cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 239   240   241   242   243 
BATASAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Perwira Adhyaksa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perwira Adhyaksa, Dr. Prija Djatmika, S.H., M.Si., Agus Yulianto, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Perwirasmansasi@gmail.com ABSTRAKPenelitian ini berangkat dari adanya conflict of norm antara UU Tindak Pidana Korupsi dengan UU Administrasi Pemerintahan terkait dengan persoalan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Kedua ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tidak memiliki batasan yang cukup jelas untuk menentukan Pertama, Penyalahgunaan wewenang seperti apakah yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi menurut ketentuan Pasal 3 UU PTPK dan penyalahgunaan wewenang yang dikategorikan menurut ketentuan Pasal 17 UU AP; Kedua, mekanisme penegakan hukum terkait penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah tersebut. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang fokus kepada studi kepustakaan. Hasil Penelitian disimpulkan Pertama, bahwa terdapat batasan formil, yaitu dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah dapat diselesaikan melalui mekanisme administrasi terlebih dahulu, dalam hal apabila setelah proses administrasi adanya dugaan pelanggaran yang bersifat pidana, barulah aparat penegak hukum pidana dapat melakukan penindakan sesuai cara-cara yang telah ditentukan menurut ketentuan hukum pidana. Kedua, bahwa batasan materiil penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi adalah rumusan dalam ketentuan Pasal 3 UU PTPK, yaitu a. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi; b. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan; dan c. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kata Kunci : Penyalahgunaan wewenang, Tindak Pidana Korupsi, Administrasi Pemerintahan ABSTRACTThis research embarks from conflict of norm between Law concerning Criminal Corruption and Law concerning Government Administration over abuse of power committed by government officials. Both laws do not give obvious scope in terms of determining: First, what kind of abuse of power is categorised as criminal corruption according to the provision of Article 3 of Law Criminal Corruption Eradication and abuse of power as categorised according to the provision of Article 17 of Law concerning Government Administration; second, what mechanism of law enforcement should be implemented regarding abuse of power committed by government officials. This research was conducted based on normative-juridical method supported by statute and conceptual approaches focused on library study. The results reveal that there is procedural scope, where in terms of the process of law enforcement, abuse of power committed by a government official can be resolved through administrative mechanism to assure if there is criminal allegation that can be made, followed by other measures according to criminal law. The substantive scope involves the substantive elements of the provision of Article 3 of Law: a. aimed for personal benefits, or others’ benefits, or for corporate benefits; b. abuse of power, chance, or facilities on his/her side, due to position; and c. causing financial losses of the state or ruining state’s economy.Keywords: abuse of power, criminal corruption, government administration
IMPLEMENTASI PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA TERKAIT DENGAN PEYIDIKAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN (STUDI KEPOLISIAN DAERAH BANGKA) Cici Aprilia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cici Aprilia, Dr. Abdul Madjid, SH.M.HUM, Dr. Yuliati, S.H., LL.M Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Ciciaprilia30@yahoo.com   ABSTRAK Bangka Belitung sebagai penghasil Timah terbesar didunia telah membuktikan betapa bangsa berada dalam posisi yang terseret oleh pusaran globalisasi tersebut. Potensi timah yang bisa membawa Indonesia menuai pendapatan berlimpah untuk kemakmuran rakyat belum diatur secara optimal. Masih sering terjadi penyeludupan timah melalui penambangan illegal. Pertambangan rakyat merupakan salah satu persoalan krusial selama ini, diusahakan secara tradisional, tetapi terkadang meliputi wilayah yang cukup luas, karena diusahakan oleh masyarakat setempat, dengan pelaku usaha yang banyak. Implementаsi Pаsаl 158 Undаng- Undаng Nomor 4 Tаhun 2009 Tentаng Pertаmbаngаn Minerаl dаn BаtuBаrа oleh Poldа Bаngkа dаlаm  penyidikаn untuk menаngulаngi tindаk pidаnа pertаmbаngаn tаnpа izin dаlаm mengoptimаlkаn penyidikаn pertambangan tanpa izin mendapatkan sanksi pidana dalam pasal tersebut karena telah melanggar ketentuan dalam pasal 37 Undang- Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang IUP. Dengan terjadiiya proses perkara pidana maka adannya penyidikan untuk mencari dan menemukan tersangka. Faktor Menghambat dan Upaya melakukan dаlаm penyidikаn dаri kаsus tindаk pidаnа pertаmbаngаn tаnpа izin аdаlаh kurangnya kesadaran hukum di masyarakat serta meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum demi terwujudnya efetivitas hukumKata Kunci : Pertambangan Tanpa Izin, Sanksi, Penyidikan ABSTRACT Bangka-Belitung is the biggest producer of tin worldwide and this fact has proven how this state is brought along with the current of globalisation. However, the potential of this product bringing Indonesia to abundant benefits for the welfare of the society has not been optimally regulated. There are several cases of tin smuggling from illegal miners. Artisanal mining has existed as a crucial issue so far, where its operation is traditionally run, but it is performed in a large extent covering most areas. This large extent is because it is operated by local people with a large number of business actors. In reference to the implementation of Article 158 of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, the regional police of Bangka impose sanction on unlicensed mining to optimise the enquiry into the case. The sanction is based on the violation of the provision of Article 37 of Law Number 4 of 2004 concerning Mining Business Permit. The enquiry is intended to find out the suspect. Lack of legal awareness in society is an impeding factor, and thus raising the awareness is essential to achieve the effectiveness of law. Keywords: unlicensed mining, sanction, enquiry 
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI SOCIAL MEDIA DALAM LINGKUP CYBER CRIME (Studi di Kepolisian Resort Kabupaten Trenggalek) Irena Kusuma Rahayu
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Irena Kusuma Rahayu , Dr. Prija Djatmika S.H. M.S. , Fines Fatimah S.H. M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : irenarahayu16@gmail.com  ABSTRAK Penulis mengangkat permasalahan penyidikan tindak pidana penipuan melalui social media dalam lingkup cyber crime dikarenakan berdasarkan data di Kepolisian Resort Kabupaten Trenggalek terdapat ketidakpastian hukum mengenai penerapan pasal yang dilakukan penyidik ketika proses penyidikan menggunakan pasal di Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau pasal di Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Teknik analisis data penelitian ini adalah kuаlitаtif ,dengаn cаrа mengаnаlisis dаtа dаn fаktа yаng didаpаtkаn kemudiаn dikаji menurut teori dаn pendаpаt pаrа pаkаr yаng kemudiаn dituаngkаn dаlаm ƅentuk pemƅаhаsаn. Dari hasil penelitian penulis mendapatkan jawaban: 1) Penyidik menerapkan pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal 28 ayat 1 juncto pasal 45A ayat 1 UU ITE dengan alasan dari 4 kasus yang dilaporkan 1 kasus merupakan transaksi jual beli sedangkan 3 lainnya merupakan kasus penipuan biasa meskipun melalui perantara social media. 2) Kendala yang dihadapi penyidik seperti sarana prasarana yang kurang memadai, prosedur perizinan kerjasama terhadap instansi-instansi membutuhkan waktu yang lama , sulit menemukan keberadaan tersangka , alat bukti masih kurang , serta pasal yang dapat digunakan penyidik terbatas. 3) Upaya penyidik untuk menanggulangi kendala tersebut dengan meningkatkan kerjasama dengan beberapa pihak, melakukan pengawasan terhadap proses perizinan dan mempercepat pergerakan dari anggota kepolisian, melacak menggunakan GPS , IMEI dan segera melakukan pengejaran,  mengumpulkan rekam jejak digital terlapor dan jika dibutuhkan meminta bantuan dari pelapor. Kata kunci : Penipuan Social Media , 378 KUHP , 28 ayat 1 UU ITE ABSTRACT This issue was picked since the data obtained from the Sub-regional Police Department of Trenggalek seems to indicate uncertainty in law concerning implementation of an Article performed by an enquirer referring to Law Number 19 of 2016 on Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (UU ITE). This research was conducted based on empirical-juridical method. The data was analysed based on qualitative method, where data and facts obtained were analysed and studied in reference to theories and experts’ notions followed by discussion. The research result concludes: 1) The enquirer implies Article 378 of Criminal Code and Article 28 paragraph (1) jo Article 45A paragraph (1) UU ITE because one out of the four cases represents a case of sale and purchase, while the other three cases are considered ordinary swindle although it was committed on social media. 2) There are several impeding factors faced by the enquirer such as insufficient infrastructure, permit issuance process that takes time, finding the suspect, insufficient evidence, and limited articles that the enquirer refers to. 3) The measures that can be taken involve improving cooperation with other parties, supervision over permit issuance process and accelerating movement of the police through GPS tracking, IMEI, immediate search of the suspect, digital track record collection, or assistance from the plaintiff when needed. Keywords: swindle on social media, 378 Criminal Code, 28 Paragraph 1 Electronic Information and Transactions 
ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB TERHADAP KERUGIAN PENONTON AKIBAT KERUSUHAN PADA PERTANDINGAN SEPAKBOLA Ayudyah Desy Wulandari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ayudyah Desy Wulandari, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, S.H.,LL.M., Setiawan Wicaksono S.H.,M.Kn.   Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya ayudyah.desy.w@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk  menganailisis dan menemukan pihak yang bertanggung jawab dan bentuk tanggung jawabnya atas kerugian penonton akibat kerusuhan pada pertandingan sepakbola, karena dalam Peraturan PSSI dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional  tidak ada yang mengaturnya. Sedangkan peraturan tersebut merupakan peraturan yang mengatur terkait penyelenggaraan pertandingan sepakbola di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas kerugian penonton akibat dari kerusuhan pada pertandingan sepakbola adalah klub sepakbola yang menjadi tuan rumah, hal ini berdasarkan pada pasal 1367 KUHPerdata dan pasal 1365 KUHPerdata dan bentuk tanggung jawabnya berdasarkan pasal 19 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen adalah memberikan santunan atau perawatan luka-luka yang dialami oleh penonton. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Kerugian, Penonton  ABSTRACT This research is aimed to analyse and find out who should be responsible for the riot taking place during football match and the form of the responsibility. This still becomes an issue since the Law Number 3 of 2005 concerning National Sport System and Regulation of Indonesian Fotball Association (PSSI) either the Law concerning PSSI, League Regulation,and another Regulation of PSSI do not regulate this conflict. Those rules only regulate football match arrangement in Indonesia apart from the fact that spectators also hold important position in football match. This research was based on normative juridical method with statute and conceptual approaches. The legal materials involved primary and secondary data. The research result reveals that the football club that hosts is to be responsible for the loss caused by the riot among spectators. This consideration is based on Articel 1367 of Civil Code and Articel 1365 of Civil Code, while the form of the responsibility to the spectators refers to Articel 19 paragraph (2) of Law concerning Consumer Protection, where compensation for injuries should be given to the affected spectators. Keyword: Responsibility, Loss, Spectators
DISPАRITАS PUTUSАN MАHKАMАH KONSTITUSI DАN MАHKАMАH АGUNG DАLАM PERKАRА SYАRАT PENCАLONАN АNGGOTА DEWАN PERWАKILАN DАERАH Misbahul Munir
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Misbahul Munir, Dr. Herlin Wijayanti, SH, MH, Muhammad Dahlan, SH. MH Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya misbahulmunir.ali@gmail.com ABSTRAK Adanya disparitas putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 dan MA No 65/P-Hum/2018 khususnya dаlаm perkara syаrаt pencаlonаn аnggotа DPD pada Pemilu tahun 2019 melahirkan kebingungan tersendiri bagi masyarakat. Analisis yang mendalam mengenai kedua putusan tersebut terlebih mengenai ratio decicendi atau dasar pertimbangan hukum yang diambil majelis hakim menjadi sangat penting. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian secara normatif mengenai hal ini dengan menggunakan pendekatan studi perundang-undangan dan konseptual. Disparitas kedua putusan tersebut terjadi karena interpretаsi dan perspektif yаng digunаkаn oleh hаkim dari kedua belah pihak memang berbeda. MK selаku the Guаrdiаn of Constitution menggunаkаn penаfsirаn historis dаlаm memutus perkаrа uji mаteril pаsаl 182 huruf (i) Undаng-undаng No 7 Tаhun 2017 tentаng Pemilu. Hаl tersebut terlihat pаdа аrgumentаsi MK yаng memаknаi DPD sebаgаi territorial reprecentative berdаsаrkаn pembаhаsаn di pаnitiа Аd-hoc I Bаdаn Pekerjа MPR sааt merumuskаn pelembаgааn DPD sertа berpedomаn pаdа originаl inten (tujuаn utаmа) dibentuknyа DPD sejаk semulа dan demi menghindari timbulnya distorsi politik berupа lаhirnyа double representаtion antara DPR dan DPD. Sedаngkаn MА dаlаm memutus perkаrа uji Mаteril Pаsаl 60 А PKPU No 28 Tаhun 2018 menggunаkаn penаfsirаn sistemаtis. Hаl ini dаpаt dilihаt dаri аrgumentаsi MА yаng menyаtаkаn bаhwа Putusаn MK tidаk dаpаt digunаkаn sebаgаi dаsаr penyusunаn/pembuаtаn perаturаn PKPU No 28 Tаhun 2018 kаrenа tidаk sesuаi dengаn аsаs kelembаgааn аtаu pejаbаt pembentuk perаturаn perundаng-undаngаn. Kata kunci: disparitas, dasar pertimbangan hakim, pencаlonаn аnggotа DPD ABSTRACT The disparity between Decisions of Constitutional Court No. 30/PUU-XVI/2018 and Supreme Court No. 65/P-Hum/2018 especially over the case of requirements needed in candidacy for Regional Representative Council (DPD) in General Election held in 2019 has led to confusion for society. A deep analysis of the two decisions especially related with the ratio decidendi or the basis of legal consideration taken by the panel of judges is essential to perform. This research was conducted based on normative method supported by statute and conceptual approaches. The disparity between the two decisions embarked from two different perspectives and interpretations of the two judges. The Constitutional Court as the Guardian of Constitution referred to historical interpretation to deliver decision for judicial review of Article 182 letter (i) of Law Number 7 of 2017 concerning General Election. This is obvious in the argumentation of the Constitutional Court defining the DPD as a regional representative based on the session attended by Ad-hoc I committee of People’s Consultative Assembly (MPR) when formulating the organisation of DPD. Defining the DPD also mainly referred to original intention why the DPD was formed to avoid any political distortion caused by double representations by the House of Representatives (DPR) and DPD. However, Supreme Court, when delivering the decision of judicial review of General Election Commission Regulation (PKPU) Article 60 A No. 28 of 2018, referred to systematic interpretation, which is obvious in the argumentation of the Supreme Court stating that the Decision by the Constitutional Court cannot serve as the basis of the making of Regulation concerning PKPU No. 28 of 2018 since it is not relevant to the principle of organisation or legislators responsible to arrange legislations. Keywords: disparity, judges’ basic consideration, candidacy for DPD.  
PENERAPAN PASAL 4 AYAT (2) POJK NO. 18/POJK.03/2017 TEN-TANG PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK) MENGENAI PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN MELALUI APLIKASI “SIDAK DEBITUR” DALAM UPAYA MENCEGAH RESI Faichal Akbar Subandiana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Faichal Akbar Subandiana, Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H., Ratih Dheviana Puru HT, S.H., LL.M. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Email: akbar_faichal@yahoo.com   ABSTRAK Penulis membahas terkait Pelakasanaan Prinsip Kehati-Hatian melalui aplikasi SIDAK Debitur di PT. BPR Delta Artha Kencana. Aplikasi SIDAK Debitur merupakan aplikasi yang melakukan analisis karakter calon debitur untuk menentukan apakah calon debitur tersebut layak menjadi debitur. Aplikasi SIDAK Debitur dapat menjadi solusi terhadap terjadinya kredit macet. Namun dalam pelaksanaan aplikasi SIDAK Debitur, masih ditemui beberapa dari segi yuridis maupun non yuridis. Dari hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh penulis, ditemukan hasil sebagai berikut: (1) Penerapan prinsip kehati-hatian melalui aplikasi SIDAK Debitur sudah dilaksanakan, tetapi dasar hukum yang mengatur tentang prinsip kehati-katian melalui aplikasi terebut masih belum jelas. (2) Aplikasi SIDAK Debitur tergolong sebagai aplikasi yang masih baru, sehingga hanya beberapa BPR saja yang telah menggunakan aplikasi tersebut. (3) Upaya mengatasi hambatan yuridis PT BPR Delta Artha Kencana dapat dilakukan melalui pemahaman hukum terkait dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam kredit menurut Pasal 4 ayat (2) POJK Nomor 18/POJK.03/2017, sedangkan upaya mengatasi hambatan non-yuridis dilakukan dengan sosialisasi secara merata dan menyeluruh kepada seluruh staf, karyawan, dan masyarakat yang menjadi nasabah di BPR tersebut. Kata Kunci: Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Aplikasi SIDAK (Sistem Informasi Data Analisis Karakter) DEBITUR, Prinsip kehati-hatian, Kredit macet ABSTRACT This research discusses the implementation of precautionary principle through the application ‘Sidak Debitur’ (unannounced inspection of Debtors) in PT. BPR Delta Artha Kencana. The application analyses the characters of prospective debtors to find out whether it is reasonable enough for a person to be approved as a debtor. The application can be a solution to bad credit. However, juridical and non-juridical issues still arise in running the application. The research reveals that (1) although precaution principle is applied to run the application, the legal basis regulating the precautionary principle in the application is unclear, (2) application ‘Sidak Debitur’ to inspect debtors is still new, and there are only some BPRs using the application, (3) juridical issues can be tackled through legal understanding regarding the implementation of the precautionary principle in credit services according to Article 4 paragraph (2) POJK Number 18/POJK.03/2017, while the non-juridical issues can be resolved by giving introduction to all staff and people as the customers of the BPR. Keywords: rural bank (BPR), application ‘Sidak Debitur’ (data information system of character analysis) debtors, precautionary principle, bad credit. 
ANALISIS YURIDIS PELIMPAHAN KEWENANGAN BANK SENTRAL DALAM PENGAWASAN LALU LINTAS UANG KERTAS ASING OLEH PIHAK KETIGA PADA DAERAH PABEAN INDONESIA Krisnamurti Sawung Panjali
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Krisnamurti Sawung PanjaliReka DewantaraRanitya GanindhaFakultas HukumUniversitas BrawijayaMalangEmail: krisnapanjali11@yahoo.co.idABSTRAKPada skripsi ini penulis mengangkat analisa mengenai pelimpahan kewenangan yang dilakukan Bank Indonesia kepada pihak lain dalam melakukan pengawasan langsung lalu lintas uang kertas asing yang masuk dan/atau keluar wilayah Pabean Indonesia. Analisis ini berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/2/PBI/2018. Berdasarkan latar belakang diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah Bagaimana bentuk pelimpahan kewenangan Bank Sentral dalam pengawasan langsung uang kertas asing oleh pihak ketiga. Penelitian ini berjenis yuridis-normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis dan pendekatan perbandingan dengan negara lain. Sumber data primer ini berasal dari Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang Kepabeanan dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/2/PBI/2018. Dari hasil penelitian diatas, penulis mendapatkan jawaban bahwa menurut Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 100/PMK.04/201 menyatakan bahwa pembawaan Uang Tunai dan/atau instrumen pembayaran lain Bank Indonesia melimpahkan wewenang kepada Pejabat Bea dan Cukai terkait UKAKata Kunci: Kewenangan, Bank Sentral, Pengawasan, Langsung Lalu Lintas Uang Kertas Asing ABSTRACTThis research is aimed to analyse delegation of authority of Bank Indonesia to another party to deliver direct supervision over foreign banknotes circulating in Indonesian Customs. This analysis was conducted based on Regulation of Bank Indonesia (PBI) Number 20/2/PBI/2018 and was aimed to find out what type of authority delegation from Central Bank to deliver direct supervision over foreign banknotes circulation by the third party? This research was based on normative-juridical method with statute, analytical and comparative approaches. The primary data of the research was obtained from Law concerning Bank Indonesia, Law concerning Customs, and Regulation of Bank Indonesia (PBI) Number 20/2/PBI/2018. The research result finds out that according to the Regulation of Indonesian Financial Minister Number 100/PMK.04/201, in terms of cash and/or another form of payment instrument and in terms of foreign banknotes, Bank Indonesia delegates its authority to Customs and Excises officials.Keywords: authority, central bank, supervision, direct foreign banknotes circulation
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG DALAM MENGADILI PERKARA PEMBIAYAAN MACET BANK SYARIAH (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 607/Pdt.G/2014/PN.Bdg) Raihan Hilmy
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Raihan Hilmy, Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M., Rumi Suwardiyati, S.H., M.Kn.,Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: raihilmy@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini mengangkat permasalah mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bandung dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pembiayaan macet antara perseorangan dengan Bank Syariah. Dalam hal tersebut terjadi sebuah permasalahan hukum, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut, melainkan kewenangan dari Pengadilan Agama. Penelitian ini berjenis yuridis normatif, yang mengkaji secara normatif mengenai batasan kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Ekonomi Syariah. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan baik bagi lembaga peradilan maupun bagi masyarakat mengenai kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Kata Kunci: Kewenangan, Pengadilan, Pembiayaan, Bank, Syariah. ABSTRACT This research studies the authority held by the District Court of Bandung to investigate, to judge, and to pass a decision over the case of problematic loan provided for individuals by Sharia Bank. Based on the Decision passed by Constitutional Court Number 93/PUU-X/2012, Article 55 of Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking, and 49 of Law Number 50 of 2009 concerning Second Amendment to law Number 7 of 1989 concerning Religious Court, District Court of Bandung has no authority to investigate, to judge, and to pass a decision over the case, but this is the authority of Religious Court. This research was conducted based on normative juridical method to find out the extent of authority of the District Court to investigate, to judge, and to pass a decision over sharia economy. This research is expected to serve as a reference either for courts or society regarding authorities held by courts to investigate, to judge, and to pass a decision. Keywords: authority, court, lending, bank, sharia   
IMPLEMENTASI PASAL 6 HURUF B PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KEDIRI) Muhamad Faiz Rahmadi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhamad Faiz Rahmadi, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: muhamadfaizr31@gmail.com  ABSTRAK Pelaksanaan proses administrasi penyidikan kasus minuman keras oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri berkas hasil penyidikannya langsung diberikan pada penuntut umum. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 6 huruf b Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 1 tahun 2015 tentang penyidik pegawai negeri sipil. Pada pasal 6 huruf b tersebut penyerahan hasil penyidikan diserahkan ke penuntut umum melalui penyidik polri. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah berdasar teori efektivitas Lawrence M. Friedman dari substansi, struktur dan budaya peraturan tersebut belum terlaksanakan dengan baik. Karena dalam pelaksanaan peraturan tersebut pihak penyidik pegawai negeri sipil mengartikan sendiri bahwa kata “melalui” cukup pemberitahuan lewat telepon saja, tidak diserahkan secara nyata ke penyidik Polri. Hambatan dalam implementasi peraturan ini  adalah kurangnya jumlah penyidik pegawai negeri sipil dan anggaran pendidikan dan penyidikan. Upaya untuk mengatasi hambatan yaitu menambah kualitas sumber daya manusia bekerjasama dengan penyidik Polri dan upaya penambahan jumlah penyidik pegawai negeri sipil. Kata Kunci : Implementasi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja.   ABSTRACT Regarding the administrative process of enquiry into the case over liquors by an enquirer as a civil servant working for Civil Service Police Unit of Kediri City, the enquiry document was directly submitted to general prosecutors, and this violates Article 6 letter b of Local Regulation of Kediri City Number 1 of 2015 concerning an enquirer as a civil servant. The Article suggests that the enquiry document is to be submitted to general prosecutors through an enquirer working for POLRI. This research was based on empirical juridical method, supported by socio-juridical approach. The analysis method involved qualitative-descriptive. In reference to the theory of effectiveness by Lawrence M. Friedman, the regulation has not been appropriately enforced substantially, structurally, and culturally since the word ‘through’ as mentioned in the regulation is understood as ‘passing the information on the phone’ by the civil servant serving as an enquirer, not defined as ‘physically submitted to the enquirer working for POLRI’. The issue is that there is a lack of civil servants working as enquirers and limited fund for further education and enquiry. Increasing the number of human resources working with enquirers based in POLRI  and the number of civil servants functioning as enquiries are the measures that can be taken. Keywords: implementation, civil servant as an enquirer, civil service police unit
AKIBAT HUKUM PUNGUTAN TERHADAP PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN Muhammad Evan Darmawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Evan Darmawan, DR. Sihabudin  S.H., M.H., Ranitya Ganindha, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya evandrmwn@yahoo.com   ABSTRAK Pada penelitian ini penulis mengangkat permasalahan mengenai akibat hukum pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal oleh Otoritas Jasa Keuangan. Mengenai pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK. PP No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK ini merupakan produk pelaksanaan pungutan dari Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Peneliti melakukan pengkajian mengenai apakah pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PP No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK sudah sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2014 tentang OJK disertai akibat hukum dari pungutan tersebut. Selain itu peneliti mendasarkan pada teori Hierarki Perundang Undangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal pada PP No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK dan Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK dan apa akibat hukum dari pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal tersebut. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Dari hasil penelitian dan analisis sesuai dengan metode di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal pada PP No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK tidak seuai dengan UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Karena Profesi Penunjang Pasar Modal merupakan pihak yang melakukan kegiatan non jasa keuangan dan merupakan pihak yang membantu kelancaran transaksi sesuai dengan keahliannya masing-masing. Selain itu, akibat hukum dari pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal adalah konflik norma hukum antara PP No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK dengan UU No. 21 tentang OJK dan pungutan ini mengakibatkan kerugian terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal. Dalam menyelesaikan konflik norma hukum ini, berlaku asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori yang berarti pungutan terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal perlu dikesampingkan atau berlaku pengecualian. Kata Kunci : Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal, Pungutan   ABSTRACT Levies paid by capital market supporting professions are regulated in Government Regulation Number 11 of 2014 concerning Levies by Financial Services Authority. This regulation is effectuated following Law Number 21 of 2011 concerning Financial Services Authority. This research is aimed to find out whether the levies charged from capital market supporting professions governed in Government Regulation Number 11 of 2014 concerning Levies charged by Financial Services Authority is relevant to Law Number 11 of 2014 concerning Financial Services Authority and what legal consequence is caused. Based on the issue and the theory of legislative hierarchy, the research problem involves how are levies charged from capital market supporting professions as governed in Government Regulation Number 11 of 2014 concerning Levies charged by Financial Services Authority and Law Number 21 of 2011 concerning Financial Services Authority analysed? And what is the legal consequence of the levies for capital market supporting professions? This research was conducted based on normative-juridical method, statute and case approaches. The legal materials used involved primary, secondary, and tertiary data, all of which were analysed by employing grammatical and systematic interpretations. The research has found that the matter on levies charged from capital market supporting professions in the Government Regulation is not relevant to those governed in Law Number 21 of 2011 concerning Financial Services Authority because the professions are the parties responsible to perform non financial services and to support transaction based on their skills. The legal consequence caused is the loss faced by the capital market supporting professions. To resolve this dispute, the principle of Lex Superiori Derogat Legi Inferiori is applied, where levies charged from the professions need to be excluded.   Keywords : capital market, capital market supporting professions, levies

Page 241 of 563 | Total Record : 5629

 239   240   241   242   243 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue