cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 326   327   328   329   330 
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM ATAS GUGATAN PERCERAIAN ATAU PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN DASAR TIDAK SALING CINTA (Studi Putusan Nomor : 1866/Pdt.G/2012/PA.Gs dan Nomor : 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb) Ahmad Faris Hilmi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ahmad Faris Hilmi, Warkum Sumitro, SH.,MH.; Fitri Hidayat, SH.,MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Fariz.r41@gmail.com   Abstrak Dalam studi kasus penetapan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Gresik dan Pengadilan Agama Kabupaten Wonosobo terdapat perbedaan dalam dasar pertimbangan hakim dengan dasar yang sama yaitu tidak saling cinta. pertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Dimana hakim bertentangan aturan yang ada di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam terkait alasan-alasan perceraian. Dijelaskan bahwasanya alasan-alasan perceraian yang dapat diajukan oleh seseorang untuk melakukan perceraian telah diatur secara limitatif dalam pasal-pasal tersebut. Namun disini hakim dalam dasar pertimbangannya mengabulkan permohonan gugatan cerai dengan alasan tidak saling cinta yang mana tidak diatur dalam undang undang. Bila melihat salah satu tujuan hukum adalah kepastian, maka hal tersebut tidak memberikan kepastian pada hukum. Kata kunci: putusan pengadilan, perceraian, pembatalan perkawinan, tidak saling cinta. Abstract A case study was conducted and it found that there is difference in term of basic consideration of the judge of Religious Court of Regency of Gresik and the judge of Religious Court of the Regency of Wonosobo regarding divorce suit that comes from the same reason in which the feeling of love between husband and wife is absent. This is irrelevant to Government Regulation Number 9 Year 1975 and Compilation of Islamic Law. The decision made by the judge is irrelevant to provision of Article 19 of Government Regulation and Article 116 of Compilation of Islamic Law on reasons of divorce. It implied that reasons of divorce have been limitedly regulated in those Articles, which is contradictory to the decision of the judge to grant marriage annulment because of the absence of love between husband and wife, in which this reason is not provided in the Articles. Furthermore, this is not consistent with the principle that implies that the purpose of law is to provide legal certainty. Keywords: court decision, divorce, marriage annulment, absence of love
Eksistensi Prinsip Cabotage Dalam Kebijakan Penerbangan Nasional Di Era ASEAN Open Sky Policy 2015 Tabita Andreina Fabry
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tabita Andreina Fabry, Adi Kusumaningrum, Dony Aditya PrasetyoFakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail: tabitaandreina@gmail.com ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi adanya dugaan praktek cabotage terselubungpada industri penerbangan nasional di era liberalisasi ASEAN Open Sky 2015.Praktek cabotage terselubung dikarenakan adanya celah hukum yang terdapatpada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan UndangUndangNomor25Tahun2007tentangPenanamanModalialahmengenaikonsepsinglemajorityatauketentuankepemilikansahamsehinggamenimbulkanprakteknomineepada perusahaan penerbangan swasta yang memliki permodalan asingyang beroperasi di dalam negeri akibat dari pelonggaran syarat kepemilikansaham di era liberalisasi ASEAN Open Sky 2015. Hal ini dapat menimbulkanpotensi dampak negatif yang kaitannya dapat mengganggu eksistensi penerapanprinsip cabotage di penerbangan nasional. Dalam penelitian ini menggunakanpenelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan(statuta approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknikpengambilan bahan hukum yaitu studi kepustakaan dan didukung denganwawancara. Adapun data sekunder akan dianalisis dengan teknis analisisdeskriptif kualitatif dan bahan hukum tersier dianalisis dengan teknis analisis isi.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam tataran implementasinya prinsipcabotage dinilai belum dilaksanakan secara maksimal, hal ini disebabkan masihadanya praktek cabotage terselubung yang diakibatkan adanya celah hukum dariUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Undang-UndangNomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal mengenai konsep singlemajority. Upaya untuk mengatasi potensi dampak negatif tersebut adalah dengan1). Menerapkan efektif manajemen melalui 2/3 Board of Directors suatuperusahaan penerbangan swasta yang memiliki permodalan asing yang beroperasidalam negeri merupakan Warga Negara Indonesia. 2). Melakukan pengawasan,evaluasi, dan pembinaan dengan bekerjasama dengan lembaga independen.Kata Kunci: Cabotage Terselubung, Celah Hukum, Eksistensi Prinsip Cabotage,Penerbangan Nasional, ASEAN Open Sky 2015. ABSTRACTThis research is based on the alleged cabotage practice in the nationalaviation industry in the era of ASEAN Open Sky 2015 liberalization.The practiceof covert cabotage is done due to the legal gap contained in Law Number 1 Year2009 about Aviation and Law Number 25 Year 2007 about Capital Investment isabout the concept of single majority share ownership provisions that causenominee practices on private airlines that have foreign capital operating within thecountry as a result of loosening shareholding requirements in the 2015 ASEANOpen Sky liberalization era. This may lead to potential negative impacts that mayinterfere with the existence of cabotage principles in national aviation. This studyuse normative legal research with statutory approach and conceptual approach.The technique used to take law materials is literature study and supported byinterview. The secondary data will be analyzed with technical qualitativedescriptive analysis and tertiary law material will be analyzed with technicalcontent analysis. The result of the research concludes that in the implementationlevel, the cabotage principle is not implemented maximally, it is due to theexistence of covert cabotage practices that resulted from the legal gap of LawNumber 1 Year 2009 about Aviation and Law Number 25 Year 2007 aboutInvestment concerning the concept of single majority. Efforts to overcome thosepotential negative impacts are 1). Implementing effective management through2/3 Board of Directors of a private air carrier having domestic capital operatingwithin the country is an Indonesian citizen. 2). Conduct supervision, evaluationand coaching by working with independent institutions.Keywords: Covert Cabotage, Legal Gap, Existence of Cabotage Principle,National Aviation, ASEAN Open Sky 2015.
EFEKTIFITAS SURAT EDARAN DIRJEN MINERBA NOMOR 04.E/30/DJB/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA ANGKA 5 (STUDI DI DINAS ESDM PROVINSI JAWA TIMUR) Brian Triasa Akbar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Brian Triasa AkbarFakultas Hukum Universitas brawijayaEmail : brianakbar86@gmail.com ABSTRAKEfektivitas SE direktur jendral minerba No 04,E/30/DJB/2015 tentang penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara terkait dengan pengeluaran izin penambangan pasir di aliran sungai kantong lahar gunung kelud yang berada di Kabupaten Blitar yang mana angka 5 di dalam surat edaran ini menjelaskan bahwa gubernur harus segera menetapkan WPR yang sudah diajukan oleh kabupaten belum efektif . dlilihat dari belum ada atau belum turun rekomendasi dari pemerintah pusat maupun pihak provinsi Jawa Timur sendiri terkait penetapan WPR sendiri untuk Kabupaten Blitar disini diwakilkan oleh pihak dinas ESDM. Penetapan izin yang belum ada regulasinya akan menimbulkan permasalahan secara vertikal antara masyarakat sekitar tambang dengan pemerintah daerah maupun pusat yang seakan enggan untuk mengurusinya.Kata Kunci : Efektifitas, Surat Edaran, Pertambangan mineral dan batu bara ABSTRACT The effectiveness of the Director General of Coal and Minerals Circular Letter No. 04.e/30/djb/2015 on the Management of Government Matters in the Field of Minerals and Coal Mining related to the issuance of sand mining permit in river basin of the bag lava of Kelud Mountain which is located in Blitar Regency that in Number 5 of this Circular Letter explains that Governor should immediately issue WPR submitted by Regency which is not effective. It can be seen from the absence of recommendation from central government and provincial government of East Java related to the implementation of WPRfor Blitar Regency which is represented by the Energy and Mineral Resources Agency. The issuance of permit that the regulation does not exist will cause problems vertically between societies around the mining areas and local government as well as central government which they are seems unwilling to do it.Keywords: effectiveness, circular letter, minerals and coal mining
EFEKTIVITAS PASAL 131 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BERKAITAN DENGAN ADANYA PELICAN CROSSING (Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang) Karisma Dio Agatha Yuda
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karisma Dio Agatha Yuda, Agus Yulianto SH. MH, Herlin Wijayati SH. MH Fakultas Hukum Universitas BrawijayaE-Mail : Kharismadio@gmail.com ABSTRAK Penulisan skripsi ini membahas mengenai efektivitas pasal 131 ayat (2) Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan fakta yang didapat di lapangan, menunjukkan bahwa para pejalan kaki masih  belum  mendapat  prioritas  penuh  di  saat  menyeberang jalan  di  fasilitas penyeberangan jalan. Hal ini tidak hanya dikarenakan sikap acuh para pengguna jalan yang lain dengan mengabaikan hak pejalan kaki yang hendak menyeberang, tetapi juga dikarenakan kelalaian para pejalan kaki itu sendiri. Permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini ialah bagaimana efektivitas pasal 131 ayat (2) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan berkaitan dengan adanya Pelican Crossing, dan apa saja hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Malang serta solusi yang dilakukan dalam penegakan pasal 131 ayat (2) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan berkaitan dengan adanya Pelican Crossing. Tujuan dari penelitian ini ialah Untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) undang- undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan berkaitan dengan adanya Pelican Crossing dan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan mengidentifikasi apa saja hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Malang serta solusi yang dilakukan dalam penegakan pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) undang- undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan berkaitan dengan adanya  Pelican  Crossing. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Kata kunci: Efektivitas, Undang-Undang, Pelican Crossing ABSTRACT This undergraduate thesis discusses the effectiveness of article 131 verse (2) act number 22 of 2009 on traffic and land transport. Based on the facts obtained in the field, it shows that pedestrians aren’t proritized when crossing the road at the crossing facility. This is not only due to the indifference of other road users by ignoring the pedestrians' right to cross, but also due to the pedestrians own negligence. The problem in this study is how effective the article 131 verse (2) of act number 22 of 2009 on traffic and land transport related to Pelican Crossing, and what obstacles are faced by Malang City Government and the solution they made to enforce aforementioned act. The purpose of this study is to comprehend the effectiveness of article 131 verse (2) of act number 22 of 2009 on traffic and land transport, with regards to Pelican Crossing; and to know, to describe, and to identify any obstacles faced by Malang City Government and the solution made in the enforcement of the aforementioned article. This research is of juridical empirical type and uses sociological juridical approach. Keywords: Effectiveness, Act, Pelican Crossing
PENERAPAN PASAL 3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA TERKAIT PERUBAHAN MEREK JASA (Studi Penerapan Perlindungan Merek “Pakcik Abin” Malang) Erdiana Gadis Permata Intan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Erdiana Gadis Permata Intan, Afifah Kusumadara S.H. LL.H. SJD., M. Zairul Alam S.H. MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: erdianagadis@rocketmail.com  ABSTRAK Penulisan skripsi ini membahas mengenai Efektivitas Penerapan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba terkait Perubahan Merek Jasa. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah terkait efektivitas Pasal 3 terhadap hak kekayaan intelektual yang telah di daftarkan namun berubah. Pelaksanaan Pasal 3 PP No. 42 Tahun 2007 belum maksimal dan efektif  karena dalam struktur hukum terlihat pola pikir birokrasi yang cenderung lama, sulit dan berbelit-belit. . Jenis penilitian yang dilakukan adalah jenis penelitian yuridis empiris yakni suatu metode penelitian yang meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan megadakan penelitian terhadap data primer dilapangan. Penulis menganalisis hal tersebut dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Konsekuensi dari tidak dipenuhi nya ketentuan di atas, maka sebuah pendaftaran merek dapat dianggap “tidak dipakai” (non use) dan karena nya dapat dihapus pendaftarannya. Banyak nya hambatan-hambatan dari penegak hukum juga mempengaruhi kesadaran hukum kepada masyarakat.Faktor Penghambat yang dimaksud dikarenakan terdapat ketidak sesuai-an dalam peraturan dengan praktek nya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pasal 12 ayat (4) serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/2006 Pasal 10 Ayat (4) dengan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2016. Dimana seharus nya Pendaftaran Waralaba dilakukan di Dinas Perdangangan namun diberlakukannya sistem satu pintu tetapi menghilangkan pengurusan untuk melakukan Pendaftaran Waralaba yang akhirnya membuat terlalu berbeli-belit dan sulit sehingga masyarakat pun akan rentan untuk melakukan kesalahan hukum. Solusi untuk menghadapi hambatan itu adalah dengan terus melakukan perbaikan baik dalam internal BP2T maupun melakukan koordinasi pengawasan dengan penegak hukum yang terkait. Kata Kunci: Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Waralaba/Franchise, Perjanjian Waralaba ABSTRACTWriting this thesis discusses about the Effectiveness of Implementation of Article 3 of Government Regulation Number 42 Year 2007 regarding Franchise related to Service Brand Change. The problems discussed in this thesis is related to the effectiveness of Article 3 on intellectual property rights that have been registered but changed. Implementation of Article 3 PP. 42 Year 2007 has not been maximal and effective because in the legal structure looks bureaucratic mindset that tend to be long, difficult and convoluted. . Type of research conducted is a kind of juridical empirical research that is a research method that examines secondary data first, then followed by megadakan research on primary data field. The author analyzes the matter with the applicable Government Regulation namely Government Regulation Number 42 Year 2007 regarding Franchise. The consequence of not being fulfilled is the above provisions, then a trademark registration may be considered "non-use" and therefore may be removed from registration. Many of the obstacles of law enforcement also affect legal awareness to the community. The inhibiting factor is due to the incompatibility of the regulations with its practice in accordance with Government Regulation Article 12 paragraph (4) and Regulation of the Minister of Trade No. 12 / M-DAG / PER / 2006 Article 10 Paragraph (4) by Regulation of Mayor Number 6 Year 2016. Where should the Registration of Franchise be conducted in the Department of Trade but the enactment of a one-door system but eliminates the arrangements to conduct Franchise Registration that ultimately makes too difficult and difficult will also be vulnerable to make a mistake law. The solution to deal with these obstacles is to continue to improve both internal BP2T and coordinate supervision with the relevant law enforcers. Keywords: Intellectual Property Rights Law, Franchise / Franchise, Franchise Agreement 
TANGGUNGJAWAB INDONESIA SETELAH MERATIFIKASI ASEAN MULTILATERAL AGREEMENT ON AIR SERVICE (ASEAN OPEN SKY AGREEMENT) Luckman Arief Hidayatullah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Luckman Arief Hidayatullah, Nurdin, SH., M.Hum Dony Aditya Prasetyo, SH., MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Luckmanah18@gmail.com  ABSTRAK Pada penulisan skripsi ini membahas mengenai Tanggung jawab Indonesia Setelah Meratifikasi ASEAN Multilateral Agreement on Air Service (ASEAN Open Sky Agreement). Permasalahan yang dibahas dalam skripsi adalah terkait dengan meliberalisasikan jalur udara melalui ASEAN Open Sky pada akhir tahun 2015 sebagai wujud dalam merealisasikan program kerja Komunitas Ekonomi ASEAN 2020 indonesia yang menjadi anggotanya telah menyepakati bersama ketentuan-ketentuan yang ada pada Open sky policy yang dalam pelaksanaannya mempunyai 3 persetujuan yang ada salah satunya adalah ASEAN Multilateral Agreement on Air Service (MAAS). Dalam penerapannya permasalahan-permasalahan  yang terjadi di dalam industri penerbangan domestik tentu akan menjadi penghambat, mulai dari sumber daya manusia yang ada, sarana dan prasarana penunjang, serta regulasi yang dirasa kurang memihak pada kebutuhan dan kondisi pasar penerbangan domestik perlu dipertimbangkan dalam pemenuhan tanggung jawab Indonesia sebagai bentuk pewujudan fungsi kenegaraan dalam pengimplementasian perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Bentuk pelaksanaan bisa dilakukan setiap negara dengan memformulasikan regulasi, pemenuhan standarisasi ASEAN Open Sky Policy, dan memberikan perlindangan kepentingan nasional dan internasional. Bentuk perwujudan ASEAN Open Sky di indonesia tertuang pada UU no 1 tahun 2009 tentang penerbangan, dan bentuk perwujudan dari MAAS adalah Peraturan Presiden no 74 tahun 2011 tentang pengesahan MAAS. Kata Kunci: Tanggung jawab, Ratifikasi MAAS, Open Sky ABSTRACT This research aims to discuss about the responsibility of Indonesia after ratifying ASEAN Multilateral Agreement on Air Service (ASEAN Open Sky Agreement). The problems discussed are related to liberalizing air traffic through ASEAN Open Sky in the end of 2015 as to realize work plan of ASEAN Economic Community 2020, Indonesia as one of the members has agreed the provisions written in Open Sky Policy in which they consist of 3 agreements in the implementation, one of which is ASEAN Multilateral Agreement on Air Service (MAAS). In the implementation, problems arising in domestic flight industries may serve as obstacles, starting from human resource, facilities and supporting infrastructures, the regulation that does not fully support needs, to domestic flight market condition that requires consideration regarding the responsibility held by Indonesia as to realize state function in terms of implementing international agreement that has been ratified. The implementation can be carried out by formulating regulation, meeting standard of ASEAN Open Sky Policy, and giving protection to national and international interests. The realization of ASEAN Open Sky in Indonesia is stipulated in Law Number 1 Year 2009 on Aviation, and the realization of MAAS stipulated in President Regulation Number 74 Year 2011 on Verification of MAAS. Keywords: responsibility, ratification, MAAS, Open Sky
PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELANGGAR PASAL 4 ANGKA (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi) Muhammad Azis Sukoco
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Azis Sukoco; Dr. Iwan Permadi, S.H., M.Hum; Lutfi Effendi, S.H., M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : sukocosukses@gmail.com   ABSTRAK Pada skripsi ini dilatar belakangi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 angka (1)  menyebutkan bahwa “Pegawai Negeri Sipil dilarang untuk menyalahgunakan wewenang”.Tetapi, hingga saat ini masih terdapat pegawai negeri sipil yang melakukan penyalahgunaan wewenang di Kabupaten Ngawi. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis mengangkat rumusan masalah yaitu, Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang melanggar Pasal 4 angka (1) dan Apa  solusi yang dapat dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi dalam menindak masalah itu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, metode yang digunakan adalah yurisdis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ngawi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya pelaksanaan yang belum maksimal mengenai Peraturan pemerintah tersebut. Kata Kunci : Pelaksanaan, Penyalahgunaan Wewenang, Pegawai Negeri Sipil ABSTRACT This bachelor thesis is based on the Government Regulation Number 53 Year 2010 on Civil Servants Discipline, Article 4 Number (1) stating, “Civil Servants are prohibited to abuse the authority”. Nevertheless, to the present there are still civil servants who commit abuse of authority in the Regency of Ngawi. Based on the above matters, the authors raised some problems that are, how the implementation of law enforcement on civil servants violating Article 4 Number (1), and what factors and solutions can be done by the Office of Staffing, Education and Training of Ngawi Regency in handling the issue. This research uses empirical juridical method; the method used is sociological juridical. This research was conducted at the Office of Staffing, Education and Training of Ngawi Regency. The result of the research indicates that the implementation is not maximized about the government regulation. Keywords: Implementation, Abuse of Authority, Civil Servants
PENERAPAN AKSESIBILITAS FASILITAS UMUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS (Studi Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Terminal Landungsari Kota Malang) Muhammad Danial Ar-Rasyiid
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Danial Ar-Rasyiid Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: md.arrasyiid@gmail.com   ABSTRAK Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Peyandang Disabilitas di Terminal Landungsari Kota Malang belum terpenuhi. Pasal 18 yang mengatur hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada fasilitas umum belum sama sekali diterapkan di Terminal Landungsari. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas-fasilitas yang terdapat di Terminal Landungsari saat ini tidak sesuai dengan pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan umum. Salah satu hambatan dari penerapan aksesibilitas fasilitas umum di Terminal Landungsari adalah awal pembangunan Terminal Landungsari tidak memiliki perencanaan yang baik mengenai fasilitas umum yang aksesibel. Selain itu perpindahan kewenangan pengelolaan terminal dari Pemerintah Kota ke Pemerintah Provinsi baru berjalan satu tahun sehingga kebijakan pembangunan fasilitas umum yang aksesibel belum dapat terlaksana. Untuk mengatasi hambatan pemenuhan fasilitas yang aksesibel, pengajuan pembangunan fasilitas umum yang dilakukan oleh Kepala Terminal Landungsari dilakukan perencanaan dengan baik sehingga nantinya fasilitas umum dapat memenuhi salah satu hak penyandang disabilitas yakni mendapat aksesibilitas pada fasilitas umum. Kata Kunci : Penerapan, Aksesibilitas, Disabilitas ABSTRACT The implementation of Article 18 of the Law Number 8 Year 2016 on Disabilities at Landungsari bus station of Malang City has not yet been fulfilled. Article 18 that regulates accessibility right for persons with disabilities on public facilities have not been implemented yet at Landungsari bus station. It can be seen from facilities that exist at Landungsari bus station which are not appropriate with the technical facilities and accessibility guidelines on public buildings. One of obstacles in implementing accessibility of public facilities at Landungsari bus station namely in the first construction of Landungsari bus station did not have a good planning related to accessible public facilities. In addition, the transfer of management authority from city government to provincial government was just running since a year ago, so the policy on development of accessible public facilities could not be implemented. In order to overcome the obstacles of fulfillment of accessible public facilities, tender of public facility development conducted by the Head of Landungsari Bus Station should be planned well, so in the future, the public facilities can fulfill one of the disabled person rights which is to get accessibility on public facilities. Keywords: implementation, accessibility, disability
EFEKTIVITAS PASAL 107 AYAT (2) UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi di Kota Malang) Januard Jeremian
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Januard Jeremian, Nurdin, SH, M.Hum, Agus Yulianto SH, MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email:  ajeremian@yahoo.com   ABSTRAK Tingginya angka kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab kematian nomor 3 terbesar di Indonesia, terutama kecelakaan lalu lintas sepeda motor. Hal ini menjadi dasar di buatnya Undang – Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menggantikan Undang – Undang sebelumnya yang dianggap sudah tidak relevan. Terdapat aturan baru dalam Undang – Undang ini yaitu di pasal 107 ayat (2) yang mengatur tentang kewajiban pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu utama pada siang hari atau disebut juga Daytime Running Light (DRL). Dalam tulisan ini, aturan dalam pasal 107 ayat (2) yang mengatur tentang kewajiban pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu utama pada siang hari menjadi fokus utama penulis. Kata kunci: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pengendara Sepeda Motor, Daytime Running Light ABSTRACT The increasing number of traffic accidents become the top three of cause of death in Indonesia, especially motorcycle accidents. It becomes a basic to issue the Law Number 22 Year 2009 on Road Traffic and Transportation that replaced the previous Law which was considered not relevant. There is a new provision on this Law, namely in Article 107, Paragraph (2) that regulates about the obligation of bikers to turn on the main lamp at noon or in other words is Daytime Running Light (DRL). In this paper, the provision in Article 107 Paragraph (2) that regulates about the obligation of bikers to turn on the main lamp at noon becomes the main focus for author. Keywords: road traffic and transportation, bikers, daytime running light
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP PENGELOLAAN DANA PENSIUN OLEH PT TASPEN (PERSERO) (Studi di PT Taspen (Persero) Cabang Malang) Wisha Puji Avanda
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wisha Puji Avanda Dr. Shinta Hadiyantina, SH.MH, Agus Yulianto, SH.MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia Telp: +62-341-553898, Fax: +62-341-566505 Email : Wisha.puji@gmail.com  ABSTRAK Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pengelolaan Dana Pensiun oleh PT Taspen Persero Malang.Hal ini dilatar belakangi dengan adanya kesalahan pembayaran oleh mitra kerja pihak kedua yaitu PT Pos Indonesia kepada peserta Program Pensiun yang tidak berhak enerima Dana Pensiun. Yang sudah jelas bawa mitra kerja PT Taspen Persero cabang Malang tersebut telah menyalahi Fungsi Administrasi yang ada dan melanggar Pasal 5 ayat 4 huruf c tentang Peraturan Mitra Kerja antara PT Taspen dengan PT Pos Indonesia. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi bagaimana Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara yang dialami oleh PT Taspen Persero Malang sebagai Pengelola Pembayaran Pensiun serta Hambatan dan Solusi yang dilakukan oleh PT Taspen Persero Malang.Untuk mengetahui permasalahan yang ada maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu pengembalian dana oleh PT Pos Indonesia sejumlah Rp 27.713.200 yang merupakan penyebab terjadinya indikasi Kerugian Keuangan Negara. Yang disebabkan oleh kesalahan Fungsi Administrasi yang ada sehingga Dana Pensiun tersebut diberikan terhadap penerima Pensiun yang tidak berhak. Kata kunci : Kerugian Keuangan Negara, Pengelolaan Dana Pensiun ABSTRACT This research is aimed to discuss about state financial loss caused by pension fund management by PT Taspen Persero Malang. This research is based on human error regarding the payment done by a partner as a second party called PT Pos Indonesia to the participants of pension program who are not eligible to receive the pension fund. It is clear, based on the issue, that PT Taspen Persero Malang branch office has trespassed the administrative function and failed to comply with Article 5 Paragraph 4 letter c on Regulation of Partnership between PT Taspen and PT Pos Indonesia. The issues discussed in this research involve the steps taken to give solution to state financial loss faced by PT Taspen Persero Malang which is responsible for the pension fund management and to find out hindrance and solution given by PT Taspen Persero malang. To investigate the existing issues, socio-juridical method was employed in the research. The research result implies that refund as much as Rp. 27,713,200 done by PT Pos Indonesia indicates that State has experienced a financial loss caused by an error in administrative function in which the pension fund was given to those who were not supposed to have the right to receive the money. Keywords: state financial loss, pension fund management

Page 328 of 563 | Total Record : 5629

 326   327   328   329   330 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue