cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 215   216   217   218   219 
PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN PEMUTUSAN AKSES PADA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN COMPUTER CRIMES ACT 2017 THAILAND Farchana Deis Widoputri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Farchana Deis Widoputri, Dr. Yuliati S.H., LL.M, Ardi Ferdian, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya farchanadeisw@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini dilakukan untuk mengаnаlisis Perbаndingаn Hukum Undаng-undаng ITE dengаn Computer Crime Аct 2017 Thailand mengenаi pemutusаn аkses. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menemukan perbedaan dan persamaan antara Undang-undang ITE dan Computer Crimes Act 201 Thailand mengenai pemutusan akses untuk kemudian dilakukan perbaikan terhadap peraturan dalam Undang-undang ITE mengenai pemutusan akses. Penelitian Yuridis Normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Sedangkan analisis dilakukan dengan metode interpretasi komparatif. Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah harus dilakukan perbaikan peraturan mengenai pemutusan akses yang ada pada undang-undang ITE karena melihat dari perbandingan peraturan mengenai pemutusan akses antara Undang-undang ITE dan Computer Crimes Act, masih terdapat banyak kekurangan dari peraturan mengenai pemutusan akses yang ada pada undang-undang ITE. Kata Kunci: Pemutusan Akses, Blokir, Perbandingan   ABSTRACT This research is aimed to analyse the legal comparison between Act concerning Electronic Information and Transactions and Computer Crimes Act 2017 Thailand concerning access disconnection to find out the difference and similarity between the Act of Electronic Information and Transactions and Computer Crimes Act 2017 Thailand on Access Disconnection. This study is expected to help with the improvement of the Act concerning access disconnection in Indonesia. Normative-juridical method was employed along with statute and comparative approaches. The data obtained was analysed based on comparative interpretation method. The discussion of this research agrees that improving the regulation regarding access disconnection as stated in Act concerning Electronic Information and Transactions is required since incomplete points of regulations found in the law in Indonesia regarding this case were discovered as a result of the comparison between the two laws. Keywords: access disconnection, block, comparison
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN (Studi di Pengadilan Negeri Malang Kelas I A) Danny Reza Primasto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Danny Reza Primasto,Dr.Prija Djatmika,S.H.,M.S.,Eny Harjati,S.H.,M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : dannyreza55@gmail.com  Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan pengadilan dan untuk mengetahui implikasi yuridis atas terjadinya disparitas putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana penadahan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan, baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, dan sikap yang berkaitan dengan proses Penjatuhan Pidana oleh Hakim yang mengandung unsur Disparitas terhadap Perkara Tindak Pidana Penadahan, Pada Putusan No.171/Pid.B/2018/PN.Mlg dan Putusan No.530/Pid.B/2018/PN.Mlg. Hakim dalam memutuskan suatu perkara tentu mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan perkara, seperti latar belakang terdakwa, alasan terdakwa melakukan tindak pidana serta hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara. Sanksi pidana dengan berat ringan yang bervariasi dalam perkara penadahan merupakan suatu bentuk disparitas pidana. Pelaku diberikan sanksi pidana atas perbuatannya agar dapat merasakan suatu penyesalan dan merasa jera terhadap akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Apabila dilihat dari segi terdakwa, tidak semua terdakwa mau menerima hasil putusan pengadilan, karena mereka merasa tidak sepantasnya atau keberatan menerima hukuman yang ditetapkan oleh hakim namun ada juga terdakwa yang mau menerima putusan tersebut dan apabila putusan itu sudah inkracht maka terdakwa harus menjalani proses hukuman yang telah ditetapkan pengadilan. Begitu juga dalam perkara penadahan. Dilihat dari segi Hakim, bagi Hakim dalam menjatuhkan disparitas itu dalam undang-undang kehakiman, terdapat suatu kebebasan, kemerdekaan untuk menjatuhkan putusan, akan tetapi harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan peraturan yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan karena putusan tersebut demi keadilan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada masyarakat dan rasa keadilan itu sendiri. Hakim dalam memutus suatu perkara tidak ada pengecualian. Kata kunci : Tindak Pidana Penadahan, Disparitas, Putusan Pengadilan   Abstract This research is aimed to find out on what ground the consideration of a judge is based, causing disparity in the ruling and to also find out the juridical implication caused by the disparity over the case of criminal fencing. This research involved empirical juridical research method and it helps observe the law in real life in the form of judgement, behaviour, opinion, and any measures taken in the process of delivering verdict that has disparity over criminal fencing as between Decision Number 171/Pid.B/2018/PN.Mlg and Decision Number 530/Pid.B/2018/PN.Mlg. In delivering the verdict of a case, all aspects related to the case have to be taken into account such as the background of the defendant, the motive why the defendant commits a crime and anything else regarding the criminal case. The varied intensity of sanctions given shows the disparity and they are imposed to deter the convict. In reality, not all defendants accept the ruling with open arm since some may think that the sanctions imposed are too much for the crime they have committed, while some others accept the verdict. When the ruling is declared inkracht, the defendant has to serve the sentence as imposed by the court. Similarly, in the case of criminal fencing, the judge holds discretion to deliver the ruling to the defendant, but despite this discretion, the judge still has to truly consider the ruling and it has to be in accordance with existing regulation and the decision delivered has to be relevant and appropriate before the Almighty God and for all the society and justice per se since the court ruling is final and cannot be bargained under any circumstances. Keywords: criminal fencing, disparity, court ruling.
EFEKTIFITAS PASAL 21 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN TERKAIT TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG PERUMAHAN TERHADAP SARANA PEMAKAMAN I Nengah Gowinda Widjaya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

I Nengah Gowinda Widjaya, Dr. Shinta Hadiyantina, SH, MH., Lutfi Effendi, SH., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : gowindawijaya@gmail.com  Abstrak Penelitian ini membahas perbedaan antara ketentuan pasal 21 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pemakaman (das sollen) dan praktek dimana pengembanga hanya membangun perumahan tanpa menyediakan pemakaman (das sein). Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dirumuskan terkait efektifitas Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemakaman Terkait Tanggung Jawab Pengembang Perumahan Terhadap Sarana Pemakaman dan hambatan serta solusi penyediaan pemakaman bagi perumahan yang belum menyediakan sarana pemakaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal 21 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pemakaman masih belum/ tidak efektif, ketidak efektifan tersebut disebabkan karena unsur-unsur utama dari teori efektifitas masih belum dapat terpenuhi dan 2.            Hambatan dari segi substansi hukum adalah tidak adanya sanksi baik yang bersifat administratif maupun yang bersifat denda, masih belum ada upaya untuk menyelesaikan hambatan tersebut. Hambatan dari segi sutruktur hukum adalah penyediaan lahan pemakaman dari hasil uang pengganti yang sulit dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Malang Bagian Pemakaman akibat padatnya pemukiman di Kota Malang, upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Malang untuk melakukan penertiban bangunan liar dan kumuh di Kota Malang. Hambatan dari segi budaya hukum adalah pengembang perumahan yang lebih memilih jalan yang menguntungkan diri sendiri dengan memberikan uang pengganti daripada menyediakan lahan pemakaman serta pemikiran profit oriended sehingga lebih memilih penyediaan fasilitas umum yang lebih menjual atau bahkan sama sekali tidak menyediakan fasilitas umum, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dilakukannya sosialisasi untuk merubah pola pikir dari pengembang perumahan. Kata kunci :   Perumahan, Pengembang, Fasilitas Umum, Pemakaman.   Abstract This study discusses the differences between the provisions of Article 21 of the Regional Regulation of Malang City Number 3 of 2006 concerning the Implementation of Funerals (das sollen) and the practice where developers only build housing without providing funerals (das sein). Based on this, the problems formulated are related to the effectiveness of Article 21 of the Malang City Regional Regulation Number 3 of 2006 concerning the Implementation of Funerals Related to Housing Developer Responsibilities to Funeral Facilities and obstacles as well as solutions for the provision of funerals for housing that has not provided funeral facilities. The results showed that Article 21 of the Regional Regulation of Malang City Number 3 of 2006 concerning the Implementation of Funerals was still not / ineffective, the ineffectiveness was caused by the main elements of the theory of effectiveness still not being fulfilled and 2. Obstacles in terms of legal substance were absence both administrative and fines sanctions, there are still no efforts to resolve these obstacles. Obstacles in terms of legal structure are the provision of funeral land from proceeds of substitute money that is difficult to do by the Public Works and Housing Office of Malang City Cemetery Section due to densely populated settlements in Malang City, the efforts made are by coordinating with the Malang City Regional Government to control illegal buildings and slum in Malang City. Constraints in terms of legal culture are housing developers who prefer paths that benefit themselves by providing substitute money rather than providing funeral land and oriended profit thinking so that they prefer the provision of public facilities that are more selling or even completely without providing public facilities, efforts made to overcoming these obstacles is to carry out socialization to change the mindset of housing developers. Keywords : Housing, Developers, Public Facilities, Funerals.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN BERAT RINGANNYA PIDANA YANG DIJATUHKAN PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERENCANA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 146/Pid.B/2015/PN SKH DAN PUTUSAN NOMOR 558/PID.B/2012/PN.JKT.UT) Cindy Nataline Cristina
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cindy Nataline Cristina, Dr. Ismail Navianto SH, MH, Dr. Bambang Sugiri SH, MS. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya nataline_cindy@yahoo.co.id  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai  pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada tindak pidana penganiayaan berencana yang menyebabkan kematian. Didalam putusan Nomor 146/Pid.B/2015/PN SKH terpidana dijatuhi hukuman 7 tahun hukuman penjara  yang sebelumnya di tuntut oleh jaksa penuntut umum 5 tahun  yang mana dalam hal ini adanya pemberatan pidana karena hakim dalam hal ini menerapkan teori absolut atau pembalasan karena hakim menganggap perbuatan terpidana sadis. Lalu didalam putusan Nomor 558/Pid.B/2012/PN.JKT.UT terpidana dijatuhi hukuman penjara 2 tahun yang sebelumnya di tuntut jaksa penuntut umum karena dalam hal ini hakim menerapkan teori realtif dengan tujuan terpidana tidak mengulangi kesalahan yang sama dimasa yang akan datang. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian  yuridis nomatif yang dilakukan dengan menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum. Analisis data yang dilakukan olrh prnulis yakni dengan metode pendekatan perundang-undangan dn pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui  bahwa hukuman yang dijatuhi hakim pada dua putusan diatas dipengaruhi olh beberapa faktor . Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Berat Ringan, Tindak Pidana, Penganiayaan.   ABSTRACT This research is aimed to find out the judge consideration to determine the severity of punishment imposed on premeditated persecution that causes death. Based on Decision Number 146/Pid.B/2015/PN SKH the convict was sentenced to seven years’ imprisonment from only five-year jail sentence previously delivered by the General Prosecutors. The severe punishment was given by the judge since absolute theory was implied as it was seen as sadistic deed by the judge. However, in the Decision Number 558/Pid.B/2012/PN.JKT.UT, the convict was only sentenced to two years’ imprisonment, two years more than what was delivered by the General Prosecutors. This is because the Judge applied relative theory aimed that the convict would not reoffend. This research was conducted based on normative-juridical method where truth was discovered based on the logic of legal studies. The research also employed both statute and case approaches. The results reveal that the verdict was determined based on several factors. Keywords: judge consideration, severity, criminal offense, persecution
ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA UNTUK ANAK YANG MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA PADA PUTUSAN NO. 802/PID.ANAK/2014/PN.BDG Rosari Manik
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rosari Manik, Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H, Dr. Lucky Endrawati S.H.,M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : rosarimanik97@gmail.com Abstrak Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang penjatuhan putusan pidana untuk anak yang menjadi perantara jual beli narkotika pada putusan No. 802/Pid.Anak/2014/Pn.Bdg Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer dan sekunder kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis dan grammatikal. Hasil dari penelitian ini adalah hakim menjatuhkan pidana penjara yang tidak meringankan bagi terdakwa, hal tersebut ditinjau dari berbagai aspek yaitu berupa pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yaitu berdasarkan tuntutan jaksa, berdasarkan alat bukti dan berdasarkan unsur-unsur pasal tindak pidana serta pertimbangan hakim bersifat non-yuridis yaitu berdasarkan usia maupun perilaku dan berdasarkan dampak yang terjadi. Adapun alasan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun kepada terdakwa adalah Perbuаtаn yаng dilаkukаn oleh terdаkwа merupаkаn suаtu kesengаjааn (dolus) dimаnа terdаkwа menjаdi perаntаrа juаl beli nаrkotikа secаrа sаdаr untuk mendаpаtkаn upаh sebesаr Rp 100.000 (serаtus ribu rupiаh) dan hаkim menjаtuhkаn putusаn tersebut аgаr tercаpаinyа tujuаn hukum yаitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan Kata Kunci: Anak, Perantara, Narkotika.   Abstract This article is aimed to study and analyse ruling delivered to a young child used to traffic narcotics based on Decision Number 802/Pid.Anak/2014/Pn.Bdg. This research was conducted based on normative juridical method with statute and case approaches. The primary and secondary materials obtained were analysed by means of systematic and grammatical interpretation. The discussion in this research reveals that the ruling given did not alleviate the defendant since the judge consideration was juridically based on the charges from prosecutors, proof, and elements of law concerning criminal act, in addition to non-juridical factors such as the age and behaviour of the defendant, and also the impact caused. Six years’ imprisonment given by the judge to the defendant was on the ground of the condition that the defendant was intentionally (dolus) involved in drug trafficking where the defendant helped traffic the drug and was aware that he was paid 100,0000 rupiah for his help. The ruling was delivered accordingly by the judge to achieve justice, legal certainty, and merit.Keywords: child, traffic, narcotics
TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PEMBERIAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN KEPADA INSTANSI YANG TERSANGKUT KASUS KORUPSI Faisal Zhafir
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Faisal Zhafir, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya faisalzhafir18@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh apa status kebasahan penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan dalam bentuk Opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Instansi yan tersangkut kasus korupsi. Pilihan ini dilatarbelakangi oleh Pemberian penilaian dalam bentuk opini yang syaratnya tercantum dalam Penjelasan Pasal 16 (1) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, kemudian syarat tersebut tidak terpenuhi karena lembaga tersebut tersangkut kasus korupsi maka seharusnya Opini tersebut dapat secara ototmatis dinyatakan batal demi hukum. Adapun jenis penelitian penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, Penulis menggunakan intepretasi gramatikal untuk menafsirkan pasal-pasal yang berisikan syarat penilaian opini wajar tanpa pengecualian. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa meskipun berdasarkan syarat pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian tidak terpenuhi akan tetapi Keabsahan produk hukum ini masih berlaku atas dasar Asas Keabsahan/ Rechtmatigheid yang menyatakan bahwa setiap peraturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dianggap keabsahannya sampai adanya putusan yang membatalkannya. Kemudian upaya hukum yang dapat ditempuh untuk membatalkan atau menyatakan tidak sahnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut adalah melalui pengajuan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Keabsahan, Opini Wajar Tanpa Pengecualian, Badan Pemeriksa Keuangan, Instansi, Korupsi   ABSTRACT This research is aimed to figure out to what extent is the validity of the assessment given by State Audit Agency regarding unqualified opinion delivered to an organisation involved in criminal corruption. This research embarks from assessment delivered by the State Audit Agency in the form of opinion, as stated in Article 16 (1) of Act Number 15 of 2004 concerning State Financial Management Inspection. Since the organisation involved in the criminal corruption fails to meet what is required, the unqualified opinion delivered by the agency is to be taken as invalid from the outset. This research is categorised into normative juridical research with statute, case, and conceptual approaches. The Articles consisting of the requirement of unqualified opinion were grammatically analysed and interpreted. The research result reveals that although unqualified opinion fails to meet the requirement, the validity of the law concerned in this issue still applies based on the principles of validity / Rechtmatigheid stating that the validity of the regulation made by an authorised body still applies unless it is cancelled. Charges can be proposed to Administrative Court to cancel the unqualified opinion or to declare the unqualified opinion invalid. Keywords: juridical review, validity of unqualified opinion, State Audit Agency, organisation, corruption
Keabsahan Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Rumah Dengan Sistem Pre Project Selling Oleh Developer Perseorangan Destra Panca Syahputra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Destra Panca Syahputra, Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H,  Setiawan Wicaksono, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Panca.destra@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keabsahan hukum perjanjian jual beli yang dilakukan oleh developer perseorangan terhadap penjualan rumah dengan sistem Pre Project Selling. Pre Project Selling merupakan suatu sistem penjualan rumah yang dilakukan pada saat rumah masih dalam tahap proses pembangunan dan yang dijual kepada pembeli masih dalam bentuk gambaran umum dari rumah tersebut dan para pihak akan diikat dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Dalam sistem Pre Project Selling pengaturan bagi pihak yang dapat melakukan penjualan rumah dengan sistem tersebut tidak diatur secara jelas sehingga menyebabkan kekaburan hukum dalam penerapannya, sehingga penulis ingin menganalisis dan mendeskripsikan tentang keabsahan hukum dalam sistem Pre Project Selling yang dilakukan oleh Developer Perseorangan. Untuk menjelaskan penelitian tersebut jenis penelitian yang digunakan Yuridis Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Analitis. Inti dari pengaturan sistem Pre Project Selling adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yakni mengatur tentang batasan bagi pihak yang dapat melakukan penarikan dana pada pembeli kurang dari 80% tersebut hanya terbatas pada Badan Hukum, Pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun menjelaskan bahwa Pelaku Pembangunan dapat melakukan pemasaran sebelum rumah susun dilaksanakan. Pelaku Pembangunan yang dimaksudkan ialah setiap orang, namun dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tidak menjelaskan tentang penarikan dana pada pembeli sebelum keterbangunan rumah tersebut selesai yang merupakan inti dari Pre Project Selling itu sendiri, sehingga ketentuan pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2011 mengikuti ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 yang merupakan landasan hukum dari Undang-undang tersebut. Kata Kunci : Pre Project Selling, Developer Perseorangan.   ABSTRACT This research is aimed to discuss the validity of law regarding sale and purchase of a house by an individual developer with pre project selling. This system is performed when the house is still in progress of development and the buyer will be bound to sale and purchase agreement. Pre-project selling system involving both parties in the transaction has not been specifically regulated and it may lead to vague of norms in terms of its implementation. Thus, this research is mainly aimed to analyse and describe the validity of the law regarding the system of pre-project selling performed by an individual developer with normative juridical method and statute and analytical approaches. The main point of regulating pre project selling system is implied in Article 45 of Act Number 1 of 2011 concerning Housing and Development that regulates the limit that can be paid by the prospective buyer, where only less than 80% of the payment can be done in advance and this regulation is only restricted to legal entities. Act Number 20 of 2011 concerning Multi-storey Housing implies that developers can market houses before the development is executed. The term developers are addressed to all people concerned. However, it is not further explained in the Act regarding the amount of money received by the developer from a perspective buyer far before the house is built where this becomes the core of this system. Thus, the provision of Act Number 20 of 2011 follows that of Act Number 1 of 2011 that serves as the legal basis of the former. Keywords: pre project selling, individual developer
URGENSI PEMBENTUKAN PUSAT KOORDINASI ASEAN UNTUK PENGENDALIAN PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS“ Ais Yuliana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ais Yuliana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email : Yulianaais08@gmail.com ABSTRAK Indonesia telah meratifikasi ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution 2002 pada 14 Oktober 2014 sebagai bentuk persetujuan Indonesia untuk mengendalikan pencemaran asap lintas batas yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Pada Pasal 5 ayat (1) AATHP mengamanatkan untuk mendirikan sebuah organisasi fungsional yang bernama ASEAN Centre yang bertujuan untuk memfasilitasi kerjasama dan koordinasi antar para pihak dalam mengelola dampak dari kebakaran lahan dan/ atau hutan (karhutla) khususnya pencemaran asap yang timbul dari kebakaran yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menawarkan diri agar ASEAN Centre dipusatkan di Indonesia sebagai bentuk keseriusan dan itikad baik Indonesia untuk menangani kasus ini, mengingat Indonesia menjadi negara di Asia Tenggara yang sering menyebabkan terjadinya karhutla. Namun ASEAN Centre yang diharapkan mampu melaksanakan isi AATHP secara optimal, kenyataanya sampai saat ini belum juga terbentuk. Hal ini yang menyebabkan kerjasama dan koordinasi antara negara polluter dan negara yang terkena dampak akibat terjadinya karhutla kurang berjalan maksimal. Dengan dibentuknya ASEAN Centre segera mungkin, diharapkan pencemaran asap lintas batas di kawasan Asia Tenggara dapat diminimalisir atau bahkan tidak terjadi lagi. Kata kunci : AATHP, ASEAN Centre, Karhutla ABSTRACT Indonesia ratified ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 2002 on October 14, 2014 as an agreement approved by Indonesia to control transboundary haze pollution occurring in the territory of Southeast Asia. Article 5 Paragraph (1) AATHP implies that ASEAN Centre as a functional organisation aimed to facilitate association and coordination between parties required to manage the impacts of forest fire and/or land fire especially regarding the haze coming from the forest fire that has occurred in Southeast Asia should be established and centralised in Indonesia. This is to show that Indonesia has the good faith and is serious to take action regarding the impacts given, recalling that Indonesia frequently causes the issue. The centre is expected to execute the substance of AATHP optimally. Since the establishment has not shown the sign of progress, the association and coordination between the polluters and the countries impacted are not optimal yet. ASEAN Centre is expected to tackle transboundary pollution in the territory of Southeast Asia where the issue should be able to be minimised or even completely eliminated. Keywords: AATHP, ASEAN Centre, forest fire and land fire 
KESESUAIAN PERUBAHAN PENGATURAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING SEBAGAI SYARAT PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA DENGAN PRINSIP PERLUASAN KESEMPATAN KERJA Ika Putri Setyawati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ika Putri Setyawati, Ratih Dheviana Puru HT, SH., LLM, Syahrul Sajidin, SH., M.H Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Ikaputrisetyawati.ip@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perubahan pengaturan RPTKA sebagai syarat penggunaan TKA di Indonesia dengan prinsip perluasan kesempatan kerja. Perubahan pengaturan RPTKA dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada pasal 9 memberikan kemudahan terhadap TKA yang hendak bekerja di Indonesia, pengesahan RPTKA merupakan izin untuk mempekerjakan TKA, yang dalam pengaturan sebelumnya RPTKA bukan merupakan izin kerja melainkan salah satu syarat untuk mendapatkan IMTA. Penyederhanaan prosedur ijin kerja bagi TKA dapat berdampak terhadap perluasan kesempatan tenaga kerja Indonesia sendiri. Adapun jenis penilian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undang yang berlaku dan berkaitan dengan pengaturan TKA. Baham hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersierTeknik pengumpulan bahan hukum yang di gunakan melalui studi kepustakaan dan melalui akses internet. Analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis interpretative gramatikal dan interpretative sistematis. Berdasarkan hasil penelitian ini maka akan dapat diketahui bahwa perubahan pengaturan RPTKA sebagai syarat penggunaan TKA di Indonesia tidak sesuai dengan prinsip perluasan kesempatan kerja. Kata Kunci : RPTKA, TKA, Perluasan Kesempatan Kerja   ABSTRACT This research is aimed to seek into the relevance of amended regulation concerning plan to employ foreign workers (hereinafter RPTKA) as required in hiring foreign workers in Indonesia with the principle of job opportunity expansion. The amended regulation regarding the RPTKA in Presidential Regulation Number 20 of 2018 concerning Hiring Foreign Workers in Article 9 allows foreign workers to work in Indonesia. The approval of RPTKA is a required document to hire foreign workers, where in the previous regulation before amendment, the RPTKA was not the requirement for permit to hire foreign workers. Simplifying the procedures required in the permit used to hire foreign workers affects the expansion level of job opportunities available in Indonesia. This research was conducted based on normative research with statute approach performed by studying related regulations that apply. This study used primary, secondary, and tertiary materials obtained from literature studies and online sources from the Internet, followed by analyses of the materials with grammatical and systematic interpretation. The discussion of this research reveals that the amendment is not relevant to the principle of extending job opportunities. Keywords: plan to hire foreign workers (RPTKA), foreign workers (TKA), job opportunities
PENERAPAN PASAL 12 HURIUF D JO PASAL 83 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN DALAM PERKARA NOMOR : 39/PID.SUS/PN SIT BERDASARKAN PRESPEKTIF HUKUM PROGRESIF Yustia Nerissa Arviana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yustia Nerissa Arviana, Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S., Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Yustianerissa23@gmail.com  ABSTRAK Hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, sehingga paradigma tersebut harus digunakan dalam mempelajari hukumi. Ini adalah sebagai pintu masuk dan sudut pandang (point of view) yang akan memperngaruhi semua aspek pembelajaran  kita tentang hukum progresif. Didalam realita kehidupan masyarakat, hukum mengalami sebuah masalah krusial yang mengaburkan makna dari hukum itu sendiri. Hukum dijadikan alat untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dan hukum dijadikan sebuah alat untuk melegalkan tindakan-tindakan yang menistakan nilai-nilai keadilan ditengah-tengah masyarakat. Hukum hanya dijadikan alat dan bukan tujuan. Mengakui keberadaan manusia dalam hukum akan menempatkan mereka sejalan dengan hukum. Diakui memang tidak mudah untuk merealisasikannya atau mengimplentasikanya. Dan akan lebih mudah apabila kita hanya berurusan dengan berbagai peraturan.   ABSTRACT Law is for human, not the other way around, and this paradigm should be the basis of legal studies. This paradigm serves as a doorway and perspective that affects all aspects of the study of progressive law. In reality, law is facing its own problem, which blurs the definition of law per se. Law has been used to protect particular interests and it is even worse when law seems to exist to legalise conducts that violate the values of justice among societies. In short, law is used not to execute objectives, but as an instrument. Recognising the existence of human being in law will put them in line with law as well, while people must be aware that this recognition can sometimes be difficult to gain and to implement, so leaving people facing regulations seems easier.

Page 217 of 563 | Total Record : 5629

 215   216   217   218   219 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue