cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 155   156   157   158   159 
IMPLEMENTASI PASAL 62 AYAT 2 HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL TERKAIT TRANSFORMASI DARI PT JAMSOSTEK KE BPJS KETENAGAKERJAAN KHUSUSNYA DALAM HAL PROGRAM DAN PENGALIHAN KEPESERTAAN (Studi di BPJS Ketenaga Aria Yuniarti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aria Yuniarti, Budi Santoso ,Dr,S.H.LLM, Ratih Dheviana Puruhitaningtyas S.H,LLM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : linglunglong329@gmail.com   ABSTRAK   Penelitian ini mengambil permasalahan mengenai : (1) bagaimana implementasi pasal 62 ayat2 huruf  d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terkait transformasi dari PT Jamsostek ke BPJS Ketenagakerjaan ? (2) Apa hambatan dan upaya dalam implementasi pasal 62 ayat 2huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif.. Bahwa BPJS Ketenagakerjaan adalah sebuah badan hukum yang menyelenggarakan program jaminan sosial bagi pekerja sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat 2 huruf d . penyelenggaraan program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo belum semuanya terlaksana. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti mengambil judul Implementasi Pasal 62 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.   Kata Kunci : Implementasi, Transformasi, Jamsostek, BPJS Ketenagakerjaan
TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN INSIDER TRADING OLEH SECONDARY TIPPEE TERKAIT TRANSAKSI EFEK (STUDI PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL) Raditya Nursyam
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Raditya Nursyam, Heru Prijanto, dan M. Zairul AlamFakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail: radityanursyam@rocketmail.comAbstrak:Pada penelitian ini membahas mengenai salah satu tindak kejahatan diPasar Modal, yaitu insider trading. Insider trading yang merupakan salah satutindak kejahatan di Pasar Modal tentu merugikan investor Pasar Modal di dalamaktivitas Pasar Modal itu sendiri. Permasalahannya adalah aturan mengenaikegiatan insider trading di Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tidak cukup baikdalam mengatur tindak kejahatan insider trading. Hal tersebut dapat terlihatdengan tidak adanya aturan yang mengatur mengenai pelaku insider trading yangberjenis secondary tippee. Maka di sini terlihat adanya kekosongan hukummengenai aturan secondary tippee dalam tindak kejahatan insider trading.Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk mempelajaridan menganalisis peran Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 dalam menanganitindak kejahatan insider trading dan juga membandingkan aturan inside trading diIndonesia dengan Negara lain agar terlihat jelas perbedaannya. Pada hasilpenelitian, penulis menemukan jawaban bahwa aturan insider trading di Indonesiabelum cukup baik dalam mengatur tindak kejahatan insider trading. Hal tersebutterlihat dengan tidak adanya aturan secondary tippee dalam aturan insider tradingdi Indonesia dan juga mengenai aturan mengenai tippee yang masih terdapat celahdi dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Selain ituperbandingan ketentuan hukum mengenai insider trading dengan Amerika Serikatterlihat perbedaannya dimana Undang-Undang Pasar Modal yang mengaturmengenai insider trading belum menerapkan misappropriation theory. Dimanateori tersebut dapat menanggulangi tindak kejahatan yang dilakukan olehsecondary tippee.Kata Kunci: Insider Trading, Secondary Tippee, Transaksi Efek
KAJIAN YURIDIS PENEMBAKAN PESAWAT MILITER RUSIA OLEH NEGARA TURKI DITINJAU DARI KEDAULATAN WILAYAH UDARA Ridho Faisal Hakim
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai legalitas dari Penembakan pesawat militer Rusia yang dilakukan Turki serta upaya apa saja yang dapat dilakukan negara kolong (subjacent state) dalam mengatasi Pesawat Asing yang melakukan pelanggaran wilayah udara. Permasalahan dilatarbelakangi oleh masuknya Pesawat militer Rusia ke dalam wilayah Turki saat Rusia melakukan operasi anti terorisme di Suriah yang berbatasan dengan Turki. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (normative legal) dengan pendekatan perundangan (statuta approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Turki dalam melakukan penembakan Pesawat Rusia dapat dibenarkan. Karena pada dasarnya ruang udara Negara kolong bersifat tertutup, pesawat udara asing yang hendak melintas hanya diperbolehkan bila mendapat izin dari negara kolong yang bersangkutan. Karena Pesawat Rusia pelanggar adalah pesawat militer maka Negara Turki diperbolehkan menggunakan kekuatan militer demi keamanan dan pertahanan negara. Upaya Negara kolong terhadap pesawat asing pelanggar adalah dengan melakukan penyergapan, melakukan intervensi secara langsung dan memerintahkan untuk melakukan pendaratan, atau bisa juga memerintahkan pesawat udara pelanggar untuk memutar arah, dalam keadaan tertentu negara kolong bisa menggunakan kekuatan militer sepanjang memperhatikan prinsip kehati-hatian. Sesuai dengan pengaturan perkecualian dalam Konvensi Chicago 1944, bila pesawat pelanggar adalah pesawat sipil maka Negara kolong tidak diperkenankan menggunakan kekuatan militer. Negara Rusia dapat bertanggung jawab karena telah melakukan pelanggaran kedaulatan wilayah Negara Turki. Namun karena tidak ada dampak kerugian materiil yang dialami Turki, bentuk pertanggungjawaban Rusia menurut Draft ILC 2001 hanya sebatas pemenuhan (satisfaction) dengan pengakuan bersalah atas pelanggaran wilayah udara yang dilakukan, atau dengan permintaan maaf yang dilakukan secara resmi. Kata kunci : Pelanggaran wilayah udara, Negara Kolong, Pesawat Asing.
HAK MEWARIS ANAK ANGKAT DALAM PERSFEKTIF HUKUM WARIS ADAT SASAK (Studi di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat) Haerul Anwar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.633 KB)

Abstract

Abstract This Journal written to discuss the inheritance of adopted children is being by custom, in this case is the Sasak indigenous, in District Sembalun East Lombok regency, West Nusa Tenggara province. The purpose of this study, to understand, analyze and find the factors behind Sasak indigenous do adoptions and the child adopted inherit rights in perspective of Sasaknese customary law particularly in Sub Sembalun East Lombok West Nusa Tenggara province. The method used in this thesis is empirical legal research. The approach used is approach Sociology of law. The results showed that the adoption of children in Sasak indigenous being to children who come from families or relatives and are not members of the family. This is due to reasons other than the removal of a child to get a descent is also guided by a sense of humanity and child's welfare. The process of adoption was done by Sasak indigenous people with ceremonies that name was ‘begawe’ or ‘roah’ ceremony. Kinship of the adopted child to his biological parents is not interrupted even though he entered to adopted parents. The Position of adopted child in a family of adoptive parents is a biological child, thereby functioning as a continuer descent and serves as the heir and aligned his position with biological children. Thus the provisions adopted children inherit the heirloom adoptive parents including inheritance. Instead, the adopted child is not entitled to inherit from parents who are treasure doe tengaq is inheritance from parents who was not divided heir to the brother. And adopted children entitled to inherit the legacy of his biological parents. Key words: adoption, inheritance, sasak law customary Abstrak Penulisan jurnal ini membahas mengenai pewarisan anak angkat yang dilakukan secara adat yang dalam hal ini yakni adat sasak, di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tujuan penelitian ini, untuk memahami, menganalisis serta menemukan faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat adat sasak melakukan pengangkatan anak dan hak mewaris anak angkat dalam persfektif hukum waris adat sasak yang khususnya di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak pada masyarakat adat Sasak dilakukan terhadap anak yang berasal dari kalangan keluarga atau kerabat dan dari kalangan bukan warga keluarga. Hal ini disebabkan alasan pengangkatan anak selain untuk mendapatkan keturunan juga dilandasi oleh rasa kemanusiaan dan untuk kesejahteraan si anak. Proses pengangkatan anak dilakukan oleh masyarakat Adat Sasak dengan upacara adat yaitu upacara begawe atau roah. Hubungan kekeluargaan anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus meski ia memasuki kekerabatan orang tua angkatnya. Kedudukan anak angkat dalam keluarga orang tua angkatnya adalah sebagai anak kandung, sehingga berfungsi sebagai pelanjut keturunan dan berkedudukan sebagai pewaris dan disejajarkan kedudukannya dengan anak kandung. Dengan ketentuan anak angkat mewarisi harta warisan orang tua angkatnya termasuk harta pusaka. Sebaliknya anak angkat tidak berhak mewarisi harta orang tua angkatnya yang bersifat harta doe tengaq yaitu harta warisan dari orang tua pewaris yang belm terbagi kepada saudara - saudaranya. Dan anak angkat tersebut berhak mewaris harta peninggalan dari orang tua kandungnya. Kata kunci: Pengangkatan Anak, Pewarisan,  Hukum Waris Adat Sasak.
SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI BATAS WILAYAH DESA (Studi di Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang) Dzia Firdausy
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.576 KB)

Abstract

Abstract According to the provisions of Article 19 UUPA yuncto Article 3 and Article 4 PP 24 of 1997 on Land Registration, the purpose of land registration is to provide legal certainty and legal protection for land rights holders. However, the application for registration of land by landowners based AJB 12/7/II/Kec.Sgs/ 2009 in the village of Banjararum, by the District Land Office. Malang otherwise cannot be processed further and therefore above ground objects petitioned the registration has been published SHM 731/ Desa Tunjungtirto, whereas land based AJB has never applied for the registration of land or a certificate issued previously. This study examines to what legal consequences as well as any legal action taken by the owner of the land by AJB in order to obtain their rights. The method used in this research is juridical empirical method. The results of this research note that the owner of the land by AJB lose the right to be able to carry out the registration of his property. The loss of the right to obtain a certificate as proof of entitlement. The loss of the right to obtain a guarantee of protection and legal certainty. Legal efforts have been taken by the owner of the land by AJB is to file a lawsuit to the State Administrative Court in Surabaya and still own and control the physical object has its soil. Suggestions from this study is that each participating village chief to becoming a mediator in resolving this matter amicably. District Land Office. Malang checks and reassessment of the physical data and juridical data on the object land in dispute. The government create a system that can be accessed online with regard to the boundaries of the region, in particular the territorial boundaries between villages in the county.Key words: land tenure dispute, borders, land registry, legal certainty Abstrak Menurut ketentuan Pasal 19 UUPA yuncto Pasal 3 dan Pasal 4 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Namun permohonan pendaftaran tanah oleh pemilik tanah berdasarkan AJB No.12/7/II/Kec.Sgs/2009 di Desa Banjararum, oleh Kantor Pertanahan Kab. Malang dinyatakan tidak dapat diproses lebih lanjut dan oleh karena atas obyek tanah yang dimohonkan pendaftaran telah terbit SHM No.731/Desa Tunjungtirto, padahal tanah berdasarkan AJB belum pernah dimohonkan pendaftaran tanah ataupun diterbitkan sertifikat sebelumnya. Penelitian ini mengkaji mengenai apa akibat hukum serta apa saja upaya hukum yang ditempuh oleh pemilik tanah berdasarkan AJB agar memperoleh haknya. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pemilik tanah berdasarkan AJB kehilangan hak untuk dapat melaksanakan pendaftaran tanah miliknya. Hilangnya hak untuk memperoleh sertifikat sebagai tanda bukti hak. Hilangnya hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Upaya hukum yang telah ditempuh oleh pemilik tanah berdasarkan AJB adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya dan tetap memiliki dan menguasai secara fisik atas obyek tanah yang dimilikinya. Saran dari penelitian ini adalah, masing-masing Kepala Desa turut serta untuk mejadi mediator dalam menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Kantor Pertanahan Kab. Malang melakukan pengecekan dan pengukuran ulang terhadap data fisik dan data yuridis atas obyek tanah yang menjadi sengketa. Pemerintah membuat sistem yang dapat diakses secara online berkaitan dengan batas-batas wilayah, khususnya batas-batas wilayah antar Desa di Kabupaten. Kata kunci: sengketa kepemilikan tanah, batas wilayah, pendaftaran tanah, kepastian hukum
PENDUDUKANTANAH GARAPAN KELOMPOK TANI ANAK NEGERI TERKAIT DENGAN UPAYA PENINGKATAN HAK ATAS TANAH GARAPAN (Studi Kasus Penguasaan Tanah oleh PT. Kalimanis Plywood Industries) Adhie Musjahranie Swastya Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.39 KB)

Abstract

Abstract The writing this journal discusses the legal issues relating to the occupation of Arable Land Kelompok Tani Anak Negerifief State Measures Relating To Improvement Of Arable Landwhich is above Land AuthorizationPT.Kalimanis Plywood Industries. The purpose of this study, to analyze perspective and the actions of the efforts made by Kelompok Tani Anak Negeri through the responses of government officers in charge of the status of arable Kelompok Tani Anak Negeri are located in subdistrict Sungai Kapih district Sambutan city Samarinda in east kalimantan province. The research methods used in this thesis is empirical legal research. The approach used is a live case study approach. The Results of discussion this journal that according to government officers in charge of the land area of ​​40 hectares in order to clarify the status and clarity of the land, the right base by Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPHT) when examined from the theory and the legislation in force, can not be used as proof of ownership by UUPA, especially the fact that land abandoned for years, abandoned by the right holder of the land should have fallen to the country. Attempts to do Kelompok Tani Anak Negeri Affairs is to coordinate with the officials of the City Government of Samarinda related to the land BPN Samarinda as authorities issued a decree, should immediately issue a determination of the status of abandoned land, once the land is returned to the country, then Kelompok Tani Anak Negerican make application for registration of the land for the first time to the country with the underlying evidence during the tenure of this amplified statement related government personnel. Key words: occupation, farmers group, government apparatus, arable land Abstrak Penulisan jurnal ini membahas permasalahan hukum yang berkaitan dengan Pendudukan Tanah Garapan Kelompok Tani Anak Negeri Terkait Dengan Upaya Peningkatan Hak Atas Tanah Garapan yang berada diatas lahan penguasaan PT. Kalimanis Plywood Industries. Tujuan penelitian ini, untuk menganalisis perspektif dan tindakan dari upaya yang dilakukan oleh Kelompok Tani Anak Negeri melalui tanggapan aparatur pemerintahanyang berwenangterhadap status tanah garapan Kelompok Tani Anak Negeri yang berada di Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan live case study. Hasil pembahasan dari jurnal ini yaitu menurut aparatur pemerintahan yang berwenang terhadap lahan seluas 40 hektare agar dapat diperjelas status dan kejelasan tanahnya, alas hak berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPHT) bila dikaji dari teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan yang sah menurut UUPA, terlebih pada kenyataanya lahan tersebut diterlantarkan selama bertahun-tahun, ditelantarkan oleh pemegang haknya maka lahan tersebut seharusnya telah jatuh kepada Negara.Upaya yang dapat dilakukan Kelompok Tani Anak Negeri yaitu dengan berkoordinasi dengan aparatur Pemerintahan Kota Samarinda terkait, terhadap lahan tersebut pihak BPN Kota Samarinda sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan ketetapan, sebaiknya segera mengeluarkan penetapan status tanah terlantar, setelah tanah tersebut kembali kepada negara, selanjutnya kelompok tani anak negeri dapat melakukan permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali kepada negara dengan di dasari bukti-bukti penguasaan lahan selama ini diperkuat dari peryataan aparatur pemerintahan terkait. Kata kunci: pendudukan, kelompok tani, aparatur pemerintahan, tanah garapan
PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor: 0123/Pdt.G/2010/PA.Mlg tentang Pembatalan Poligami) Dyna Martine Setyowati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.352 KB)

Abstract

Abstract Marriage is a very important event in human life.As for some of the issues raised by the author related to polygamous marriages, namely: "Is marital status fraud committed by the husband to his wife who both had a decision shall be considered by the judge How does the idea of ​​judges in providing legal protection for the first wife in the suit? ". The purpose is to answer and analyze whether marital status fraud committed by the husband to his wife who both had a decision shall be considered by the judge in the case of the decision and to find out how the judges thinking in providing legal protection for the first wife in the suit. While the benefits of writing is expected to be useful to provide input for the development of science in the field of Islamic law. The method used in this thesis is research using normative juridical approach . The first of the issues can be concluded that with the decision of the cancellation of the marriage of the Religious Court of Malang. All rights and obligations, including the status of the husband and wife to a standstill because they are not bound anymore as a married couple, however in this case, the court should also give a recommendation that the case was brought to the criminal case. Because there have been criminal elements in it that is identity fraud causing losses to another person. Key words: marriage, cancellation of marriage, polygamy, judgment of the court   Abstrak Perkawinan adalah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan biologis, melahirkan keturunan, memelihara anak-anak menjadi anggota masyarakat yang sempurna. Adapun permasalahannya: “Apakah penipuan status perkawinan yang dilakukan oleh pihak suami kepada istrinya yang kedua akan mempengaruhi putusan hakim jika dijadikan bahan pertimbangan pengambilan putusan dalam perkara Nomor 0123/Pdt.G/2010/PA.Mlg dan Bagaimana implikasi hukum terhadap istri pertama dan istri kedua dalam perkara Nomor 0123/Pdt.G/2010/PA.Mlg?”. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis penipuan status perkawinan yang dilakukan oleh pihak suami kepada istri kedua akan mempengaruhi putusan hakim jika dijadikan bahan pertimbangan pengambilan putusan dalam perkara tersebut dan untuk menganalisis implikasi hukum terhadap istri pertama dan istri kedua dalam perkara tersebut. Manfaat penulisan ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Hasil Penelitian untuk permasalahan yang pertama bahwa ketika suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan persetujuan istri,istri pertama dapat mengajukan upaya hukum yaitu dapat memproses perkara ini secara pidana karena suaminya telah melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atas permasalahan yang kedua yakni implikasi hukum terhadap istri pertama adalah penggugat dan tergugat dapat kembali melanjutkan perkawinan mereka berdua agar dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warrahmah, sedangkan implikasi terhadap istri kedua adalah dengan adanya putusan pembatalan perkawinan dari Pengadilan Agama Malang tersebut, maka semua hak dan kewajiban antara suami istri menjadi tidak ada. Pembatalan perkawinan itu mengakibatkan seolah-olah tidak pernah terjadi perkawinan diantara mereka berdua. Kata kunci: perkawinan, pembatalan perkawinan, poligami, putusan pengadilan
KARAKTERISTIK DAN BENTUK PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS Ina Zakhina
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.241 KB)

Abstract

Abstract The Writing this journal discusses the legal issues regarding the setting Guild Civil Notaries in Article 20 of Law No. 2 of 2014 on the amendment of Law No. 30 of 2004 on the Rules of Notary. The purpose of writing this journal to analyze and assess the fellowship oerdata notary regulated in Law Notary has similar characteristics with article 1819 KUHPdt and analyze form a civil partnership notary in accordance with the character and profession of notary. The method used in this thesis normative. The approach used is Pendekan Legislation, Conceptual Approach, And Comparison Approach. the results of this journal found the Guild civil notary arranged in UUJN - P is a civil partnership that aims not run the company in terms of commercial, profit is not a part or orientation in running profesinya.Persekutuan civil notary can not be said to run a company but a civil partnership in the sense office together . Then In the practice of communion civil notary conceptualized as a form of cooperation in which two or more notaries hire one building and occupied it together, with the division of the rooms inside the building as the office of each notary in communion civil, the client is expected to elect a notary where in the building that used his services. Key words: civil partnership, notary, agreement   Abstrak Penulisan jurnal ini membahas permasalahan hukum mengenai Pengaturan Persekutuan Perdata Notaris dalam Pasal 20 Undang-undang No 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Tujuan penulisan jurnal ini untuk menganalisis dan mengkaji persekutuan oerdata notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris memiliki karakter yang sama dengan pasal 1819 KUHPdt dan menganalisis bentuk persekutuan perdata notaris yang sesuai dengan karakter dan profesi notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, Dan Pendekatan Perbandingan. Hasil dari penelitian tesis ini menemukan Persekutuan perdata notaris yang diatur dalam UUJN-P adalah persekutuan perdata yang bertujuan tidak menjalankan perusahaan dalam artian komersil, keuntungan bukan menjadi bagian atau orientasi dalam menjalankan profesinya.Persekutuan perdata notaris tidak dapat dikatakan menjalankan perusahaan melainkan persekutuan perdata dalam arti kantor bersama. Kemudian Didalam praktek persekutuan perdata notaris dikonsepkan sebagai bentuk kerjasama dimana dua atau lebih notaris menyewa satu gedung dan menempatinya bersama-sama, dengan pembagian ruangan-ruangan dalam gedung tersebut sebagai kantor dari masing-masing notaris dalam persekutuan perdata tersebut, klien diharapkan secara bebas memilih notaris mana dalam gedung tersebut yang akan digunakan jasanya. Kata kunci: persekutuan perdata, notaris, perjanjian
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBRANA BALI Ketut Adhyaksan Hariyantha
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK   Adanya satu dinas yang menaungi beberapa bidang. Yakni Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Jembrana Bali. Pada pelaksanaan dinas ini peneliti rasa memiliki beban yang terlalu banyak yang akan berdampak pada pelaksanaan yang efektif ataupun tidak. Pada dasarnya, dinas yang bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas hanya menaungi satu bidang namun di Kabupaten Jembrana Bali ini salah satu dinas menaungi lebih dari satu bidang. problematika mengenai efektifitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Bali dinilai peneliti tidak efektif. Hal ini dapat dilihat dengan terbengkalainya penurusan bidang pariwisata yang ada. Adapun kendala yang dihadapi oleh dinas terkait yang bisa menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas tidak efektif adalah faktor masyarakat, infrastruktur jalan, kemacetan dan dana. Dalam menghadapi permasalahan yang ada, dinas melakukan upaya aykni dengan Ekspose pariwisata melalui sosial media, Bekerjasama dengan pihak luar, Pengumpulan dana, Sosialisasi masyarakat, Pengerucutan tugas dinas. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jembrana Bali dengan alasan bahwa dinas yang ada di daerah tersebut menanungi lebih dari satu dinas yang mana akan berdampak pada keefektifan dari pelaksanaan tugas dinas. Bahan data primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis melalui wawancara yang dilakukan dengan Kepala dinas pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Jembrana Bali akan diolah dan dianalisis dengan teori-teori terkait yang berkaitan dengan teori efektifitas.   Kata Kunci: efektifitas
PELAKSANAAN PASAL 38 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO:61/MPP/KEP/2/1998 TENTANG PENYELENGGARAAN KEMETROLOGIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO:251/MPP/KEP/6/1999 DI KABUPATEN BANJAR (Stu Julio Hutagaol
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Julio Hutagaol, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Dr. Tunggul Anshari S.N., S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: juliohutagaol@gmail.com Abstrak Untuk menjamin ketepatan takaran BBM yang sampai ke tangan pelanggan, maka perlu adanya proses tera dan tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang dan Peralatannya (UTTP) . Pasal 38 Kepmenperindag No:61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian sebagaimana telah diubah dengan Kepmenperindag No:251/MPP/Kep/6/1999 menyatakan bahwa: “Jangka Waktu Tera Ulang UTTP berlaku 1(satu) tahun kecuali UTTP sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Keputusan ini.” Namun berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, pelaksanaan tera ulang untuk pompa SPBU di Kabupaten Banjar belumlah maksimal.  Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa: pelaksanaan tera ulang pompa SPBU di Kabupaten Banjar mengalami kendala berupa ketidakadaan UPTD Metrologi dari Kabupaten Banjar, keterbatasan sumber daya manusia di Balai Pelayanan Kemetrologian Disperindag Provinsi Kalsel dan terbatasnya pemahaman pelaku usaha/wajib tera tentang cara dan penggunaan alat UTTP. Kata Kunci: Pelaksanaan tera ulang

Page 157 of 563 | Total Record : 5629

 155   156   157   158   159 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue