cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 154   155   156   157   158 
PELAKSANAAN PERJANJIAN TRANSAKSI MARGIN DI PASAR MODAL BERDASARKAN PERATURAN BAPEPAM V.D.6 (STUDI PT. BNI SECURITIES CABANG MALANG Raynaldo Bonatua Napitupulu
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Raynaldo Bonatua Napitupulu, Heru Prijanto, dan M. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: rerewkwk@gmail.com Abstrak: Pasar modal merupakan salah satu alternatif pendanaan baik bagi pemerintah maupun swasta dalam meningkatkan pembangunan di Indonesia. Salah satu perdagangan saham yang sudah lama berlangsung di pasar modal Indonesia adalah transaksi marjin. Transaksi ini sudah berlaku mulai disahkannya Peraturan Bapepam no V.D.6 pada tahun 1997 dan direvisi pada tahun 2008 tentang penyelengaraan margin trading dan short selling. Oleh karena itu, penulis mengangkat permasalahan Pelaksanaan Perjanjian Transaksi margin di Pasar Modal Berdasarkan Peraturan Bapepam V.D.6. Pemilihan tema tersebut dilatar belakangi untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian transaksi margin yang dilaksanakan oleh salah satu perusahaan sekuritas di Kota Malang, yaitu PT. BNI Securities. Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris, mengkaji dan menganalisis apa yang terjadi dalam prakteknya dan dikaitkan dengan aturan yang telah ada. Metode pendekatan yang dilakukan adalah metode yuridis sosiologi, yaitu pendekatan aspek hukum untuk melakukan analisa. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, dengan 2(dua) jenis data yaitu primer dan sekunder. Berdasarkan penilitian ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan perjanjian transaksi margin di PT. BNI Securities Cabang Malang belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan Bapepam V.D.6, dan juga asas-asas dalam perjanjian transaksi tersebut tidak terpenuhi dengan baik. Pengawasan OJK terhadap transaksi ini juga dinilai penulis masi belum optimal. Kata Kunci: Pasar Modal, Peraturan BAPEPAM no V.D.6, Transaksi Margin
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PEMENUHAN HAK UNTUK MENDAPATKAN PEKERJAAN BAGI DISABILITAS Emir Athira
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Emir Athira, Dr. Jazim Hamidi, SH, MH, Dhia Al-Uyun, SH, MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya emirathira@gmail.com   Abstrak Setiap orang berpotensi menjadi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan kaum minoritas terbanyak di dunia. Dunia pendidikan telah membuka kesempatan yang sangat luas bagi penyandang disabilitas untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya dengan adanya pendidikan inklusi. Tentunya, dibutuhkan lapangan pekerjaan yang layak sesuai dengan derajat kemampuan disabilitas tersebut. Peneliti mencoba untuk mengkaji pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi disabilitas dan bentuk bentuk affirmative action sebagai bentuk tangung jawab negara kepada warga negaranya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan, dengan menggunakan teknik analisis pengumpulan bahan hukum dan mengkaitkannya dengan kasus dan perbandingan dengan negara lain. Sehingga disimpulkan bahwa pemberian kuota setidak-tidaknya sebesar 1% atau lebih kepada penyandang disabilitas untuk menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan instansi terkait. Kata kunci: Tanggung Jawab Negara, Hak Mendapatkan Pekerjaan, Disabilitas
REFORMULASI PENGATURAN WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) UNTUK MELAKUKAN EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Yusnita Mawarni
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yusnita Mawarni, Dr. Prija Djatmika, SH., MS, Eny Harjati, SH. M. Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: yusnitamawarni@yahoo.co.id AbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi adanya kekaburan norma dari pengaturan yang mengatur tentang wewenang Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dalam melaksanakan putusan hakim pengadilan atau eksekusi pada perkara tindak pidana korupsi karena terdapat perbedaan pandangan mengenai dapat atau tidaknya JPU KPK melakukan eksekusi terhadap putusan hakim pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam UU KPK, wewenang eksekusi ini tidak disebutkan secara eksplisit yang disebutkan secara eksplisit adalah wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit di dalam UU KPK, wewenang eksekusi oleh KPK diatur di dalam Peraturan KPK yang bersifat administratif sehingga dalam prakteknya KPK dan Kejaksaan sama-sama melakukan eksekusi. Dalam penelitian ini, Penulis menganalisis terkait urgensi pengaturan wewenang KPK untuk melakukan eksekusi terhadap putusan hakim pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi dan reformulasi pengaturannya. Eksekusi merupakan bagian integral dari proses penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana. Reformulasi dilakukan dengan cara merumuskan pengaturan wewenang KPK untuk melakukan eksekusi terhadap putusan hakim pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi di dalam UU KPK dengan memperjelas kriterianya sehingga pengaturannya tidak hanya dirumuskan di dalam Peraturan KPK yang bersifat administratif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengaturan yang jelas sehingga meminimalisir perbedaan penafsiran yang dapat mengakibatkan tidak optimalnya pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya terkait proses pelaksanaan putusan hakim pengadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi serta memperkuat kedudukan KPK sebagai lembaga superbody dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Kata Kunci: KPK, Eksekusi, Reformulasi  
PELAKSANAAN PASAL 74 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TERKAIT PENGHAPUSAN REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR (Studi di Kantor Samsat Sidoarjo) Denny Kurniawan Prasetya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Denny Kurniawan Prasetya, Agus Yulianto, SH., MH. Lutfi Effendi, SH.,M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: dewha.prasetya@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Terkait Penghapusan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Pelaksanaan tersebut dilakukan oleh Kantor Samsat Kota Sidoarjo sebagai pejabat yang berwenang melaksanakan, hal tersebut dilaksanakan sebagai validasi data dan untuk membuat masyarakat kota Sidoarjo agar sadar bahaya yang ditimbulkan karena menggunakan atau mengoperasikan kendaraan rusak berat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis.   Kata kunci, Penghapusan Kendaraan Rusak Berat, Peraturan Lalu Lintas
PELAKSANAAN PASAL 19 AYAT 1 PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN TERKAIT PENGOLAHAN SAMPAH (Studi Di Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto) Maulana Mega Jauh Hari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maulana Mega Jauh Hari, Lutfi Efendi, S.H., M.Hum., Agus Yulianto, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : gaenkbluez@gmail.comAbstraksi Pada skribsi ini, penulis mengangkat permasalahan kegiatan pelayanan persampahan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto. Pemilihan atas tema tersebut dilatar belakangi oleh sebab kurang optimalnya pelayanan persampahan di wilayah Kota Mojokerto yang mana masih banyaknya sampah rumah tangga yang kurang dapat di kelolah secara optimal baik di tempat pembuangan sampah akhir maupun di bank sampah oleh Pemerintah Kota Mojokerto yang mana hal tersebut di evaluasi oleh Kepala bank sampah induk Kota Mojokerto, Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto dengan menimbang pasal 19 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan. Berdasarkan hal tersebut diatas, Penulis mengangkat rumusan permasalahan : (1) Bagaimana pelaksanaan Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto dalam mewujudkan kebijakan terkait kegiatan pengolahan sampah rumah tanggan di lingkungan Kota Mojokerto ? (2) Apa kendala yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Mojokerto dalam pelaksanaan kebijakan terkait kegiatan pengolahan sampah rumah tangga ? Kemudian Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.yang mengkaitkan populasi dan sample dari data yang  di teliti dan menggunakan teknik analisis deskriptif yang dapat memberikan gambaran umum penelitian serta memudahkan dalam penyajian secara sistematis  untuk menjawab permasalahan yang telah di rumuskan                                            Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode tersebut diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yakni ; Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah sesuai dengan Peraturan Kota Mojokerto nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup Kota Mojokerto yang mana telah melaksanakan kebijakan peningkatan sarana dan prasarana kualitas lingkungan dengan terwujudnya kegiatan penyediaan sarana dan prasana pengolahan sampah. Menindak lanjuti pelaksanaan tugas fungsi Kantor lingkungan hidup ditinjau dari pasal 19 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan, maka perlu adanya rencana kerja yang sistematis, credible, dan continue sehingga pelayanan kepentingan umum yang di sajikan oleh Kantor Lingkungan Hidup dalam kegiatan pengolahan sampah rumah tangga menjadi optimal. Sebab masihnya terdapat kekurangan dalam hal prosedur pelaksanaan terkait kegiatan pengolahan persampahan di wilayah Kota Mojokerto. Kata kunci : palaksanaan pemerintah, pengolahan sampah rumah tangga
IMPLEMENTASI PASAL 64 KUHP TENTANG PERBUATAN BERLANJUT DALAM PERKARA SONY SANDRA Yusuf Bahtiar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yusuf Bahtiar, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2016, IMPLEMENTASI PASAL 64 KUHP TENTANG PERBUATAN BERLANJUT DALAM PERKARA SONY SANDRA, Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H., Paham Triyoso, S.H., M.H. Hukum dapat diartikan sebagai segala peraturan atau norma-norma dalam masyarakat dan sekelompok masyarakat yang harus dipatuhi bersifat memaksa, dan adanya sanksi-sanksi apabila melakukan pelanggaran yang bertujuan untuk mengatur dan melindungi orang dalam masyarakat atau sekelompok masyarakat. Hukum positif Indonesia mencangkup atas terkait ketentuan materil dan terkait ketentuan formil atau hukum acara pidana. Terkait kejahatan tersebut apakah kejahatan yang dilakukan Sony Sandra termaksud perbuatan berlanjut atau tidak, dikarenakan perbuatan kejahatan yang dilakukan Sony Sandra tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan sekaligus melainkan berbeda dengan satu pelaku kejahatan sesuai ketentuan Pasal 64 ayat 1 KUHP. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan penjatuhan putusan di persidangan yang diputus oleh hakim dari peristiwa perkara tindak pidana pelecehan seksual yang termaksud dalam kejahatan kesusilaan buku kedua Bab XIV KUHP, dimana pelaku yang bernama Sony Sandra (Terdakwa) melakukan suatu perbuatan persetubuhan dengan korban yang masih dibawah umur, perbuatan tersebut dilakukan secara berturut-turut, tempat, waktu yang berbeda, dan tetapi tindak pidana yang diperbuatannya sama. Berdasarkan fakta hukum tersebut maka terdakwa telah melakukan beberapa kali persetubuhan dengan anak yang dibawah umur dan perbuatan tersebut berdiri sendiri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur perbarengan beberapa perbuatan (concursus realis) yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri terpenuhi sah menurut hukum dengan hukuman yang terlah dijatuhkan yaitu, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1). Dengan perbuatan yang dilakukannya penulis berpendapat adanya perbuatan yang saling keterkaitan satu sama lain dan sejenis yang termaksud perbarengan perbuatan berlanjut termuat pada Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kata Kunci : Implementasi, Pasal 64, Perbuatan Berlanjut, Sony Sandra
KAJIAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PENGANIAYAAN ANTAR PEMAIN DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI INDONESIA Muhammad Ajid Husain
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Ajid Husain Pembimbing: Dr. Bambang Sudjito, S.H., M.H. Ardi Ferdian, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: muhammadajid81@yahoo.co.id   ABSTRAK Skripsi ini akan membahas mengenai Tindak Pidana Penganiayaan antar Pemain dalam pertandingan sepak bola di Indonesia. Mengenai pemidanaan terhadap pemain yang terlibat penganiayaan dalam suatu pertandingan sendiri tentunya menimbulkan pro kontra. Pertama memandang negara terlalu jauh ikut campur dalam hukum olahraga khususnya sepak bola. Sedang pandangan kedua menganggap pemidanaan tersebut sesuai dengan hokum nasional yang ada, selain itu dipandang juga pemidaan tersebut sebagai ultimum remedium karena sudah terlalu banyak kasus kekerasan yang mencederai nilai sportifitas dalam olahraga yang terjadi dalam banyak pertandingan sepak bola di Indonesia. Berdasar asas teritorialitas dalam pasal 2 KUHP serta Pasal 88 ayat (3) Undang-undang sistem keolahragaan Nasional maka pada dasarnya penganiayaan antar pemain dalam pertandingan sepak bola dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dijelaskan undang-undang tersebut.   Kata Kunci: Sepak Bola, Penganiayaan, PSSI, Lex sportiva, Pidana
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS HILANGNYA OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT di KBPR EKA USAHA JEMBER Aulia Rahman
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aulia Rahman, Imam Ismanu, S.H.,M.S., Yenni Eta Widyanti, S.H.,M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : rhmanaulia@gmail.com ABSTRAK Pertumbuhan Ekonomi dan pembangunan yang terus melaju dihadapkan dengan kebutuhan akan pendanaan dalam mencapai kebutuhan di masyarakat. Pendanaan tersebut terfasilitasi melalui Lembaga Keuangan yakni Bank baik swasta atau tidak, bank konvensional, syariah, sampai Bank Pengkreditan Rakyat (BPR). Pendanaan tersebut salah satunya dapat diperoleh dari kredit. Peningkatan aktivitas kredit di masyarakat, presentase bank dalam menghadapi berbagai macam masalah juga semakin meningkat, seperti hilang atau musnahnya obyek jaminan fidusia. Permasalahan tersebut terjadi di KBPR Eka Usaha Jember yang menjadi obyek penelitian bagi Peneliti sebab terdapat lima kasus terkait hilangnya obyek jaminan fidusia tersebut. Permasalahan ini dikarenakan banyaknya Debitur yang menganggap apabila benda yang digunakan sebagai jaminan pada bank hilang atau lepas dari penguasaannya berarti kewajibannya sudah tidak ditanggung lagi oleh debitur. Pihak Debitur dapat beranggapan demikian sebab dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 itu sendiri tidak dijelaskan bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit yang dijamin dengan perjanjian jaminan fidusia tersebut apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia hilang atau musnah. Hal inilah yang seringkali menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur dikarenakan ia tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia setelah terjadinya kredit macet. Oleh karena itu perlindungan hukum bagi Kreditur KBPR Eka Usaha Jember penting dilakukan. Kata Kunci:Hilangnya Obyek Jaminan Fidusia, Hambatan KBPR, Upaya KBPR
ANALISIS PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH BATAS MINIMUM KHUSUS OLEH HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEHUTANAN (Studi Putusan Nomor 225/Pid.B/2014/PN.Bwi) Eka Kurniawan Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Eka kurniawan Putra, Prof.Dr.I Nyoman Nurjaya,SH.,MS, Dr. Bambang Sugiri,SH.,MS Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ekakputra@gmail.com Abstrak. Penulisan  hukum  yang  berjudul  “ALANISIS PENJATUHAN PIDANA DIBAWAB BATAS MINIMUM KHUSUS OLEH HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEHUTANAN (Studi Putusan Nomor 225/Pid.B/2014/PN.Bwi)” bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim, alasan hakim mengapa menjatuhkan pidana dibawah batas minimum khusus serta implikasi yuridis dari putusan tersebut. Peneliti dalam menyusun penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dan bahan hukum primer, skunder dan juga tersier dalam penelitian ini disajikan dalam analisis dengan metode analisis intepretasi teologis yaitu tujuan adanya undang-undang dengan menelaah pemikiran apakah yang melandasi adanya undang-undang tersebut yang peneliti peroleh sebagai pisau analisis pada Putusan nomor 225/Pid.B/2014/PN.Bwi atas terdakwa Sugiman bin Joyo. Dalam putusan tersebut yang menjadi isu penelitian adalah penjatuhan pidana dibawah batasn minimum khusus oleh hakim atas nama Jamuji, S.H. pada Pengedilan Negri Banyuwangi. Dari hasil yang didapat oleh peneliti dalam penelitian ini, peneliti spendapat dengan dasar pertibangan dan putusan hakim memutus dibawah batas minimum khusus dengan beberapa asas, norma, teori, dan doktri yang membenarkannya.   Kata Kunci: Putusan hakim, Pidana minimum khusus, Tindak pidana kehutanan,  
KONFLIK PENGATURAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE BAGI PEGAWAI NEGERI DALAM PROGRAM LANDREFORM (Studi Terhadap Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Dengan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) Yunizar Wahyu Tristanto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yunizar Wahyu Tristanto, Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum, Hamidi Masykur S.H., M.Kn Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: yunizar032@gmail.com   ABSTRAKSI Kebutuhan hidup masyarakat tidak dapat terlepas dari kebutuhan akan tanah. Begitu pentingnya fungsi tanah bagi masyarakat, perlu diatur agar terjamin dalam penguasaan dan pemanfaatannya sekaligus agar terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat. Permasalahan yang kemudian muncul sejak mulai masa  kemerdekaan adalah kepemilikan tanah yang tidak proporsional. Dalam rangka mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria dan pada masa Reformasi telah di tetapkan TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Salah satu aspek hukum penting dengan diundangkannya UUPA tersebut adalah program Landreform di Indonesia. Landreform menjadi salah satu alternatif untuk mewujudkan keadilan agraria yang dapat menyelesaikan sengketa dan konflik agraria. salah satu program dari Landreform adalah larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee. Permasalahan yang kemudian terjadi adalah adanya pengecualian-pengecualian dalam pemilikan tanah absentee. Permasalahan tersebut mengenai diperbolehkannya pemilikan tanah pertanian secara absentee oleh Pegawai Negeri. Pengecualian tersebut terdapat pada Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Pemilikan dan penguasaan tanah pertanian secara absentee dalam Pasal 10 Ayat (1) UUPA pada dasarnya dilarang, namun dalam Pasal 3 Ayat (4) PP No. 224 tahun 1961 pemerintah memberikan pengecualian pemilikan tanah pertanian secara absentee kepada beberapa subjek hukum yakni Pegawai Negeri, pensiunan pegawai negeri, janda pegawai negeri dan janda pensiunan pegawai negeri. Kata Kunci : konflik pengaturan tanah pertanian, landreform, absentee, Pegawai Negeri

Page 156 of 563 | Total Record : 5629

 154   155   156   157   158 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue