cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 148   149   150   151   152 
IMPLEMENTASI SANKSI EKONOMI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Sanksi Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Iran) Yanuar Nurul Fahmi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yanuar Nurul Fahmi, Nurdin, SH., M.Hum., Rika Kurniaty, SH., MA. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : yanuarnurfahmi@gmail.com ABSTRAKSI Pasal 41 Piagam PBB mengisyaratkan Dewan Keamanan beserta anggota-anggota PBB untuk menentukan tindakan yang tidak melibatkan kekerasan terhadap suatu ancaman terhadap perdamaian dunia, yang salah satunya adalah pembatasan hubungan ekonomi baik seluruhnya maupun sebagian yang biasa disebut sebagai sanksi ekonomi. Sanksi ekonomi merupakan sebuah sarana penyelesaian sengketa yang ramai diperdebatkan. Pro dan kontra mengenai sanksi ekonomi muncul dikarenakan kekaburan dalam pengaturannya dan dampak menyengsarakan terhadap masyarakat sipil dari pelaksanaannya. Iran merupakan salah satu negara yang dijatuhi sanksi ekonomi paling berat baik dari PBB, Uni Eropa maupun Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan pihak yang menjatuhkan sanksi ekonomi sepihak (unilateral) paling keras terhadap Iran selama lebih dari 30 tahun sejak tahun 1979. Alasan-alasan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Iran antara lain tuduhan Iran sebagai negara pendukung terorisme, tuduhan pelanggaran HAM dan tuduhan pengembangan senjata pemusnah masal. Walaupun sanksi ekonomi tersebut ditujukan kepada rezim berkuasa Iran untuk mengubah kebijakannya yang bertentangan dengan hukum internasional, dampak mengenaskan juga dirasakan oleh masyarakat sipil, khususnya kaum rentan. Hal ini terlihat dari naiknya angka kemiskinan di Iran, meningkatnya jumlah pengangguran dan kesulitan dalam pemenuhan persediaan makanan dan obat-obatan. Dalam penulisan ini akan dibahas dua hal yakni pertama, mengenai apa saja dasar-dasar hukum yang bisa digunakan dalam menjatuhkan sanksi ekonomi beserta pembatasannya. Kedua, membahas aspek legalitas dari kasus sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap Iran. Kata Kunci : sanksi ekonomi, sengketa, Iran
UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO DALAM MENANGANI GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN BERDASARKAN PASAL 39 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 2013 Miftah Farid Al Amin
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Miftah Farid Al AminDr. Istislam, S.H., M.Hum., Haru Permadi, S.H., M.H.,Fakultas Hukum, Universitas BrawijayaEmail : miftahfarid.alaminlaw@gmail.comABSTRAK Penelitian ini membahas persoalan terkait upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam menangani gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam mengangani gelandangan, pengemis dan anak jalanan berdasarkan pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto nomor 2 tahun 2013, serta hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan solusinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan statute approach dan case approach. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto nomor 2 tahun 2013 belum efektif karena terdapat beberapa faktor yang menjadi sulitnya upaya tersebut dilaksanakan melalui penegakan hukum. Hambatan dari faktor substansi hukum yang kurang tegas, kurang rinci dan khusus, kurangnya jumlah penegak hukum, kurangnya sarana atau fasilitas sebagai tempat atau wadah dan sosialisasi secara represif. Solusinya dengan memperinci dan tegas suatu peraturan agar lebih khusus, memeberi pemahaman melalui sosialisasi kepada masyarakat, menambah fasilitas atau sarana bagi pelaku setelah terjaring razia untuk pembinaan.   Kata Kunci : Upaya, Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG GADAI SAHAM DALAM MEKANISME SCRIPLESS TRADING TERHADAP PENURUNAN HARGA SAHAM SAAT EKSEKUSI Riquita Hajar Wachid
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Riquita Hajar WachidHeru Prijatno, S.H., M.H., M. Zairul Alam, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: riquitahajarwachid@gmail.com   Abstrak Gadai merupakan suatu lembaga jaminan yang diperuntukkan bagi benda bergerak, seperti saham seperti yang dijelaskan dalam pasal 511 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 60 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Saham saat ini tidak hanya berupa lembaran fisik sertifikat saham, tetapi berkembang menjadi rekening saham sebagai suatu bukti kepemilikan. Kedua bentuk saham tersebut dapat digunakan sebagai jaminan gadai. Namun, dikarenakan sifat saham yang fluktuatif maka terdapat kemungkinan terjadinya penurunan harga saham saat eksekusi. Di sisi lain, masih terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan gadai saham dalam mekanisme scripless trading. Hal itu menyebabkan perlu dibentuk suatu perlindungan hukum bagi pemegang gadai saham dalam mekanisme scripless trading terhadap resiko penurunan harga saham saat eksekusi. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam hal ini penurunan harga saham saat eksekusi bukan merupakan suatu bentuk dari wanprestasi Hal itu menyebabkan perlindungan hukum yang diperoleh oleh pemegang gadai saham dalam mekanisme scripless trading hanya dalam bentuk preventif, yakni yang berupa pembuatan kesepakatan antara kreditur dan debitur mengenai pembayaran sisa utang miliki debitur jika nilai saham saat eksekusi mengalami penurunan yang dikarenakan oleh mekanisme pasar.   Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pemegang Gadai, Saham, Scripless Trading, Penurunan Harga Saham, Eksekusi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DI PASAR MODAL SYARIAH YANG BERKEPASTIAN HUKUM Yeni Oktafia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yeni Oktafia Siti Hamidah, SH., MM., M. Zairul Alam, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: yeni.oktavia68@gmail.com ABSTRAK Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Begitulah undang-undang memberikan definisi tentang pasar modal , sedangkan pengertian pasar modal syariah tidak ada yang spesifik karena pengertian pasar modal syariah diambil dari terminology pasar modal. Menurut ketentuan pasar modal maka segala macam kegiatan dan mekanisme pasar modal syariah merujuk pada pengaturan pada pasar modal namun dibarengi dengan pengaturan yang diselenggarakan oleh Otoritas jasa keuangan dan fatwa DSNMUI. Namun disisi lain perlu diingat bahwa pengaturan yang digunakan dalam pasar modal syariah dalah Undang-Undang pasar modal konvensional yang nyatanya tidak sama sekali menggunakan prinsip syariah yang jika ditelaah maka tidak sesuai dengan pasar modal syariah sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam kegiatan yang dilakukan oleh pasar modal syariah tidak sepenuhnya menggunakan prinsip syariah yang mana keadaan ini merugikan investor akibat masih digunakannya Undang-Undang pasar modal konvensional sehingga pasar modal syariah harusnya mempunyai payung hukum tersendiri untuk pasar modal syariah yang berguna sebagai perlindungan hukum untuk investor.     Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pasar Modal Syariah, Pasar Modal, Investor, Prinsip Syariah.
ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS YANG DIBUAT OLEH KEPALA DESA Lorensia Resda Gestora
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lorensia Resda Gestora, Suhariningsih, Shinta Hadiyantina Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: lorensia.resda@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya perbedaan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris dan surat pengesahan ahli waris yang dibuat oleh kepala desa dengan berdasarkan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian penulis memperoleh jawaban, (1) pada dasarnya surat keterangan ahli waris harus dibuat sendiri oleh para ahli waris. Apabila surat pengesahan ahli waris dibuat oleh kepala desa, maka kepala desa dapat dikatakan sebagai pihak yang terikat pada surat tersebut. Kedudukan kepala desa dalam surat keterangan ahli waris hanya mengetahui bahwa di wilayahnya terjadi peristiwa kematian dan pewarisan. (2) Kepala desa mempunyai kewenangan yang berasal dari pemerintah pusat dapat diselenggarakan dengan cara penugasan kepada desa berdasarkan Pasal 372 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kemudian kewenangan desa meliputi kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah pusat berdasarkan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan lain itu termasuk kewenangan menandatangani surat keterangan ahli waris berdasarkan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.   Kata kunci: Keabsahan, Surat Keterangan Ahli Waris, Kepala Desa.
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (Studi di Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto) Hind Sausan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hind Sausan[1], Lutfi Effendi[2], Shinta Hadiyantina[3] Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: hindsausan@gmail.com   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto, serta Satuan Polisi Pamong Praja terhadap izin usaha perdagangan minuman beralkohol terkait dengan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan pola nalar induktif. Jenis data primer dan sekunder diperoleh penulis dengan wawancara, pengamatan secara langsung dan tidak langsung, serta dengan melakukan studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan teknik kualitatif naturalistik. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto belum dapat memberikan pelayanan penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SITU-MB) selama belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Mojokerto. Selama masih belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mojokerto melakukan pengendalian dan pengawasan izin tempat usaha minuman beralkohol menggunakan dasar Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. [1] Mahasiswa Progam Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Angkatan  2012 [2] Dosen Pembimbing I [3] Dosen Pembimbing II
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM SUATU TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN DI PASAR MODAL ( STUDI KASUS : TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM MILIK PT MATAHARI PUTRA PRIMA, TBK.) Adi Rukhiyat
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adi Rukhiyat, Business Civil Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, August 2014, Legal Protection of Minority Shareholders In A Conflict of Interest Transactions in Capital Market (Case Study: Transaction Sale of Shares Owned by Matahari Putra Prima, Inc.), Dr.Bambang Winarno,SH.,MS., Heru Prijatno,SH.,MH.   In writing this thesis the author discusses the issue of legal protection of minority shareholders in the capital market, with a case study of the sale of shares owned by  Matahari Putra Prima,Inc.Because for minority shareholders generally weak and should be protected to promote a business climate in Indonesia. With power majority or controlling shareholder of the company may take a decision to trade for their own benefit and not for the company and also cause harm to minority shareholders. In an effort to identify and analyze the legal protection of minority shareholders in the capital market, the authors conducted a normative research conducted using statute approach and case approach. Based on the results of the study authors obtain answers to problems that exist, that the legislation we have to protect the minority shareholders of a transaction with conflict of Interest. Capital Market Laws protects manner collision Interest every transaction must first be approved by minority shareholders, Law of Company Limited also gave the rights for minority shareholders to protect against conflict of interest potentially detrimental.In the case of the sale of shares. Matahari Putra Prima,Inc. very strong indication of the relatively conflict of interest. However, Bapepam-LK in that time has done its job properly in accordance with the law to protect minority shareholders In response to these facts then every company would need to apply the principles of good corporate governance that the company's actions are not inflicted losses to stakeholders. It should also presumably for minority shareholders who feel aggrieved by a conflict of interest transactions continue to act within the law and harness protection has been granted by the applicable regulations. Keywords: Legal Protection, Minority Shareholders, Conflict of Interest Transaction.
EFEKTIVITAS PERATURAN DESA PAKISREJO KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN, PEMGENDALIAN SERTA PEMANFAATAN SATWA DAN TUMBUHAN (Studi di Desa Pakisrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar) Khubul Waton
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Khubul Waton, Dr. Istislam, SH., M.Hum., Haru Permadi, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: watonkhubul@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang efektivitas Peraturan Desa Pakisrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pengendalian serta Pemanfaatan Satwa dan Tumbuhan. Efektivitas suatu aturan hukum atau undang-undang dapat dinilai dari beberapa faktor yaitu faktor hukum atau undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas untuk mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.   Kata kunci: Efektivitas, Peraturan Desa.
PELAKSANAAN PASAL 13 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 111 TAHUN 2014 TENTANG PENYEBARLUASAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Studi di Desa Bacem Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar) Hendriek S Yulidar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hendriek S Yulidar, Agus Yulianto, SH., MH. Haru Permadi, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: hendriek7@gmail.com   ABSTRAK   Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Penyebarluasan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sejak penetapan rencana penyusunan Rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa hingga Pengundangan Peraturan Desa, hal tersebut dilaksanakan untuk memperoleh masukan dari masyarakat Desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis.   Kata kunci : Penyebarluasan, Peraturan Desa
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS KREDIT MACET DENGAN OBJEK “JAMINAN” AKTA JUAL BELI HAK ATAS TANAH (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Unit Sawojajar) Oktafiana Elysa Wati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Oktafiana Elysa Wati[1], Siti Hamidah, S.H, MM[2], Ratih Dheviana Puru HT, S.H, LLM[3] Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: oktafianael@gmail.com Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur atas kredit macet dengan objek jaminan Akta Jual Beli Hak atas Tanah atau selanjutnya disebut AJB di PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Unit Sawojajar atau selanjutnya disebut BRI KCP Unit Sawojajar, serta mengidentifikasi, mendiskripsikan dan menganalisis hambatan dan upaya dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur atas kredit macet dengan objek jaminan AJB di BRI KCP Unit Sawojajar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis.Hasil dari penelitian penulis dalam pelaksanaan perlindungan hukum atas kredit macet dengan jaminan AJB di BRI KCP Unit Sawojajar adalah, secara preventif, melalui perjanjian kredit dan ketentuan dalam Pasal 1131-1132 KUH Perdata, dan melalui pengawasan terhadap debitur peminjam. Secara represif yaitu mengirimkan surat peringatan, mengirimkan surat teguran atau somasi, restrukturisasi kredit, dan penagihan langsung. Hambatan yang dialami bank adalah tidak ditaatinya klausula dalam perjanjian kredit oleh debitur dan kebiasaan bank yang tetap memberikan kredit meskipun kekauatan jaminannya lemah. Upaya yang dilakukan adalah melalui penerangan dan penyuluhan hukum kepada debitur, dan menyarankan debitur untuk meningkatkan AJB menjadi Akta Pembebanan Hak Tanggungan atau Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.   Kata kunci: kredit, jaminan, akta jual beli, hak atas tanah, perlindungan hukum [1] Mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Angkatan 2012. [2] Dosen Pembimbing 1 [3] Dosen Pembimbing 2

Page 150 of 563 | Total Record : 5629

 148   149   150   151   152 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 More Issue