cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 158   159   160   161   162 
EFEKTIVITAS PASAL 13 AYAT (1) PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DI KOTA MADIUN TAHUN PELAJARAN 2015/2016 (Studi di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Ma Aryo Bimo Wicaksono
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aryo Bimo Wicaksono, Agus Yulianto SH., M.H., Dr. Shinta Hadiyantina S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: arbimwi@gmail.com Abstrak Pendidikan merupakan elemen penting dalam membentuk baik atau buruknya kepribadian seseorang karena dengan pendidikan seseorang akan dapat mengembangkan kemampuan dan membentuk watak suatu bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, jreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang memiliki tanggung jawab. Hal ini yang kemudian memerlukan peran pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mewujudkan jaminan ketersediaan pelayanan pendidikan untuk kebutuhan masyarakat. Kewajiban tersebut seperti yang telah tertuang dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Walikota Madiun Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru. Kota Madiun merupakan pusat dari Karesidenan Madiun antara lainnya adalah Madiun, Ponorogo, Magetan, Ngawi, dan Caruban. Sekolah-sekolah di Kota Madiun dinilai oleh masyarakat diluar Kota Madiun memiliki fasilitas dan tenaga pendidik yang berkualitas. Banyak masyarakat luar Kota Madiun yang ingin mendapatkan pendidikan dilingkungan pendidikan Kota Madiun, sehingga dapat menimbulkan persaingan berrebutan kursi antara calon peserta didik dari dalam dan luar Kota Madiun Sebenarnya Walikota Madiun telah memberikan jaminan kepada masyarakat Kota Madiun yaitu yang bisa mendapatkan pendidikan dilingkungan pendidikan di Kota Madiun hanya warga asli Kota Madiun, namun dalam pelaksanaanya ada masalah efektivitas dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Walikota Madiun Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru. Kata Kunci: Efektivitas, Kewajiban Pemerintah Daerah, Pelayanan Pendidikan.
TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT. DEWATA ABDI NUSA YANG PAILIT KEPADA KONSUMEN (STUDI KASUS PERUMAHAN GRAHA DEWATA KOTA MALANG) Maria Widya Samina Boro
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.828 KB)

Abstract

Abstract Developer company PT. Dewata Abdi Nusa (DAN) bankrupted through decision 16/PAILIT/2013/PN.NIAGA.SBY. Verdict lead singer consumer losing their rights Sale and Purchase Agreement due to PT. not done, and the taxable income PT. bankrupted, consumer only serves as concurrent creditors or third party. Based provision in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, and the responsibility of directors of AT Act No. 40 of 2007 Concerning Limited Liability Losses Being experienced with consumers should be settled fairly and customer is entitled to replace the loss. Should the responsibilities carried out by the board of directors is shown to the locker loss consumer losses despite differences all taxable income directors authorized their bankrupt decision switch shown to the receiver. This paper using empirical legal research with sociological juridical approach. Case used pursuant to Decision 16/PAILIT/2013/PN.NIAGA.SBY. Writers wanted to assess the responsibility of directors of the taxable income decision bankrupt shown to consumers. Research shows that the civil liability of directors addressed to the customer switch shown to the curator DAN consumer taxable income decision bankruptcy, as creditors domiciled third party concurrent or taxable income occurred bankruptcy, if directors proven do errors and neglect then the directors can be held accountable until shown to her possessions. The certificate should have been shown to be submitted earlier consumers nowadays most hearts still be under the control of Bank BRI and Bank partially again is on lie and orangutan individuals as collateral debt director of PT. DAN. The legal remedy can be done by obtaining back consumer to review their rights is only the remedy of cassation and reconsideration. Key words: responsibility of the directors Abstrak Perusahaan pengembang atas nama PT Dewata Abdi Nusa (DAN) dipailitkan melalui putusan No.16/PAILIT/2013/PN.NIAGA.SBY. Putusan ini mengakibatkan konsumen kehilangan hak-hak mereka karena Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan PT. tidak terlaksana, dan setelah PT. dipailitkan, konsumen hanya berkedudukan sebagai kreditor konkuren atau pihak ketiga. Berdasarkan ketentuan pada Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan tanggung jawab direksi pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kerugian yang dialami konsumen wajib diselesaikan dengan adil dan konsumen berhak mendapat ganti rugi. Bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh direksi adalah ganti rugi kepada konsumen atas segala kerugiannya meskipun setelah adanya keputusan pailit kewenangan direksi beralih kepada kurator. Tulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Kasus yang digunakan berdasarkan putusan pailit No.16/PAILIT/2013/PN. NIAGA. SBY. Penulis ingin mengkaji tanggung jawab direksi setelah adanya putusan pailit kepada konsumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa tanggung jawab perdata direksi kepada konsumen beralih kepada kurator dan konsumen setelah adanya putusan kepailitan, berkedudukan sebagai kreditor konkuren atau pihak ketiga. Setelah terjadi kepailitan, jika direksi terbukti melakukan kesalahan dan lalai maka direksi dapat dituntut tanggung jawabnya sampai kepada harta pribadinya. Sertifikat yang seharusnya diserahkan kepada konsumen saat ini sebagian masih berada dalam penguasaan Bank BRI dan sebagian lagi berada pada bank lain dan orang perorangan sebagai jaminan hutang direktur PT. DAN. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen untuk memperoleh kembali hak-hak mereka hanyalah upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali.
URGENSI KEBERADAAN CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEMENTARA DALAM PEMBUATAN AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH (Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang) Ardisetyaning Cintia Primipara
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.429 KB)

Abstract

Abstract This thesis discusses the legal issues regarding the regulation Title Deed Official Land which states that public service in the deed PPAT in areas that are not quite there PPAT, the Minister may appoint sub-district head as a PPAT Meanwhile, as stipulated in Article 5 paragraph (3) letter a Government Regulation No. 37 of 1997 on the Position Rules Land Deed official, but preliminary data suggest that Malang is no longer available for PPAT formation, but in fact in Malang still contained their appointment as the Head of While PPAT. The purpose of this thesis was to analyze the election and inauguration as the Head of the Land Deed Official meantime by the Head Office of the National Land Agency (BPN) Province Lowokwaru whereas in the District of Malang not require as Acting Head of the Land Deed While again. The method used in this thesis is empirical legal research. The approach used is the juridical sociology. The results of this thesis research found that decisions made by the Head of BPN Regional Office of East Java Province to appoint Head Lowokwaru is contrary to the applicable rules, but the appointment and inauguration Head of the Head Office of BPN Province is still being done, despite the formation of PPAT in a region are met. Key words: authority, sub-district head, Interim Land Deed Conveyancer (PPAT), deed of land right transfer Abstrak Penulisan tesis ini membahas permasalahan hukum mengenai Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yakni disebutkan bahwa pelayanan masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT, Menteri dapat menunjuk camat sebagai PPAT Sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1997 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, namun data awal menunjukkan bahwa Kota Malang sudah tidak lagi tersedia formasi untuk PPAT, tetapi pada kenyataannya di Kota Malang masih terdapat adanya penunjukan Camat sebagai PPAT Sementara. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis pengangkatan dan pelantikan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi padahal dalam wilayah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tidak memerlukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara lagi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologi. Hasil dari penelitian jurnal ini menemukan bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Kepala Kanwil BPN Propinsi Jawa Timur untuk mengangkat Camat Lowokwaru tersebut adalah bertentangan dengan aturan yang berlaku, namun pengangkatan dan pelantikan Camat oleh Kepala Kanwil BPN Propinsi tetap dilakukan, meskipun formasi PPAT dalam suatu wilayah tersebut sudah terpenuhi. Kata kunci: wewenang, camat, PPAT Sementara, akta peralihan hak atas tanah  
PERTIMBANGAN YURIDIS PENYIDIK PADA TINDAK PIDANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA ONLINE (Studi Kepolisian Resor Malang Kota) Arief Kurniawan Chandra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arief Kurniawan Chandra, Dr. Lucky Endrawati  SH. M.H, Ardi Ferdian SH. M.Kn Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : paeromck94@gmail.com   Abstraksi Dalam skripsi ini penulis membahas tentang pertimbangan yuridis penyidik dalam mengungkap tindak pidana prostitusi melalui media online. Hal ini dilatar belakangi karena banyaknya aturan atau regulasi yang dapat menjerat tindak pidana prostitusi melalui media online, sehingga bagaimana pertimbangan-pertimbangan yuridis dilakukan. Selain itu juga dibahas mengenai bagaimana penyidik menerapatkan pasal serta  kendala dan upaya pencegahan berkaitan dengan kegiatan tindak prostitusi melalui media online. Tujuan penelitian ini ditujukan bagi mahasiswa hukum sebagai refrensi dan rujukan mengenai pertimbangan penyidik dalam mengungkap tindak pidana prostitusi melalui media online. Skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dan pendekatan yuridis sosiologis. Dari pembahasan ini didapatkan jawaban, bahwa dalam menagani tindak pidana prostitusi melalui media online dilakukan oleh satuan Tipidter dan menggunakan metode penulusuran spionase dan undercover. Penyidik menerapkan pasal 506 KUHP pada ketiga kasus yang terjadi di Kepolisian Resor Malang Kota. Kemudian upaya dalam menangani kasus tindak pidana prostitusi melalui media online melakukan penyuluhan ke masyarakat akan bahayanya kegiatan prostitusi dan melakukan patroli di media online guna meminimalisir kejahatan didunia maya khusunya terkait tindak pidana prostitusi melalui media online. Kata kunci : Pertimbangan Yuridis Penyidik, Prostitusi, Online
PENERTIBAN IZIN PENDIRIAN KAFE BERKARAOKE MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG KEPARIWISATAAN (Studi di Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Tulungagung) Rusidy Falah Zakianto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rusidy Falah Zakianto, Agus Yulianto, SH.MH., Dr. Iwan Permadi, SH., M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email:rusidyfalahz@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang penertiban yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten terhadap kafe berkaraoke yang tidak memiliki izin pendirian, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 6 tahun 2012 tentang kepariwisataan. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh kafe berkaraoke untuk mendirikan usahanya yaitu memiliki IMB, HO, rekomendasi dari Dinas Pariwisata, SPPL, TDUP.Namun pada faktanya masih ada kafe berkaraoke yang berdiri di Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini juga membahas hambatan-hambatan Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten dalam melakukan penertiban, dan upaya yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten dalam mengatasi hambatan dalam melakukan penertiban izin pendirian kafe berkaraoke di Kabupaten Tulungagung. Kata Kunci: penertiban, izin pendirian, kafe berkaraoke
REKONSTRUKSI PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGELOLA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA EKOLOGI DAN MASYARAKAT Bisma Putra Mahardhika
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.716 KB)

Abstract

Abstract This research purposes 1). To know the meaning of corporate criminal liability in the laws and regulations in Indonesia. 2). To know the implications of setting the national legislation in the field of mining in case of inconsistency setting. 3). To provide solutions to the reconstruction of criminal accountability arrangements mining company manager adverse effects on the ecology and society. This study uses normative consist of statute approach, case approach, and the comparative approach. Primary legal materials, secondary, and tertiary obtained by the author will be analyzed using the techniques teleological interpretation or sociological interpretation that considers the meaning of the law determined by the destination community, so that the existing legal vagueness can be analyzed and found the solution for the purpose of community. The results of this thesis, the overall arrangement of criminal responsibility caretaker manager of the mining company in Law in Mining does not explicitly and concretely explain the sanctions provided corporate and managers of mining companies, and the setting is not consistent, so the need for the reconstruction of setting accountability punishment for the management of mining companies should ensure legal certainty as it manifests the protection of human rights, especially for victims of crimes committed by the mining company. Key words: arrangement, criminal liability, corporation   Abstrak Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui makna dari pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. 2). Untuk mengetahui implikasi pengaturan dalam perundang-undangan nasional di bidang pertambangan jika terjadi inkonsistensi pengaturan. 3). Untuk memberikan solusi rekonstruksi pengaturan pertanggungjawaban pidana pengelola perusahaan pertambangan yang mengakibatkan kerugian pada ekologi dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik teknik interpretasi teleologis atau sosiologis dengan interpretasi yang menganggap makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan, sehingga kekaburan hukum yang ada dapat dianalisis dan ditemukan solusinya demi tujuan kemasyarakatan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil dari penelitian tesis ini, secara keseluruhan pengaturan pertanggungjawaban pidana pengurus pengelola perusahaan pertambangan dalam Undang-undang di bidang Pertambangan tidak secara tegas dan konkret menjelaskan sanksi yang diberikan baik korporasi maupun pengelola perusahaan pertambangan, dan pengaturan yang tidak konsisten, sehingga perlu adanya rekonstruksi pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi pengelola perusahaan pertambangan yang seharusnya menjamin kepastian hukum yang adil sebagaimana memanifestasikan perlindungan bagi hak asasi manusia terutama bagi korban kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Kata kunci: pengaturan, pertanggungjawaban pidana, korporasi
KONSEP ONE REGULATION AND ONE BODY DALAM PENGATURAN JUAL RUGI DI INDONESIA Lusy Febriana Kurnia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.971 KB)

Abstract

Abstract This article reviews concept of loss-sale arrangements in the perspectives of anti-dumping and business competition laws in Indonesia. Review is considered helpful to harmonize loss-sale arrangements in Indonesia because two laws and two agencies are overlapping to each other in this case that may result in the ambiguousness of loss-sale arrangement laws in Indonesia. Research type is normative juridical with several approaches such as statute approach, comparative approach and conceptual approach. Result of research indicates identification disharmony of loss-sale arrangements and loss-sale arrangements in the perspectives of anti-dumping and business competition laws in Indonesia use concept one regulation and one body. Key words: harmonization, dumping, predatory pricing  Abstrak Artikel ini mengkaji tentang konsep pengaturan jual rugi dalam perspektif hukum antidumping dan hukum persaingan usaha di Indonesia, yang bertujuan untuk mengharmoniskan pengaturan jual rugi di Indonesia karena terdapat dua peraturan dan dua lembaga yang saling tumpang tindih yang berakibat pada ketidakpastian hukum pengaturan jual rugi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, dan pendekatan konsep. Hasil penelitian merujuk pada identifikasi disharmoni pengaturan jual rugi dan pengaturan jual rugi  dalam perspektif  hukum antidumping dan hukum persaingan usaha di Indonesia melalui konsep one regulation and one body. Kata kunci: harmonisasi, dumping, predatory pricing
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG DIWAJIBKAN MEMBUAT SURAT PERNYATAANPENGALIHAN HAK ATAS TANAH YANG TERKENA RENCANA JALAN DI KOTA MALANG Enny Rahaju Widjajanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.15 KB)

Abstract

Abstract Procurement of land Forimplementation of road  construction generally through land acquisition.The way land acquisition is carried out by the partiesconcerned through the sale or  waiver before the competent authority by granting indemnity form and  the size is determined by consensus, so that it can meetthe elements of the feasibility and fairness as statedin the rules on landprocurement for development in Indonesia.But existence of requirements that oblige those on the lands affected  by  the plan to make a statement of transfer of  land  rights in the manufacture of building permits in Malang, potentially harm the principle of fairness and the principle of legal certainty. To protect these communities from the possible consequences if they do refusal to make a statement that, the authors conductedthis study with the aim toidentify and analyze legal effect on people who do not make a statement on acquisition  of  land  exposed  to the street  plan and to know and analyzing the various forms of   legal protection of land rights from then to address the issues discussed  here, the  authors use the normative  legal  research  methods and  using the  approach  legislation. Finally, it was concluded that for people who do not make a statement on  acquisition of land exposed to the street  planing Malang that the legal consequences either criminal or civil does not actually exist. Because the requirement is simply an administrativerequirements in the manufacture of building permits. While the forms of legal protection has been set atAct 1945 which stated in Article 28 paragraph 4 and the letter hArticle 9, paragraph 2 of Law No. 2 of 2012.Key words: Acquisition of land, legal protection, law   Abstrak Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan jalan umum dilakukan melalui pembebasan tanah. Cara pembebasan tanah dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual beli atau pelepasan hak dihadapan pejabat yang berwenang dengan pemberian ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah,sehingga bisa memenuhi unsur kelayakan dan keadilan sebagaimana yang tercantum pada berbagai aturan tentang pengadaan tanah untuk pembangunan di Indonesia.Tapi adanya persyaratan yang mewajibkan masyarakat yang tanahnya terkena rencana jalan  untuk membuat surat pernyataan pengalihan hak atas tanahnya dalampembuatan ijin mendirikan bangunan di Kota Malang, berpotensi menciderai asas keadilan dan asas kepastian hukum itu. Untuk melindungi masyarakat tersebut dari akibat yang mungkin terjadi bila mereka melakukan penolakan dalam membuat surat pernyataan itu, maka penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisa  akibat  hukum pada masyarakat yang tidak membuat surat pernyataan pengalihan hak atas tanah terkena rencana jalan serta untuk mengetahui dan menganalisa macam-macam bentuk perlindungan  hukum terhadap hak atas tanah. danKemudianuntuk menjawab permasalahan yang dibahas di sini, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum  normatif dan dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Akhirnya didapatkan kesimpulan bahwa bagi masyarakat yang tidak membuat surat pernyataan pengalihan hak atas tanah terkena rencana jalan di Kota Malang itu akibat hukumnya baik secara pidana maupun perdata sebenarnya tidak ada. Karena persyaratan itu hanya merupakan persyaratan administrasi dalam pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan. Sedangkan bentuk- bentuk perlindungan hukumnya telah diatur padaUndang-undang Dasar 1945 yang dinyatakan dalam Pasal 28 huruf h ayat 4 danpasal 9 ayat 2 UU No 2 tahun 2012. Kata kunci: pengadaan tanah, perlindungan hukum, undang-undang
RAHASIA BANK TERKAIT HARTA BERSAMA DALAM BENTUK SIMPANAN UANG DALAM BANK Kurnia Astrea Ningrum
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.548 KB)

Abstract

Abstract This study discusses about why the husband or wife can not check deposit the money in the bank -related property that the above named by one of the parties and what obstacles checking savings by a husband or wife without the consent of either party . This study aims to discover and analyze the reasons for your husband or wife can not check deposit the money in the bank -related property that the above named by one of the parties . The method used in this research is normative juridical approach to legislation , case approach . Legal materials will be analyzed using qualitative descriptive technique in the form of a table or exposure by comparing the consideration of the judge ( verdict ) and will be analyzed qualitatively by using textual interpretation. The study found that a husband or wife can not check deposit money in the bank because of the provisions that banks are required to keep all information about clients and their savings in accordance with article 40 of law No. 10 of 1998 on the banking system and the threat of crime and witnesses administrative , Barriers checking deposits the money in the bank related to the joint property without the consent of the husband or wife is due to their banking regulations regarding bank secrecy . Key words: bank secrecy, community property  Abstrak Penelitian ini membahas mengenai mengapa suami atau istri tidak dapat melakukan pengecekan simpanan uang yang ada dalam bank terkait harta bersama yang diatas namakan oleh salah satu pihak dan apa hambatan-hambatan pengecekan simpanan uang oleh suami atau istri tanpa persetujuan salah satu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan serta menganalisis alasan suami atau istri tidak dapat melakukan pengecekan simpanan uang yang ada dalam bank terkait harta bersama yang di atas namakan oleh salah satu pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus. Bahan hukum akan dianalisis mengunakan teknik deskriptif kualitatif dalam bentuk tabel atau paparan dengan membandingkan pertimbangan hakim (putusan) dan akan dianalisis secara kualitatif dengan mengunakan penafsiran tekstual. Hasil penelitian menemukan bahwa suami atau istri tidak dapat melakukan pengecekan simpanan uang yang ada di bank karena adanya ketentuan bahwa bank wajib merahasiakan semua keterangan mengenai nasabah dan simpanannya sesuai dengan pasal 40 undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan serta adanya ancaman pidana maupun saksi administratif. Hambatan pengecekan simpanan uang yang ada dalam bank terkait harta bersama tanpa persetujuan dari suami atau istri yaitu karena adanya peraturan Perbankan mengenai kerahasian bank.   Kata kunci: rahasia bank, harta bersama
PEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DAN PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BOALEMO ATAS PENERBITAN SERTIFIKAT (Studi Kasus di Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo) Sigit Budi Prabowo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.419 KB)

Abstract

Abstract Indonesia is a country which most of its population live in agriculture, either as owners of agricultural land, sharecroppers, and farm laborers. Article 10 of Law No. 5 of 1960 on the Basic Regulation of Agrarian Principles, requiring the owner of the farm to work or actively work on their own farm. But in reality there are still many people, who own agricultural land by absentee in District Paguyaman Boalemo Regency. In practice the regulations on the prohibition of land in Absentee ownership can not be implemented effectively, so this study aims to determine the causes of the farmland ownership by the people living outside the District Paguyaman, Boalemo Regency and form of legal liability by Land Office of Boalemo Regency in addressing the Absentee agricultural land ownership on its certificate issuance . This study uses Juridical Sociological method, using primary data and secondary data to be analyzed using qualitative analysis technique. The results showed the factors underlying the occurrence of Absentee land ownership including the lack of legal awareness of the public, law enforcement officers factor, infrastructure factor and economic factors. To perform its responsibilities, Land Office has made efforts to overcome the Absentee land ownership in Boalemo Regency by curbing administrative and legal counseling. Furthermore, to prevent Absentee land ownership there should be coordination between the Land Office and the relevant authorities, such as the Village Head and PPAT / Temporary PPAT ( Head of District ). In addition, the existing provisions of the Absentee land ownership prohibtion still need to be revised to conform to the development and the needs of today's society . Key words:      absentee land ownership, land office responsibility Abstrak Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian (Agraris), baik sebagai pemilik tanah pertanian, petani penggarap maupun buruh tani. Pasal 10 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA) mewajibkan pemilik tanah pertanian untuk mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif tanah pertaniannya. Namun dalam kenyataannya masih banyak terdapat orang yang memiliki tanah pertanian secara absentee di Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, sehingga dalam prakteknya adanya peraturan mengenai larangan tanah Absentee belum bisa diterapkan secara efektif, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah yang menyebabkan terjadinya pemilikan tanah pertanian oleh orang yang berdomisili di luar Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo dan bentuk pertanggungjawaban hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo dalam mengatasi terjadinya pemilikan tanah pertanian secara Absentee atas sertifikat yang diterbitkannya. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Sosiologis, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor penyebab terjadinya kepemilikan tanah Absentee adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat, faktor aparat penegak hukumnya, faktor sarana dan prasarana dan faktor ekonomi. Untuk melakukan tanggung jawabnya Kantor Pertanahan telah melakukan upaya untuk mengatasi terjadinya pemilikan tanah Absentee di Kabupaten Boalemo yaitu dengan melakukan penertiban administrasi dan penyuluhan hukum. Selanjutnya untuk mencegah terjadinya pemilikan tanah Absentee perlu diadakan kordinasi antara Kantor Pertanahan dengan instansi yang terkait yaitu Kepala Desa dan PPAT/ PPAT Sementara (Camat) Selain itu ketentuan-ketentuan larangan pemilikan tanah Absentee yang ada pada saat ini masih perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat saat ini. Kata kunci:    pemilikan tanah secara absentee, tanggung jawab kantor pertanahan

Page 160 of 563 | Total Record : 5629

 158   159   160   161   162 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue