Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN TERHADAP KARYA ARSITEKTUR YANG MEMILIKI KEMIRIPAN DENGAN CIPTAAN LAIN BERDASARKAN PRINSIP ORIGINALITAS DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NOMOR 28 TAHUN 2014 Elfia Rahma Cindy Rizky W.H
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Elfia Rahma Cindy Rizky W.H, Afifah Kusumadara, SH., LL.M., SJD. , Diah Pawestri Maharani, SH.,MH. Fakultas Hukum,Universitas Brawijaya elfiarahma23@gmail.com Â ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis perlindungan hak cipta berdasarkan Prinsip Originalitas terkait dengan karya arsitektur yang mempunyai kemiripan dengan ciptaan lain sehingga nantinya diperoleh penjelasan bagaimana perlindungan terhadap karya arsitektur berdasarkan Prinsip Originalitas dalam Undang-Undang Hak Cipta, serta mengetahui perbandingan pengaturan Prinsip Originalitas di Negara Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan komparatif. Digunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai sumber penelitian hukum.Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian bersifat analisa deskriptif menggunakan penafsiran gramatikal dan sistematis untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Perlindungan karya arsitektur berdasarkan Prinsip Originalitas terkait adanya kemiripan menggunakan prinsip Substansial Similarity dan Independent Creations. Kata Kunci : Hak Cipta, Karya Arsitektur, Prinsip Originalitas Â ABSTRACT This research is aimed to seek deeper into and analyse the protection for copyright based on genuineness principle regarding architectural work similar to other works to figure out how the protection is given to the work of architect that has similarity to other works and the comparison of regulation of genuineness principle between Indonesia and the US. This study was conducted based on normative juridical method with statute, conceptual, case, and comparative approaches. The materials used involved primary, secondary, and tertiary materials, all of which were obtained from literature studies, followed by descriptive analysis of the materials through both grammatical and systematic interpretation. The protection aimed to give regarding the principle of genuineness of architectural work in terms of its form of similarity involves substantial similarity and independent creations. Keywords: copyright, architectural work, genuineness principle

PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR TERHADAP EFEK BERAGUN ASET BERBENTUK SURAT PARTISIPASI (EBA-SP) RITEL DENGAN SKEMA FUTURE RECEIVABLES ATAS RISIKO GAGAL BAYAR Yola Sekarini Utami
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Yola Sekarini Utami, Moch. Zairul Alam, S.H., M.H., Ranitya Ganindha,S.H., M.H.Fakultas Hukum, Universitas BrawijayaE-mail: ylsekarini@gmail.comÂ ABSTRAKPerkembangan produk investasi telah menciptakan berbagai macam model investasi yang memudahkan masyarakat untuk menjadi investor salah satunya adalah dengan kehadiran Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) Ritel dengan skema Future Receivables. Namun, regulasi yang ada saat ini belum cukup jelas menggambarkan konstruksi hukum untuk melindungi investor pemegang EBA-SP Ritel dengan skema Future Receivables mengingat underlying asset yang menjadi agunan merupakan aset pendapatan masa mendatang sehingga risiko gagal bayar dapat dialami oleh emiten. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan EBA-SP Ritel dengan skema Future Receivables dan bentuk perlindungan hukum investor pemegang EBA-SP Riteldengan skema Future Receivables dalam perspektif Hukum Pasar Modal Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan analisis. Berdasarkan hasil penelitian,dapat diketahui bahwa pada dasarnya OJK dalam mengatur EBA-SP Ritel dengan skema telah tertuang dalam Pasal 2 POJK Nomor 65/POJK.04/2017 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Melalui Pasal tersebut bahwa aset keuangan dalam portofolio investasi KIK-EBA dapat berupa future receivables. Artinya, tagihan maupun arus kas, atau pendapatan yang timbul di masa mendatang dapat dijadikan sebagai underlying asset dalam EBA-SP Ritel. Namun, hingga saat ini OJK belum menerbitkan peraturan terkait dengan pengaturan dan perlindungan terjadinya gagal bayar atas penulasan EBA-SP Ritel dengan skema Future Receivables.Kata kunci: Efek Beragun Aset, Kontrak Investasi Kolektif, Sekuritisasi AsetPendapatan Masa Depan.Â ABSTRACTInnovation of investment products keeps growing and it increasingly gives easier access to investment especially when Asset-backed Securities in the form ofparticipation letter (hereinafter EBA-SP) for retails exist with the scheme of Future Receivables. However, the existing regulation does not clearly elaborate the legal construction to protect investors who hold retail EBA-SP future receivables, recalling that underlying asset set as a collateral is future asset, where issuers could potentially face default. This research is aimed to describe and analyse the management of EBA-SP for retails with the scheme of Future Receivables and to find out how the legal protection is provided for investors holding EBA-SP with the scheme of Future Receivables from the legal perspective of Capital Market in Indonesia. This research is categorized into normative legal research with both statute and analytical approaches. Based on the discussion of the research, the regulation concerning EBA-SP is provided in Article 2 of Regulation of Financial Service Authority Number 65/POJK.04/2017 concerning Guidelines for Issuanceand Report of Asset-backed Securities in the form of Collective Investment Contract. This Article allows change in financial asset in investment portfolio KIKEBA to future receivables as underlying asset in EBA-SP for retails. However, upto these days the Financial Service Authority has not issued any regulation concerning measures and protection in case of default over the full payment ofEBA-SP for retails with the scheme of future receivables.Keywords: asset-backed securities, asset security received in the future

IZIN TERTULIS DARI ORANG TUA ATAU WALI ANAK SEBAGAI SYARAT WAJIB DALAM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (Analisis Yuridis Pasal 13 Huruf I PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak) Rahma Widjna Ning Ristiti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Rahma Widjna Ning Ristiti, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas,S.H.,LL.M.,Fitri Hidayat,S.H.,M.H Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya rahmawidjna@gmail.com Â ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis syarat calon orang tua angkat dalam Pasal 13 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengenai izin tertulis dari orang tua atau wali anak sebagai syarat wajib dalam pelaksanaan pengangkatan anak. Berdasarkan pasal tersebut calon orang tua angkat harus memenuhi syarat yakni memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak. Frasa izin tertulis orang tua atau wali anak memiliki multi tafsir yang dilihat dari beberapa pertimbangan hakim Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri yang mengesahkan pengangkatan anak tanpa adanya izin tertulis orang tua atau wali anak. Adanya hal tersebut Mahkamah Agung melakukan pembatalan pengangkatan anak dengan alasan izin tertulis orang tua atau wali anak merupakan syarat yang wajib dilakukan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelusuran bahan dari internet. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa calon orang tua angkat untuk memperoleh izin baik secara lisan atau tertulis merupakan syarat yang wajib dilakukan. Izin secara lisan dilakukan untuk mengantisipasi adanya kecurangan yang dilakukan oleh para pihak dalam melakukan pengangkatan anak. Kedua orang tua harus memberikan izin tertulis dan lisan dengan memberikan pernyataan ke dalam persidangan. Seorang wali dapat memberikan izin apabila ia telah disahkan oleh Pengadilan sebagai wali anak hal tersebut terjadi karena orang tua anak lalai dalam menjalankan kewajiban serta tanggung jawabnya dan memiliki itikad yang buruk. Kata Kunci : Izin Tertulis, Syarat Wajib, Pengangkatan AnakÂ ABSTRACT This research is aimed to find out and analyze the requirement of foster parents in Article 13 letter I of Goverment Regulation Of The Republic Of Indonesia Number 54 Of 2007 On Child Adoption regarding written permission from parents or guardian of the children as a mandatory condition in the implementation of the child adoption. Based on the article the foster parents have to meet the requirements of obtaining child approval and written permission from their parents or guardians. Written permission phrase of parents or guardian of children have multiple interpretations which are seen from several considerations of judges of the Religious Courts and District Courts that ratify the appointment of children without written permission from parents or guardian of children. The existence of this case the Supreme Court can cancel the appointment of childrens on the ground that written permission from parents or guardian of children is a mandatory condition. This research is categorized as normative juridical method with statute and case approaches. The legal materials related to this research are obtained through literature studies and searches from the internet and analyzed by grammatical interpretation and systematic interpretation. The result of the study shows that forest parents to obtain the permission either verbally or in writing are mandatory condition. Oral permission is made to anticipate fraud committed by the parties in carrying out the child adoption. Parents must give written and oral permission by giving a statement to the trial. A guardian can give a permission if he/she has been authorized by the Court as a guardian of the child because the childâ€™s parents are negligent in carrying out their obligations and responsibilities and have a bad attitude. Keywords :Â Written Permissions, Mandatory Conditions, Child Adoption

ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN DANA SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) DARI PEMERINTAH KOTA KEPADA SISWA PENDIDIKAN MENENGAH (Studi di Kota Blitar) Admin Student Journal
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Rias Risalla Ayuning Tias, Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S., dan Herlin Wijayati, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: riasayuningtias12@gmail.com Â ABSTRAK Lahirnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan sebagai jalan untuk memperbaiki beberapa kelemahan yang terdapat pada Undang-Undang 32 Tahun 2004. Salah satunya mengenai kewenangan pendidikan. Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Blitar memberikan bantuan dana SPP kepada siswa pendidikan menengah (SMA/SMK). Namun hal tersebut apabila dilihat dari perspektif yuridis mengenai urusan pemerintahan, tanggungjawab dari pengelolaan pendidikan menengah bukan lagi menjadi kewenangan Pemerintah Kota melainkan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dari Pemerintah Kota Kepada Siswa Pendidikan Menengah di Kota Blitar serta solusi dan hambatan dari Pelaksanaan Pemberian Bantuan Dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dari Pemerintah Kota Kepada Siswa Pendidikan Menengah. Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Kewenangan Pemerintah Daerah, Siswa Pendidikan Menengah (SMA/SMK). Â ABSTRACT The issuance of Act Number 23 of 2014 concerning Local Government is aimed to fill the gap in Act 32 of 2004 concerning authority in education. In 2018, local government of Blitar contributed financial aid for tuition fees addressed to high school students including those from vocational schools. However, from juridical perspective concerning government responsibilities, the running of high school education should no longer be under the authority of the local government but under provincial government authority. This research seeks into the implementation of financial aid contributed for tuition fees from the local government to high school students in Blitar and the solution and impeding factors in the financial aid implementation provided by the local government. Keywords: local government, local government authority, high school students.

URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMIN POLIS SEBAGAI PENJAMIN HAK NASABAH ASURANSI DALAM KEPAILITAN PADA PERUSAHAAN ASURANSI Niken Widywati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPada dasarnya asuransi juga butuh lembaga penjamin seperti pada lembaga perbankan yang memiliki lembaga penjamin simpanan, tujuannya agar dapat melindungi kepentingan nasabah dari kerugian apabila suatu saat perusahaan asuraansi tersebut mengalami pailit. Untuk menghindari terjadinya kerugian yang dapat dialami nasabah asuransi, maka munculah pikiran suatu konsep untuk membentuk sebuah lembaga yang dapat menjamin polis nasabah asuransi sebagai suatu langkah preventif. Lembaga Penjamin Polis pada intinya adalah memberikan kompensasi kepada nasabah asuransi pemegang polis apabila nantinya suatu perusahaan asuransi dinyatakan insolven. Uangnya berasal dari iuran dari setiap perusahaan asuransi yng dikelola untuk dipergunakan apabila suatu saat ada perusahaan asuransi yang mengalami pailit. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah Apa urgensi pembentukan Lembaga penjamin polis sebagai penjamin hak nasabah asuransi dalam kepailitan pada perusahaan asuransi. Untuk menjawab permasalahan, maka penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan: bahwa pada saat perusahaan asuransi mengalami kepailitan maka perusahaan tersebut tidak lagi mampu untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditornya. Hal tersebut berarti bahwa pemenuhan pengembalian polis kepada nasabah juga pasti terhambat karena dalam undang-undang kepailitan, nasabah asuransi menempati posisi sebagai kreditur konkuren. Dalam prakteknya perusahaan asuransi dan perbankan adalah lembaga keuangan yang sama-sama menghimpun dana dari masyarakat dan dikelola untuk kepentingan masyarakat. Dilihat dari kesamaannya tersebut, industri asuransi juga membutuhkan lembaga penjamin seperti halnya industri perbankan yang mempunyai Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan melihat keberhasilan KDIC dalam menjamin berbagai lembaga keuangan di Korea Selatan maka hal tersebut bisa menjadi contoh bagi Indonesia untuk melakukan hal yang sama. Karena perusahaan asuransi pun sangat membutuhkan lembaga penjamin untuk menjamin polis nasabah asuransi apabila perusahaan asuransi mengalami kepailitan serta untuk menjaga kepentingan dan hak nasabah agar tetap terlindungi.Kata Kunci: Asuransi, Kepailitan, lembaga penjamin polisÂ ABSTRACTPrincipally insurance needs a guarantor as in banking system that has guarantors for clientsâ€™ deposit. The existence of a guarantor is aimed to protect client interests from any loss in case of bankruptcy faced by the insurance company. This concern has encouraged the formation of an institution positioned as to guarantee policy of the insurance client as a preventive measure. The guarantor is principally responsible for providing compensation to the client holding the policy when the insurance company is declared insolvent in the future. The compensation comes from the money managed and prepared for compensation in case of bankruptcy. This issue has brought to the questions regarding the urgency in forming a special body positioned as a guarantor for insurance clients in case of bankruptcy faced by the insurance company. This research was conducted based on normative juridical method. The research concludes that the bankruptcy is the state where the company is no longer capable of paying back their creditors, and this condition will also hamper the process of returning policy to the customers since the insurance clients are as concurrent creditors based on the Act concerning Bankruptcy. Both insurance and bank are financial organisations aimed to collect fund from societies and manage the money for the sake of the people. This equal function shows that insurance company needs the existence of guarantors as banks do to guarantee clientsâ€™ deposit. The success of KDIC in guaranteeing clientsâ€™ deposit in South Korea should serve as a good example for Indonesia. In conclusion, insurance companies urgently need Deposit Guarantee Institution to guarantee the policy of the insurance clients in case of bankruptcy that may take place in the future.Keywords: insurance, bankruptcy, policy guarantee institution

URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMIN POLIS SEBAGAI PENJAMIN HAK NASABAH ASURANSI DALAM KEPAILITAN PADA PERUSAHAAN ASURANSI Niken Widyawati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPada dasarnya asuransi juga butuh lembaga penjamin seperti pada lembaga perbankan yang memiliki lembaga penjamin simpanan, tujuannya agar dapat melindungi kepentingan nasabah dari kerugian apabila suatu saat perusahaan asuraansi tersebut mengalami pailit. Untuk menghindari terjadinya kerugian yang dapat dialami nasabah asuransi, maka munculah pikiran suatu konsep untuk membentuk sebuah lembaga yang dapat menjamin polis nasabah asuransi sebagai suatu langkah preventif. Lembaga Penjamin Polis pada intinya adalah memberikan kompensasi kepada nasabah asuransi pemegang polis apabila nantinya suatu perusahaan asuransi dinyatakan insolven. Uangnya berasal dari iuran dari setiap perusahaan asuransi yng dikelola untuk dipergunakan apabila suatu saat ada perusahaan asuransi yang mengalami pailit. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah Apa urgensi pembentukan Lembaga penjamin polis sebagai penjamin hak nasabah asuransi dalam kepailitan pada perusahaan asuransi. Untuk menjawab permasalahan, maka penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan: bahwa pada saat perusahaan asuransi mengalami kepailitan maka perusahaan tersebut tidak lagi mampu untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditornya. Hal tersebut berarti bahwa pemenuhan pengembalian polis kepada nasabah juga pasti terhambat karena dalam undang-undang kepailitan, nasabah asuransi menempati posisi sebagai kreditur konkuren. Dalam prakteknya perusahaan asuransi dan perbankan adalah lembaga keuangan yang sama-sama menghimpun dana dari masyarakat dan dikelola untuk kepentingan masyarakat. Dilihat dari kesamaannya tersebut, industri asuransi juga membutuhkan lembaga penjamin seperti halnya industri perbankan yang mempunyai Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan melihat keberhasilan KDIC dalam menjamin berbagai lembaga keuangan di Korea Selatan maka hal tersebut bisa menjadi contoh bagi Indonesia untuk melakukan hal yang sama. Karena perusahaan asuransi pun sangat membutuhkan lembaga penjamin untuk menjamin polis nasabah asuransi apabila perusahaan asuransi mengalami kepailitan serta untuk menjaga kepentingan dan hak nasabah agar tetap terlindungi.Kata Kunci: Asuransi, Kepailitan, lembaga penjamin polisÂ ABSTRACTPrincipally insurance needs a guarantor as in banking system that has guarantors for clientsâ€™ deposit. The existence of a guarantor is aimed to protect client interests from any loss in case of bankruptcy faced by the insurance company. This concern has encouraged the formation of an institution positioned as to guarantee policy of the insurance client as a preventive measure. The guarantor is principally responsible for providing compensation to the client holding the policy when the insurance company is declared insolvent in the future. The compensation comes from the money managed and prepared for compensation in case of bankruptcy. This issue has brought to the questions regarding the urgency in forming a special body positioned as a guarantor for insurance clients in case of bankruptcy faced by the insurance company. This research was conducted based on normative juridical method. The research concludes that the bankruptcy is the state where the company is no longer capable of paying back their creditors, and this condition will also hamper the process of returning policy to the customers since the insurance clients are as concurrent creditors based on the Act concerning Bankruptcy. Both insurance and bank are financial organisations aimed to collect fund from societies and manage the money for the sake of the people. This equal function shows that insurance company needs the existence of guarantors as banks do to guarantee clientsâ€™ deposit. The success of KDIC in guaranteeing clientsâ€™ deposit in South Korea should serve as a good example for Indonesia. In conclusion, insurance companies urgently need Deposit Guarantee Institution to guarantee the policy of the insurance clients in case of bankruptcy that may take place in the future.Keywords: insurance, bankruptcy, policy guarantee institution

PERLÐ†NDUNGÐN HUKUM TERHADAP PENERIMA LISENSI MERÐ•K DÐLÐM HAL TERJADINYA PÐ•MBATALAN MERÐ•K Eldika Dana Iswara
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Eldika Dana Iswara, Moch Zairul Alam, SH., MH dan Setiawan Wicaksono , SH., M.Kn Fakultas Hukum Universitas Brawijaya eldika_dana@yahoo.co.id Â ABSTRAK PerjanjÑ–an lisensi merÐµk merupakan salah satu sarana untuk melindungi suatu MerÐµk dari tindakan pelanggÐ°rÐ°n dan kejahatan merÐµk Ñƒang berupa pemakaian merÐµk tanpa Ñ–zÑ–n dan pemalsuan merÐµk (infringement). PerjanjÑ–an lisensi MerÐµk tidÐ°k hÐ°nÑƒÐ° memberi manfaat bagi pemÑ–lÑ–k MerÐµk selaku pemberi lisensi (licensÐ¾r), melainkan juga penerima lisensi (licensee). Bagi pemÑ–lÑ–k merÐµk, dengan adanÑƒa perjanjÑ–anÂ lisensi, merÐµknÑƒa akan semakin dikenal Ð¾leh kÐ¾nsumen dan dilindungi Ð¾leh hukum. Sedangkan bagi penerima lisensi, dapat menggunakan merÐµk Ð¾rang lain secara aman dan legal. Penggunaan merÐµk terdaftar di IndÐ¾nesia Ð¾leh penerima lisensi dianggap sama dengan penggunaan MerÐµk tersebut di IndÐ¾nesia Ð¾leh pemÑ–lÑ–k merÐµk. Terhadap merÐµk Ñƒang sudah terdaftar dÐ°lÐ°m Daftar Umum MerÐµk, masih dapat dimintakan pÐµmbatalan pendaftÐ°rÐ°n merÐµk. GugÐ°tÐ°n PÐµmbatalan pendaftÐ°rÐ°n merÐµk dapat dÑ–ajukan Ð¾leh pihÐ°k Ñƒang berkepentingan berdasarkan Ð°lÐ°sÐ°n sebÐ°gÐ°imana dimaksud dÐ°lÐ°m PÐ°sÐ°l 76 UndÐ°ng-UndÐ°ng NÐ¾mÐ¾r 20 Tahun 2016 tentang MerÐµk dan IndÑ–kasi GeÐ¾grafis. Berdasarkan uraianÂ latar belakangÂ diatas, maka fokus permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap penerima lisensi atas pembatalan merek yang telah dilisensikan? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang â€“ undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui penulusuran kepustakaan dan pendapat para ahli. Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi berdasarkan pokok hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum yang diterima oleh penerima lisensi atas pembatalan merek yang telah dilisensikan. PerlÑ–ndungÐ°n Hukum Akibat TerjadinÑƒa PÐµmbatalan MerÐµk Melalui UpaÑƒa Preventif dapat diupaÑƒakan dengan mendaftarkan MerÐµk dengan segera mungkin. Sedangkan UpaÑƒa PerlÑ–ndungÐ°n hukum dengan upaÑƒa Represif secara perdata dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (nÐ¾n litigasi) dengan cara negosiasi, konsiliasi dan mediasi. Kata Kunci: Lisensi merÐµk, pÐµmbatalan merÐµk, perlÑ–ndungÐ°n hukum.Â ABSTRACT Trademark licensing agreement is made to provide protection for a trademark against any infringement and violation of trademark such as using the trademark without permit. This agreement should benefit both the licensor and licensee. With this provision of license, the intended brand will be widely known by public and legal protection can be provided, while the licensee has a chance to use another partyâ€™s brand legally and risk-free. The use of registered trademark by the licensee in Indonesia is deemed the same as the use of the trademark by the party giving the trademark. However, cancellation of trademark can take place even for trademark already registered on General Registry of Trademarks. The lawsuit over trademark registration can be submitted by the party concerned for the case as intended in Article 76 of Act Number 20 of 2016 concerning Trademark and Geographical Indications. Based on the aforementioned, this research is focused on the form of legal protection provided for licensee in case of any cancellation of trademark that has been licensed. This is a normative-juridical research with statute and conceptual approaches. The legal materials were obtained from literature studies and notions from experts. Preventive action can be taken by registering trademark immediately, or both litigation and non-litigation measures can be taken as a repressive step, where the latter may involve negotiation, conciliation, and mediation. Keywords: trademark licensing, trademark cancellation, legal protection

PENERAPAN PASAL 11 AYAT (2) HURUF D PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TULUNGAGUNG (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung) Arya Putra Nandika
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Arya Putra Nandika, Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S., Herlin Wijayati, S.H., M.H Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono, No. 169 Malang Email : aryapun54@gmail.com Â Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang Penerapan Pasal 11 Ayat (2) Huruf d Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dirumuskan terkait penerapan Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Kabupaten Tulungagung bidang Kesejahteraan rakyat dan hambatan serta solusi untuk mengatasi hambatan- hambatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Pasal 11 Ayat (2) Huruf d Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tulungagung masih belum maksimal. Ada beberapa faktor hambatan yang mempengaruhi hasil penelitian tersebut yaitu faktor eksternal dan internal yang terdiri dari kedudukan Inspektorat sebagai badan yang diresmikan langsung oleh Bupati, keterbatasan anggaran dari Pemerintahb Daerah, keterbatasan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana. Upaya untuk mengatasi hambatan- hambatan tersebut adalah dengan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia untuk mengoptimalkan kegiatan operasional Inspektorat Kabupaten Tulungagung, selain itu memenuhi sarana dan prasarana serta akomodasi untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional tugas pengawasan Inspektorat Kabupaten Tulungagung. Kata Kunci : Penerapan, Pengawasan, InspektoratÂ Abstract This study attempts to analyze about the Application of Article 11 Verse (2) Letter d Bupati Regulation Number 45, 2016 about Position, Organization Structure, Tasks and Functions and Management of Working in Inspectorate Tulungagung. Based on that, a problem that is formulated in implementing Article 11 verse (2) Letter d Bupati Regulation number 45, 2016 about Position, Organization Structure, Tasks and Functions and Management of Working in Inspectorate Tulungagung of society welfare and constraints as well as a solution to overcome these constraints. The result showed that the Application of Article 11 verse (2) Letter d Bupati Regulation Number 45, 2016 about Position, Organization Structure, Tasks and Functions Management of Working in Inspectorate Tulungagung is still not maximum. There are several factors affecting the results of the research are the external and internal consisting of a investigation an agency which inaugurated directly by the limited budget of regions, limited human resources, facilities and infrastructure. Efforts to overcome barriers was to improve the human resources in order to optimize the operational activities in Tulungagung, in addition to infrastructure as well as accommodations to support the implementation of the operational supervisory duty Â in Inspectorate Tulungagung. Â Keywords : Application, Control, Inspectorate.

ANALISIS STATUS HUKUM RESERVASI IRAN TERHADAP CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD 1989 DALAM PENJATUHAN VONIS MATI BAGI ANAK Farah Salsabilah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Farah Salsabilah, A.A.A Nanda Saraswati,SH.,MH., Dr. Setyo Widagdo,SH.,M.Hum.Fakultas Hukum Universitas Brawijayafarahsalsabilaxxx@gmail.comÂ ABSTRACTHukum Internasional melarang adanya eksekusi mati bagi anak karena hak-hak mengenai anak tidak luput dari pembahasan hukum internasional. Hakekatnya, keberadaan hak asasi anak merupakan turunan dari kodifikasi Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Right. Sehingga dibentuklah Convention on the Rights of the Child pada tahun 1989 mengatur perlindungan anak dari segala bentuk hukuman yang bersifat menyiksa yang bersifat melampaui kemanusiaan, dilatarbelakangi dengan rujukan oleh UNICEF mengenai penyiksaan terhadap anak terjadi dalam beberapa konteks, termasuk operasi polisi pada anak-anak yang dinilai sebagai ancaman, hukuman penjara pada anak termasuk tahanan, dan anak-anak yang dilihat sebagai kelompok subversive, termasuk pula anak-anak militant. Iran, negara yang menandatangani Convention on the Rights of the Child 1989 pada 5 September 1991 dan meratifikasi instrument hukum tersebut pada 13 Juli 1994 dan melakukan reservasi dengan tujuan agar tidak berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum islamnya. Reservasinya yang bersifat terlalu general dan terlalu mengedepankan hukum nasional menjadikan hal tersebut menimbulkan objeksi dan kontroversi ditambah dengan penjatuhan vonis dan hukuman mati pada anak atau seseorang berusia dibawah 18 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum reservasi Iran terhadap CRC dan implikasi yuridisnya daripada reservasi tersebut, dengan metode penelitian yuridis normative dan pendekatan undang-undang.Kata Kunci: Anak, Hak Asasi Manusia, Reservasi.Â ABSTRACTInternational law is against delivering death sentence to children since their rights are protected by International Law. Principally, the existence of rights of child is derived from codification of human rights or Universal Declaration of Human Rights. This notion then led to Convention on the Rights of the Child in 1989 that regulates protection for children against any form of punishment that tortures or dehumanises children. This consideration embarked from the reference by UNICEF concerning children torture that forms in several context, including traffic police investigation to children, which can threaten them, jail sentence and detainment for children, and children seen as subversive, and those militant children. Iran, the country that signed Convention on the Rights of the Child 1989 on September 1991, ratified legal instrument on July the 13th 1994, and performed reservation aimed to protect it from any conflict with principles of Islamic law. Too general a reservation which is too focused on national law triggers controversy and objection, and it is worsened by incremental verdict and death sentence on children under 18 years old. This research is aimed to analyse the legal status of reservation of Iran in regard to CRC and juridical implication of the reservation, supported by normative juridical method and statute approach.Keywords: child, human rights, reservation

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PEDOMAN PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN BAGI SISWA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA DAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS Fatin Hifzhani Fitri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Fatin Hifzhani Fitri, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Nurdin, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya fatinhfzn@gmail.com Â ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan yang dilatar belakangi oleh kebijakan bupati Pacitan dengan tujuan memberikan pemahaman terkait wawasan kebangsaan yang secara teknis diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 13 tahun 2016 tentang Pedoman Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di Kabupaten Pacitan. Dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai lembaga pelaksana masih belum maksimal dalam melaksanakan tugas pemberian wawasan kebangsaan ini. Masih banyak sekolah yang belum mendapatkan sosialisasi. Dilihat dari prosentase pelaksanaan kegiatan sosialisasi ke sekolah baru terlaksana sekitar 18% saja. Penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan penelitian Yuridis Sosiologis. Data primer dan sekunder yang penulis analisis menggunakan teknis analisis data deskriptif analisis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dan diintepretasikan dengan memberi kesimpulan sesuai dengan permasalahan. Berdasarkan penelitian bentuk kegiatan pelaksanaan pemantapan wawasan kebangsaan adalah sosialisasi di SLTP dan SLTA, namun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak bisa mencapai target dua puluh sekolah setiap tahunnya. Penulis memperoleh jawaban bahwa pelaksanaan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan belum efektif. Kendala yang dihadapi ialah kurangnya pengawasan dari Bupati Pacitan sehingga kerjasama dengan lembaga pendukung lainnya tidak terkoordinasi dengan baik yang menjadikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bekerja sendiri. Adapun upaya yang dapat dilakukan dengan memberikan laporan kepada Bupati Pacitan terkait kendala yang dialami dan melakukan koordinasi yang baik dengan lembaga yang membantu penyelenggaraan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan. Kata Kunci: Implementasi, Wawasan Kebangsaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Siswa SLTP dan SLTA Â ABSTRACT This research embarked from the policy from the Regent of Pacitan aimed to build understanding of national outlook that is technically regulated in Regent Regulation of Pacitan Number 13 of 2016 concerning Guidelines for Strengthening National Outlook for Secondary and High School Students in the Regency of Pacitan. The body responsible for national and political unity has not optimally encouraged people to have this national outlook, and several schools state that they have not received any introduction of national outlook. However, introductory activities to schools only account for 18% of implementation. This research was conducted based on empirical juridical research method with socio-juridical approach. Both primary and secondary data were analysed in descriptive method where the problems were solved by elaborating data obtained from field observation and literature studies that were then analysed and interpreted in which conclusion was given as according to the problems. The activity of introducing this national outlook has not been fully implemented by the authority responsible for national and political unity since the authority is not capable of introducing it to 20 schools every year; the execution is not effective. Lack of supervision from the Regent of Pacitan is seen as an obstacle and it lets loose the coordination regarding this objective, and it leaves the authority responsible for the national and political unity alone working on its own. It is essential that better coordination to strengthen national outlook be taken into account. Keywords: Implementation, national outlook, the authority responsible for national and political unity,Â secondary and high school students

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA