cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 201   202   203   204   205 
OPTIMALISASI PERAN TNI AL SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM PEMBERANTASAN ILLEGAL FISHING DI ZEE INDONESIA Endhy Budhi Pranata
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Endhy Budhi pranata Fakultas Hukum UniversitasBrawijaya Endhypranata15@gmail.com   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam upaya meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana diwilayah perairan laut Indonesia yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Penelitian ini dilatarbelakangi masih adanya ilegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pendekatan ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum untuk pemberantasan illegal fishing belum optimal dikarenakan Luasnya wilayah kerja yang dimiliki Koarmada II, Kurangnya alusista yang dimiliki, kurangnya sumber daya manusia (Prajurit/Penyidik) yang berada di KRI dalam melaksanakan Operasi/Patroli yang dimana dapat menghambat jalannya proses pemberantasan dan penyidikan apabila terjadi suatu Illegal Fishing dan besarnya biaya operasional yang dilakukan Koarmada II dalam melaksanakan Operasi/Tugas sehingga menghambat untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi yang harus dilakukan. Oleh karena itu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah mengatur tentang instansi pemangku kepentingan keamanan Laut, penegak hukum dan kewenangan penyidik dalam tindak pidana illegal fishing di ZEE Indonesia, yang diatur oleh Peratiran Presiden Nomor 115 tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Illegal (Illegal Fishing). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai menyusun program pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan dan Pemerintah juga melakukan modernisasi kapal-kapal armada pengawas perikanan Nasional. Kata kunci: Pemberantasan, Illegal Fishing, Di Zee Indonesia   Abstract This study aims to identify problems in an effort to improve the effectiveness of criminal offenses in the territorial waters of Indonesian waters carried out by the Navy. This research is motivated by the existence of illegal fishing in the Indonesian Exclusive Economic Zone. This approach uses an empirical juridical method. The results showed that law enforcement for eradicating illegal fishing was not optimal due to the wide working area owned by Koarmada II, the lack of alusista owned, lack of human resources (Soldiers / Investigators) who were on KRI in carrying out Operations / Patrols which could hamper the process eradication and investigation in the event of an Illegal Fishing and the amount of operational costs carried out by Koarmada II in carrying out Operations / Tasks so as to hamper optimizing the main tasks and functions that must be performed. Therefore the efforts made by the Government regulate the Sea security, law enforcement and investigator authorities in the criminal act of illegal fishing in the Indonesian EEZ, which is regulated by Peratiran President No. 115 of 2015 concerning the Task Force to Combat Illegal Fishing (Illegal Fishing) ) The Indonesian government through the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries has begun to develop a program of supervision and control of marine and fisheries resources and the Government has also modernized the ships of the National fisheries supervisory fleet. Keywords: Eradication, Illegal Fishing, Di Zee Indonesia
PENGHITUNGAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI SEBAGAI UNSUR KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (Studi Putusan No. 94/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn) Desak Made Trisna Dwi Jayanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desak Made Trisna Dwi Jayanti, Dr. Bambang Sugiri, SH., M.Hum, Fines Fatimah, SH., MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Dwiajayanti228@gmail.com  ABSTRAK Salah satu lahan korupsi yang paling sering terjadi adalah mengenai bidang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Sector mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki pengaruh besar dalam membangun kekuatan ekonomi negara namun juga rentan terhadap kerugian keuangan negara. Korupsi merupakan suatu tindakan yang dikenal di masyarakat yaitu mengambil uang Negara agar diperoleh suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain yaitu dengan cara penyelewengan atau pengelapan. Pengadaan barang dan jasa pemerintah ini pun selalu memiliki suatu tujuan dimana untuk memperoleh barang dan jasa dengan harga yang dapat di pertanggung jawabkan dengan jumlah dan mutu yang telah sesuai dengan yang diinginkan serta diwaktu yang telah diperjanjikan. Pada prinsipnya suatu pengadaan barang dan jasa harus dilakukan dengan cara yang efisien, efektif, terbuka dan juga secara bersaing, transparan, secara adil dan tidak diskriminatif serta akuntabel. maka pеnulis tеrtarik ingin mеnеliti mеngеnai bagaimana Pertimbangan Hakim, mengenai putusan 94/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn terkait dengan Harga Perhitungan Sendiri pada pengadaan barang dan jasa pemerintah dan bagaimana akibat hukum Hasil Perhitungan Sendiri pada pengadaan barang dan jasa pemerintah ditinjau dari sudut pandang hukum pidana Korupsi. Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pengadaan Barang dan Jasa, HPS ABSTRACT Government Procurement often gives a room for corruption. The sectors in the procurement have a huge influence on the development of state economic power but it is potential for state loss as well. The corruption is commonly defined as simply embezzling state money committed for a personal interest or somebody else. The procurement, in general, is aimed to obtain goods or services followed by accountability according to the values agreed upon. Principally, the procurement must be performed efficiently, effectively, openly, and competitively, transparently, fairly, not discriminatively, and accountably. This research is aimed to study the consideration taken by the judge regarding the Decision Number 94/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn related with owner estimate in procurement and to study the legal consequence of owner estimate in a government procurement seen from the perspective of criminal corruption law. Keywords: criminal corruption, procurement, OE 
IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PENYELESAIAN PЕRKARA PERCERAIAN DЕNGAN UPAYA MЕDIASI DI PЕNGADILAN AGAMA JOMBANG Ahmad Fakhiril Aflah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ahmad Fakhiril Aflah, Lutfi Effendi, SH., M.Hum, Agus Yulianto, SH., MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: ruangimajiid@gmail.com   ABSTRAK Skripsi ini akan membahas mengenai Implementasi Penyelenggaraan  Penyelesaian Pеrkara Perceraian  Dеngan Upaya Mеdiasi di Pеngadilan Agama Jombang. Mengenai implementasi mediasi terkait perceraian di Pеngadilan Agama Jombang sеlalu tеrjadi pеnumpukan pеrkara disеbabkan tidak bеrimbangnya lama prosеs pеnyеlеsaian pеrkara dеngan jumlah pеrkara yang diajukan.. Bеrdasarkan Implementasi atau Penerapan mеdiasi tеrhadap pеrkara pеrcеraian di Pеngadilan Agama Jombang, pеnulis bеrkеsimpulan bahwa mеdiasi masih bеlum еfеktif dikarеnakan tingkat kеsadaran pihak bеrpеrkara yang rеndah dikarеnakan pеrsеlisihan yang sudah mеncapai klimaksnya. Еgoismе dan tidak adanya itikad baik untuk bеrusaha mеnyеlеsaikan pеrkara dеngan jalan damai, adalah faktor utama yang mеnjadi pеnyеbab bеlum еfеktifnya mеdiasi di Pеngadilan Agama Jombang. Hal ini dapat dibuktikan dari sеdikitnya pеrkara yang dapat didamaikan dеngan mеdiasi, tidak lеbih dari sеpuluh pеrsеn dari jumlah total pеrkara pеrcеraian pеr tahunnya mulai dari tahun 2016 sampai dеngan tahun 2017. Kata Kunci: Implementasi, perceraian, mediasi   ABSTRACT This thesis will discuss about the implementation of process of divorce settlement through mediation at Religious Court of Jombang. Regarding the implementation of mediation related to divorce at Religious Court of Jombang, the Court always handles many cases causing by unbalance between the time of settlement cases and the amount of suit-filed cases. Based on the implementation of mediation towards the amount of divorce cases at Religious Court of Jombang, the author took conclusion that the mediation was still not effective because of the lack of awareness between parties due to the dispute has been reached in peak level. Egoism and there is no political will to settle the dispute through mediation way was the main factor that become the main reason why the mediation was not effective at Religious Court of Jombang. It could be proofed that only few cases that can be settled through mediation which did not exceed 10 cases from the total of divorce cases per year starting from 2016 to 2017. .   Keywords: implementation, divorce, mediation
IMPLEMENTASI PASAL 80 HURUF E UNDANG-UNDANG 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM HAL PEMBERIAN SURAT IZIN MENGEMUDI GOLONGAN D KEPADA PENYANDANG DISABILITAS (STUDI DI PELAYANAN SIM POLRES KOTA MALANG) Hartomi Pradana Kurniawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hartomi Pradana Kurniawan, Dr. Ismail Navianto, SH., MH, Fines Fatimah, SH., MH. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya hartomipradana13@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi penerapan pasal 80 huruf e Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal tersebut mengatur mengenai bentuk dan penggolongan  Surat Ijin Mengemudi. Namun dalam pelaksanaannya pemberian Surat Ijin Mengemudi Golongan D bagi para penyandang Distabilitas di Kota Malang belum berjalan maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena adanya beberapa factor, salah satunya adalah tidak adanya penjelasan spesifik dan aturan mengenai karakteristik fisik calon pemohon (SIM D) di Kota Malang. Jadi untuk pelaksanaanya disesuaikan dengan keadaan dilapangan. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, lokasi penelitian di Pelayanan SIM Polres Kota Malang. Jenis sumber data penulis Primer diperoleh dari wawancara dan Sekunder diperoleh dari kepustakaan dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian penulis maka dapat diketahui bahwa Implementasi pasal 80 huruf e Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam hal pemberian Surat Ijin Mengemudi khusus bagi para penyandang Distabilitas belum berjalan dengan baik dan maksimal dikarenakan terhambat oleh beberapa faktor. Kata Kunci: Implementasi, Pelaksanaan, SIM D, Distabilitas ABSTRACT This research aims to understandthe implementation of Article 80 Letter e of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. In thatArticle, it regulates the form and classification of Driving License. However, in the implementation of grantingdriving license D for peopleswith disabilities in Malang has not run optimally in accordance with applicable provisions because of several factors, one of them was because of the absence of specific explanations and the rules regarding the physical characteristics of prospective applicants (driving license D) in Malang. Therefore, the implementation was adjusted to the real conditions.The research method used by the author was juridical empirical method with a sociological juridical approach, and the location of research wasin driving license services of Resort Police ofMalang. The types of primary data sources obtained from interviews and the secondary data obtained from literatures and documentation. Based on the results of this research, it can be seen that the implementation of Article 80 letter e of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation in the case of granting ofdriving license especially for peoples with disabilitieswas not running well maximally due to several factors. Keywords: implementation, driving license, driving license D, disability 
MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II) Robbi Kurniawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Robbi Kurniawan, Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum., Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Robbikurniawan3@gmail.com  ABSTRAK Pada penulisan skripsi ini penulis mengangkat judul Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Melalui Media Sosial. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin maraknya tindak pidana perdagangan satwa liar. Bahwa para pelaku tindak pidana menggunakan modus operandi dengan memanfaatkan kecanggihan jaman sekarang yaitu menjual melalui media sosial. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan sosiologis. Dari hasil penelitian dengan metode diatas penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa modus operandi yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi sangatlah beragam hingga menyerupai tindak pidana narkoba dan pernjualan senjata dengan menggunakan media sosial seperti facebook melalui grup-grup jual beli satwa liar, namun dalam penerapan hukumnya masih menghukum rendah para pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar tersebut. Kata Kunci: Modus Operandi, tindak pidana, satwa liar, media sosial.   ABSTRACT This research studies the mode of operation regarding wild animal trafficking on social media, which was initiated due to the growing and alarming trend of wild animal trafficking . This issue has been influenced by the development of technology that allows the traffickers to use social media to trade animals. This research employed empirical juridical methods along with sociological approach. The mode of operation involved in the wild animal trafficking is varied as what is done in drug trafficking through,  for example, facebook via wild  animal trading  community. However, the regulation is seen too weak where only minor punishment is imposed for traffickers. Keywords: mode of operation, criminal conduct, wild animals, social media.
AKIBAT HUKUM TERHADAP STATUS PERKAWINAN TERKAIT MURTADNYA SUAMI ATAU ISTRI (Kajian Yuridis Pasal 75 huruf a dan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam) Firda Rahmanita
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Firda Rahmanita, Ratih Dheviana Putu HT.S.H., L.LM, Fitri Hidayat,S.H., M.HFakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : firda2411@gmail.com ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman atas perkembangan hukum bagi masyarakat serta menjadi masukan bagi praktisi hukum khususnya mengenai dari status perkawinan terkait murtadnya suami atau istri yang terjadi dan memiliki akibat hukum yang berbeda dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam, terdapat dua ketentuan dalam murtad setelah adanya perkawinan yaitu mengenai murtad berakibat batalnya perkawinan dan murtad menjadi alasan melakukan perceraian. Hukum positif yang digunakan di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaannya serta hukum Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam padanegara Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Terjadinya murtad ini memiliki akibat hukum pada status perkawinan yang berbeda jika dilihat dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam, sehingga penelitian ini dilakukan dengan pengkajian mengenai murtad yang berakibat pembatalan perkawinan dan murtad sebagai alasanperceraian berdasarkan hukum positif serta hukum fiqih Islam.Kata Kunci: Akibat Hukum, Murtad, Suami, Istri ABSTRACTThis study aims to provide an understanding on the legal developments for the community and a suggestion for legal practitioners, especially regarding marital status related to the apostasy of a husband or wife that occurs and has different legal consequences from the point of view of Compilation of Islamic Law. There are two provisions in a postasy after marriage namely regarding apostasy resulting in thecancellation of marriage and apostasy being the reason for divorce. The positive law uses in Indonesia is the Law Number 1 of 1974 on Marriage and the Law Number 9of 1975 on implementation of Law number 1 of the year 1974 on marriage, as well as Islamic law which is regulated in the Compilation of Islamic Law that Indonesian is predominantly by Muslim. The occurrence of apostasy has legal consequences on different marital status when it is seen in the provisions of the Compilation of Islamic Law, so this study was conducted through the study of a postasy which resulted in the cancellation of marriage and a postasy as the reason for divorce based on the positive law and Islamic jurisprudence law.Keywords: Legal Consequences, Apostasy, Husband, Wife.
BATASAN ITIKAD BAIK DALAM DOKTRIN BUSINESS JUDGEMENT RULE BAGI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS (Studi Perbandingan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan Australian Corporation Act (2001)) Adam Ramadhan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adam RamadhanFakultas Hukum Universitas Brawijaya ABSTRAK Dalam suatu Perseroan terbatas diwakili oleh Direksi sebagai organ perseroan yang diberikan kewenangan bertindak atas nama perseoran, dimuka maupun di luar pengadilan. Dalam tugasnya direksi bertugas dan mengambil segala keputusannya dengan itikad baik dan semata-mata hanya untuk kebaikan perseroan bukan untuk kepentingan pribadinya, maka jika perseroan mengalami kerugian maka tidak serta merta direksi dinyatakan bersalah dan harus bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian yang dialami perseroan. Namun perkembangan ilmu hukum dikenal Business Judgment Rule ini, yang timbul dari praktik pengadilan dinegara-negara common law. Yang dimana prinsip ini mengatakan bahwa bila direksi telah mengambil keputusan yang sebelumnya telah mempertimbangkan keputusan bisnis dengan itikad baik maka keputusan tersebut mendapat kekebalan dan tak dapat dimintakan pertanggung jawaban pribadinya bila hasil dari keputusan tersebut tidak menguntungkan perseroan. Namun, belum ada undang-undang yang menjelaskan secara eksplisit mengenai batasan itikad baik tersebut, sehingga menjadi rancu untuk memutuskan apakah seorang direksi dapat dianggap telah mengambil keputusan dengan itikad baik atau tidak. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif dan pendekatan intepretasi penulis ingin mengkaji dan mencari batasan itikad baik bagi direksi dalam pengambilan keputusan nya dengan membandingkan hukum yang berlaku di negara Indonesia dan Australia. Kata kunci: Batasan Itikad Baik, Business Judgement Rule, Direksi, Perseroan Terbatas. ABSTRACT A limited liability company must have a representative called a director serving as an organ of the company who is authorised to execute tasks on behalf of the company, either inside or outside the court. The director has an authority to make decisions with good faith and is only aimed for the sake of the company, not for the personal interest. When, for example, the company encounters a financial loss, it is not quite appropriate for the director to be blamed for the loss. When such an issue takes place, business judgement rule will be applied, and it has been used in judiciary practice in several countries that follow common law. In this case, despite the fact that the financial loss occurs, the director of the company still gains immunity and is not subject to any liability since he/she has made the decision in good faith and he made it not for his/her own personal interest. However, there is no law that regulates the definition scope of good faith, meaning that it is not quite clear to see whether an individual executes a task with or without good faith. This research employed normative juridical method with statute, comparative, and interpretation approaches to find out the scope of definition of good faith in decision making by the director, in which the law applying in Indonesia and that in Australia was compared. Keywords: definition scope of good faith, business judgement rule, director, limited liability company 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP KETERBUKAAN DAN MITIGASI RESIKO PADA EQUITY CROWDFUNDING DI INDONESIA Gustaf Josua
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gustaf Josua, Moch Zairul Alam, S.H., M.H., Ranitya Ganindha, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya gustafjosua@gmail.com  ABSTRAK Perkembangan IPTEK memberikan dampak yang signifikan bagi dunia bisnis. Semenjak lahirnya e-commerce, internet menjadi hal yang penting bagi ekonomi kreatif di seluruh dunia. Crowdfunding salah satu dampaknya, crowdfunding merupakan cara pengumpulan dana yang mengandalkan platform berbasis online untuk pembiayaan suatu proyek. Crowdfunding itu sendiri terbagi menjadi 4 (empat) jenis, yakni donation based crowdfunding, reward based crowdfunding, lending based crowdfunding, equity based crowdfunding. Namun hal yang paling menarik adalah equity crowdfunding dimana kegiatan ini melibatkan saham didalamnya sebagai imbalan atas dana terkumpul oleh investor. Equity crowdfunding ini adalah sebuah konsep pendanaan perusahaan yang baru dimata dunia, maka dari itu pastinya segala informasi yang berkaitan akan memiliki tujuan untuk mengajak masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam investasi milenial tersebut. Penyampaian informasi-informasi tersebut haruslah disampaikan dengan tepat dan akurat, maka prinsip keterbukaan adalah hal mutlak yang harus dikedepankan dalam kegiatan tersebut. Tak terkecuali di Indonesia, kewenangan untuk memastikan terlaksananya prinsip keterbukaan pada equity crowdfunding merupakan tugas dan kewajiban Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan dan pengaturan. Demi terciptanya iklim sehat investasi pada equity crowdfunding peranan hukum yang sesuai sangat dibutuhkan dalam melindungi semua aspek dalam equity crowdfunding. Kata kunci: fintech, equity crowdfunding, Pasar Modal ABSTRACT The development of science and technology has a significant impact on the business world. Since the birth of e-commerce, the internet has become an important thing for creative economies around the world. Crowdfunding is one of the impacts, crowdfunding is a way of raising funds that relies on an online-based platform to finance a project. Crowdfunding itself is divided into 4 (four) types, namely donation based crowdfunding, reward based crowdfunding, lending based crowdfunding, equity based crowdfunding. But the most interesting thing is equity crowdfunding where this activity involves shares in it in return for funds collected by investors. Equity crowdfunding is a concept of funding a new company in the eyes of the world, so of course all relevant information will have a purpose to invite the wider community to participate in the millennial investment. Submission of the information must be submitted accurately and accurately, so the principle of openness is an absolute matter that must be put forward in this activity. No exception in Indonesia, the authority to ensure the implementation of the principle of transparency on equity crowdfunding is the duty and obligation of the Financial Services Authority in conducting supervision and regulation. For the sake of creating a healthy climate investment in equity crowdfunding appropriate legal roles is needed in protecting all aspects of equity crowdfunding.Keywords: fintech, equity crowdfunding, capital market 
PENERAPAN PASAL 1 PERATURAN WALIKOTA KOTA BONTANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (STUDI Dinas Perhubungan Daerah Kota BONTANG) Regen T Panjaitan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Regen T Panjaitan, Lutfi Effendi, SH., M.Hum., Agus Yulianto,  SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Bankaizzz@yahoo.com  ABSTRAK Penelitian ini  mengangkat permasalahan tentang Penerapan Pasal 1 Peraturan Walikota Bontang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan umum. Alasan pemilihan tema skripsi ini karena sering ditemukan fakta di lapangan bahwa ada masalah dengan kententuan tempata parkir apalagi tentang retribusi tempat parkir itu sendiri. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian yuridis empiris yakni suatu metode dengan penelitian data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan. Penulis menganalisi hal tersebut dengan peraturan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 17 tahun 2016 tentang retribusi terminal dan tempat parkir. Berdasarkan hasil penelitian restrbusi tidak maksimal di karena kan banyak juru parkir liar serta juru parkir resmi sedikit, dan juga banyak factor-yang membuat penerapan peraturan jadi susah terlaksanan seperti, Kesadaran dalam diri sendiri, bersifat apatis, dan pola pikir masyarakat itu sendiri. Perlu adanya sosialisasi bahwa peraturan daerah Kota Bontang nomor 17 tahun 2016 Tentang retribusi Terminal dan tempat parkir itu mengikat dan mempunyai kekuatan hukum agar tidak terjadi kesalahan di masa depan. Kata Kunci: Penerapan Pasal , Retribusi, Tempat Parkir,   ABSTRACT This title is picked based on the issue over provision of parking space charged with levy. This research is categorised as empirical juridical method by analysing secondary data, followed by primary materials obtained from the field. This research was analysed by observing Regional Regulation of Bontang Number 17 of 2016 concerning levies imposed on terminal and parking services. The research result reveals that the imposition of levy is not well implemented since some parking spaces are operated without permit. Moreover, the issue is also triggered by lack of awareness, apathy, and it is also influenced by the way people think. Disseminating information that Regional Government of Bontang Number 17 of 2016 concerning levies imposed on terminal and parking spaces are legally binding is essential to eliminate issues in the future. Keywords: implementation of article, levy, parking spaces
PENARIKAN DIRI NEGARA FILIPINA SEBAGAI ANGGOTA PERATIFIKASI STATUTE ROME 1998 DITINJAU DARI VIENA CONVENTION WINA ON THE LAW OF TREATIES 1969 Dienary Noviariska Nuranie
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dienary Noviariska Nuranie, Dr. Herman Suryokumoro, S.H.,M.S, dan Nurdin S.H., M.S Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia Telp: +62-341-553898, Fax: +62-341-566505 Email : dinarie.ndut16@gmail.com  ABSTRAK Dalam penulisan skripsi ini membahas mengenai status hukum negara Filipina pasca penarikan diri sebagai ratifikiasi Statute Rome 1998. Hal ini di latar belakangi dengan adanya konflik hukum terhadap negara Filipina dengan ICC hal penarikan diri. Untuk menjawab permasalahan diatas maka menggunakan penelitian hukum  normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan metode Sistematis atau Gramatikal. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme dalam masa penarikan diri, masih belaku surut sehingga Filipina apabila ingin mengajukan ke ICC masih dapat diperoleh. Dalam penarikan diri diberikan waktu 1 tahun setelah melakukan surat pemberitahuan kepada PBB apabila tanggal penetapan belum keluar, negara tetap dapat melakukan kewajiban dari statute tersebut. Alasan yang di berikan oleh Filipina dengan merasa hukum nasionalnya terancam juga sesuai dengan hukum internasional, bahwa ICC sendiri mengangani kasus apabila hukum nasional tidak bisa menyelesaikan maka ICC yang akan menangani sesuai dengan pelanggaran yang diatur dalam Statute Rome. Kata Kunci:Status Hukum, Negara filipina, Penarikan Diri, Rratifikasi, Statute Rome 1998 ABSTRACT This research discusses the legal status of the Philippines after the withdrawal as a ratification of Rome Statute 1998. This research is initiated by the legal conflict between the Philippines and ICC regarding withdrawal. The research method used was normative legal method supported by case and statute approach. The materials required for the research were systematically and grammatically analysed. It is revealed that the mechanism regarding the withdrawal is still retroactive, meaning that the Philippines can still propose to the ICC. Withdrawal can be performed within a year after a notification is submitted to the UN when stipulation date is not released yet. In this period the state is responsible for the statute. The condition in which the Philippines feels threatened is also relevant to its international law. In other words, ICC is responsible for handling such a case when the national law is incapable of tackling the issue, and surely the ICC takes steps according to Rome Statute. Keywords: legal status, the Philippines, withdrawal, ratification, Rome Statute 1998  

Page 203 of 563 | Total Record : 5629

 201   202   203   204   205 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue