cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 160   161   162   163   164 
LEGALITAS PEMBUKAAN TEMPAT WISATA ALAM PANTAI TIGA WARNA DI KABUPATEN MALANG SEBAGAI KAWASAN KONSERVASI Rajendra Sinang Tidar Sandiputra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rajendra Sinang Tidar SandiputraDr. Istislam, S.H, M.Hum, Dr. Moh. Fadli, S.H, M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : jendra.sts@hotmail.com   Abstrak   Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan, upaya dan hambatan oleh pemerintah dan lembaga bhakti alam sendang biru dalam mengupayakan pantai tiga warna sebagai kawasan konservasi yang edukatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu untuk melihat hukum berlaku untuk melindungi upaya untuk melegalkan atau menyesuaikan upaya pembentukan suatu kawasan konservasi yang dikelola oleh lembaga masyarakat. Suatu kebijakan untuk melindungi sumberdaya alam dan ekosistemnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya untuk menjadikan suatu tempat wisata sebagai kawasan konservasi merupakan hal patut dilakukan mengingat banyak sekali tujuan wisata alam tetapi tidak melakukan konsep ekowisata yang edukatif. Oleh karenanya, wisata alam yang dijadikan sebagai kawasan konservasi ini merupakan suatu aksi baru untuk ikut serta dalam upaya pelestarian sumberdaya alam dan ekosistemnya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990. Kata kunci : kebijakan, pantai tiga warna, kawasan konservasi
Pengaturan Perpajakan pada Jenis Investasi DANA INVESTASI REAL ESTAT BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (DIRE-KIK) di Indonesia Gregorius Dimas Andika Wiratama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gregorius Dimas Andika WiratamaBambang Winarno, Shinta HadiyantinaFakultas HukumUniversitas BrawijayaEmail : gregoriushs@gmail.comAbstrakPenelitian ini difokuskan pada permasalahan yang dilatarbelakangi dengan ketidakpastian pengaturan hukum yang berlaku pada DIRE-KIK. DIRE sebagai jenis investasi baru yang berbasis real estate di Indonesia menggunakan bentuk hukum KIK yang merupakan bagian dari reksadana. Namun dalam beberapa hal DIRE-KIK mampu melampaui batasan-batasan yang ada pada sebuah reksadana, selain itu masyarakat juga sering dibuat bingung dengan perbedaan antara DIRE-KIK dan KIK-EBA. Disamping itu pengaturan tentang perpajakan DIRE-KIK juga masih belum menemukan hasil yang mampu memuaskan semua pihak, sehingga jenis investasi ini belum banyak berkembang di Indonesia. Untuk memecahkan masalah tersebut digunakan perbandingan dengan hukum di Singapura dengan S-REITs-nya. Penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan hukum (comparative law approach).Kata Kunci : Pajak, DIRE-KIK, REITs, Investasi
PELAKSANAAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS TERKAIT DENGAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) (Studi di PT. Perkebunan Nusantara X PG. Gempolkrep Mojokerto) Arifuddin Rokhmanto Hudoyo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 dijelaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dimana biaya yang diperlukan untuk itu dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan serta pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendiskripsikan dan menganalisis bentuk pelaksanaan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 serta kendala dan upaya dihadapi oleh PT. Perkebunan Nusantara X Unit PG. Gempolkrep Mojokerto.Pendekatan penelitian menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa PT. Perkebunan Nusantara X PG. Gempolkrep telah melaksanakan pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan dibentuknya devisi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Perkebunan Nusantara X yang khusus menangani kegiatan CSR. Beberapa program CSR yang telah dilakukan: pelatihan Budidaya Ikan Lele dan Jamur Tiram, pengelolaan sampah di pabrik dan lingkungan pabrik, bantuan Pembuatan Pagar Pengaman Lantai 2 Ruang Kelas Baru, pembuatan 10 buah etalase, beasiswa untuk warga sekitar lingkungan PG. Gempolkrep. Sedangkan program yang tidak terlaksana adalah program pavingisasi dan pembangunan polindes.   Kata kunci: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Corporate Social Responsibility (CSR)
FORMULASI PENGATURAN BEA METERAI PADA TRANSAKSI E-COMMERCE DI INDONESIA Ahmad Alaudin
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.597 KB)

Abstract

Abstract This journal discusses the regulation concerning the stamp duty is still considered changing times at the moment, especially in the Internet field. Legislation governing stamp duty has not been set on the granting of a seal on e-commerce transactions (online transactions). The purpose of this paper is to formulate the stamp duty regulation on online transactions in Indonesia method used is normative. Yet the organized the stamp duty regulation on online transactions will impact the potential loss of revenue to the state treasury from the tax side, especially stamp duty. In addition, if the stamp duty rules for online transactions can help prevent fraud in online transactions in other words, will protect the interests of consumers, especially in online transactions. So the government and the House of Representatives necessary to reformulate laws newer stamp duties so as to encompass all online transactions are now commonly used. Regarding the imposition of stamp duty on transactions online may use the electronic seal or using a QR Code that can be the seal. It is also viewed from the UU ITE acknowledge the evidence that comes from the Internet or electronic documents. Key words: formulation, stamp duty, e-commerce (online transactions), electronic stamp Abstrak Jurnal ini membahas peraturan yang mengatur mengenai Bea Meterai dinilai masih belum mengikuti perkembangan jaman pada saat ini, terutama pada bidang internet. Undang-undang yang mengatur Bea Meterai belum mengatur mengenai pemberian meterai pada transaksi e-commerce (transaksi online). Tujuan dari penulisan ini adalah memformulasikan pengaturan bea meterai pada transaksi online di Indonesia Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Belum diaturnya pengaturan bea meterai pada transaksi online akan berdampak hilangnya potensi pemasukan untuk kas negara dari sisi pajak khususnya bea meterai. Selain itu apabila peraturan bea meterai untuk transaksi online dapat membantu mencegah terjadinya penipuan dalam transaksi online dengan kata lain akan melindungi kepentingan konsumen khususnya dalam transaksi online. Sehingga pemerintah beserta DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) perlu merumuskan kembali undang-undang Bea Meterai yang lebih baru sehingga dapat mencakup semua transaksi online yang sekarang sering digunakan. Mengenai pengenaan bea meterai terhadap transaksi online bisa saja menggunakan meterai elektronik ataupun menggunakan QR Code yang dapat menjadi meterai. Hal ini juga melihat dari UU ITE yang mengakui adanya bukti yang berasal dari internet atau dokumen elektronik. Kata kunci: formulasi pengaturan, bea meterai, e-commerce (transaksi online), meterai elektronik
EFEKTIVITAS PASAL 30 UNDANG – UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999, TENTANG JAMINAN FIDUSIA (Suatu Penelitian Pasal 30 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999, Tentang Jaminan Fidusia Di Kabupaten Kediri) Sonip Kaligis
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.022 KB)

Abstract

Abstrak One of the products consumer financing a fast growing is financing motor vehicles, the funding is very attractive to the community the middle down because motor vehicles can efficient to help support all the daily activities, and to guarantee binding be done in fiduciary follows the provisions of number of 42 years 1999 about fiduciary security. The binding with the fiduciary agreement made with the notary deed and registered, the next to a fiduciary guarantee certificate published, focus efectivity based on fiduciary guarantee law 30 of act number 42 in 1999, determine the extent of legal protection for fiducia recipient and inhibiting factor The research was done empirically, by falling into the field to the interview respondents, get data, financing agreements for further research, primary data to complement these secondary data obtained from the law and a library book overall book related to the subject, all of the data collected do qualitative analysis. The results of the study provide information: article 30 of act number 42 years 1999 on fiduciary security do not applied in scope law the event civil (believers) 224, where the execution civil law can not stand own need help authorities arranged in act procedure police no. 08 2011 designating police.The effectiveness of act 30 in order execution if done through coercion by the recipient fiduciary, show new legal problems it can be described as an unlawful act, for the implementation of the factor resistance of act 30 because the infringement of a treaty financing and act fiduciary security number 42 years 1999. Key words: execution, civil law Abstrak Salah satu produk pembiayaan konsumen yang cepat berkembang yaitu pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan tersebut diminati masyarakat kalangan menengah ke bawah karena kendaraan bermotor efisien membantu menunjang segala aktifitas keseharian, dan untuk pengikatan jaminan dilakukan secara fidusia mengikuti ketentuan undang – undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Pengikatan perjanjian fidusia dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan, selanjutnya terbit sertifikat jaminan fidusia, fokus pada efektivitas pasal 30 undang – undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, mengetahui sejauh mana perlindungan hukum bagi penerima fidusia dan faktor penghambatnya. Penelitian dilakukan secara empiris dengan terjun kelapangan melakukan wawancara responden, mendapatkan data – data, perjanjian pembiayaan untuk dijadikan data primer, dan selanjutnya melengkapi dengan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang - undangan,dan buku – buku perpustakaan yang terkait dengan pokok bahasan, dikumpulkan dan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian memberikan keterangan: pasal 30 undang – undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia tidak bisa diterapkan karena masuk dalam hukum acara perdata (HIR) 224, pelaksanaan eksekusi dalam hukum acara perdata tidak bisa berdiri sendiri perlu bantuan pihak berwenang diatur dalam protap kepolisian nomor 08 tahun 2011. Efektivitas pasal 30 dalam rangka pelaksanaan eksekusi jika dilakukan cara paksa sendiri oleh penerima fidusia, memunculkan masalah hukum baru maka bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum, untuk faktor hambatan pelaksanaan pasal 30 karena pelanggaran perjanjian pembiayaan dan undang – undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.   Kata kunci: pelaksanaan eksekusi, hukum acara perdata
MAKNA KEPENTINGAN UMUM DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN TOL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Muhammad Fatkhul Arif
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.659 KB)

Abstract

Abstract Procurement of land in Indonesia was held in order intended for the benefit umum.Tidak definitive definition of public interest is, in its application had an impact mainly affected community development activities in the public interest. Entry legislation latest land acquisition namely Law No. 2 In 2012 on Land Procurement for Development for Public Interest, is set on land procurement for public interest or the interests of development, for in Article 10 states that the Land Public Interest found one of them is a toll road. One side of the will of the state represented by the government for the land acquisition activities for the public interest in order to improve the welfare and prosperity of the nation and society through the implementation of development, is actually the activities as mandated by the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. Being a problem concerning the meaning of interests Generally, if an activity is a reality and it can not be perceived by the emergence masyarakat.Secara priori toll road development activities with attractive tariffs for the toll road users are business activities that can be said there are elements of a commercial nature. Actual construction of the toll road is a business that there is a direct link with the economic growth that will affect the general welfare. The principle of public interest is the welfare of society at large. The impact of economic growth and their activities will bring common prosperity, so business needs can be classified as a public interest. The journal is compiled with normative juridical research method, with the approach of legislation and approach to the concept. Based on the survey results revealed that land procurement for toll roads, including the public interest. Key words: land acquisition, the public interest, a freeway Abstrak Pengadaan tanah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka ditujukan untuk kepentingan umum. Tidak definitifnya definisi kepentingan umum ini, dalam aplikasinya membawa dampak terutama masyarakat yang terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum. Pemberlakuan peraturan perundang-undangan pengadaan tanah yang terbaru yakni UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, apakah mengatur mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau kepentingan pembangunan, karena di dalam Pasal 10 disebutkan bahwa Tanah untuk Kepentingan Umum terdapat salah satunya adalah Jalan Tol. Satu sisi kehendak negara yang direpresentasikan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum  dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan, sesungguhnya merupakan kegiatan yang sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menjadi permasalahan mengenai makna kepentingan umum,  apabila suatu kegiatan sudah terwujud dan ternyata kemanfaatannya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat. Secara apriori kegiatan pembangunan jalan tol dengan menarik tarif bagi pengguna jalan tol tersebut merupakan kegiatan bisnis yang dapat dikatakan terdapat unsur yang bersifat komersial. Sebenarnya pembangunan jalan tol tersebut merupakan bisnis yang terdapat kaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak kepada kesejahteraan umum. Prinsip kepentingan umum adalah kesejahteraan masyarakat luas. Dampak pertumbuhan ekonomi dan segala aktifitasnya akan membawa kesejahteraan umum, dengan demikian kebutuhan bisnis dapat diklasifikasikan sebagai kepentingan umum. Jurnal ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.  Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengadaan tanah untuk jalan tol termasuk untuk kepentingan umum.   Kata kunci: pengadaan tanah, kepentingan umum, jalan tol
AKIBAT HUKUM PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN ATAS TANAH BENGKOK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Nadiyah Nadiyah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.001 KB)

Abstract

Abstract This journal discusses the legal consequences of the changes the village into the village on a crooked land after the enactment of Law No. 6 of 2014 about the village, in Act No. 6 of 2014 on the village (LN 2014-7, TLN 5495) contained in Article 11 paragraph 1 village can be turned into a village, while paragraph 2 of the village turned into a village of its assets to an asset or a local government district of the city. Change is also subject to the approval of the citizens residing in the village, and therefore as a citizen in the village in which they live should really think about what impact this change in status, because after the change of the village head and village will be laid off nicely by regents or mayors of the local government. The purpose of this study to analyze the concept of the rule of law on the ground crooked come. Normative law research. approaches used approach to the concept. Result is a normative legal research. Results of normative legal research, obtained the answers to existing problems, ie converted into a crooked land use rights as outlined in the VI conversion provisions that originally belonged to the village or the village administration. The concept of the future rules crooked land had to beg for the right to be the former village assets into assets by way of rights application to the competent authority on the ground that the use rights.   Key words: village, village and land of crooked   Abstrak Jurnal ini membahas tentang akibat hukum perubahan desa menjadi kelurahan atas tanah bengkok setelah berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa (LN 2014-7, TLN 5495) yang tertuang dalam pasal 11 ayat 1 desa dapat berubah menjadi kelurahan, sedangkan ayat 2 desa berubah menjadi kelurahan asetnya menjadi aset pemerintah daerah kabupaten atau kota. Perubahan itu juga harus mendapat persetujuan dari warga yang berada di desa tersebut, maka dari itu sebagai warga di desa yang mereka tinggali harus benar-benar memikirkan bagaimana dampaknya perubahan status tersebut, karena setelah perubahan maka kepala desa dan perangkat desa akan diberhentikan secara baik-baik oleh bupati atau walikota pemerintah daerah tersebut. Tujuan penelitian ini Untuk menganalisis tentang konsep aturan hukum tentang tanah bengkok yang akan datang. Jenis penelitian hukum normatif. pendekatan  masalah yang  digunakan pendekatan  konsep. Hasil penelitian hukum normatif adalah. Hasil penelitian hukum normatif, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu tanah bengkok dikonversi menjadi hak pakai sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan konversi VI yaitu awalnya kepunyaan desa atau pemerintahan desa. Konsep aturan tanah bengkok kedepannya harus memohon permohonan hak agar bekas aset desa menjadi asetnya dengan cara permohonan hak kepada pejabat yang berwenang atas tanah yaitu dengan hak pakai. Kata kunci: desa, kelurahan dan tanah bengkok
KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN CAMPURAN GUNA MEMPERTAHANKAN HAK MILIK ATAS PROPERTI Villa Satya Gama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.338 KB)

Abstract

Abstract                This research aims to find out about law evidence of marriage agreements with segregation of assets who made ​​after a mixed marriage in order to obtain the title of property as well as the status of property rights on property acquired after the execution of mixed marriage were confirmed in the marriage covenant. The method in this research used normative juridical, using legislation approachand  case approach from Court Decision.               The enactment of Government Regulation No. 103 of 2015 concerning Home Ownership or Housing for Foreigners who domiciled in Indonesia is expected to provide legal certainty about equality for the perpetrators of a mixed marriage in terms of property rights over land , namely its obligation to prove the separation of joint property through property separation agreement, but in fact the burden of proof segregation of assets pose problems for the perpetrators of mixed marriages who have already married without marriage agreement before marriage. In order to make a marriage agreement after a mixed marriage took place in order to maintain the status of property rights to land is the determination of how to apply to the Court, as well as on the Tangerang District Court Decision No. 269/Pen.Pdt.P/2015/PN.TNG .  Key words: marriage agreement, mixed marriage, property ownership Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum pembuktian perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta yang dibuat setelah perkawinan campuran guna memperoleh hak milik atas properti serta status hak milik atas properti yang dibeli setelah pelaksanaan perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus dari Penetapan Pengadilan. Diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian bagi Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia diharapkan dapat memberikan kepastian hukum tentang persamaan kedudukan bagi pelaku perkawinan campuran dalam hal hak milik atas tanah, yaitu kewajibannya untuk melakukan pembuktian adanya pemisahan harta bersama melalui perjanjian pemisahan harta, namun kenyataannya kewajiban pembuktian pemisahan harta menimbulkan permasalahan bagi pelaku perkawinan campuran yang telah terlanjur menikah tanpa adanya perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta sebelumnya. Agar dapat membuat Perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta setelah perkawinan campuran berlangsung guna mempertahankan status hak milik atas tanah adalah dengan cara mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan, seperti halnya pada Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 269/Pen.Pdt.P/2015/PN.Tng. Kata kunci: perjanjian perkawinan, perkawinan campuran, hak milik atas properti
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANG MENGGUNAKAN UPAYA PARATE EKSEKUSI Studi Kasus Putusan Nomor 26/PDT.G/2013/ PN.Psp.Sbh Yudhis Tira Cahyono
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.367 KB)

Abstract

Abstract This study aims to determine the legal considerations judge in Decision No. 26 / Pdt.G / 2013 / Pn.Psp.Sbh where the verdict the judge declared the execution is done using effort Parate execution may not be legally valid as well as examine the legal consequences arising from their norm conflict between Article 6 of Law No. 4 of 1996 on Mortgage of Land along Museums Relating to Land (UUHT) which is the legal basis Parate Execution with Article 224 HIR. The method used in this research is normative. With the specification of descriptive analytical research where the research was conducted to provide a more detailed about a symptom or phenomenon. source data used is the Law and the books of literature related to the research problem. Legal materials analysis presented systematically. Based on research that has been done, the conflict between Article 6 UUHT norm with Article 224 HIR has raised many legal consequences. one of them is the different opinions among the judges on the implementation of Parate Execution, as is the case of Decision No. 26 / Pdt.G / 2013 / Pn.Psp.Sbh, stating that an Execution  carried out by the creditors under Article 6 UUHT is legally not valid. according to the researcher, the judge in Padang Sidimpuan Court is less careful in applying the law. Key words: parate execution, effects conflict norma, judge legal consideration Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/Pn.Psp.Sbh dimana dalam amar putusannya hakim menyatakan eksekusi yang dilakukan menggunakan upaya Parate Eksekusi tersebut tidak sah secara hukum serta mengkaji akibat hukum yang timbul akibat adanya konflik norma antara Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) yang merupakan dasar hukum Parate Eksekusi dengan Pasal 224 HIR. Metodeyang digunakan dalam penelitian ini yuridisnormatif. Dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dimana dalam penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena, sumber data yang digunakan adalah Undang-Undang dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Analisis bahan Hukum yang disajikan secara sistematis. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adanya konflik norma antara Pasal 6 UUHT dengan Pasal 224 HIR telah menimbulkan banyak akibat hukum salah satunya adanya dualisme pendapat dikalangan hakim mengenai pelaksanaan Parate Eksekusi, sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/Pn.Psp.Sbh, menyatakan Pelaksanaan Eksekusi yang dilakukan oleh Kreditur berdasarkan Pasal 6 UUHT tidak sah secara hukum, menurut peneliti majelis hakim Pengadilan Padang Sidimpuan kurang cermat dalam menerapkan hukum. Kata kunci:  parate eksekusi, akibat hukum konflik norma, pertimbangan hukum hakim
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Angkutan Udara Terkait Penjualan Tiket Tanpa Rute Sakti Prabu Wicaksono
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

(Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 7 U.U.P.K Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 140-149 U.U.Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 Dan Putusan Pengadilan Negeri No. 441/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.Pst)   Sakti Prabu WicaksonoSentot P. Sigito, SH.MH., Yenni Eta W, SH.MHum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: sakti.prabu8@gmail.com ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Angkutan Udara, serta untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha penerbangan yang merugikan konsumen atas perbuatan melawan hukum yang belum diatur didalam perundang-undangan. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum premier, sekunder,dan tersier diperoleh penulis dan akan dianalisis dengan teknikanalisi interpretasi hukum, yaitu interpretasi teleologis atau sosiologis dan analogi, yang menganggap bahwa tindak penjualan tiket tanpa rute yang dilakukan oleh pelaku usaha penerbangan adalah sebagai perbuatan melawan hukum, yang mana UUPK dan Undang-undang penerbangan tidak mengatur atas sanksi dan tanggung jawab seorang pelaku usaha yang menjual tiket tanpa rute tersebut. Sehingga seorang hakim harus dapat menemukan hukum untuk memutus perkara dalam hal gugatan kerugian konsumen atas tindak penjualan tiket tanpa rute yang dilakukan oleh pelaku usaha penerbangan. Kata Kunci : Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Ganti Rugi, Perbuatan Melawan Hukum Perlindungan Konsumen.

Page 162 of 563 | Total Record : 5629

 160   161   162   163   164 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue