cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 324   325   326   327   328 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERKAIT PROGRAM STAND UP COMEDY MELALUI MEDIA ELEKTRONIK YANG DIDUGA MENGANDUNG UNSUR PENGHINAAN AGAMA. Levi Syndi Ningtyas
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Levi Syndi Ningtyas, Dr. Yuliati, S.H, LLM,. Alfons Zakaria, S.H, LLM Fakultas Hukum Universitas Brwijaya Email : levi.cindi@yahoo.co.id Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Menganalisa apa kriteria program Stand Up Comedy yang diduga mengandung unsur penghinaan agama. 2) Menganalisa siapa yang dapat dipertanggungjawabkan menurut ketentuan hukum positif di Indonesia dalam hal program stand up comedy yang diduga mengandung unsur penghinaan agama. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder, kemudian dianalisis untuk menemukan penyelesaian masalah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kriteria program Stand Up Comedy yang diduga mengandung unsur penghinaan agama yaitu meliputi : 1) Jika program stand up comedy mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, dan penodaan agama, 2) Jika program stand up comedy dengan sengaja menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, 3) Jika program stand up comedy melakukan perbuatan memperolok, merendahkan, melecehkan dan mengabaikan nilai-nilai agama. Pihak yang dapat dipertanggungjawabkan menurut ketentuan hukum positif di Indonesia, yaitu meliputi : 1) Komika, 2) Penanggungjawab Program Acara, 3) Lembaga Penyiaran, 4) Perbandingan peraturan tentang penghinaan agama di negara Amerika Serikat. Kata kunci : Stand Up Comedy, Tindak Pidana, Penghinaan Agama  Abstract The purposes of this research are: 1) To analyze what criteria of stand up comedy program that allegedly contain elements of religious defamation. 2) To analyze who can be accounted for, according to the provisions of positive law in Indonesia in terms of stand up comedy program that allegedly contains elements of religious defamation. This type of research is normative legal research or also called library research that is a legal research done by researching library materials or secondary data, then being analyzed to find a problem solving. Based on the result of the research, it can be concluded that the criteria of stand up comedy program which is suspected to contain religious defamation includes: 1) If the stand up comedy program expels feelings or do actions that are hostile, abuse, and blasphemy, 2) If the program stand up comedy with deliberately spreading information to generate hatred or hostility, 3) If the stand up comedy program commits acts of mocking, degrading, harassing and ignoring religious values. Persons who can be accounted for under the positive law provisions in Indonesia are: 1) The komika, 2) Program responsible events, 3) Broadcasting institutions, and 4) The comparison of regulations on religious defamation in the United States. Keywords: Stand up comedy, Crime, Religious defamation.
PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PESERTA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA Ragusto Martius Elnardo Pardede
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ragusto Martius Elnardo Pardede, Dr. Lucky Endrawati, SH.MH, Dr. Nurini Aprilianda, SH.MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : ragusto8@gmail.com  Abstrak Penulis mengangkat permasalahan kriteria pelaku peserta dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak pada putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 774 K/PID.SUS/2015. Karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apa kriteria pelaku peserta dalam pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ? Karya tulis ini menggunakan metode yuridisn-normatif dengan metode pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach), jenis data primer, sekunder  yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yuridis-normatif yaitu dengan melihat perundang-undangan, putusan pengadilan, literature, jurnal, skripsi, yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian. Hasil penelitian dari metode diatas, bahwa penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku peserta dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 774 K/PID.SUS/2015 tidak memenuhi rasa keadilan terhadap keluarga korban. Kata kunci : Pelaku Peserta, Anak, Pembunuhan Berencana Abstract The author raised an issue related to the criteria of perpetrator participant in the crime of premeditated murder which is conducted by the child in the Decision of Supreme Court Number 774 K/ PID.SUS /2015. This research proposed a problem, namely: What are the criteria of the perpetrator in the premeditated murder conducted by a child based on the Decision of the District Court, the High Court and the Supreme Court? This research uses the normative legal method with the statue approach and case approach, the primary and the secondary data types that were obtained will be analyzed using normative legal analysis technique that examine legislation, verdict, literature, journal, thesis, which are used as references for solving legal issues that become the object of the study. The result which is based on the method above shows that the imposition of imprisonment to the child as the perpetrator in the crime of premeditated murder in the Cassation Decision of Supreme Court Number 774 K / PID.SUS / 2015 does not satisfy the sense of justice towards the victim's family. Keywords: Perpetrator Participant, Children, Premeditated Murder 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP BATASAN-BATASAN PENODAAN AGAMA DALAM PASAL 156 DAN 156A HURUF a DAN b KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Sofarisman Jayadi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sofarisman Jayadi, Abdul Madjid S.H.,M.Hum, Fines Fatimah S.H.,M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email: sofarisman.jayadi@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini dilatar belakangi oleh bagi umat beragama keimanan dan keyakinan merupakan masalah fundamental dan hak asasi manusia. Beberapa pasal yang terkait dengan agama adalah pasal 156 dan 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana objeknya adalah golongan penduduk yang berbeda karena agama. sehingga masalah yang menyangkut agama sangat sensitif. Terjadi konflik hukum terkait batasan-batasan dalam artian seseorang dapat dikatakan melanggar ketentuan pasal penodaan agama, yang terdapat dalam Pasal 156 dan 156a.sifat  hukum pidana yang mencari kebenaran secara materil yang bertentangan dengan pasal 156 dan 156a, artinya dalam pasal 156 dan 156a huruf a dan b menjelaskan bahwasanya pengertianya hanya subjektif dan bukan secara objektif. Pengaturan batasan-batasan dalam pasal penodaan agama agar seseorang mengetahui perbuatan yang diperbolehkan atau tidak. Tujuan penelitian ini membuat rancangan undang-undang yang jelas dan dapat menyesuaiakan dengan kehiudpan masyaratkat sekrang.Penelitian ini menggunakan metode peneltian yuridis normatif. Penelitian menggunakan penafsiran sistematis. Hasil penelitian bahwa dalam pasal 156 dan 156a untuk dapat dijadikan tersangka penodaan agama bisa dilihat secara alternatif tidak harus kumulatif unsur-unsur pidananya. Kata kunci : Penodaan, Agama, Batasan ABSTRACT Faith and belief of every religious person are fundamentals and considered as human rights. Religion is regulated in Article 156 and 156a of Criminal Code in which the object is people of different religions. This has positioned religion as a sensitive object to deal with. Legal conflict has arisen related to the limits when a person can be said to desecrate religion and be against the law written in Article 156 and 156a. The characteristic of criminal law which materially seeks for the truth is against the provision of Article 156 and 156a. In other words, what is regulated in Article 156 and 156a letter a and b is subjective. The provision written in the Article related to religion desecration is aimed to give more understanding about what conduct is or is not supposed to desecrate religion. Normative-juridical method was employed in this research, and the content was systematically interpreted. From the result of the research, it can be concluded that criminal act related to religion desecration can be proven not only cumulatively but also alternatively. Keywords: desecration, religion, limit
ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN PERATURAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DITINJAU DARI DARI LEMBAGA HAK CIPTA DI INDONESIA DAN INTERNASIONAL Arjuna Chandra Wijaya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arjuna Chandra Wijaya, Afifah Kusumadara, S.H., LLM., SJD.; M. Zairul Alam, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: arjunachandrawijaya@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi ini Analisis Yuridis Perbandingan Peraturan Lembaga Manajemen Kolektif Ditinjau Dari Lembaga Hak Cipta di Indonesia Dan  Internasional. Hal tersebut dilatar belakangi oleh berlakunya Undаng-undаng No. 28 Tаhun 2014 tentаng Hаk Ciptа yang mana menjаdi hаrаpаn bаru bаgi insаn musik, khususnyа pаrа Penciptа, Аrtis Penyаnyi dаn Pemusik, kemudian di dаlаm UU tersebut telаh diаtur secаrа rinci mengenаi orgаnisаsi LMK (Lembаgа Mаnаjemen Kolektif) yаng menаngаni penghimpunаn (collecting) dаn distribusi royаlti. Perbаndingаn pengаturаn ini mencobа mengungkаpkаn pengаturаn pemungutаn royаlti LMKn yаng di Indonesia Dan Internasional, terutаmа terkаit dengаn pendistribusiаn royаlti. Saran untuk Pemerintah dan Lembaga Manajemen Kolektif: a) diharapkan bisa melindungi pencipta dan pemilik hak terkait serta pemegang hak cipta dari tindakan tindakan pemanfaatan atas hak-hak mereka secara tidak benar (tidak memberikan izin) dan ketentuan Pasal 10 ini juga menekankankan bahwa setiap tempat usaha yang berada dilingkup tempat perdagangan, misalnya restoran, cafe, dan usaha lainnya yang sejenisi yang memanfaatkan hak cipta dalam bentuk hak terkait untuk kepentingan komersilnya, harus benar-benar sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. b). Untuk melakukan pemungutan royalti hak cipta agar dapat meniru pengaturan yang ada di negara lain, terutama di Negara Singapura yang mana dalam pengaturannya  dapat menguntungkan para pencipta dari segi Hak Ekonomi Kata kunci: Analisis, Yuridis, Lembaga Manajemen Kolektif, Undang-Undang Hak Cipta ABSTRACT This title was initiated based on a provision in Law Number 28 Year 2014 on Copyright, which gives a new hope especially for song writers, actresses, singers, and musicians. The Law also regulates what is related to Collective Management organization (further stated as LMK) which is responsible for collecting and distributing royalty. This comparative study attempts to elaborate the regulation required in collecting and mainly distributing royalty of LMK both at local and international level. It is recommended that Government and LMK: a) protect song writers and any parties that hold rights from irresponsible deeds usually related to taking advantage of their rights (piracy). The provision in Article 10 also emphasizes that businesses closely related to using music or any types of entertainment for commercial purpose, such as restaurants, cafes, and similar kinds must assure that the use of the copyright complies with the provision of Law Number 28 Year 2014, b) in collecting royalty of copyright, it is suggested that Singapore can be an example in which song writers could benefit from this collection in terms of economic right. Keywords: analysis, juridical, LMK, Law on Copyright
PILIHAN JENIS JAMINAN SEBAGAI PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MENGANTISIPASI KREDIT BERMASALAH STUDI DI K-BPR BABADAN PONOROGO Shafira Rahma Yunani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Shafira Rahma Yunani, Dr. Siti Hamidah S.H., M.M., Shanti Riskawati S.H., M.Kn.Fakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : sryunani@gmail.com ABSTRAK Pada penelitian ini, penulis mengangkat judul mengenai pilihan jenis jaminan sebagai pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam mengantisipasi kredit bermasalah di K-BPR Babadan Ponorogo. Pilihan judul tersebut dilatar belakangi karena prinsip kehati-hatian wajib dilakukan dalam setiap tahapan pemberian kredit pada K-BPR Babadan Ponorogo sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Salah satu syarat dalam pemberian kredit yaitu dengan adanya jaminan sebagai tambahan keyakinan bank dalam memberikan kredit, sehingga perlu diterapkan prinsip kehati-hatian pada saat memilih jaminan. Jaminan disini berupa benda bergerak yang diikat dengan jaminan fidusia, sedangkan jaminan benda tetap diikat dengan jaminan hak tanggungan. Penelitian ini dilakukan di K-BPR Babadan Ponorogo dikarenakan terdapat berbagai macam jenis jaminan yang digunakan dalam pemberian kredit, sehingga mengharuskan pihak bank untuk memilih jaminan apa yang efektif digunakan sebagai pelaksanaan prinsip kehati-hatian guna mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah. Kata Kunci: Pilihan, Jaminan, Prinsip kehati-hatian. ABSTRACT This research was initiated with the awareness that caution is needed in every step of loan provision in K-BPR Babadan Ponorogo, as regulated in Article 8 of Law Number 10 Year 1998 on Banking. One of the requirements in providing loan is an object put as a security to assure bank to grant the loan, so that customers need to be more careful in deciding the type of collateral. The collateral can be in the form of personal property bound by fiduciary guarantee or in the form of real property bound by mortgage right guarantee. The research was conducted in K-BPR in Babadan Ponorogo since there are several kinds of collateral set as a security in giving loan to bank customers, so that it opens wider access for the bank to choosing which property is effective to be set as collateral. This is a cautious step the bank can do just in case of bad credit. Keywords: choice, collateral, principle of caution
KAJIAN YURIDIS SUSTAINABLE FINANCE YANG BERKEPASTIAN HUKUM BAGI PERBANKAN DI INDONESIA Bimarcelline Agatha
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bimarcelline Agatha, Siti Hamidah SH, MM., Reka Dewantara SH, MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : bimarcelline_agatha@yahoo.com  Abstrak Bimarcelline Agatha, Hukum Ekonomi dan Bisnis , Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 11 Januari Desember 2018, Kajian Yuridis Sustainable Finance Yang Berkepastian Hukum Bagi Perbankan Di Indonesia, Dr. Siti Hamidah, SH, MM, Dr. Reka Dewantara, SH, MH. Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan kepastian hukum atas prinsip sustainable finance bagi perbankan dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pilihan tema ini dilatar belakangi oleh adanya peraturan tentang sustainable finance yang banyak tersebar dan tidak sistematis. Pada setiap peraturan yang ada terdapat ketidakjelasan terhadap rumusan pasal. Sehingga menyebabkan kekaburan norma dan menyebabkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis, yang dibantu dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknis Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara intepretasi gramatikal, sistematis dan teologis. Menurut penulis, dari peraturan yang sudah ada tetap memerlukan adanya peraturan yang konkrit dalam wujud peraturan otoritas jasa keuangan tentang sustainable finance yang khusus bagi bank sebagai payung hukum untuk dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. Kata Kunci: Kepastian hukum, Perbankan, Sustainable finance  Abstract Bimarcelline Agatha, economics and Business Law, Faculty of law, University of Brawijaya, 11 January December 2018, Juridical Studies Sustainable Finance That Berkepastian law for banking in Indonesia, Dr Siti Hamida, SH, MM, Dr. Reka Dewantara, SH, MH. In this thesis, the author raised the problems of legal certainty over the principle of sustainable finance for banking in the legislation that exists in Indonesia. This event will be based on themes by the existence of rules on sustainable finance that is widely dispersed and not systematic. On any existing regulations there is obscurity towards the formulation of the article. Thus causing the fuzziness of legal norms and cause uncertainty for the community. This type of research is the juridical normative research using this type of approach legislation and analytical approach, which assisted with the primary law, secondary and tertiary. Technical analysis of legal materials is done by way of grammatical interpretation, systematic and theologically. According to the author, from the existing rules still require the presence of concrete regulations in the form of rules of the financial services authority about the sustainable finance for the bank as a legal umbrella to provide a guarantee of legal certainty for the people.   Keywords: legal, banking, sustainable finance
URGENSI PENGATURAN KEADAAN DARURAT (FORCE MAJEURE) DALAM PASAR MODAL SYARIAH (Studi Perbandingan Hukum dengan Bursa Malaysia Market) Afandy Kurniawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Afandy Kurniawan, Dr. Bambang Winarno S.H. MS., M. Zairul Alam S.H. M.H. Email: afandykurniawan55@gmail.com  ABSTRAK Pada penelitian ini penulis menganalisis mengenai urgensi pengaturan keadaan darurat  (Force Majeure) dalam pasar modal syariah dengan perbandingan hukum dengan Bursa Malaysia Islamic Market. Pemilihan tema pada penelitian ini dilatar belakangi perkembangan pasar modal pasar modal syariah yang dari tahun ketahun semakin meningkat pesat namun perkembangan pasar modal syariah tidak dibarengi dengan aturan yang menjadi payung hukum terselenggaranya pasar modal syariah. Aturan yang tidak diatur dalam aturan pasar modal syariah adalah keadaan darurat (Force Majeure). Keadaan darurat (Force Majeure) diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Undang-undang tersebut merupakan undang-undang umum baik pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Pasar modal syariah negara Malaysia atau Bursa Malaysia Islamic Market terdapat aturan mengenai keadaan darurat (emergency situation). Aturan mengenai emergency situation penulis ambil dalam Rules Bursa Suq Al-Sila. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan interpretasi gramatikal. Berdasarkan pada hasil pembahasan, diperoleh hasil bahwa pasar modal syariah memiliki karakteristik tersendiri mengenai keadaan darurat (Force Majeure) dan konsep force majeure tidak bertentangan dalam prinsip syariah dalam hukum islam. Perbandingan yang dapat ditemukan antara lain pasar modal syariah sudah memiliki aturan khusus dan terdapat kewenangan untuk memodifikasi hari atau waktu dalam Bursa Suq Al-Sila. Kata kunci: Keadaan Darurat, Force Majeure, Pasar Modal Syariah, Bursa Malaysia Islamic MarketABSTRACTThis study discussed urgency about emergency situation (force majeure) in Islamic capital market Indonesia comparative with bursa Malaysia Islamic market. The development from year to year increase rapidly but the development of syariah capital market is not accompanied by the rules. The rule not regulated in sharia capital mareket are an an emergency situation (force majeure). Emergency situation is regulated in Law Number 8 of 1995 concerning the capital market. The Law Number 8 of 1995 concerning the capital market is a general law of both conventional capital market and sharia capital market. Sharia capital market of malaysia or bursa malaysia islamic market have rules about emergency situation. The rules regarding about emergency situation, the author takes at the Bursa suq Al-Sila.This study used normative juridical method with statute approach, conceptual approach, and comparative approach. The legal materials involved in this study were obtained through grammatical interpretation.The results of the study show sharia capital market has its own characteristic regarding emergency situation (force majeure) and the concept about force majeure is not contradictory in sharia principle at islamic law. the comparative can be found sharia capital markets already have special rules and there is the authority to modify the day or hour operating system in the Bursa Suq Al-Sila.Keywords: Emergency Situation, Force Majeure, Sharia Capital Market, Bursa Malaysia Islamic Market.
ANALISIS YURIDIS PRINSIP FIRST TO FILE DAN ASAS KEBARUAN PADA KASUS DESAIN INDUSTRI KEMASAN PAKAIAN DALAM (Studi Putusan Ma Nomor 554 K/PDT.SUS-HKI/2015 Dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 74/PDT.SUS-DESAIN-INDUSTRI/2014) Akbar Aprillia Ardhiansyah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akbar Aprillia Ardhiansyah, Yenny Eta Widyanti, S.H., M.Hum. , Ranitya Ganindha , S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: akbarkepik@gmail.com  ABSTRAK Perlindungan desain industri first to file system dan asas kebaruan masih menjadi permasalahan di Indonesia. Dalam praktiknya, para produsen di Indonesia masih belum memiliki kesadaran ataupun keinginan untuk mendaftarkan Desain Industri miliknya yang dalam bentuknya cepat berubah sesuai permintaan konsumen., seperti dalam Putusan MA  Nomor 554 K/Pdt.Sus-Hki/2015 Dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt.Sus-Desain-Industri/2014, dalam putusan tersebut terdapat perbedaan Putusan dan penafsiran oleh Majelis Hakim, sehingga perbedaan tersebut dapat memberikan ketidakjelasan hukum dalam pelaksanaan tujuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Kata Kunci : desain industri, kemasan, first to file, asas kebaruan ABSTRACT The protection of industrial design in the matter of first to file system and novelty are still being a problem in Indonesia. Practically, Indonesian producers are not aware or willing to register their industrial design which change dynamically following the comsumers demand as it is stated in the verdict of Indonesian Supreme Court No.554 K/Pdt.Sus-Hki/2015 and the verdict of Central Jakarta Commercial Court No.74/Pdt.Sus-Desain-Industri/2014. There is different decision and interpretation made by the judges in both verdict that contribute the legal absurd in implementation of Law No. 31 of 2000 on Industrial Design. Keywords :  industrial design, packaging, first to file, novelty
PENERAPAN PASAL 8 AYAT (1) HURUF J UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN PRODUK MAKANAN RINGAN IMPOR TANPA LABEL BERBAHASA INDONESIA (Studi di Dinas Perdagangan Kota Malang) I Gusti Bagus Aditya Dwi Hendrawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

I Gusti Bagus Aditya Dwi Hendrawan, Yenni Eta Widyanti, SH.MH., Ranitya Ganindha, SH.MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya adityadwihendrawan@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 8 Ayat (1) Huruf J Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait peredaran produk makanan ringan impor tanpa label berbahasa Indonesia di Kota Malang. Dalam Pasal 8 Ayat (1) Huruf J Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dibuat untuk meningkatkan perlindungan terhadap konsumen dari pelaku usaha yang mengedarkan produk makanan ringan impor tanpa label berbahasa Indonesia tersebut. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data dan informasi terkait penerapan Pasal 8 Ayat (1) Huruf J Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa penerapan Pasal 8 Ayat (1) Huruf J Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak dapat diterapkan secara efektif dikarenakan terhambat oleh beberapa faktor seperti, peralihan kewenangan Dinas Perdagangan Kota ke Dinas Perdagangan Provinsi, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Malang.Kata Kunci: Penerapan Hukum, Label Bahasa Indonesia, Perlindungan Konsumen ABSTRACT This research was aimed to know applying of Article 8 Paragraph (1) Letter j of Law number 8 year 1999 about Consumer Protection about the distribution of imported snacks without any Indonesian Label in Malang. At Article 8 Paragraph (1) Letter j of Law number 8 year 1999 about Consumer Protection explained that the businessmen are banned from producing and/or trade goods or/and services which didn’t mention the information and/or the guideline for use the goods in Indonesian language as the applicable laws and regulation. This research was made to increase the protection for the consumer from the producer which was distributing the imported snacks without guideline any Indonesian label. The type of this research is the kind of juridical empirical research with the socialist juridical approach method which is done by direct research to get data and information about the applying of Article 8 Paragraph (1) Letter j of Law number 8 year 1999 about Consumer Protection. According to the result of this research that applying Article 8 Paragraph (1) Letter j of Law number 8 year 1999 about Consumer Protection cannot be applied effectively because it was hampered by some factors, such as the transfer of City Trade Department to the Provincial Trade Department, the lack of socialization which should be done by Trade Department of Malang City. Keywords: Implementation of the Law, Label Indonesian, Consumer Protection
IMPLEMENTASI ASAL 29 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PRAKTIK TUKANG GIGI YANG MELAKUKAN TINDAKAN DILUAR PEKERJAANNYA (Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang) Valerie Ultima
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Valerie Ultima, Dr. Yuliati, S.H., L.L.M., Yenni Eta Widyanti, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : valerieultima@gmail.com  Abstrak Tukang Gigi yang menawarkan jasa selain pembuatan gigi palsu lepasan berbahan akrilik semakin mudah ditemui di Kota Malang. Tukang Gigi yang menawarkan jasa diluar pekerjaannya sebagai Tukang Gigi dapat menimbulkan penyakit gigi dan mulut karena Tukang Gigi tidak mengenyam pendidikan kedokteran sama sekali. Hal ini melatarbelakangi Penulis untuk mengangkat kasus ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pembinaan dari Dinas Kesehatan Kota Malang berdasar pada pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berkaitan dengan tindakan Tukang Gigi diluar pekerjaannya. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya pembinaan kepada Tukang Gigi dan tidak terlaksananya perlindungan konsumen yaitu ketidakpahaman Dinas Kesehatan, Tukang Gigi, maupun Konsumen terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan belum ada Peraturan Daerah di Kota Malang yang mengatur tentang Tukang Gigi. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Tukang Gigi, Dinas Kesehatan, Pembinaan Abstract Tukang Gigi who offer services other than manufacture of denture-made fakes made of acrylic more easily found in the city of Malang. Tukang Gigi who offers services outside his authority as a dentist can cause tooth and mouth disease because the dentist does not have any medical education at all. It is behind the author to raise this case relating to the existence or absence of guidance from the City Health Office of Malang in relation to the authority possessed by the Tukang Gigi based on Article 29 paragraph (1) of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. This type of research is empirical juridical with sociological juridical approach method. Based on the results of the study, the implementation of article 29 paragraph (1) Consumer Protection Act is not implemented by the Health Office of Malang. Factors that affect the implementation of the Tukang Gigi not guidance and the implementation of consumer protection is the lack of understanding of the Health Service, Dentists, and Consumers against applicable legislation. Keywords: Consumer Protection, Dentist, Health Service, Guidance

Page 326 of 563 | Total Record : 5629

 324   325   326   327   328 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue