cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 170   171   172   173   174 
KEWENANGAN TNI-AL DALAM PENANGANAN PENYELUDUPAN NARKOTIKA DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA Yeheskiel Katiandagho
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.309 KB)

Abstract

Abstract Drug abuse in Indonesia is happening today is very worrying, so as Indonesian government has set in position emergency drugs. Modus sea smuggling became an idol for the perpetrators of evil or the arrest of the perpetrator when it is in the territorial sea. Drugs found packed in a container, the examination can only be performed in the room - a particular room or in the room - the ship's Men (ABK), Whereas foreign vessels that will enter Indonesian waters must be entered beforehand ZEEI, unless countries bordering with Indonesia such as Singapore and Malaysia. Some of the legislation with regard to marine areas and sovereignty not expressly regulate the handling and prosecution of smuggling narcotics crimes in ZEEI. Navy who has the ability and authority in the marine national jurisdiction Indonesia to prevent the entry of foreign vessels, but can not reveal significantly smuggling narcotics by foreign ships in ZEEI. Thus the Indonesian government to make rules about the repression and granting authority to officers who have the ability to control the sea as the strength and capabilities of the Navy, with their strict rules, then the future of Indonesia will get positive things from the aspect of legal certainty to take action by the relevant authorities at sea. Key words: The authority, the handling of drug trafficking, ZEEI. Abstrak Penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang terjadi saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, sehinggga pemerintah telah menetapkan Indonesia dalam posisi darurat narkoba. Modus penyeludupan laut menjadi idola bagi para pelaku kejahatandan tertangkapnya pelaku ketika sudah berada di laut teritorial. Narkoba ditemukan terkemas dalam kontainer, pemeriksaan hanya dapat dilakukan pada ruangan - ruangan tertentu atau di kamar - kamar para Anak Buah Kapal (ABK), Padahal kapal-kapal asing yang akan masuk ke perairan Indonesia harus memasuki terlebih dahulu ZEEI, kecuali negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia seperti Singapura dan Malaysia. Beberapa perundang–undangan berkenaan dengan wilayah laut dan kedaulatan belum mengatur secara tegas penanganan dan penindakan terhadap kejahatan penyeludupan narkotika di ZEEI. TNI AL yang memiliki kemampuan dan kewenangan di laut yurisdiksi nasional Indonesia untuk mencegah masuknya kapal-kapal asing, akan tetapi belum dapat mengungkapkan secara nyata penyeludupan narkotika oleh kapal-kapal asing di ZEEI. Dengan demikian Pemerintah Indonesia segera membuat aturan tentang penindakan dan memberikan kewenangan kepada aparat yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan laut seperti kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh TNI AL, Dengan adanya aturan yang tegas, maka ke depan negara Indonesia akan mendapatkan hal–hal positif dari aspek kepastian hukum untuk melakukan penindakan oleh instansi yang berwenang dilaut Kata kunci: kewenangan, penanganan penyeludupan narkotika, ZEEI
PENGADAAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN TOL OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA (PERSERO) Evi Fajriantina Lova
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.986 KB)

Abstract

AbstractIn the construction of highway infrastructure prevailing land acquisition for public use, is based on Article 10 (b) of Law No. 2 of 2012. Looking at the status of State-Owned Enterprises is a Persero, whether the land acquisition is in conformity with the qualification of the public interest. The purpose of this paper is to investigate and analyze whether in the procurement of land for development in the public interest SOE (Persero) meets the principles of public interest. What are the barriers and efforts in the implementation of land acquisition for the construction of highway infrastructure. And how the principle of fairness in compensation in land acquisition for the construction of highway infrastructure. The research method in this study is normative and empirical jurisdiction. The approach used is the approach of legislation, conceptual and qualitative. Based on this research, land acquisition in the construction of highway infrastructure by State Owned Enterprises (Persero) already meets the principles of public interest, namely the construction is actually owned by the government, by the government and non-profit so it can be qualified as land acquisition for public purposes , Bottlenecks in the procurement of land for the construction of highway infrastructure, among others: Judging from the substance of the law, there are many rules are unclear so in practice lead to injustice in society. Judging from the performance of its legal structure of the Land Acquisition Committee is less serious that a lot of dissatisfaction in the society, especially in terms of determining the value of compensation deliberations. Judging from its legal culture, the development of individualistic values ​​in society as a barrier to the determination of compensation. As well as the principle of fairness in compensation on land acquisition in toll road infrastructure development can not be achieved. Key words: land acquisition, toll roads, state enterprises, state-owned Abstrak Dalam pembangunan infrastruktur jalan tol berlaku pengadaan tanah untuk kepentingan umum, ini berdasarkan Pasal 10 (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Melihat status dari Badan Usaha Milik Negara adalah Persero, apakah pengadaan tanah tersebut sudah sesuai dengan kualifikasi kepentingan umum. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah dalam melakukan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum BUMN (Persero) sudah memenuhi prinsip-prinsip kepentingan umum. Apa saja hambatan dan upaya dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan tol. Serta bagaimana prinsip keadilan pada pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan tol. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, konseptual dan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Pengadaan tanah dalam pembangunan infrastruktur jalan tol oleh Badan Usaha Milik Negara (Persero) sudah memenuhi prinsip kepentingan umum yaitu pembangunan tersebut benar-benar dimiliki oleh pemerintah,  dilakukan oleh pemerintah dan tidak mencari keuntungan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Hambatan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan tol antara lain: Dilihat dari substansi hukumnya, masih banyak aturan yang belum jelas sehingga dalam prakteknya menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat. Dilihat dari struktur hukumnya kinerja Panitia Pengadaan Tanah kurang serius sehingga banyak ketidakpuasan dalam masyarakat, terutama dalam hal musyawarah penentuan nilai ganti rugi. Dilihat dari budaya hukumnya, berkembangnya nilai individualistik dalam masyarakat menjadi penghambat dalam penentuan pemberian ganti rugi. Serta prinsip keadilan dalam pemberian ganti rugi pada pengadaan tanah dalam pembangunan infrastruktur jalan tol belum dapat tercapai. Kata kunci: pengadaan tanah, jalan tol, BUMN, persero
KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP PENGGUNA PIL DOUBLE L (TRIHEKSIFENIDIL HCL) DALAM RANGKA UPAYA PENCEGAHAN PENGGUNAAN PIL DOUBLE L Rio Irnanda
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.49 KB)

Abstract

Abstract Law No. 36 of 2009 concerning health set penalties for dealers, sellers of prescription drugs without a license (Pil LL) as where listed didalm Article 196 and Article 197 of Law No. 36 of 2009. However, the Act No. 36 of 2009 has not been set on the regulation / rule regarding harsh penalties for drug users without the consent of the eligible .This writing aims to analyze the policy formulation for pill users in order to prevent the use of LL pills. This paper is based normative research, the approach of legislation, comparative approaches and conceptual approaches. The study / research shows that Law no. 36 of 2009 on health have not been able to provide protection, justice and security for users LL pill, because the pattern of criminal acts less assertive formulation and oriented only to the seller and pengedarnya alone. In order ensuring certainty and fairness in law enforcement in preventing unauthorized users LL pill, it needs to make rules / regulations more attention to the LL pill users without permission. Key words: pill double l, hard drugs, users Abstrak UU no 36 tahun 2009 tentang kesehatan mengatur mengenai sanksi bagi pengedar, penjual obat keras tanpa ijin ( Pil LL ) sebagai mana tercantum didalm pasal 196 dan pasal 197 UU no 36 tahun 2009. Tetapi UU no 36 tahun 2009 belum mengatur mengenai regulasi / aturan mengenai sanksi bagi pengguna obat keras tanpa ijin dari yang berhak. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan formulasi terhadap pengguna pil LL dalam rangka pencegahan penggunaan pil LL. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Hasil kajian/ penelitian menunjukkan bahwa UU no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan belum dapat memberikan perlindungan, keadilan dan keamanan bagi pengguna pil LL, karena pola perumusan tindak pidananya kurang tegas dan hanya berorientasi kepada penjual dan pengedarnya saja. Agar terjaminnya kepastian dan keadilan di dalam penegakkan hukum dalam upaya pencegahan pengguna pil LL tanpa ijin, maka perlu dibuat aturan / regulasi yang lebih memperhatikan terhadap pengguna pil LL tanpa ijin.   Kata kunci: pil double l, obat keras, pengguna
PERAN PABRIK GULA KREBET BARU SEBAGAI AVALIS DALAM KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI TERKAIT DENGAN PERJANJIAN BAGI HASIL DENGAN MITRA PETANI TEBU Anggit Briliantin
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.515 KB)

Abstract

Abstract Writing this journal discusses about the urgency or the importance of the role from Krebet Baru Sugar Factory as avalist in food and energy credits, and yo discuss the importance of this sugar factory as sugarcane processing related by profit sharing agreement with sugarcane farmers. The purpose of writing this journal to understand and analyze the urgency from Krebet Baru Sugar Factory as avalis in food and energy credits and to analyze about agreement result between sugary factory and sugarcane farmers by profit sharing agreement. Research methods used in the writing of this tesis is an empirical juridicial. The approach used in the juridicial sociological approach and a conceptual approach. The result of this tesis research found that sugar factory is an important part in food and energy credits because as avalist, this sugar factory play a role in choosing partner, determine the result of the sugarcane process and usually for credit payment. Sugar factory as sugarcane processing plays an important role in the process of planting sugar till harvesting sugarcane untill having a good sugarcane. Key words: avalist, profit sharing agreement, sugar factory   Abstrak Penulisan jurnal ini membahas mengenai urgensi atau pentingnya peran Pabrik Gula Krebet Baru sebagai avalis dalam Kredit Ketahanan Pangan dan Energi serta untuk membahas pentingnya Pabrik Gula Krebet Baru sebagai pengolah bahan baku terkait dengan perjanjian bagi hasil dengan mitra petani tebu. Tujuan penulisan jurnal ini untuk memahami dan menganalisis urgensi Pabrik Gula Krebet Baru sebagai avalis dalam Kredit Ketahanan PangandanEnergi dan untuk memahami dan menganalisis pencapaian bagi hasil antara Pabrik Gula dan Mitra Petani Tebu melalui Kredit Ketahanan Pangan dan Energi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian tesis ini menemukan bahwa Pabrik Gula Krebet Baru merupakan pilar penting dalam kredit ketahanan pangan dan energi karena sebagai avalis, Pabrik Gula Krebet Baru berperan dalam memilih koperasi, menentukan hasil bahan baku dan melakukan pembayaran kredit kepada kreditur. Pabrik Gula krebet baru sebagai pengolah bahan baku berperan penting dalam proses penanaman tebu hingga masa giling agar mendapatkan kepastian bahan baku yang memenuhi standart Pabrik Gula Krebet Baru. Kata kunci: avalis, perjanjian bagi hasil, pabrik gula
FORMULASI REGULASI UPAH MINIMUM YANG RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN PEKERJA/BURUH (Studi Implementasi Regulasi Upah Minimum Di Kabupaten Malang) Dian Dharu Rohmadhoni
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.229 KB)

Abstract

Abstract The writing of this research journal was motivated by the problem of workers / laborers remuneration which led to the turmoil and rejection of the minimum wage regulations by workers / laborers. The mandate of Article 88 of Law Number 13 Year 2003 on Employment that every worker / laborer is entitled to the income that meets a decent livelihood for humanity. Problems in this paper were formulated in three formulation of the problem. First, why the formulation of the regulation of generated minimum wage is not responsif to the needs of workers/laborers. Second, what is the implications of the minimum wage regulation that is not responsif to the needs of workers/laborers. Third, How is the formulation of Minimum Wage regulation to be responsif to the needs of workers/laborers. The writing of this journal was using juridical empirical research methods. The cause of formulations of unresponsif generated Minimum Wages regulation was a component of the Good Living Needs (KHL) and the selection of determined quality or brand did not meet the needs of workers/laborers, the mechanism in the determination of Minimum Wages was run with unbalance because local governments should consider the investment and development factor of the region, and there were no penalties for companies that violate the specified local Minimum Wages. The unresponsif Minimum Wages Regulation to the needs of workers / laborers were implications for workers / laborers who could not fulfill their needs adequately, the company could not obtain the best productivity and for local government, there were an upheaval employment becomes a bad score for conduciveness of Industrial Relations in the local area , the formulation of responsif minimum wages regulation to the needs of workers/laborers was that the government should be able to act as a counterweight to the interests of workers/laborers and entrepreneurs, decision-making mechanism in the Wage Council was conducted by deliberation involving academics as a neutral party, the component of the Good Living Needs (KHL) was adjusted to the needs of workers/laborers today, explicitly regulation for employers who violate the designation of Work Minimum Wage. Key words: regulation, minimum wage, responsif Abstrak Penulisan jurnal penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pengupahan yang menimbulkan gejolak dan penolakan atas regulasi upah minimum oleh pekerja/buruh. Amanat pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Permasalahan dalam tulisan ini dirumuskan, Pertama, mengapa formulasi regulasi upah minimum yang dihasilkan tidak responsif terhadap kebutuhan pekerja/buruh. Kedua, Bagaimana implikasi regulasi Upah Minimum yang tidak responsif terhadap kebutuhan pekerja/buruh. Ketiga, Bagaimana formulasi regulasi Upah Minimum yang responsif terhadap kebutuhan pekerja/buruh. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Tujuan jurnal ini menjelaskan dan menganalisis tentang penyebab dan implikasi hukum regulasi upah minimum yang tidak responsif dan formulasi regulasi upah minimum yang responsif terhadap kebutuhan pekerja/buruh. Penyebab formulasi regulasi upah minimum tidak responsif adalah komponen dan pemilihan kualitas KHL yang ditetapkan tidak memenuhi kebutuhan pekerja/buruh, mekanisme penetapan upah minimum yang dilakukan berjalan secara tidak berimbang karena pemerintah daerah harus mempertimbangkan faktor investasi dan perkembangan daerah, dan tidak ada sanksi bagi perusahaan yang melanggar peruntukkan Upah Minimum Kabupaten. Implikasi upah minimum yang tidak responsif adalah kebutuhan pekerja/buruh tidak terpenuhi secara layak, produktivitas perusahaan tidak baik, dan bagi pemerintah daerah terjadinya gejolak ketenagakerjaan yang menjadi nilai buruk bagi kondusivitas Hubungan Industrial di daerah. Formulasi regulasi upah minimum responsif terhadap kebutuhan pekerja/buruh apabila pemerintah berperan sebagai penyeimbang kepentingan pekerja/buruh dan pengusaha, mekanisme pengambilan keputusan dalam Dewan Pengupahan dilakukan secara musyawarah dengan melibatkan akademisi sebagai pihak netral, komponen KHL disesuaikan dengan kebutuhan pekerja/buruh saat ini, dan sanksi bagi pengusaha pelanggar ketentuan UMK.   Kata kunci: regulasi, upah minimum, responsif
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN (ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK NOMOR: 0102/PDT.P/2013/PA.TL) Dewi Nasitah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.43 KB)

Abstract

Abstract Writing this journal aims to analyze and find clarity regarding consideration of the judge rejected the request related isbat Religion Court Decision No. 0102 / Pdt.P / 2013 / PA.TL, and to know and understand, analyze and find form of legal protection for children who are born of marriage that is not related to Act No. 23 of 2002 regarding Child Protection and Law No. 12 of 2006. This study is a normative juridical, with legislation approach, and the conceptual approach. Legal consequences if the marriage is not registered, the status of children born of  marriages will become uncertain because the determination of the judge rejected ratification the marriage his parents. Marriages according to their respective religion (the terms of religion) is condition of single absolute validity of amarriage on the grounds in Article 2Marriage Law states that legal marriage performed according to each religion, which means very clear that the registration of every marriage is the same as the recording of other important events in the life of births and deaths. Instead of recording only important events such as marriage which is a legal event, the recording does not affect for validity of the marriage, is only administrative requirement. The problem is that marriage is  mixed marriage that impact how the child's status and legal protection of children's rights, which arise of nationality. The law should provide protection and legal certainty to status of child born and rights, although the validity of the marriage of his parents still disputed. Key words: mixed marriage, legal protection, child, ratification of marriage Abstrak   Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan kejelasan mengenai pertimbangan hakim menolak permohonan isbat terkait Penetapan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 0102/Pdt.P/2013/PA.TL, dan untuk mengetahui dan memahami, menganalisis, menemukan perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan dariperkawinan yang tidak dicatatkan terkait Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Penelitian ini merupakan Yuridis Normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Akibat hukum dari perkawinan tidak dicatatkan, status anakyang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan menjadi tidak pasti karenahakim menolak pengesahan perkawinan orang tuanya. Penulis berpendapat dimana perkawinan menurut masing-masing agama (syarat-syarat agama) merupakan syarat tunggal mutlak sahnya suatu perkawinan dengan alasan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa suatu perkawinan sah dilakukan menurut masing-masing agama, yang artinya sangat jelas, dan dalam penjelasan pasal 2 ayat 2 menyebutkan pencatatan tiap perkawinan adalah sama dengan pencatatan peristiwa penting lain dalam kehidupan seperti kelahiran dan kematian. Pencatatan hanya peristiwa penting bukan seperti perkawinan yang merupakan peristiwa hukum, pencatatan tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan, hanya merupakan syarat administratif saja.Permasalahannya perkawinan tersebut ialah perkawinan campuran yang berdampak terhadap bagaimana status anak dan perlindungan hukum terhadap hak anak, yang menyakut kewarganegaraannya juga. Hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan haknya, meskipun keabsahan perkawinan orang tuanya masih dipersengketakan.Upaya hukum  lanjutan bagi pelaku perkawinan campuran yang permohonan isbat nikahnya ditolak, yakni jika terkait dengan asal usul anak dapat mengajukan permohonan mengenai asal asul anak ke Pengadilan.   Kata kunci: perkawinan campuran, isbat nikah, perlindungan hukum, anak
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM HAL PEKERJA NOTARIS MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT Achmad Arif Kurniawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.277 KB)

Abstract

Abstract Writing this journal aims to analyze and examine how accountability notary in the case of workers committed the crime of forgery. In Article 1, paragraph 1 of Law notary mention that Notary Public Officials authorized to make authentic act and have more authority as referred to this Act or under another Act. Notary otherwise authorized by the attribution of the State through Law Notary. That is, authority attached to office of notary. Carrying out his duties as well as the Notary Public in general assisted by Notary workers. In terms of preparing everything what is needed in the manufacture of an authentic deed. One of the documents tobe prepared by notary public workers is letter. Notary workers only be assistance in carrying out his job. Responsibility for authentic act remains the responsibility of notary. If the workers notary committed the crime of forgery that resulted his disability certificate is authentic, then it possible the notary must responsible. Forgery that can occur because the fake letter, fake powers and authority of the contents of the letter. Forms Criminal Liability Notary notary worker if proof acriminal act of forgery is acriminal participation in the crime of forgery contained in Article 55 Juncto Article 263 paragraph 1 and (2) Penal Code or Article 264 or Article 266 of the Criminal Code, and Article 56 paragraph 1 and Article 263 paragraph 1,2 Penal Code or Article 264 or 266 of the Criminal Code. Because Notary considered negligent in carrying out his duties as well. Key words: criminal liability, notaries, notary public workers, forgery letter Abstrak Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis dan meneliti bagaimana pertanggungjawaban Notaris dalam hal pekerja notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang- Undang lainnya. Notaris mendapatkan kewenangan secara atribusi dari Negara melalui Undang-Undang Jabatan Notaris. Artinya, kewenangan tersebut melekat pada jabatan notaris. Dalam melaksanakan tugas serta jabatannya tersebut Notaris pada umumnya dibantu oleh pekerja Notaris. Dalam hal mempersiapkan segala apa yang di butuhkan dalam pembuatan akta otentik. Salah satu dokumen yang harus disiapkan oleh pekerja notaris adalah surat. Pekerja notaris hanya bersifat pembantuan dalam melaksanakan pekerjaanya. Tanggung jawab atas akta otentik tetap menjadi tanggung jawab dari notaris. Apabila pekerja notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat yang mengakibatkan cacatnya akta otentik, maka tidak menutup kemungkinan notaris harus mempertanggungjawabakan atas hal tersebut. Pemalsuan surat yang terjadi dapat terjadi karena palsunya isi surat maupun palsunya kewenangan dan isi kewenangan dalam surat tersebut. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Notaris apabila terbukti pekerja notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat adalah pidana penyertaan dalam tindak pidana pemalsuan surat yang termuat dalam Pasal 55 Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP, serta Pasal 56 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP. Karena Notaris dianggap lalai dalam melaksanakan tugas serta jabatannya.   Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, notaris, pekerja notaris, pemalsuan surat
PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN DALAM PERSPEKTIF PENATAAN RUANG (Studi di Kota Mojokerto) Hascharia Budi Prasetyo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.112 KB)

Abstract

Abstract This journal writing is aim to analyze the reason of so many home usage in settelement area have changed become home industry, so that be conflict with designation and analyze the legal implications of zoning changes of home usage in settelement for home industry in Mojokerto Regency that not due with the zoning. This journal is arranged using empiric method, with using sociological approach. Based of the result of this Journal have known, that the reasons of so many home usage in settelement have changed become home industry are as utilization space, to increased economic growth and the limitation of land. Furthermore, the legal implications of zoning changes of home usage in settelement for home industry in Mojokerto Regency that not due with the zoning are caused traffic jam, irregular building, pollution and environmental degradation, in this case, diminishing public space and green openspaces. Key words: zoning changes, green openspaces, spatial   Abstrak Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis alasan banyaknya penggunaan rumah-rumah di kawasan pemukiman  yang dirubah menjadi home industry, sehingga bertentangan dengan peruntukannya serta menganalisis implikasi hukum dari perubahan penggunaan rumah di kawasan pemukiman untuk home industry dalam kawasan Kota Mojokerto yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Jurnal ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa alasan banyaknya penggunaan rumah-rumah di kawasan pemukiman  yang dirubah menjadi home industry adalah sebagai bentuk pemanfaatan ruang, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat dan keterbatasan lahan. Selanjutnya, implikasi hukum dari perubahan penggunaan rumah di kawasan pemukiman untuk home industry dalam kawasan Kota Mojokerto yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu menyebabkan kemacetan lalu lintas, kesemrawutan bangunan, pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan, dalam hal ini, berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau.   Kata Kunci: Perubahan Peruntukan Wilayah, Ruang Terbuka Hijau, Tata Ruang
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI TERHADAP JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN SECARA DI BAWAH TANGAN (Studi kasus di Kota Malang) Fajar Adhitya Nugroho
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.189 KB)

Abstract

Abstract Legal institutions known as Customary Law are generally institutions required to meet the needs of people who are still antiquated, so in order to meet modern society need, the institution of the sale and purchase of land rights for example, undergoes modernization and adjustment, without changing the essence as legal act of buying and selling land rights to the payment of the price in cash, and the nature and character as a real deeds and clear. A change which aims to improve the quality of evidence in legal actions carried out according to customary law public limited personal and territorial scope, the seller itself simply made the deed and is known by the Village Head. Average selling rights to land according to Regulation No. 24 of 1997 shall be evidenced by a deed made by a PPAT. Changes in this procedure does not negate the provisions of customary law governing the institution in terms of material and selling land rights. But people still buy and sell land rights under hand. One example of the results of the study authors found cases of buying and selling land rights conducted under the hand of the study sites namely residential areas in the village area Madyopuro Kedungkandang subdistrict, Malang. Sale and purchase of land rights are carried out under the hand has problems, especially for buyers who will make the process to change the name of the certificate to be registered to the Land Office of Malang. Therefore, if the sale and purchase of land rights is conducted under the hand, it can not be registered at the Land Office of Malang to be processed to change the name in the certificate. Research conducted in this thesis is an empirical study using sociological juridical approach. Based on these results above regarding legal protection for the buyer to do a sale and purchase of land rights under hand it can be concluded (1) the buyer does not get the legal protection of land he had bought; (2) the buyer does not obtain legal certainty on the land he had bought; (3) the buyer does not get strong evidence right on land bought. This of course would be detrimental to the buyer who purchases land rights committed under hand. This event is expected to bring to the community, especially for the buyers when buying and selling land rights should be conducted in the presence of PPAT so get protection and legal certainty of land bought. Key words: purchase, under hand, PPAT
EFEKTIVITAS PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH PADA MASYARAKAT ADAT TENGGER ( Studi di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang) Amelia Sabita Damayanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (546.853 KB)

Abstract

Abstract The Purpose of this journal is 1). To Describe and analyze the reason why traditional people doesn’t register their land. 2). To Know, To describe, to analyze and find out the dominant factor that cause article number 19, paragraph 1, law number 5 of 1960 about agrarian basic regulation doesn’t effective. 3). To Describe and analyze the effort of National Land Institution Apparatus in order to make the land registration become effective for traditional people. The type of this journal is yuridical empirical also with yuridical sociological method. The kind of data source is primary and secondary data. The data will be analyzed by the researcher using 4 (four) theory its Effectivity Theory, Pluralism Theory, Law System theory and law enforcement theory. The Result of this research is, 1). The reason of the tengger people in ngadas Village doesn’t register their land is because there is different perception about their own land. 2). The dominant factor that cause article number 19, paragraph 1 , law number 5 of 1960 about agrarian basic regulation doesn’t effective because the yuridical side stated that there’s no regulation which contains sanction if the land owner doesn’t register their own land. In terms of Culture is, Tengger Indigenous Community Ngadas village feel that in their village land dispute never happened , or related to criminality , culture to register land they own is still lacking 3). The effort of the National Land Institution apparatus urges the village official to be more active in land registration section. Key words: effectiviness, land rights registration, indigenous community   Abstrak Tujuan yang ingin dicapai dalam jurnal ini adalah 1). Untuk mendeskripsikan dan menganalisa alasan mengapa Masyarakat Adat tersebut tidak melakukan pendaftaran tanah. 2). Untuk mengetahui, mendeskripsikan, menganalisa dan menemukan faktor-faktor dominan yang menyebabkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak efektif. 3). Untuk mendeskripsikan, dan menganalisa upaya aparat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang dalam mengefektifkan pelaksanaan pendaftaran tanah pada Masyarakat Adat. Jurnal ini merupakan penelitian jenis yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dan sumber data yaitu data primer dan sekunder. Data tersebut akan di analisis oleh peneliti dengan menggunakan 4 (empat) teori yaitu, teori efektivitas, teori pluralisme hukum, teori sistem hukum, dan teori penegakan hukum. Hasil dari penelitian tesis ini, 1). Alasan Masyarakat Adat Tengger di Desa Ngadas tidak melakukan pendaftaran tanah karena adanya perbedaan persepsi mengenai tanah yang mereka miliki. 2). Faktor-faktor dominan yang menyebabkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak efektif adalah dari segi yuridis bahwa tidak adanya peraturan mengenai sanksi apabila pemilik tanah tersebut tidak mendaftarkan tanahnya. Dari segi Culture yaitu, Masyarakat Adat Tengger di Desa Ngadas merasa bahwa di desa mereka tidak pernah terjadi sengketa tanah, ataupun berkaitan dengan kriminalitas, budaya untuk mendaftarkan tanah yang mereka miliki masih sangat kurang 3) Upaya aparat dari Badan Pertanahan Nasional menghimbau agar aparat desa lebih aktif khususnya dalam bidang pendaftaran tanah. Kata Kunci: efektivitas, pendaftaran hak atas tanah, masyarakat adat

Page 172 of 563 | Total Record : 5629

 170   171   172   173   174 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 More Issue