cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 156   157   158   159   160 
UPAYA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT PENERIMA RASKIN DENGAN SISTEM TAKSIRAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Di Desa Sidomukti Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan) Harum Mustika Wati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program RASKIN merupakan subsidi pangan sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin minimal 15 Kg/KK per bulan. Namun, pada praktiknya warga masyarakat Desa Sidomukti ini masih banyak yang belum mendapatkan haknya secara penuh dalam mendapatkan Raskin. Berdasarkan hal tersebut, Skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana Pelaksanaan praktik pembagian Raskin  dengan sistem taksiran di desa Sidomukti Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan berdasarkan pasal 4 dan 8 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam ? (2) Apa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap Masyarakat Penerima Raskin dengan Sistem Taksiran di desa Sidomukti Kec. Brondong Kab. Lamongan ? Skripsi ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis empiris (empiricial law research) . Bahan hukum primer, skunder dan tersier yang diperoleh oleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian dilapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah. Hasil penelitian dengan metode di atas, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa praktik yang digunakan dalam pembagian Raskin boleh saja seperti yang dilakukan sekarang namun jumlah yang diterima oleh masyarakat harus tepat jumlah yaitu 15kg/perbulan bagi warga yang mendapatkan Raskin, dalam hukum Islam, sistim taksiran yang digunakan tersebut tidak diperbolehkan sebab di dalamnya tidak ada unsur kepastian atau ketetapan jumlah dan ini bersifat gharar. Dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum pemerintah melakukan evaluasi, sosialisasi dan monitoring terhadap praktik pelaksanaan pembagian Raskin di daerah tersebut. Kata Kunci    : Upaya Perlindungan Hukum, praktik pembagian Raskin di Desa Sidomukti Kab.Lamongan, Perlindungan Konsumen.
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 264/K/PDT.SUS-HKI/2015 TERKAIT PENGHAPUSAN MEREK YANG TIDAK DIGUNAKAN Patricia Irinne Alpha C
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Patricia Irinne Alpha C, Dr. Budi Santoso S.H., LLM., M. Zairul Alam, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: patricia.irenne38@yahoo.com ABSTRAK Dalam skripsi ini, penulis mengangkat isu hukum yang dilatarbelakangi oleh permasalahan yang terjadi karena penghapusan merek yang tidak digunakan dalam kategori barang dan jasa. Berdasar dari ketentuan pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menjelaskan bahwa merek dapat dihapus dari Daftar Umum Merek apabila merek tersebut tidak dipergunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran pemakaian terakhir. Salah satu permasalahan yang timbul yaitu ketika merek “IKEA” yang merupakan merek terkenal yang berasal dari Swedia berhasil dihapus dari Daftar Umum Merek oleh PT Ratania Khatulistiwa yang merupakan perusahaan lokal yang berasal dari surabaya. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa dan membandingkan dengan negara lain yaitu swedia sebagai negara asal merek terkenal “IKEA” dan negara Singapura sebagai negara yang maju dalam industri perdagangan. Dalam penelitian ini sistem hukum yang dijadikan perbandingan mengenai penghapusan merek adalah undang-undang merek dengan Sweden Trade Mark Act dan Singapore Trade Mark Act. Kata kunci: Merek, Merek Terkenal, Merek Removal, Merek tidak digunakan, Swedia Trade Mark Act, Singapura Trade Mark Act, IKEA
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PERIZINAN USAHA KARAOKE ATAU KAFE (Studi Kasus Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri) Muhammad Indra Aji Pratama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Indra Aji Pratama, Lutfi Effendi, SH.M.Hum, Dr. Shinta Hadiyantina,  SH.MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Indraaji0708@gmail.com   Abstrak   Pada Penelitian ini, penulis akan membahas tentang implementasi Peraturan Bupati Kediri Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengaturan Perizinan Karaoke atau kafe di Kabupaten Kediri. Pemilihan tema tersebut didasarkan pada fakta di lapangan yang membuktikan bahwa masih banyaknya usaha karaoke dan kafe di Kabupaten Kediri yang belum memiliki izin dan masih terjadinya permasalahan birokrasi pelayanan izin yang tidak optimal. Dengan demikian seharusnya pemerintah Kabupaten Kediri harus segera melakukan pelaksanaan pengaturan usaha karaoke atau kafe sehingga nantinya diharapkan semua usaha karaoke atau cafe mempunyai legalitas yang sah. Permasalahan yang di ambil pada penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Perbup Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Karaoke atau Kafe oleh BPM-P2TSP Kabupaten Kediri dan apa yang menjadi kendala dalam implementasi Perbup Nomor 15 Tahun 2014 oleh BPM-P2TSP Kabupaten Kediri Serta Solusi apa yang di ambil dari kendala tersebut. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang perizinan usaha karaoke atau kafe oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri dan mengetahui dan menganalisis kendala yang mempengaruhi dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.     Kata kunci :     Implementasi, Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2014, Pengaturan Perizinan Usaha Karaoke Atau Kafe.
UPAYA POLRI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI KEKERASAN (Studi di Kepolisian Resort Kediri) Mohamad Bagus Jaya Kusuma
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mohamad Bagus Jaya Kusuma, Setiawan Nurdayasakti, SH., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: mohamadbagusjayakusuma@gmail.com ABSTRAK Pada penelitian ini penulis membahas tentang Upaya Polri dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan. Pemilihan tema ini Dilatarbelakangi oleh jumlah kasus tindak pidana pencurian bermotor yang berhasil diselesaikan tidak lebih separuh dari jumlah laporan yang diterima. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana upaya Polri dalam mengungkap tindak pidana pencurian disertai kekerasan?, Apa kendala Polri dalam mengungkap tindak pidana pencurian disertai kekerasan?, dan Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala dalam mengungkap tindak pidana pencurian disertai kekerasan?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara bebas terpimpin dengan responden. Data sekunder diperoleh studi kepustakaan dan studi dokumen. Teknik analisa data menggunakan analisis deskriftif kualitatif. Dari hasil penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya Polri dalam mengungkap tindak pidana pencurian disertai kekerasan, untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang, untuk mengetahui dan menganalisis upaya dalam mengatasi kendala dalam mengungkap tindak pidana pencurian disertai kekerasan.       Kata kunci : Upaya, Polri, Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan
IMPLEMENTASI PENGAWASAN ATAS BARANG IMPOR FASILITAS KAWASAN BERIKAT BERDASARKAN PASAL 44 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN (Studi di KPPBC TMP A Tangerang) Abdurrahman Marahimin
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan perekonomian, yaitu dengan meningkatkan industrialisasi dan percepatan arus perdagangan internasional. Dengan membuat Fasilitas berupa penangguhan bea masuk yang diberikan negara atas barang atau bahan baku impor yang akan diproses produksi di suatu kawasan tertentu di dalam negeri, dan hasil produksinya akan diekspor. Fasilitas ini disebut fasilitas kawasan berikat, karena diberikan terhadap perusahaan yang kegiatan produksinya dilakukan di suatu kawasan tertentu yang mendapat pengawasan DJBC. penangguhan bea masuk, pada hakekatnya barang yang diimpor oleh perusahaan kawasan berikat masih terhutang bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang seharusnya dibayar, namun dengan penetapan sebagai kawasan berikat perusahaan tidak harus membayarnya pada saat impor. Dengan demikian, atas fasilitas penangguhan bea masuk tersebut perlu dilakukan pengawasan, untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan fasilitas tersebut yang berakibat pada kerugian bagi negara dan masyarakat Kawasan Berikat merupakan salah satu bentuk dari Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana disebutkan pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Akan tetapi pemberian fasilitas kawasan berikat kepada perusahaan yang sudah dipercaya oleh negara sering disalahgunakan oleh oknum perusahaan yang tidak patuh terhadap hukum yang berlaku, akibat dari tindakan oknum yang disengaja maupun tidak disengaja tersebut, negara dapat dirugikan karena berkurangnya pemasukan negara dari sektor kepabeanan.     Kata kunci : Pengawasan, Barang Impor, Fasilitas Kawasan Berikat (Bonded Zone).
TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGGUNAAN DANA CSR DALAM PEMBANGUNAN TAMAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN KOTA (Studi Kasus Pembangunan Taman Kota Malang oleh PT Bentoel) Noor Wafi Satyo Nusantoro
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility selanjutnya disingkat CSR sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Point 3 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. CSR wajib dilakukan oleh perusahaan baik yang mengelola secara langsung atau tidak sumber daya alam. Penulis fokus pada CSR yang dilakukan oleh perusahaan yang hasil produksinya berdampak pada lingkungan sekitar yakni perusahaan rokok, yang mana Penulis memilih obyek PT Bentoel sebab Bentoel Groub telah merevitalisasi Taman Kota Trunojoyo dan Taman Kota Kunang-Kunang melalui penggunaan dana CSRnya. Implementasi Taman Kota tersebut terdapat indikasi-indikasi yang mengarah kepada kerusakan lingkungan baik di Taman Kota Trunojoyo dan Taman Kota Kunang-Kunang. Parameter untuk menganalisis kerusakan lingkungan pada kedua taman tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni menganalisis daya dukung lingkungan meliputi kurangnya penghijauan, pengalihan fungsi hutan menjadi taman, indikator kedua terkait daya tampung lingkungan yakni berkurangnya  daya resapan air. Selain itu indikator ketiga kriteria baku kerusakan lingkungna hidup yakni kerusakan tanah. Oleh karena itu  perlu adanya bentuk tanggungjawab hukum yang bersifat mutlak oleh PT Bentoel. Pada hakekatnya PT Bentoel dapat melakukan upaya preventif dengan mengurangi penggunaan semen dan cor, memilih vegetasi tanaman untuk penghijauan yang cocok dengan taman, dan upaya represifnya adalah memberikan ganti rugi atau kompensasi untuk melakukan pemulihan, dan perbaikan taman kota. Kata Kunci: CSR, Tanggung jawab PT Bentoel, Upaya  
TANGGUNGJAWAB NOTARIS ATAS ISI PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PERKAWINAN Ane Fany Novitasari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.18 KB)

Abstract

Abstract Journal writing is to discuss the responsibilities of a notary for the content of the marriage covenant after marriage. The purpose of this study, to describe and analyze the responsibility of the notary on the amendment of marriage after the course of the marriage and the legal consequences after changes on the marriage covenant. The research method used in writing this journal is a normative legal research. The approach used is the approach of legislation, the conceptual approach, and the approach to the case. The research result of this journal is the responsibility of the Notary deed he made related to the change of the marriage covenant, which is the responsibility of civil Notaries provide limited information because the case goes in the administrative area, in the case of positions 526 / Pdt.G / 2012 / PN.Jkt .Cell. While in Law Notary, the Notary Responsibility deed made notaries is the responsibility borne by the office. The legal consequences following an amendment to the covenant of marriage that in the case of positions 526 / Pdt.G / 2012 / PN.Jkt.Sel amendment to the marriage settlement agreement resulted marriage certificate null and void due to not meet the objective requirements associated with Article 1320 of the Civil Code, namely causa kosher as well as the Second Party assert and defend himself, the right to organize and the right to to take care of their own property, both movable items or goods not moving and are free to pick flowers, fruit or result of wealth, job and from the source other-source without requiring assistance, approval or authorization from the first, and all costs and fees as well as all expenditures for household purposes and interests, including expenses incurred by marriage and education expenses for children born from this marriage entirely the responsibility of the first party (husband). Key words: responsibillity, notary, the marriage covenant   Abstrak Penulisan jurnal ini membahas mengenai mengenai tanggungjawab notaris atas  isi perjanjian perkawinan setelah perkawinan. Tujuan penelitian ini, untuk mendeskripsikan dan menganalisa tanggungjawab notaris atas perubahan perjanjian perkawinan setelah berlangsungnya perkawinan dan akibat-akibat hukum setelah dilakukan perubahan atas perjanjian perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian jurnal ini adalah tanggungjawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya berkaitan dengan perubahan perjanjian perkawinan, yaitu secara perdata adalah tanggungjawab Notaris sebatas memberikan keterangan karena kasus tersebut masuk dalam wilayah administratif, pada kasus posisi No.526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.Sedangkan di dalam Undang-undang Jabatan Notaris, Tanggungjawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya ialah tanggungjawab notaris dibebankan kepada jabatannya. Akibat hukum setelah dilakukannya perubahan atas perjanjian perkawinan yaitu dalam kasus posisi No.526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel perubahan atas perjanjian perkawinan mengakibatkan akta perjanjian perkawinan batal demi hukum dikarenakan tidak memenuhi syarat obyektif dikaitkan dengan pasal 1320 KUHPerdata, yaitu causa yang halal serta Pihak Kedua menuntut dan mempertahankan untuk dirinya sendiri, hak untuk mengelola dan hak untuk untuk mengurus harta kekayaan sendiri, baik barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak dan bebas untuk memungut bunga, buah atau hasil dari kekayaanya, pekerjaannya dan dari sumber-sumber lain tanpa memerlukan bantuan, persetujuan atau kuasa dari pihak pertama, dan segala ongkos dan biaya serta semua pengeluaran untuk keperluan dan kepentingan rumah tangga termasuk beban-beban yang timbul karena perkawinan dan beban-beban untuk pendidikan anak-anak yang lahir dari perkawinan ini seluruhnya menjadi tanggungan pihak pertama (suami). Kata kunci : tanggungjawab, notaris,  perjanjian perkawinan
KETERLIBATAN KOPERASI MAKMUR SEJAHTERA DALAM PENGURUSAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH KEPADA NELAYAN DI DESA PUGER KULON KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER Mike Rizki Amalia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.041 KB)

Abstract

Abstract Research on Cooperative Makmur Sejahtera in the administration of granting land rights to the fishermen in the village Puger Puger Kulon District of Jember is an empirical study with sociological juridical approach . This research was conducted in order to determine Makmur Sejahtera cooperative involved in the issuance of land titles to the fishermen in the village Puger Puger Kulon District of Jember and what the legal consequences for the actions Cooperative Makmur Sejahtera in such involvement would dinalisa using the theory and the theory of liability agreement. This research is empirical research using data collection techniques to do an interview to the respondents related to the problem . It is also supported by secondary data in the form of documents obtained directly from a correspondent who is very supportive and helpful to describe and analyze the formulation of the problem .And lower economic status made ​​the most of the fishermen do not have a place to stay . Many of the fishermen are alive and living in a single dwelling with several households. Income as a fisherman / labor fish finder can only meet daily food needs and then make a bunch of fishing communities in the village Puger Puger Kulon District of Jember, apply for land rights to the Minister of Agrarian through Jember District Land Office .Request made ​​to Obtain property rights on state land in the village Puger Kulon . But in the process Appears Cooperative Makmur Sejahtera the which acts as the party representing the applicants to be the recipients of land certificates have been issued the Land Office after pengkabulan Reviews their rights application. Meanwhile , According to government regulations concerning land registration, land rights certificates should be received Directly by the assignee named in the certificate.Key words: right application, land titling, state land Abstrak Penelitian  tentang Koperasi Makmur Sejahtera dalam pengurusan pemberian hak atas tanah kepada nelayan di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keterlibatan koperasi Makmur Sejahtera dalam pemberian hak atas tanah kepada nelayan di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember dan apa akibat hukum atas tindakan Koperasi Makmur Sejahtera dalam keterlibatannya tersebut yang akan dinalisa menggunakan teori kesepakatan dan teori pertanggungjawaban. Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan tehnik pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada para responden yang terkait dengan permasalahan. Selain itu juga ditunjang dengan data sekunder yaitu berupa dokumen yang didapat langsung dari koresponden yang sangat menunjang dan membantu untuk menguraikan dan menganalisis rumusan masalah. Status ekonomi menengah ke bawah membuat sebagian besar dari para nelayan tidak mempunyai tempat tinggal. Banyak di antara para nelayan tersebut hidup dan tinggal dalam satu tempat tinggal dengan beberapa kepala keluarga. Penghasilan sebagai nelayan/buruh pencari ikan hanya dapat mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari yang kemudian membuat sekelompok masyarakat nelayan di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember yang mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Menteri Agraria melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Permohonan dilakukan untuk mendapatkan hak milik atas tanah negara yang berada di Desa Puger Kulon. Namun dalam prosesnya muncul Koperasi Makmur Sejahtera yang bertindak sebagai pihak yang mewakili para pemohon dengan menjadi penerima sertifikat hak atas tanah yang telah diterbitkan Kantor Pertanahan setelah adanya pengkabulan permohonan hak. Sedangkan menurut peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah, sertifikat hak atas tanah harusnya di terima langsung oleh penerima hak yang namanya tercantum dalam sertifikat tersebut. Kata kunci: permohonan hak, pemberian hak atas tanah, tanah negara
PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM DIVERSI TERHADAP ANAK (Studi di Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Selatan) Cindy Ernita Nauli
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cindy Ernita, Nurini Aprilianda, Eny Harjati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: cindysihombing16@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini difokuskan pada permasalahan yang dilatarbelakangi dengan kemunculan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan keuntungan bagi anak guna penyelamatan dari sistem peradilan pidana formal yaitu melalui diversi dan petugas Pembimbing Kemasyarakatan sebagai garda terdepan dalam proses pembimbingan bagi anak yang berkonflik dengan hukum memiliki peranan penting dan strategis yaitu melalui pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Hal tersebut terlihat pada pasal 14 ayat (2) dan pasal 65 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.   Kata Kunci : Peranan, Pembimbing Kemasyarakatan, Diversi, Anak
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PRIORITY BANKING APABILA TERJADI PENYIMPANGAN DANA (FRAUD) NASABAH BANK DENGAN LAYANAN PRIORITY BANKING Esa Putri Yuliana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.616 KB)

Abstract

Abstract Various  cases  banking  criminal  acts  (fraud  in   the  banking   sector  which  detrimental   to customers  from “Layanan Nasabah Prima”  (priority banking services) has been revealed.Based on the Circular Letter of Bank Indonesia (BI ) No. 13/29/DPNP dated December 9th,2011,  about  Risk Management  Application  in Commercial Banks  which doing  “Layanan Nasabah Prima” ( LNP ). Cases of banking criminal acts (fraud) one of it based of decision with Number  359K/Pid.Sus/2014. The research methodswhich used in this thesis is normative legal research. The approach which used is using the statue approach. The purpose of this research was to determine and analyze how the legal protection of bank customers and how the responsibility of the bank in case the form risky of fund deviation  (fraud ) to bank customers.  As we as known, that criminal acts in banking field were oneform of criminal act in economic field. Criminal acts in banking field done by using a bankas a his means and target. Legal protection of the priority banking customers can’t do wellyet because it stil risky of fund deviation (fraud) from banking officers. Generally can be said that form criminal acts divided in 2 (two) types, crime and violation. Key words: legal protection, priority banking, fraud Abstrak Terungkapnya berbagai kasus tindak pidana perbankan (fraud) pada sektor perbankan yang merugikan nasabah Layanan Nasabah Prima (layanan priority banking). Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (BI) No 13/29/DPNP tanggal 9 Desember 2011, tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima (LNP). Kasus tindak pidana perbankan (fraud) salah satunya adalah berdasarkan putusan dengan nomor 359 K/Pid.Sus/2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan Undang-Undang (statue aproach). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum nasabah bank dan bagaimana tanggung jawab bank apabila terjadi bentuk penyimpangan dana (fraud) terhadap nasabah bank. Hasil penelitian ini Sebagaimana diketahui, bahwa tindak pidana di bidang perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana di bidang ekonomi. Tindak pidana di bidang perbankan dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sasarannya. Perlindungan hukum terhadap nasabah priority banking masih belum dapat terpenuhi dengan baik karena masih rawan terjadinya tindakan penyimpangan dana (fraud) yang dilakukan oleh pegawai bank. Secara umum dapat dikatakan bahwa bentuk tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua ) jenis, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kata kunci: perlindungan hukum, priority banking, penyimpangan dana (fraud)

Page 158 of 563 | Total Record : 5629

 156   157   158   159   160 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue