights and communal rights of the land, because oh that problem, there is no law protection for community land rights of Indigenous law. The problem of this paper is why the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial No. 9 of 2015 is still not able to provide legal protection for the indigenous people and how is the legal certainty of communal rights over the land set out in the Ministerial Regulation. The objectives to be achieved is to find out the problems related to the lack of legal protection for the rights of customary law communities after the application of the Regulation of the Minister of Agricultural and Spatial No. 9 of 2015 on Procedures for Determining the Right Communal Land of Indigenous People and Communities Being in Region and to analyze the specific legal certainty in the determination of communal rights over the land set out in the Ministerial Regulation. This research used normative juridical research with a conceptual approach, and the statute approach.Based on the authors analysis can be seen that there is still lack of legal protection in the Minister because the Government is yet fully understand the main of customary rights itself, so they simply equate communal rights and customary rights, which are both have different characteristics. And the new communal rights of the land issued by the Ministry of Agricultural and Spatial also still does not guarantee legal certainty because the basis for the issuance of the land rights does not match with the Agrarian Law, which is have to be issued through an Act. Key words: customary rights, communal rights, the indigenous people Abstrak  1 Pada tahun 2015 dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015, menimbulkan gejolak di kalangan masyarakat hukum Adat karena di dalam Peraturan Menteri ini banyak potensi permasalahan kedepannya salah satunya adalah adanya penyamaan konsep hak ulayat dengan hak komunal atas tanah sehingga menyebabkan tidak adanya pelindungan hukum bagi hak ulayat masyarakat hukum adat. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah mengapa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015 ini masih belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat dan bagaimanakah kepastian hukum terhadap penetapan hak komunal atas tanah yang diatur dalam Peraturan Menteri tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui permasalahan terkait belum adanya perlindungan hukum bagi hak-hak masyarakat hukum adat setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu dan untuk menganalisis kepastian hukum terhadap penetapan hak komunal atas tanah yang diatur dalam Peraturan Menteri tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Berdasarkan hasil analisis penulis dapat dilihat bahwa masih belum adanya perlindungan hukum dalam Peraturan Menteri ini adalah karena Pemerintah masih belum memahami secara penuh hakikat dari hak ulayat itu sendiri sehingga menyamakan begitu saja hak ulayat dengan hak komunal yang keduanya berbeda karakteristiknya. Dan hak atas tanah yang baru  yaitu hak komunal atas tanah yang dikeluarkan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang juga masih tidak menjamin kepastian hukum karena dasar dikeluarkannya hak atas tanah yang baru tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur di dalam Undang-undang Pokok Agraria yaitu harus dikeluarkan melalui sebuah Undang-undang. Kata kunci: hak ulayat, hak komunal, masyarakat hukum adat
PELAKSANAAN KEBIJAKAN TERKAIT SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH DI KOTA PROBOLINGGO (Studi di BadanKepegawaian Daerah Kota Probolinggo) Nida Nuris Shobah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

NidaNurisShobah, Lutfi Effendi, SH.MHum, Dr. Shinta Hadiyantina, SH.MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: nidanurisshobah@gamail.com   ABSTRAK Penulisan skripsi ini dibahas mengenai pelaksanaan kebijakan terkait seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi pemerintah Kota Probolinggo. Permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah terkait pelaksanaan kebijakan tentang seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi pemerintah Kota Probolinggo. Kota Probolinggo telah dua kali melakukan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi yaitu pada tahun 2015 dan 2016. Berdasarkan hal tersebut pelaksanaan seleksi terbuka harus dilakukan sesuai dengan kebijakan yang ada. Tujuan dari skripsi ini agar dapat mengetahui, mendiskripsikan, serta menganalisis mengenai pelaksanaan kebijakan terkait seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi pemerintah Kota serta hambatan dan upaya yang dilakukan. Pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi pemerintah Kota Probolinggo sudah sesuai dengan yang telah di atur dalam UU ASN dan Permenpan Nomor 13 Tahun 2014 yaitu melalui tahap persiapan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. Adapun beberapa hambatan yang terjadi dalam melaksanakan kebijakan yaitu terkait waktu, anggaran, dan anggapan para pegawai. Beberapa upaya yang dilakukan untuk meminimalisir hasil kerja yang tidak maksimal karena hambatan tersebut yaitu melakukan penjadwalan ulang, meminta bantuan kepada kepala dinas, dan meminta bantuan Walikota Probolinggo.     Kata kunci : Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi pemerintah Kota Probolinggo.

Page 152 of 563 | Total Record : 5629

 150   151   152   153   154 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue