cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 240   241   242   243   244 
PENENTUAN JENIS KELAMIN OLEH DOKTER DARI PROSES BAYI TABUNG SEBAGAI WUJUD PRESTASI DITINJAU DARI HUKUM PERIKATAN DI INDONESIA Joseph Dwi Nabadia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Joseph Dwi Nabadia, Ratih Dheviana Puru, S.H., LL.M. Ranitya Ganindha, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya josephtambunann@gmail.com  ABSTRAK Prestasi adalah objek dari sebuah perikatan yang memiliki 3 wujud yakni, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Untuk mengkualifikasikan suatu hal sebagai suatu prestasi, terdapat teori-teori dan peraturan-peraturan didalam undang-undang yang tidak secara langsung membahas tentang pengkualifikasiannya, tetapi dapat menguatkan suatu hal tersebut untuk dapat dikatakan sebagai sebuah prestasi. Penentuan jenis kelamin dari proses bayi tabung merupakan bentuk dari perjanjian yang bersumber dari perikatan yang dibuat oleh pihak pasien dan rumah sakit atau dokter. Namun, permasalahan yang timbul adalah apakah penentuan jenis kelamin dari proses bayi tabung dapat dikatakan sebuah objek dari perikatan atau prestasi tersebut. Untuk menentukan sebuah hal adalah prestasi, terdapat beberapa hal yang terlebih dahulu harus dipenuhi. Pertama, hal tersebut adalah hal yang dapat ditentukan. Kedua, hal tersebut adalah hal yang mungkin dilakukan atau dapat dilakukan. Ketiga hal tersebut tidak merupakan hal yang melanggar undang-undang. Dalam praktiknya, penentuan jenis kelamin dari proses bayi tabung memenuhi segala unsur agar hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai sebuah objek dari sebuah perikatan atau prestasi. Kata Kunci : Prestasi, Penentuan Jenis Kelamin, Bayi Tabung, Kualifikasi   ABSTRACT Performance is the object of an engagement that has 3 forms, namely, giving something, doing something, and not doing something. To qualify a thing as an performance, there are theories and regulations in the law that do not directly discuss the qualification, but can strengthen a matter to be said as an performance. Determination of the sex of the In Vitro Fertilization process is a form of agreement that comes from an agreement made by the patient and the hospital or doctor. However, the problem that arises is whether the determination of the sex of the In Vitro Fertilization process can be said to be an object of the engagement or performance. To determine a thing is an achievement, there are several things that must be met first. First, it is something that can be determined. Second, it is something that is possible or can be done. All three things are not things that violate the law. In practice, determining the sex of the In Vitro Fertilization process fulfills all the elements so that it can qualify as an object of an engagement or achievement. Keywords: Performance, Determination of the sex, In Vitro Fertilization, Qualification
IMPLEMENTASI PASAL 39 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU TERKAIT PERLINDUNGAN GURU (Studi di SMP PGRI Wringinanom Kabupaten Gresik) Andar Nugroho Wicaksono
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Andar Nugroho Wicaksono, Agus Yulianto, SH, M.H, Dr. Nur Chanifah, S.Pd.I,M.Pd.I Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: andarsihaloho97@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus di SMP PGRI Wringinanom Kabupaten Gresik yang terjadi beberapa bulan lalu mengenai siswa yang menantang guru di sekolah sampai menarik kerah guru tersebut. Guru seharusnya memiliki kewenangan dalam menghukum dan memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar norma-norma yang ada. Namun yang tejadi adalah guru merasa pemberian sanksi yang diberikan kepada siswa tidaklah efektif bahkan terkadang guru merasa ketika ingin memberikan sanksi akan ada laporan kepada polisi yang nanti akan menimpanya. Ketentuan dan wewenang guru dalam memberikan hukuman kepada peserta didik sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 serta mengetahui hambatan dan solusi dalam implementasi Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 serta bagaimana upaya sekolah dalam optimalisasi implementasi Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa implementasi Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru terkait Perlindungan Guru belum terimplementasi dengan baik dikarenakan terhambat oleh beberapa faktor seperti kepribadian murid, keterbatasan fasilitas sekolah, perilaku guru dan keadaan keluarga murid, sedangkan solusi dan upaya yang dilakukan oleh pihak masih belum efektif. Diperlukan adanya solusi dan upaya baru dari pihak sekolah yang dilakukan secara optimal, dan diperlukan upaya dari pihak pemerintah untuk memperbaiki Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 untuk mempermudah penyelesaian masalah dalam pendidikan. Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Pemerintah, Guru   ABSTRACT This research embarks from the case where a student inappropriately invited a teacher to fight and the student was found grabbing the teacher by his collar. Teachers have an authority to ground and impose sanction on students violating rules. However, most teachers feel that sanctions given are not sufficient and teachers are hampered by fear that the sanctions may end up with a report to the police. Provisions and teachers’ authorities to impose sanctions are regulated in Law Number 14 of 2005 concerning School Teachers and University Lecturers and Government Regulation Number 74 of 2008 concerning Teacher. This research is aimed to find out and analyse the implementation of Article 39 of Government Regulation Number 74 of 2008 and to find out impeding factors and the solution regarding the implementation of the regulation and what measures are taken by the school to optimally implement Article 39 of Government Regulation Number 74 of 2008 concerning Teacher. This research was conducted based on empirical juridical method with socio-juridical approach. The research reveals that the implementation of the regulation is not optimally performed due to several factors regarding students’ personality, limited school facilities, teachers’ behaviour and family condition of the students, and the solution and measures taken are not effective yet. New solution and optimal measures taken by the school are required. Moreover, measures from the government to improve Article 39 of Government Regulation Number 74 of 2008 are also needed to open wider access to the resolution of the issue in education. Keywords: implementation, Government Regulation, Teacher
IMPLEMENTASI PASAL 39 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU TERKAIT PERLINDUNGAN GURU (Studi di SMP PGRI Wringinanom Kabupaten Gresik) Andar Nugroho Wicaksono
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Andar Nugroho Wicaksono, Agus Yulianto, SH, M.H, Dr. Nur Chanifah, S.Pd.I,M.Pd.I Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Email: andarsihaloho97@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus di SMP PGRI Wringinanom Kabupaten Gresik yang terjadi beberapa bulan lalu mengenai siswa yang menantang guru di sekolah sampai menarik kerah guru tersebut. Guru seharusnya memiliki kewenangan dalam menghukum dan memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar norma-norma yang ada. Namun yang tejadi adalah guru merasa pemberian sanksi yang diberikan kepada siswa tidaklah efektif bahkan terkadang guru merasa ketika ingin memberikan sanksi akan ada laporan kepada polisi yang nanti akan menimpanya. Ketentuan dan wewenang guru dalam memberikan hukuman kepada peserta didik sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 serta mengetahui hambatan dan solusi dalam implementasi Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 serta bagaimana upaya sekolah dalam optimalisasi implementasi Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa implementasi Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru terkait Perlindungan Guru belum terimplementasi dengan baik dikarenakan terhambat oleh beberapa faktor seperti kepribadian murid, keterbatasan fasilitas sekolah, perilaku guru dan keadaan keluarga murid, sedangkan solusi dan upaya yang dilakukan oleh pihak masih belum efektif. Diperlukan adanya solusi dan upaya baru dari pihak sekolah yang dilakukan secara optimal, dan diperlukan upaya dari pihak pemerintah untuk memperbaiki Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 untuk mempermudah penyelesaian masalah dalam pendidikan.Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Pemerintah, Guru ABSTRACT This research embarks from the case where a student inappropriately invited a teacher to fight and the student was found grabbing the teacher by his collar. Teachers have an authority to ground and impose sanction on students violating rules. However, most teachers feel that sanctions given are not sufficient and teachers are hampered by fear that the sanctions may end up with a report to the police. Provisions and teachers’ authorities to impose sanctions are regulated in Law Number 14 of 2005 concerning School Teachers and University Lecturers and Government Regulation Number 74 of 2008 concerning Teacher. This research is aimed to find out and analyse the implementation of Article 39 of Government Regulation Number 74 of 2008 and to find out impeding factors and the solution regarding the implementation of the regulation and what measures are taken by the school to optimally implement Article 39 of Government Regulation Number 74 of 2008 concerning Teacher. This research was conducted based on empirical juridical method with socio-juridical approach. The research reveals that the implementation of the regulation is not optimally performed due to several factors regarding students’ personality, limited school facilities, teachers’ behaviour and family condition of the students, and the solution and measures taken are not effective yet. New solution and optimal measures taken by the school are required. Moreover, measures from the government to improve Article 39 of Government Regulation Number 74 of 2008 are also needed to open wider access to the resolution of the issue in education. Keywords: implementation, Government Regulation, Teacher  
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA YANG TIDAK MENCANTUMKAN JANGKA WAKTU SEWA TERKAIT HUNIAN RUMAHAN Paramitha Sekarayu
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Paramitha Sekarayu, Ratih Dheviana Puru, S.H., LL.M., Setiawan Wicaksono, S.H., M.kn   Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya paramithaayu62@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap perjanjian sewa-menyewa rumah yang tidak mencantumkan jangka waktu sewa dan pemutusan sewa-menyewa yang tidak mencantumkan jangka waktu Jenis penelitian ini merupakan penelitian yurudis normatis dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Penelurusan bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan dan akses internet. Kemudian dianalisis dengan metode penelitian yang bersifat analisis gramatikal dan sistematis. Berdasarkan penelitian ini perjanjian sewa-menyewa yang tidak mencantumkan jangka waktu sewa sebelum  dibentuknya undang-undang perumahan, perjanjian tanpa batas waktu adalah sah. Sesudah undang-undang perumahan dibentuk perjanjian tanpa batas waktu adalah tidak sah dan batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur essensialia, dan dalam perkembangannya perjanjian sewa-menyewa harus dilakukan secara tertulis dengan mencantumkan jangka waktu sewa karena terkait dengan hak-hak atas tanah. Dalam pemutusan sewa-menyewa dapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat terlebih dahulu, apabila tidak dapat dilakukan secara musyawarah maka dapat diajukan ke Pengadilan Negeri setempat. Kata Kunci: Perjanjian, sewa-menyewa, rumah, Jangka Waktu ABSTRACT This research is aimed to find out the legal consequence in house subletting agreement excluding the tenancy period and discontinuation of tenancy without any period statement given. This is a normative-juridical research with statute and conceptual approaches. The legal materials required were obtained from library research and access to the Internet, followed by an analysis based on grammatical and systematic methods. The research result reveals that the agreement without any statement of tenancy period before the effectuation of Law concerning Housing is considered valid, unless the law on housing has been in place. When the law applies, the agreement excluding tenancy period is invalid from the outset since it fails to meet the essential principle. So far, the agreement must be done in writing and must include tenancy period since it is related with rights to a land. Discontinuing tenancy can be preceded by a deliberation, or it can be brought to local district court when deliberation does not work. Keywords: agreement, house subletting, house, period 
DISPАRITАS PUTUSАN MАHKАMАH KONSTITUSI DАN MАHKАMАH АGUNG DАLАM PERKАRА SYАRАT PENCАLONАN АNGGOTА DEWАN PERWАKILАN DАERАH Misbahul Munir
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Misbahul Munir, Dr. Herlin Wijayanti, SH, MH, Muhammad Dahlan, SH. MH Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya misbahulmunir.ali@gmail.com ABSTRAK Adanya disparitas putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 dan MA No 65/P-Hum/2018 khususnya dаlаm perkara syаrаt pencаlonаn аnggotа DPD pada Pemilu tahun 2019 melahirkan kebingungan tersendiri bagi masyarakat. Analisis yang mendalam mengenai kedua putusan tersebut terlebih mengenai ratio decicendi atau dasar pertimbangan hukum yang diambil majelis hakim menjadi sangat penting. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian secara normatif mengenai hal ini dengan menggunakan pendekatan studi perundang-undangan dan konseptual. Disparitas kedua putusan tersebut terjadi karena interpretаsi dan perspektif yаng digunаkаn oleh hаkim dari kedua belah pihak memang berbeda. MK selаku the Guаrdiаn of Constitution menggunаkаn penаfsirаn historis dаlаm memutus perkаrа uji mаteril pаsаl 182 huruf (i) Undаng-undаng No 7 Tаhun 2017 tentаng Pemilu. Hаl tersebut terlihat pаdа аrgumentаsi MK yаng memаknаi DPD sebаgаi territorial reprecentative berdаsаrkаn pembаhаsаn di pаnitiа Аd-hoc I Bаdаn Pekerjа MPR sааt merumuskаn pelembаgааn DPD sertа berpedomаn pаdа originаl inten (tujuаn utаmа) dibentuknyа DPD sejаk semulа dan demi menghindari timbulnya distorsi politik berupа lаhirnyа double representаtion antara DPR dan DPD. Sedаngkаn MА dаlаm memutus perkаrа uji Mаteril Pаsаl 60 А PKPU No 28 Tаhun 2018 menggunаkаn penаfsirаn sistemаtis. Hаl ini dаpаt dilihаt dаri аrgumentаsi MА yаng menyаtаkаn bаhwа Putusаn MK tidаk dаpаt digunаkаn sebаgаi dаsаr penyusunаn/pembuаtаn perаturаn PKPU No 28 Tаhun 2018 kаrenа tidаk sesuаi dengаn аsаs kelembаgааn аtаu pejаbаt pembentuk perаturаn perundаng-undаngаn. Kata kunci: disparitas, dasar pertimbangan hakim, pencаlonаn аnggotа DPD ABSTRACT The disparity between Decisions of Constitutional Court No. 30/PUU-XVI/2018 and Supreme Court No. 65/P-Hum/2018 especially over the case of requirements needed in candidacy for Regional Representative Council (DPD) in General Election held in 2019 has led to confusion for society. A deep analysis of the two decisions especially related with the ratio decidendi or the basis of legal consideration taken by the panel of judges is essential to perform. This research was conducted based on normative method supported by statute and conceptual approaches. The disparity between the two decisions embarked from two different perspectives and interpretations of the two judges. The Constitutional Court as the Guardian of Constitution referred to historical interpretation to deliver decision for judicial review of Article 182 letter (i) of Law Number 7 of 2017 concerning General Election. This is obvious in the argumentation of the Constitutional Court defining the DPD as a regional representative based on the session attended by Ad-hoc I committee of People’s Consultative Assembly (MPR) when formulating the organisation of DPD. Defining the DPD also mainly referred to original intention why the DPD was formed to avoid any political distortion caused by double representations by the House of Representatives (DPR) and DPD. However, Supreme Court, when delivering the decision of judicial review of General Election Commission Regulation (PKPU) Article 60 A No. 28 of 2018, referred to systematic interpretation, which is obvious in the argumentation of the Supreme Court stating that the Decision by the Constitutional Court cannot serve as the basis of the making of Regulation concerning PKPU No. 28 of 2018 since it is not relevant to the principle of organisation or legislators responsible to arrange legislations. Keywords: disparity, judges’ basic consideration, candidacy for DPD 
URGENSI PENYEMPURNAAN PENGATURAN TENTANG EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH MOH ROZIQ SAIFULLOH
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Disharmonisasi Peraturan Daerah menjadi permasalahan yang membutuhkan perhatian khusus di bidang hukum ketatanegaraan Indonesia. Pembenahan regulasi diperlukan untuk meminimalisir permasalahan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang seringkali saling tumpang tindih inkonsistensi, multitafsir, dan tidak operasional. Oleh karena itu pada tahun 2016, pemerintah melakukan langkah konkret yaitu pencabutan terhadap 3.143 peraturan daerah oleh Kementerian Dalam Negeri karena dinilai bermasalah dan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Keberadaan sinkronisasi dan harmonisasi sejatinya tertuang dalam BAB III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah. Namun ketentuan yang mengatur terkait penyusunan BAB III Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah yaitu Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tidak mengatur secara spesifik/detil yang menimbulkan kekaburan hukum (vaqueness norm) pada pembaca peraturan perundang-undangan khususnya perancang peraturan daerah sehingga tidak mendapat kepastian hukum untuk membentuk BAB III naskah akademik rancangan peraturan daerah yang baik dan benar. Kata Kunci : BAB III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait, sinkronisasi, harmonisasi, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah.   ABSTRACT Disharmony of Local Regulations has become an issue that requires special attention in Constitutional Law in Indonesia. Fixing regulations is required to minimise legislation-related issues in Indonesia that are mostly overlapping, inconsistent, multi-interpreted, and not operational. Therefore, back in 2016, the Minister of Home Affairs revoked 3,143 local regulations as they were seen overlapping and problematic to higher regulations above them. Synchronisation and harmonisation, as a matter of fact, are stipulated in Chapter III concerning Evaluation and Analysis of the legislation regarding academic papers for draft of local regulations. However, the provision that regulates the composition of Chapter III concerning Academic Papers of local regulation draft in Addendum I of Law Number 12 of 2011 concerning Legislation Formation and Addendum II of Regulation of Minister of Home Affairs Number 80 of 2015 concerning Formation of Local Legal Products, as severally amended, and as recently amended to Regulation of Minister of Home Affairs Number 120 of 2018, does not provide clear regulation, leading to vagueness of norm during legislation reading especially in local regulations drafting. This has resulted in the absence of legal certainty to compose Chapter III of academic papers for appropriate and acceptable local regulation drafting. Keywords: Chapter III of Evaluation and Analysis of related legislations, synchronisation, harmonisation, academic papers for drafting local regulations.  
IMPLEMENTАSI PАSАL 162 АYАT (1) HURUF а UNDАNG-UNDАNG NOMOR 22 TАHUN 2009 TENTАNG LАLU LINTАS DАN АNGKUTАN JАLАN TERKАIT DENGАN PEMENUHАN PERSYАRАTАN KESELАMАTАN SESUАI DENGАN SIFАT DАN BENTUK BАRАNG YАNG DIАNGKUT OLEH SUPIR TRUK BERMUАTАN PАSIR (STUDI DI Junairi Junairi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Junairi, Agus Yulianto, S.H., M.H, Herlin Wijayanti, S.H., MH Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Junairi13@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Implementаsi dalam pasal 162 ayat (1) huruf a tersebut mengatur tentang persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut. Kasus yаng penulis angkat terjаdi di Kotа Sаmpit terkait dengan pаrа supir truk yаng membawa muatan pаsir penuh dаlаm bаknyа tidаk pernаh menutup isi bаk muаtаnnyа dengаn menggunаkаn terpаl, tidаk dipenuhinyа persyаrаtаn keselаmаtаn oleh pengemudi dapat mengаkibаtkаn kerugiаn secаrа mаteril berupа rusаknyа jаlаn dan jugа dаpаt mengаkibаtkаn kerugiаn secаrа imаteril berupа hilаngnyа nyаwа. Oleh kаrenа itu kondisi ini penting untuk dikаji lebih mendаlаm аgаr tidаk menyebаkаn kerugiаn bаgi pengendаrа lаinnyа, lebih lanjut perlu аdаnyа tindаkаn tegаs dаngаn pemberiаn sаnksi. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis peneltian empiris dengan metode penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara studi di lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak kepolisian yang bertugas di kantor Satlantas Kota Sampit. Analisis data dengan metode deskriptif kualitatif, guna memberikan pemahaman yang jelas, singkat, dan terarah. Hasilnya, penerapan pasal tersebut sudah terlaksana. Upaya yang dilakukan Kanit Laka dengan memberikan sanksi dalam bentuk penilangan. Sebagaimana diatur dalam pasal 305 Undаng-Undаng Nomor 22 Tаhun 2009 Tentаng Lаlu Lintаs dаn Аngkutаn Jаlаn. Kata Kunci: Implementasi, Implementasi Pasal, Persyaratan Keselamatan, Sopir Truk. ABSTRACT This research is aimed to observe the implementation of Article 162 Paragraph (1) letter a governing requirements of safety based on the characteristics and shape of the goods loaded. This case was observed in Sampit city where most truck drivers leave their truck fully loaded with sand uncovered. This can lead to road damage or can even trigger an accident that kills people. Therefore, this situation needs to be further studied to help avoid any unwanted accidents for other road users, and more assertive responses and sanction also need to be taken into account. This research was conducted based on empirical method supported by socio-juridical approach that involved direct observation to obtain data. The data was specifically obtained from field observation and interviews with the police based in Traffic Unit (Satlantas) of Sampit. The data was further analysed based on descriptive qualitative methods to present clear, brief, and directed understanding. The research result reveals that the Article is implemented, and Unit Head of Road Traffic Accidents (Kanit Laka) has imposed sanctions by issuing ticket to drivers concerned, as based on the regulation in Article 305 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Road Transport. Keywords: implementation, implementation of Article, requirements of safety, truck drivers 
STATUS HUKUM PENDIRIAN START-UP DI BIDANG GADAI ONLINE DENGAN SISTEM TEKNOLOGI FINANSIAL Laksamana Ali
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Laksamana Ali, Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H., Shanti Riskawati, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : laksamanaali96@yahoo.com   ABSTRAK Perkembangan ekonomi inklusi di Indonesia merupakan suatu terobosan baru, ekonomi inklusi yang muncul ialah ekonomi inklusi keuangan, yang mana hal tersebut merupakan suatu terobosan baru dari para ahli dan praktisi keuangan, perbankan serta lembaga keuangan. Keberadaan lembaga yang menyediakan modal/pinjaman menjadi sangat penting bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, saat ini telah muncul dan berkembang lembaga yang menyediakan modal/pinjaman dengan jaminan berupa barang. Hal tersebut tentu saja erat kaitannya dengan gadai, yang mana gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan atau suatu barang bergerak. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian data tersebut akan di analisa dengan metode deskriptif preskriptif. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa dengan diterbitkannya POJK No.31/POJK.05/2016 tentang usaha pergadaian, peraturan tersebut dapat dijadikan sebagai payung hukum oleh pihak selain Pegadaian untuk bisa melakukan praktek penyaluran uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Kemudian, berkaitan dengan keabsahan perjanjian gadai online, dalam perjanjian tersebut tetap harus memperhatikan syarat kecakapan yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, serta memperhatikan prinsip-prinsip dari hukum gadai. Kata kunci : Gadai Online, Otoritas Jasa Keuangan, Usaha Pergadaian, Teknolologi Finansial. ABSTRACT The growth of inclusive economy in Indonesia is seen as new breakthrough, involving financial inclusion set by financial and banking experts and practitioners from financial agency. The existence of the agency is to provide capital/loan that is increasingly essential among society. Capital/loan provision is getting even more common nowadays where goods can be put as a collateral, and this practice is closely related with pawnshops that receive goods or movable goods as collateral. This research was conducted based on normative-juridical method, with the data obtained involving primary, secondary, and tertiary materials. The research result concludes that the issuance of POJK No. 31/POJK.05/2016 concerning pawn business can be used as legal protection for other parties other than pawnshops to also provide loan and to accept movable goods as the collateral. The requirement of appropriateness, stipulated in Article 1320 of Civil Code, and the principles of law required in pawn businesses must be taken into account by online-based pawnshops. Keywords: online pawnshops, Financial Services Authority, pawn business, financial technology 
TINJАUАN YURIDIЅ PERPANJANGAN LANDAЅ KONTINEN INDONEЅIA DI ЅEBELAH ЅELATAN PERAIRAN PULAU ЅUMBA Virla Nabilah Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Virla Nabilah Putri, Dhiana Puѕpitawati, S.H., L.LM., P.hD, Nurdin, S.H., M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: virlanabila@gmail.com  ABSTRAK Penelitiаn ini bertujuаn untuk mengetаhui tentаng perpanjangan landaѕ kontinen Indoneѕia di ѕebelah ѕelatan perairan Pulau Ѕumba. Dаlаm penelitiаn ini аkаn dibаhаѕ ѕubmiѕi perpanjangan landaѕ kontinen Indoneѕia, khuѕuѕnya di ѕebelah ѕelatan perairan Pulau Ѕumba, yаng terdаpаt pаdа Pаѕаl 76 United Nationѕ Convention on the Law of the Ѕea 1982 dan Technical Aѕpectѕ on The Law of The Ѕea. Metode penelitiаn yаng digunаkаn dаlаm penelitiаn аdаlаh Yuridiѕ Normаtif. Pendekаtаn yаng digunаkаn dаlаm penelitiаn ini, diаntаrаnyа Pendekаtаn Perundаng-Undаngаn, Pendekаtаn Konѕeptuаl, Pendekаtаn Kompаrаtif, dаn Pendekаtаn Kаѕuѕ. Undаng-undаng yаng digunаkаn, diаntаrаnyа United Nationѕ Convention on the Law of the Ѕea 1982 dan Technical Aѕpectѕ on The Law of The Ѕea. Hаѕil penelitiаn ini menunjukkаn bаhwа ѕubmiѕi perpanjangan landaѕ kontinen di Indoneѕia telah menghaѕilkan tiga wilayah, yaitu di ѕebelah barat Aceh, di ѕebelah ѕelatan perairan Pulau Ѕumba dan di Utara Papua. Karena Indoneѕia telah berhaѕil melakukan ѕubmiѕi perpanjangan landaѕ kontinen Indoneѕia di ѕebelah barat Aceh, maka Indoneѕia mempunyai peluang beѕar memperpanjang landaѕ kontinen di dua wilayah lainnya. Untuk di ѕebelah ѕelatan perairan Pulau Ѕumba, Indoneѕia maѕih ditahap ѕurvei dan ѕurvei terѕebut diawali dengan dilakukannya deѕktop ѕtudy. Kata Kunci: Landaѕ Kontinen, Perpanjangan Landaѕ Kontinen, UNCLOЅ 1982, TALOS ABSTRACT This research is aimed to find out the extension of continental shelf of Indonesia to the south of waterlogged area of Sumba Island. In details, this research will discuss the submission of the extension, especially to the south of the water of Sumba Island, which is governed in Article 76 of United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 and Technical Aspects on the Law of the Sea. Normative juridical method was employed in this research, supported by statute, conceptual, comparative, and case approaches. The law referred to in this research involved United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 and Technical Aspects on the Law of the Sea. The research result reveals that the submission of the continental shelf has resulted in three regions comprising the region to the west of Aceh, to the south of waterlogged area of Sumba Island and to the North of Papua. Since Indonesia has extended the continental shelf to the west of Aceh, Indonesia has a greater chance to extend it further to the other two regions. For Sumba Island, Indonesia is at its surveying stage initiated with desktop study. Keywords: continental shelf, extension of continental shelf, UNCLOS 1982, TALOS  
BATASAN MAKNA ‘TIDAK ADIL DAN TANPA ALASAN WAJAR’ SEBAGAI DASAR DALAM PENGAJUAN GUGATAN DIRECT OLEH PEMEGANG SAHAM KE PENGADILAN NEGERI Muhammad Rizal Akbar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Rizal Akbar, Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. dan Shanti Riskawati, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya   Email : rizal.all.star@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai batasan makna ‘tidak adil’ dan ‘tanpa alasan yang wajar’ pada Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagai dasar pengajuan gugatan direct oleh pemegang saham ke Pengadilan Negeri. Akan tetapi dalam penjelasan undang-undang tidak dijelaskan batasan makna dari perbuatan yang dianggap ‘tidak adil’ dan ‘tanpa alasan wajar’ itu seperti apa sehingga dinilai luas dan dapat ditafsirkan berbeda-beda oleh masing-masing pihak sehingga sulit untuk mendapatkan kepastian hukum. Sehingga menjadi permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah Bagaimana batasan makna‘tidak adil dan tanpa alasan wajar’ dalam Pasal 61 Ayat 1 UUPT mengenai pengajuan gugatan direct oleh pemegang saham? Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengemukakan batasan makna‘tidak adil dan tanpa alasan wajar’ dalam Pasal 61 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai pengajuan gugatan direct oleh pemegang saham. Kata Kunci : Dasar Pengajuan Gugatan, Gugatan Direct, Batasan makna  Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. ABSTRACT This research discusses the scope of definition of the term ‘unfair’ and ‘without reasonable ground’ in Article 61 Paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 as a basis of filing a direct lawsuit done by shareholders to District Court. However, the Law does not include any further explanation concerning the scope of the definition of the two terms, thus they hold general meaning and may be multi-interpreted, which may lead to lack of legal certainty. The research problem studied is what is the scope of the definition of the term ‘unfair and without reasonable ground’ in Article 61 Paragraph 1 of Law concerning Limited Liability Company (UUPT) over filing a direct lawsuit by shareholders? This research is aimed to analyse and explain the scope of definition of the term as mentioned in Article 61 Paragraph 1 of Law Number 40 of 2007 regarding direct lawsuit filing done by shareholders. Keywords: the basis of lawsuit filing, direct lawsuit, scope of definition in Article 61 Paragraph (1) of Law Number 40 of 2007. 

Page 242 of 563 | Total Record : 5629

 240   241   242   243   244 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 More Issue