cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 203   204   205   206   207 
URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP BENDA IKONIK (ICONIC INANIMATE OBJECT) DALAM KARYA SINEMATOGRAFI FILM DI INDONESIA Dian Ayu Nurul Muthoharoh
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dian Ayu Nurul Muthoharoh, Afifah Kusumadara S.H., LL.M., SJD, Moch. Zairul Alam, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: dianayunurul@gmail.com  Abstrak Film fiksi merupakan salah satu genre film yang digemari oleh masyarakat, walaupun cerita dan tokoh di dalamnya tidak nyata. Dalam perkembangannya, tidak hanya tokoh fiksi saja yang populer namun juga benda ikonik dalam film tersebut. Pada umumnya, benda ikonik merupakan properti yang digunakan oleh tokoh utama. Benda ikonik adalah benda yang memiliki karakteristik tertentu selain benda-benda umum yang digunakan sehari-hari dan terkenal karena kemunculannya dalam film serta menjadi ciri khas dari film. Eksistensi benda ikonik dapat dilihat dari banyaknya merchandise atas benda ikonik tersebut. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mengatur benda ikonik sebagai jenis ciptaan tersendiri, sehingga terjadi kekosongan hukum terkait dengan perlindungannya. Perlindungan hak cipta hanya diberikan kepada karya asal yakni film yang memuat benda ikonik, bukan terhadap benda ikonik itu sendiri. Padahal benda ikonik dapat dilindungi secara independen sebagai ciptaan tersendiri terpisah dari karya asalnya. Kata Kunci: perlindungan hukum, film, tokoh fiksi, benda ikonik, merchandise, hak cipta  Abstract Fiction is one of film genres popular in the society despite unreal story and characters. It brings the popularity to the next level where action figures, known as iconic inanimate objects, representing the characters in movies also gain attention. Iconic inanimate objects rise in popularity since they represent the characters in fiction movies, and their existence are getting more obvious when merchandise representing their figures is widely available. However, Act Number 28 of 2014 concerning Copyrights has not regulated iconic inanimate objects as unique creation, leading to the absence of law in its protection. So far, the copyright protection is only provided for the copyright that originally creates the characters, not the inanimate objects, while it is possible that iconic inanimate objects can be independently protected as independent creation separable from the original characters. Keywords: legal protection, film, fictional characters, iconic objects, merchandise, copyrights
IMPLEMENTASI PASAL 5 HURUF a PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG KEPARIWISATAAN TERHADAP USAHA BAR “BALI JOE” Febrina Irlanda
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Febrina Irlanda, Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H., Agus Yulianto, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya   ABSTRAK Kepariwisataan merupakan salah satu hal terpenting di dalam suatu daerah karena merupakan salah satu dari sumber pendapatan daerah. Salah satu daerah pariwisata di Indonesia yang paling pesat perkembangan pariwisatanya adalah Provinsi Bali tepatnya di Kabupaten Badung. Segala kegiatan kepariwisataan harus mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan. Keberadaan Bali Joe Bar sangat melanggar prinsip-prinsip kepariwisataan yang tertulis dalam pasal 5 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan karena Bali Joe Bar sendiri dikhususkan untuk kaum homoseksual sedangkan di dalam kehidupan beragama di Indonesia, hubungan sesama jenis sangat dilarang. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana implementasi Pasal 5 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan terhadap usaha bar “Bali Joe”. Dalam penelitian ini juga akan dibahas bagaimana dampak dari usaha bar “Bali Joe” terhadap sektor pariwisata Kabupaten Badung. Kata Kunci: Kepariwisataan, Prinsip-Prinsip Kepariwisataan, Usaha Bar  ABSTRACT Tourism is always considered important since it contributes to regional revenue of a region. Bali is one of the provinces in Indonesia that is experiencing growth in its tourism Industry, especially in Badung. However, all tourism-related activities must abide by the principles set in Regional Regulation of the Regency of Badung Number 2 of 2012 concerning Tourism. Bar called Bali Joe is found to break the tourism principles stipulated in Article 5 letter a of Government Regulation of the Regency of Badung Number 2 of 2012 concerning Tourism since this bar is open only for homosexuals. This principle is obviously against the principles of Islamic religion which the majority of the people of Indonesia follow and homosexuality is obviously forbidden by the religion. This research is mainly focused on the discussion over how is the Article 5 letter a of Regional Regulation of the Regency of Badung Number 2 of 2012 concerning Tourism implemented regarding Bali Joe Bar business? In addition, this research also dealt with the impacts of the bar business on tourism industries in the Regency of Badung. Keywords: Tourism, Tourism Principles, Bar Business
PENERAPAN PASAL 3 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERKAIT PENGAWASAN PELABELAN BAHAN MAKANAN YANG MENGANDUNG BABI (Studi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya) Felisia Veronica Suryadi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Felisia Veronica Suryadi, Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H, Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya felisiaveronica74@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini berkaitan dengan produk pangan olahan dengan kandung babi yang tidak mencantumkan label “Mengandung Babi dan Gambar Babi” pada kemasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM Terkait Pengawasan Pelabelan Bahan Makanan yang Mengandung Babi oleh Balai POM Surabaya, hambatan yang dihadapi oleh Balai POM Surabaya dalam pengawasan pelabelan bahan makanan yang mengandung babi, dan upaya yang telah dilakukan oleh Balai POM Surabaya untuk mengatasi hambatan dalam pengawasan pelabelan bahan makanan yang mengandung babi. Penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data primer menggunakan metode wawancara secara langsung dengan narasumber dan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Teknik analisis data deskriptif yang digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian, sehingga dapat menganalisa permasalahan di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Pasal 3 Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM Terkait Pengawasan Pelabelan Bahan Makanan yang Mengandung Babi oleh Balai POM Surabaya belum terlakasana secara efektif. Kata Kunci: Pangan Olahan, Babi, Balai POM, Pelabelan   ABSTRACT This research is related to food products containing pork which does not put a label “Containing Pork and Pork image” in the package. This research aims to understand the implementation of Article 3 of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 80 Year 2017 concerning the National Agency of Drug and Food Control related to supervision of labelling of food products containing pork conducted by National Agency of Drug and Food Control Surabaya, obstacles faced by National Agency of Drug and Food Control Surabaya on supervision of labelling of food products containing pork and some efforts that have been done by National Agency of Drug and Food Control Surabaya to overcome these obstacles related to supervision of labelling of food products containing pork. This empirical legal research used sociological jurisprudence approach. Primary data collection technique used interview method directly with informant and secondary data conducted through literature study. Technique of descriptive analytical data that was used to analyse the result of data research, so it could analyse the problem in society. Based on the results of the study, the implementation of Article 3 of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 80 Year 2017 concerning the National Agency of Drug and Food Control related to supervision of labelling of food products containing pork conducted by National Agency of Drug and Food Control Surabaya did not implement effectively. Keywords: food products, pork, National Agency of Drug and Food Control, labelling
PEMENUHAN HAK REHABILITASI PSIKOSOSIAL ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN (STUDI DI POLRES JOMBANG) Choiria Hanim
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Choiria Hanim, Dr.Nurini Aprilianda, SH.,MHum., Fines Fatimah SH.,MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya cchoiriahanim@yahoo.co.id   ABSTRAK Artikel ilmiah ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis pemenuhan hak rehabilitasi psikososial anak korban di polres jombang dan untuk mengetahui kendala dalam pemenuhan hak rehabilitasi psikososial anak korban tindak pidana kesusilaan studi diPolres Jombang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis viktimologis. Lokasi penelitian di Kepolisian Resor Jombang, karena mempertimbangkan pada tahun 2017 diJombang merupakan peringakat pertama tertinggi tindak pidana kesusilaan dan pertimbangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti anak korban mencapai 24 dan tersangka adalah seorang guru. Jenis dan sumber data berupa informasi pemahaman, presepsi, sikap tindakan dan pengalaman dari subjek penelitian dan juga studi keperpustakaan terdiri buku-buku, kamus hukum, undang-undang, literatur. Sumber data primer berupa wawancara kepada penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Sumber data sekunder peraturan Undang-Undangan dan literatur yang berkaitan dengan pemenuhan hak rehabilitasi psikososial anak korban. Populasi semua anggota Polres Jombang, sampel ialah anggota Unit perlindungan perempuan dan anak (UPPA), respondennya ialah penyidik UPPA. Teknik sampling menggunakan purposive sampling. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemenuhan hak rehabilitasi psikososial anak korban tindak pidana kesusilaan di Kepolisian Resor Jombang belum mampu memenuhinya dan pemenuhan belum optimal, Karena dalam pelaksanaan Pemenuhan hak rehabilitasi anak korban tindak pidana kesuilaan dalam UU No.35 tahun 2014 pasal 59 adanya pendampingan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Jombang dan pihak terkait seperti P2TP2A psikososial anak korban yang tidak sampai selesai atau belum sampai selesai pengobatan. Dalam pemenuhan hak rehabilitasi psikososial anak korban malu karena akibat tiindak pidana kesusilaan maka anak korban sulit  untuk memenuhi hak rehabilitasi psikososial tersebut, pemenuhan hak rehabilitasi psikososial membutuhkan biaya seperti konsultasi ke psikolog, pembiayaan ongkos transportasi, dan pembiayaan kesehatan. Kurangnya psikolog dan petugas okupasi jiwa.Upaya yang dilakukan dalam kendala pemenuhan hak rehabilitasi psikososial anak korban tindak pidana kesusilaan Kepolisian Resor Jombang memfasilitasi anak korban tindak pidana kesusilaan melalui kerjasama  dengan psokologi, dan P2TP2A, menghukum tersangka, pemberian bantuan hak Rehabilitasi Psikososial anak korban tindak pidana kesusilaan, dan upaya terakhir memberikan pngertian kepada anak korban agar melaksanakan pemenuhan hak rehabilitasi psikososial. Kata Kunci: Hak rehabilitasi psiksosial, Anak korban, Tindak pidana kesusialaan.   ABSTRACT This article is aimed to describe and analyse fulfilment of psycho-social rehabilitation rights for young victims of decency in sub-regional police department in Jombang and to find out impeding factors getting in the way of the fulfilment of the rights. This research is categorised into empirical legal research which required victimological-juridical approach. It took place in Jalang KH Wahid Hasyim Number 62 in the police department in Jombang. The research was triggered by the statistical fact that in 2017 the incidence of decency accounted for the highest in Jombang, following that in Sidoarjo, Madiun, and surprisingly this case comprised 24 children with mostly teachers as the accused. The data required was obtained from information of understanding, perception, action and experience coming from the subjects observed, and literature review from books, law dictionary, and Acts. Primary data was obtained by conducting interviews with enquirers working for Children and Women Protection Unit, while the secondary one was from laws and regulations and literature regarding the fulfilment of psycho-social rehabilitation rights of the young victims. The samples taken comprised the members of the unit, where enquirers were as the respondents. With purposive technique sampling, this research revealed that psycho-social rehabilitation rights of young victims of decency have not been optimally fulfilled. It was seen that the legal aids given to the young victims were not completely provided as in accordance with Act Number 35 of 2014. Moreover, the victims were mostly hiding back and could not bear what they have experienced, and this led to obstruction in the fulfilment. Another hampering factor is that the process requires costly expenses spent on psychologist service, transportation, and health service. The lack of psychologists and other mental health professionals also obstruct the process in the fulfilment. The measures to be taken into account are to work with psychologists and P2TP2A, to impose punishment for the accused, and to provide aids for the victims. Last but not least, building understanding for the victims on the essence of fulfilling psycho-social rehabilitation rights should also be considered. Keywords: psycho-social rehabilitation rights, young victim, criminal decency
MEMAKNAI TEKS EKSPLOITASI EKONOMI DAN/ATAU SEKSUAL DALAM PUTUSAN HAKIM SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK ANAK Rezha Marinda
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rezha Marinda, Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum., Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ecamarinda@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai memaknai teks eksploitasi dan/atau seksual dalam putusan hakim sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak. Pilihan tersebut dilatar belakangi karena dalam Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/Pn.Trg dan Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2016/PN Pbr Putusan tersebut terdapat adanya perbedaan putusan hakim atas kasus tersebut yang tentunya menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak dimana terjadi perbedaan pemahaman hakim tentang makna teks eksploitasi sehingga menimbulkan isu hukum baru yang mengakibatkan perbedaan pemidanaan. Perbedaan ini menimbulkan multiinterpretasi yang bisa menyebabkan ketidakadilan. Adapun jenis penelitian penulis adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa makna eksploitasi ekonomi dan/atau seksual dapat dilihat dari doktrin, dan penulis menyimpulkan pengertian Eksploitasi Ekonomi ialah pemanfaatan tenaga anak untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi dan pengertian eksploitasi seksual ialah pihak yang ingin memperoleh keuntungan materiil tanpa adanya kekerasan dengan memperlakukan anak sebagai obyek seksual. Kemudian Hakim pada Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2016/Pn.Trg memaknainya sebagai dan/atau yakni sebagai kedua-keduanya kumulatif (menambah) dan alternatif (pilihan), dengan mempertimbangkan dari segi sosiologisnya yakni terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya yang dimana hakim mempertimbangkan nilai yang hidup di dalam masyarakat. Berbeda dengan hakim dalam Putusan Nomor 1194/Pid.Sus/2016/Pn.Pbr memaknainya sebagai “dan” yakni kumulatif (menambah), karena benar-benar telah terbukti dalam fakta hukumnya bahwa terdakwa redho telah memenuhi unsur ekonomi dan unsur seksualnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan pertama tidak melihat anak sebagai cikal bakal lahirnya generasi baru masa depan bangsa dan negara akan tetapi lebih melihat terdakwa Ansar sebagai tulang punggung keluarga dengan hukuman hanya 10 bulan, dimana hukuman tersebut lebih rendah dari putusan kedua.Kata kunci: memaknai, eksploitasi anak, keputusan hakim   ABSTRACT This research seeks to investigate the definition of the term economic and/or sexual exploitation in the Decision by Judges in regard to meeting Children’s rights, which was initiated from the Decision Number 49/Pid.Sus/2016Pn.Trg and Decision Number 1194/Pid.Sus/2016/PN Pbr. Specifically, there is difference of definition of exploitation given by the judges through the Decisions where it has raised questions and led to a new legal issue and inconclusive decision regarding the punishments given. Possible misinterpretation could lead to injustice. This research was conducted based on normative legal method with both statute and analytical approaches. From the discussion in the research, it is revealed that the definition of economic and/or sexual exploitation refers to doctrine, while the author has defined economic exploitation as using children to gain profit, and sexual exploitation is defined as gaining material benefits without involving any violence in which children are used as a sexual object. In the Decision Number 49/Pid.Sus/2016/Pn.Trg, ‘and/or’ is defined as a cumulative and alternative, where sociological factor was taken into consideration because the defendant was the backbone of the family. Thus, the values that live in the society are considered. The Decision Number 1194/Pid.Sus/2016/Pn.Pbr, however, defines ‘and’ as cumulative because Ridho as a defendant was proven to have met both economic and sexual elements.  In the first Decision, the Judge did not see the kid as an individual that still has a long journey to the future, but the defendant named Ansar was mostly seen by the Judge as the breadwinner in his family. This led to only ten-month imprisonment, lower than that of the second Decision. Keywords: define, child exploitation, judge’s decision
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS PENGUASAAN OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN OLEH PIHAK KETIGA BERDASARKAN MURABAHAH BIL WAKALAH (STUDI KASUS PT BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH M. Zulfikar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

M. Zulfikar, Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H, M.Kn, Rumi Suwardiyati, S.H, M.Kn Fakuktas Hukum Universitas Brawijaya Email : Fikfikk69@gmail.com  ABSTRAK Skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Penguasaan Objek Jaminan Hak Tanggungan Oleh Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank BRI Syariah Cabang Malang. Latar belakang dari skripsi ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur ketika debitur wanprestasi dan ada penguasaan objek jaminan oleh pihak ketiga di dalam suatu perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan dan bagaimana upaya penyelesaian eksekusi Hak Tanngungan untuk mengembalikan piutangnya apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan pada Bank BRI Syariah Cabang Malang. Penelitian yang dilakukan untuk penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta, Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari lapangan dan data sekunder dengan melakukan penelitian kepustakaan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Dan analisis data dengan menggunakan informasi dari lapangan kemudian dianalisis dengan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriptif dan sistematisasi. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur ketika objek jaminan dikuasai oleh pihak ketiga dan debitur wanprestasi dalam suatu perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan yaitu terdapat pada perjanjian kredit itu sendiri dimana perlindungan hukum secara preventif terdapat dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Hak Tanggungan sedangkan perlindungan hukum represif terdapat dalam UU Hak Tanggungan. 2) upaya penyelesaian kredit bermasalah pada Bank Rakyat  Indonesia Syariah Cabang Malang yang dilakukan dengan cara menganalisis pasal dengan terlaksannya atau tidak pasal tersebut, apabila  tetap tidak terlaksana maka dilakukan langkah kedua yaitu penjualan obyek hak tanggungan di bawah tangan dan apabila berdasarkan first way out dan second way out debitur kepada bank tetap tidak dapat membayar maka langkah yang terakhir yaitu pendaftaran objek jaminan Hak Tanngungan ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) Kata Kunci: Hak Tanggungan, Perjanjian Kredit, Perlindungan Hukum.   ABSTRACT This research is aimed to find out the form of legal protection provided for the creditor when breach of contract by a debtor takes place with the condition that the object set as a security is under the control of the third party in a contract with mortgage right set as the security and to find out attempts taken to settle the dispute over the execution of the mortgage right to pay back the loan when the debtor breaches the loan contract in which the mortgage right is set as a collateral in Bank BRI Syariah of Malang branch. This research employed empirical juridical methods supported by statute and factual approaches. The research data comprised primary data obtained from the field and secondary data from literature review. Related document was also collected and interviews were conducted, further followed by analysis of the information by using qualitative technique before it was presented systematically and descriptively. The research results are summarised as follows: 1) the legal protection provided for both the creditor and the debtor breaching the contract in a loan contract with mortgage right as the security is stipulated in the contract itself, in which the preventive legal protection can be given as in Act concerning Banking and Mortgage Right while the repressive legal protection can be provided as in Act concerning Mortgage right. 2) The issue over bad credit in Bank Rakyat Indonesia Syariah of Malang Branch can be settled by analysing whether the Article of the Act is implemented. When it is not implemented, the second measure needs to be taken into account in which the object set as a mortgage right is to be sold privately. When no solutions given above could solve the problem, registering the object set as a mortgage right to State Assets and Auction Service Office (KPKNL) is required. Keywords: mortgage right, loan contract, legal protection
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN MATA UANG VIRTUAL (VIRTUAL CURRENCY) SEBAGAI ALAT TRANSAKSI DALAM PERDAGANGAN DI INDONESIA Muhammad Ade Surya Andar Prasetya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Ade Surya Andar Prasetya, Herman Suryokumoro, S.H., M.S, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya email: adeprasetya26@gmail.com  Abstrak Penelitian ini dilakukan guna mengetahui keabsahan penggunaan mata uang virtual sebagai alat transaksi dalam perdagangan di Indonesia. Pengingat pengaturan uang virtual belum dibuat oleh pemerintah dan mengakibatkan kekosongan hukum di masyarakat. Namun, semakin banyaknya pengguna serta jumlah transaksi yang terus meningkat menjadikan sebuah aturan tersebut menjadi sangat penting demi adanya suatu perlindungan bagi penggunanya serta kejelasan suatu hukum terhadap uang virtual tersebut. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui legalitas dari penggunaan mata uang virtual berdasarkan analisa pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya. Kemudian seluruh data diolah secara deskriptif analitis. Penelitian ini didorong karena belum adanya aturan mengenai mata uang virtuaal sehingga belum adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi penggunanya. Kata kunci: mata uang virtual, alat transaksi, perdagangan.   Abstract This research was conducted to determine the validity of using virtual currency as a transaction tool in trade in Indonesia. Considering that the regulation of virtual money has not been issued by the government and causing the vacuum of law in society. However, the increasing number of users and transactions make these regulations become very important for the protection of users and the legal certainty on virtual money. The writing of this paper aims to determine the legality of using virtual currency based on the analysis of pre-existing legislation. Furthermore, all data was processed in descriptive analytical manner. This research was motivated by the vacuum of law regarding virtual currency, so that there is no legal certainty and protection for its users. Keywords: virtual currency, transaction tools, trading.
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor: No.55/Pid.B/2015/PN.Pmk dan Putusan No.127/Pid.B/2013/PN.Pks.) Anitalia Indrasari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anitalia Indrasari, Eny Harjati, S.H., M.Hum., MufatikhatulFarikhah, S.H.,M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT.Haryono 169 Malang 65145. Telp. (0341)553898, Fax (0341)566505 Email: anitaliasari30@gmail.com  ABSTRAK Penelitian inibertujuanuntukmengetahuifaktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan berencanasebagai suatu perbuatancaroksertauntukmengetahuipertimbangan hakimdalam menjatuhkan pidanaterhadap pelaku, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.Daripenelitianyang dilakukan,penulismendapatkanhasil bahwa pertimbangan hakim mengkaterogorikan carok sebagai pembunuhan berencana tidak terpenuhi karena tidak memenuhi unsur kedua dan ketiga carok yaitu Tampeng sereng, yang artinya melakukan pengisian mantra ke badan pelaku dan banda ialah kegiatan ritual keagamaan bagi pelaku carok yang kemungkinan terbunuh. Kedua unsur diatas tidak terpenuhi. Penulis sependapat dengan hakim dalam dasar pertimbangannya terhadap terdakwa Moh. Sinur dan Budiarto karena terbuktisecara sahdan meyakinkan adalah Pasal340KUHPJoPasal55ayat(1) ke-1KUHP.Hakim dalam hal ini menggunakan Tujuan Pemidanaan Preventif atau (Pencegahan) dimana bertujuan untuk mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan dan bersifat menakut-nakuti. Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa seiring perkembangan hukum pidana saat ini yaitu munculnya tujuan pemidanaan yang bersifat campuran atau Rehabilitation (Pembinaan). Seperti partisipasi dalam program pembinaan, melakukan perubahan secara individu seperti, mengubah sikap dan perilaku atau memodifikasi lingkungan hidup pelaku dan kesempatan sosial, membantu mereka mendapatkan pekerjaan. Hal tersebut merupakan pendidikan untuk menjadikan narapidana dapat diterima kembali dalam masyarakat. Hal ini lebih tepat diterapkan dalam penjatuhan pidana di Indonesia, terutama di wilayah Hukum Madura mengingat budaya adat yang masih berlaku saat ini. Kata kunci: Pembunuhan Berencana, PertimbanganHakim, Carok. ABSTRACT This research is aimed to find out contributing factors to premeditated murder specifically in carok (sickle fighting), in which normative juridical method was employed along with both statute and case approaches. The research result reveals that the sickle fighting is not categorised into premeditated murder because this act does not meet the second and third elements: Tampengsereng and banda. This exclusion of carok from the category of premeditated murder is in line with the provision of Article 340 of Criminal Code Jo Article 55 Paragraph (1) 1st Criminal Code. Preventive punishment is suggested to prevent any repetition of act by offenders, which further leads to rehabilitation. Keywords: premeditated murder, judges’ consideration, carok
PERTIMBANGAN YURIDIS PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KPK (Studi di Komisi Pemberantasan Korupsi) Markus Harfian Bagus Aji
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Markus Harfian Bagus Aji, Prija Djatmika, Mufatikhatul Farikhah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Markus.harfian@gmail.com  ABSTRAK Penulisan skripsi ini membahas mengenai Pertimbangan Yuridis Penetapan Tersangka Sebagai Justice Collaborator Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah terkait Peran saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator)Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi oleh KPK. Peran saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) adalah untuk membantu penyidik KPK dalam mengungkap Tipikor yang dilakukan secara terorganisir. Peran Justice Collaborator dalam memberikan keterangan sejak penyidikan hingga penuntutan akan membantu KPK menyelesaikan kasus Tipikor hingga keakarnya. Justice Collaborator biasanya membantu penyidik mengungkap pelaku lain yang sulit dijerat karena minimnya alat bukti. Pertimbangan Yuridis Penyidik KPK Dalam Menetapkan Tersangka Sebagai Justice Collaborator adalah berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku Yang Bekerjsama. Pertimbangan yuridis penetapan Justice Collaborator harus memenuhi persyaratan diantaranya merupakan salah satu pelaku dalam kasus Tipikor, mengakui kejahatan yang dilakukan, bukan merupakan pelaku utama, bersedia memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan, membantu mengungkapkan tindak pidana yang dimaksud secara efektif terhadap pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar. Kata Kunci : Tersangka, Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama, KPK   ABSTRACT In this research, the author raised about Juridical Consideration of Determining Suspects as Justice Collaborators in the Corruption Settlement Settlement by Corruption Eradication Commission. The problems discussed in this thesis are related to the role of witnesses of the actors who collaborate (Justice Collaborator) in the Corruption Settlement Settlement by the Corruption Eradication Commission. The role of the perpetrator witness in collaboration (Justice Collaborator) is to help KPK investigators in uncovering Corruption in an organized manner. The role of Justice Collaborator in giving information from the investigation to the prosecution will help the Corruption Eradication Commission resolve the Tipikor case to its extent. The Justice Collaborator usually helps investigators uncover other actors who are difficult to snare because of the lack of evidence. Juridical Considerations of Corruption Eradication Commission Investigators in Establishing Suspects as Justice Collaborators are based on Circular Letter point 9 Number 4 of 2011 concerning treatment given to both wistleblower and justice collaborator. Juridical considerations regarding the determination of the Justice Collaborator must meet the requirements including one of the perpetrators in the Tipikor case, acknowledging the crimes committed, not the main perpetrators, willing to provide information as witnesses in the judicial process, helping to express the criminal offenses that are intended against other perpetrators greater than. Keywords : Suspect, Justice Collaborator, Corruption Eradication Commission
PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) DI PERSIDANGAN Aulia Ayu Kusumadewi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aulia Ayu Kusumadewi, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya.S.H., MS, Eny Harjati S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : auliaayu.kusumadewi@gmail.com  ABSTRAK Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan tentang pencabutan keterangan terdakwa dalam BAP di persidangan. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi adanya putusan Nomor 2578/PID.B/2011/PN.SBY, dengan terdakwa Arief Hariyanto pada kasus Tindak Pidana Narkotika. Dalam proses pembuktian di persidangan, terdakwa mencabut keterangan yang diberikan dalam BAP pada proses penyidikan, dengan alasan terdakwa dijebak oleh seorang yang bernama Wesil dan Rum, dan pada proses penyidikan terdakwa mengalami tekanan pisikis. Dalam pemeriksaan sidang di pengadilan, dilakukan pembuktian dengan cara pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang sah serta barang bukti. Dari pemeriksaan tersebut terdakwa di jatuhi hukuman hukuman penjara 4 tahun dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Dengan dasar pertimbangan alasan pencabutan keterangan terdakwa dalam BAP tersebut tidak terbukti. Pencabutan keterangan terdakwa terhadap BAP inilah menjadi permasalahan apakah KUHAP membenarkan pencabutan keterangan terdakwa dalam BAP di persidangan, dan implikasi pencabutan pencabutan ketarangan Terdakwa dalam BAP di persidangan tersebut jika diterima atau ditolak, terhadap kekuatan pembuktian alat bukti yang lainnya. Kata kunci : Keterangan Terdakwa, Pencabutan Berita Acara, Pemeriksaan, Persidangan.   ABSTRACT This research started with Decision Number 2578/PID.B/2011/PN.SBY, with AriefHariyanto as a defendant in drug abuse case. During trial, the defendant lifted the testimony written in Police Investigation Report (hereinafter BAP) made in enquiry, as the defendant declared that he was set up by Wesil and Rum. During enquiry, the defendant felt physically under pressure. In trial, items of evidence underwent inspection. The verdict for the defendant was four-year imprisonment and he was fined for as much as IDR. 800,000,000.00 (eight hundred rupiahs) since what was argued against by the defendant could not be proven. The problem lies on whether lifting the testimony written in BAP during the trial is acceptable according to Criminal Code Procedure. There is certainly legal consequence when the lifting by the defendant is either accepted or rejected in terms of the provision of evidence and the items of evidence. Keywords: defendant’s testimony, lifting Police Investigation Report, trial

Page 205 of 563 | Total Record : 5629

 203   204   205   206   207 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue