cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 323   324   325   326   327 
Reformulasi Pemberian Dana Bantuan Keuangan Partai politik dari APBN dan APBD Reformulation of Financial Assistance Funds of Political Parties Gained from the State Budget and the Local Government Budget Hasbi Assiddiq
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hasbi AssiddiqFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT Haryono No.169 Malang, Jawa TimurE-mail: hasbi_assiddiq@rocketmail.com  Abstrak Pemberian bantuan keuangan partai politik bertujuan untuk menjaga indepedensi partaidari penyumbang, sehingga partai politik dapat terhindar dari politik uang saatmemperjuangkan kepentingan rakyat. Pengaturan tentang pemberian bantuankeuangan partai politik, saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011tentang Partai Politik. Pengaturan tentang pemberian bantuan keuangan telahmengalami beberapa perubahan, khususnya terkait formula dalam menentukan besaranbantuan keuangan kepada partai politik. Formula yang ada saat ini belum dapatmengikuti perkembangan zaman, hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnyajumlah pemilih dalam pemilu sedangkan jumlah anggaran bantuan masih tetap. Olehsebab itu, perlu rasanya dibuat formulasi yang mengatur penentuan besaran pemberianbantuan keuangan kepada partai politik agar dapat memberikan kepastian sebagaibentuk perwujudan keadilan dalam sebuah hukum. Sehingga formulasi ini dapatmengikuti perkembangan baik pertumbuhan jumlah penduduk yang dapat dilihat darinaiknya jumlah pemilih serta pertumbuhan ekonomi yang ada dalam masyarakat.Formulasi ini menggunakan upah minimum dalam menentukan besaran bantuankeuangan persuara kepada partai politik. Salah satu faktor dalam menentukan kenaikanupah minimum adalah inflasi ekonomi dalam suatu negara, sehingga ketika upah minimum ini digunakan dalam menentukan besaran bantuan maka bantuan akanmengalami kenaikan. Formulasi dalam penelitian ini adalah upah minimum dikalikandengan 0,05% (nol koma nol lima persen) dalam menentukan besaran bantuankeuangan persuara kepada partai politik. Selanjutnya hasil tersebut dikalikan denganjumlah suara yang didapat partai politik dalam pemilu sebelumnya.Kata Kunci : Bantuan Keuangan, Partai Politik, Reformulasi, Upah Minimum. Abstract The provision of financial assistance of political parties aims to maintain parties’independence from donors, thus political parties can avoid money politics whilefighting for the interests of the people. Regulation on the provision of financialassistance of political parties is currently regulated in the Law Number 2 Year 2011on Political Parties. The regulation of financial assistance has undergone severalchanges, particularly regarding to the formula for determining the amount of financialassistance to political parties. The current formula is not suitable with the currentconditions as evidenced by the increasing number of voters in the election; neverthelessthe amount of aid budgets is standing. Therefore, it is necessary to create a formulationthat regulates the determination of the amount of financial assistance to politicalparties in order to provide certainty as a form of realization of justice in a law. So that,this formulation can keep up with the growth of population, which can be seen fromthe increase number of voters and the economic growth existing in society. Thisformulation uses the minimum wage in determining the amount of financial aid to apolitical party. One factor in determining minimum wage increases is economicinflation within a country, so when this minimum wage is used in determining theamount of aid, the aid will increase. The formulation in this study is the minimum wagemultiplied by 0.05% (zero point five zero five percent) in determining the amount offinancial aid per voice to political parties. Furthermore, the result is multiplied by thenumber of votes obtained by political parties in the previous election.Keywords: financial aid, political party, reformulation, minimum wage.  
PELAKSANAAN KONSEP 3 IN 1 IN THE LAND ACQUISITION TERHADAP KEGIATAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI DI KABUPATEN JOMBANG Dewi Nursitta Safir
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewi Nursitta Safir, Dr. Imam Koeswahyono, S.H.M.Hum., M. Hamidi Masykur, S.H.M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sitanakypk@gmail.com   Abstrak Kegiatan pengadaan tanah merupakan langkah awal untuk mewujudkan pembangunan guna memajukan kehidupan bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan negara sebagai pemegang kuasa untuk melakukan, mengelola dan mengusahakan sumber daya alam, baik bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Konsep 3 in 1 In The Land Acquisition merupakan cara pandang untuk mempermudah pemahaman instansi yang memerlukan tanah dan masyarakat dalam kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum. Konsep ini terbagi menjadi menjadi 3 titik dalam kegiatan perolehan tanah. Kegiatan tersebut antara lain : titik start, titik desicion, titik product. Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Konsep 3 in 1 in the land Acquisition Abstract Land acquisition activities are the first step towards realizing development in order to advance the life of the nation. In line with that, the provisions of article 33 paragraph 3 of the Constitution of the Republic of Indonesia mandate the state as the holder of power to conduct, manage and cultivate the natural resources, both earth, water, and the wealth contained therein. The 3 in 1 In The Land Acquisition concept is a way of looking to facilitate the understanding of agencies that need land and society in Land Acquisition for Development activities for the Public Interest. This concept is divided into 3 points in land acquisition activities. These activities include: start point, desicion point, product point. Key words : Land Procurement, Concept 3 in 1 in the land Acquisition
Implikasi Yuridis Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Terhadap Terhadap Kedudukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketanaganukliran) Hendy Putra Pangestu
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hendy Putra Pangestu Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No.169 Malang, Jawa Timur E-mail: coolsoul93@gmail.com   Abstrak Tata Kelola penggaturan pertambangan mineral di Indonesia sudah diatur dalam UU No 4 Tahun 2009 akan tetapi tumpang tindih penggaturan pertambangan tetap saja terjadi, khususnya mengenai bentuk pengusahaan pertambangan mineral radioaktif. UU No 4 Tahun 2009 pasal 35  menggatur segala pengusahaan pertambangan mineral  mengunakan mekanisme izin, termasuk mineral radioaktif. Akan tetapi terdapat peraturan lain yang menggatur pertambangan mineral radioaktif, yaitu UU No 10 Tahun 1997. Bila kita melihat pasal 9 ayat 2  UU No 10 Tahun 1997 pengusahaan pertambangan mineral radioaktif menggunakan mekanisme kontrak karya. Konflik antar kedua undang-undang tersebut membuat stagnasi dalam kegiatan pertambangan mineral radioaktif. Penelitian ini dimaksudkan untuk memecahkan problem kedudukan antara UU No 4 Tahun 2009 dengan UU No 10 Tahun 1997. Sehingga diharapkan luaran penelitian ini memberikan kepastian hukum kepada pemerintah, pengusaha, dan masyarakat mengenai undang-undang mana yang menjadi dasar hukum bagi penyelenggaran pertambangan mineral radioaktif. Kata Kunci : konfik norma, pengusahaan, pertambangan mineral radioaktif. Abstract The governance concerning mineral mining in Indonesia is stipulated in Law Number 4 Year 2009 on Minerals and Coal but overlapping with other regulations seems inevitable, especially related to radioactive mineral mining. Article 35 of Law on Minerals and Coal deals with a license allowing mining operating in Indonesia, including the operation of radioactive minerals. However, law Number 10 year 1997 on Nuclear Power stipulates the regulation related to nuclear power operation. Article 9 Paragraph 2 of Law on Nuclear Power deals with license related to radioactive mineral through a contract of work. The conflict between these two Laws puts radioactive mineral mining on hold. This research aims to settle the conflict of norm implied in Article 9 Paragraph 2 of Law on Nuclear Power and Article 35 of Law on Minerals and Coal. It is expected that the results of this research could help provide legal certainty for government, businesspeople, and societies related to which Law should be used as the foundation regarding radioactive mineral mining activities. Keywords: conflict of norm, attempt, radioactive mineral mining.
PELAKSANAAN ATURAN KEBAL CERAI PADA PERKAWINAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BADUY (Studi di Suku Baduy, Kecamatan Leuwidamar, Provinsi Banten) Fauziyah Tsamrotul Fuadah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fauziyah Tsamrotul Fuadah, Prof.Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H.,M.S., Diah Pawestri Maharani, S.H.,M.H. Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email: fauziyahtsamrotulfuadah@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan aturan kebal cerai beserta hambatan dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan aturan kebal cerai tersebut pada masyarakat hukum adat Baduy. Hal ini didasari karena pada asasnya, aturan kebal cerai tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat hukum adat Baduy baik Baduy Dalam (Baduy Tangtu) maupun Baduy Luar (Baduy Panamping). Kendati demikian, ternyata ada beberapa pasangan masyarakat hukum adat Baduy yang memutus ikatan perkawinannya dengan jalan perceraian dan tidak dikenakan sanksi. Padahal salah satu ciri dari hukum adat adalah adanya akibat hukum berupa sanksi bagi yang melanggar aturan-aturan di dalam hukum adatnya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hambatan dalam pelaksanaan aturan kebal cerai sehingga aturan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik oleh karenanya pelaku perceraian tidak dikenakan sanksi sebagaimana mestinya. Kata Kunci: Pelaksanaan, Kebal Cerai, Hukum Adat Baduy ABSTRACT This research aims to investigate the implementation of regulation regarding the resistance to divorce, its obstacles, and attempts to face the obstacles that hamper the implementation of the regulation of the resistance to divorce in Adat law community of Baduy. This is based on the principle that this resistance applies to all the people of Adat law including both inner Baduy (Baduy Tangtu) and Outer Baduy (Baduy Panamping). However, several people in the society have divorced without being given a sanction as regulated. It is in contrast to the characteristic of Adat law implying that a sanction must be delivered to whoever breaks the Adat law. This issue shows that there are still obstacles faced in implementing the regulation related to resistance to divorce. As a consequence, this regulation seemingly fails to function, leading to the absence of sanction that should be given to those who break the law.   Keywords: implementation, resistance to divorce, Adat law of Baduy
PERKAWINAN SEADARAH OLEH WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA DIKAITKAN DENGAN LARANGAN PERKAWINAN DALAM PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Femmy Cornelia Fiyono
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Femmy Cornelia Fiyono, Ratih Dheviana Puru HT., SH., LLM., Diah Pawestri Maharani, SH.MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : femycornelia@yahoo.com   Abstrak Penelitian ini membahas pertentangan (konflik) norma mengenai konsep perkawinan sedarah (incest) antara hukum adat Tionghoa dan UU Perkawinan. Dimana menurut hukum adat Tionghoa seseorang diperbolehkan menikah dengan seseorang yang termasuk dalam larangan perkawinan menurut Pasal 8 huruf a sampai dengan e UU Perkawinan asalkan mereka tidak memiliki marga (she) yang sama. Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dirumuskan terkait keabsahan perkawinan seadarah oleh warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dikaitkan dengan larangan perkawinan di Pasal 8 huruf a sampai dengan e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan menurut hukum adat Tionghoa yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa adalah sah dan tidak dapat dibatalkan, karena terdapat pengecualian terhadap larangan perkawinan menurut Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu larangan perkawinan dalam pasal 8 huruf a sampai dengan e dapat disimpangi apabila dilakukan menurut agama dan hukum lain yang berlaku. Kata kunci :   Perkawinan Sedarah, Perkawinan Menurut Hukum Adat Tionghoa, Perkawinan Menurut Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Larangan Perkawinan. ABSTRACT This research discusses about conflict of norms related to the concept of incest marriage between the Chinese customary law and Marriage law. According to the Chinese customary law, a person is allowed to marry someone that it is included on marriage prohibitions according to Article 8, Letter a to e of the Marriage Law, as long as they do not have the same surname (similar in “she”). Based on this discourses, the formulation of the problem is related to the legality of incest marriage by Indonesian Citizens of Chinese Descent related to the marriage prohibitions in Article 8, Letter a to e of the Law Number 1 Year 1974 on Marriage. The result of the research indicates that the marriage according to the Chinese customary law conducted by Indonesian citizens of Chinese descent is legal and irrevocable. It is because there are exceptions in the marriage prohibitions, according to Article 8, Letter f of the Law Number 1 Year 1974 on Marriage, namely the prohibition of marriage in Article 8, Letters a to e can be disregarded if conducted according to the religion and the other applicable laws. Keywords: Incest Marriage, Marriage based on Chinese Customary Law, Marriage based on the Law Number 1 Year 1974 on Marriage, Marriage Prohibitions
KEDUDUKAN HARTA BERSAMA PADA PERCERAIAN SEBELUM DILAKUKAN ITSBAT NIKAH Gahan Gustisira Satwika
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gahan Gustisira Satwika, Prof. Dr. Suhariningsih, SH.MS.; Fitri Hidayat, SH.MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ggustisirasatwika@gmail.com   ABSTRAK Dalam perkawinan tidak dipungkiri adanya putusnya perkawinan karena perceraian. Tetapi permasalahan tidak dapat diselesaikan jika kedua belah pihak tidak dapat menunjukan akta nikah dan sah suatu pernikahan. Untuk menghindari kejadian tersebut, maka masyarakat bisa mengajukan permohonan itsbat nikah. Namun masalah baru masih memungkinkan untuk timbul yakni menyangkut kedudukan harta bersama selama masa perkawinan yang tidak dicatatkan. Kasus kedudukan harta bersama sering menjadi masalah yang diperkarakan saat terjadi perceraian. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Sementara itsbat nikah, status perkawinan baru diakui setelah dilakukannya perkawinan resmi yang dicatat oleh negara. Dalam kasus kedudukan harta bersama dalam itsbat nikah terdapat kekaburan hukum, sejak kapan diberlakukannya perhitungan harta bersama tidak dijelaskan dengan jelas baik dalam Undang - Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah mencari tahu bagaimana kedududukan dan akibat hukum harta bersama pada perceraian sebelum dilakukannya itsbat nikah. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Untuk menghindari kesalahan pemahaman konsep dalam penelitian ini maka disusun batasan-batasan definisi konseptual terkait objek yang dikaji dalam penelitian ini yaitu perkawinan, itsbat nikah, harta bersama, dan perceraian. Dengan demikian melihat pentingnya pencatatan perkawinan, maka disarankan kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan status perkawinan mereka terutama yang berstatus belum tercatat agar segera melakukan itsbat nikah. Selain itu, disarankan pula untuk memperjelas status harta bersama mereka untuk menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari. Kata Kunci : Perkawinan, Itsbat Nikah,  Kedudukan Harta bersama, Perceraian ABSTRACT Divorce is inevitable in every marriage, and there is always possibility that another problem may follow when the couples fail to show marriage certificate as evidence and prove that a marriage is valid. To anticipate this possibility, proposing ratification of marriage is recommended. However, another problem may still arise when it is related to unregistered shared property before divorce. The status of shared property has frequently presented a problem when couples face a divorce. Shared property is defined as things or belongings obtained before divorce, while in ratification of marriage, marriage status is legally acknowledged when the marriage is recorded by the state. The case regarding the status of shared property in ratification of marriage is considered murky in legal position; since when shared property is calculated and decided is not explained well in either Law of Marriage or Islamic Law Compilation. This research aims to investigate the position and legal consequences regarding shared property in divorce before ratification of marriage (itsbat). Normative-juridical method was employed in this research with statute approach. Definition limited to conceptual related to objects studied in this research such as marriage, ratification of marriage, shared property, and divorce is given to avoid misunderstanding. Thus it is essential that married couples immediately register their marriage. Additionally, it is also essential that they clarify their shared property in case of dispute in the future. Keywords : marriage, Itsbat marriage, The Status of Shared Property, Divorce
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (Tinjauan Terhadap Pasal 10 Ayat (4) Huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pe Made Surya Ryanda Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Made Surya Ryanda Putra, Dr. Bambang Winarno, SH., MS., M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : bigbozz.ms@gmail.com   Abstrak Penelitian ini membahas kekaburan hukum tentang makna perbuatan tercela sebagai salah satu syarat pemberhentian sementara Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pasal 10 ayat (4) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dirumuskan terkait makna perbuatan tercela sebagai salah satu syarat pemberhentian sementara Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pasal 10 ayat (4) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna perbuatan tercela menurut pendapat para ahli adalah perbuatan melawan hukum baik berupa kejahatan maupun dalam pelanggaran yang melanggar hak subjektif orang lain, sedangkan makna perbuatan tercela menurut rumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma susila (kesusilaan), dan norma adat, sikap dan perbuatan yang merendahkan jabatannya, dan tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Kata kunci :   Perbuatan Tercela, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pemberhentian Sementara Pejabat Pembuat Akta Tanah. Abstract This research aims to discuss about the obscurity of law related to the meaning of inappropriate conduct which serves as a reason of the temporary termination of a Land Deed Official (further stated as PPAT) as in Article 10 Paragraph (4) letter g of Government Regulation Number 24 Year 2016 on Amendment to Government Regulation Number 37 Year 1998 on Job Rules of Land Deed Official. Based on this issue, there are several research problems presented related to the meaning of inappropriate deed as one of requirements used in the temporary termination of PPAT as in Article 10 Paragraph (4) letter g of Government Regulation Number 24 Year 2016 on Amendment to Government Regulation Number 37 Year 1998 on Job Rules of Land Deed Official. The research result shows that the meaning of inappropriate deed according to the perspective of experts is defined as any conduct that is against the law either crime or infringement which violates subjective rights of individuals, while the meaning of inappropriate conduct according to the provision in Laws is defined as any conduct that is against religion, norms, morality, decency, adat norms, behavior, or any conduct that could degrade one’s position and is irrelevant to justice among societies. Keywords: inappropriate deed, Land Deed Official, temporary termination of Land Deed Official
ANALISA YURIDIS TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PRAKTIK MONEY GAME BERMODUS BISNIS MULTI LEVEL MARKETING Bagas Putra Wiratama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bagas Putra Wiratama, Dr.Prija Djatmika, S.H.,M.Si , Fines Fatimah, S.H.,M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: bagas_putra_w@yahoo.com   ABSTRAK Penelitian ini membahas dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban kejahatan praktik money game bermodus bisnis Multi Level Marketing (selanjutnya disebut MLM). Keberadaan praktik money game yang di Indonesia pada umumnya bermodus bisnis MLM pada dasarnya menimbulkan kerugian bagi korban nya. Berdasarkan hal tersebut Penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban dari praktik money game. Melalui penggunaan metode penelitian yuridis empiris diperoleh kesimpulan bahwa pelaku praktik money game dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam Pasal 372, 374, 378 KUHP dan dapat dikenakan sanksi pidana yang teretera dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Korban kejahatan praktik money game bermodus bisnis MLM dapat dikategorikan ke dalam participating victims. Bentuk Perlindungan hukum yang diberikan oleh kepolisian berupa pemberian informasi tentang perkembangan kasus terkait proses penyidikan dan pemeriksaan sedangkan untuk pemberian ganti rugi yang diderita korban bergantung pada putusan pengadilan. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah adalah dengan mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan berbasis MLM yang mengantongi SIUPL namun menerapkan praktik money game. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan lebih kepada bentuk preventif dimana dengan memberikan edukasi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu OJK juga membentuk Satgas Waspada Investasi. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Money Game ABSTRACT This research discusses and analyzes about the legal protection for victims of money game practice covered by multilevel marketing business (hereinafter called as MLM). Generally, the existence of money games practice in Indonesia covered by MLM business basically causes loss for their victims. Based on that,     this research was conducted to understand how the legal protection implement for victims of money game practice. Through the use of empirical legal research method, it can be concluded that a money game practitioner can be categorized as a criminal act as which is regulated in Article 372, 374, 378 of the Indonesian Penal Code and may be subjected to a criminal sanction that is reflected in Article 105 of the Law Number 7 Year 2014 on Trade. Victims of crime of the money game practices covered by MLM can be categorized into participating victims. The form of legal protection provided by polices, such as providing information on the development of cases related to the process of investigation and examination while for the provision of compensation suffered by victims depend on the court decision. The form of legal protection provided by the government is to impose administrative sanctions to companies based on MLM that have SIUPL, but applying a money game practice. The form of legal protection provided by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) focuses on the preventive form by giving education and socialization to society. In addition, the Financial Services Authority has formed Task Force of Warning Investment (Satgas Waspada Investasi) Keyword: legal protection, victim, money game
DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN ATAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN PITA CUKAI PALSU HASIL TEMBAKAU (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo) Ega Aliftya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ega Aliftya, Prof.Dr.I Nyoman Nurjaya, SH., MS, Dr Abdul Madjid, SH., M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : aliftyaega24@yahoo.co.id ABSTRAK Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan Disparitas Putusan Pengadilan Atas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penjualan Pita Cukai Palsu Hasil Tembakau.Terdapat beberapa orang yang menjual pita cukai palsu hasil tembakau, bahwa hal tersebut melanggar Undang-Undang dan termasuk dalam tindak pidana di bidang cukai. Proses penyelesaian perkara pidana cukai yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada sidang pengadilan yang pada akhirnya mendapatkan Putusan Pengadilan. Disparitas ini atas Putusan Pemidanaan yang lama pemidanaanya berbeda yang dijatuhkan kepada 3 pelaku tindak pidana penjualanpita cukai palsu hasil tembakau. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah: ( 1 ) Apa pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan pengadilan atas penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana penjualan pita cukai palsu  hasil tembakau ? Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer,sekunder, tersier yang kemudian akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskritif kualitatif. Penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat, bahwa pertimbangan yang yang menyebabkan terjadinya disparitas Putusan Pengadilan adalah pertimbangan yuridis dan non yuridis serta keadaan sosial setiap pelaku. Dalam hal ini, peulis berpendapat bahwa pasal yang dijatuhkan oleh hakim atas putusan Pengadilan tersebut sudah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh 3 pelaku tindak pidana penjualan pita cukai palsu hasil tembakau. Penulis memberikan saran untuk mengurangi disparitas hasulah ada pedoman yang jelas tentang masing-masing peran terhadap tindak pidana penjualan pita cukai palsu hasil tembakau. Kata Kunci : Disparitas, Putusan Pengadilan, Sanksi Pidana, Tindak Pidana Penjualan Pita Cukai Plasu Hasil Tembakau ABSTRACT In this study, the authors raised the issue of disparity of court decisions on the criminal sanctions penalty against the crime act of sales of excise band of tobacco products. There are some people who sell fake excise band of tobacco products, that the conduct potentially violates the law and is included as a crime in the field of excise. The process of solving the criminal case consists of inquiries, investigation, prosecution and court examination leading to a decision. This disparity over the old criminal punishment decision was handed down to three offenders of crime of sales of fake excise band of tobacco products. This study raises the formulation of the problem: (1) What is the judges’ consideration that causes the disparity of the court decision on the imposition of criminal sanctions on the crime of sales of fake excise band of tobacco products? This research utilizes normative legal method with approaches of statute approach and case approach. The primary, secondary, tertiary law materials will then be analyzed using qualitative-descriptive-analysis techniques. The authors obtain answers to the issues raised, that the considerations that led to the disparity of the analyzed court decisions are legal and non-legal considerations, followed by social circumstances of each actor. In this case, the writers argue that the law imposed by the judges on the decisions of the court is in accordance with the criminal acts committed by the three offenders of the sale of fake excise band of tobacco products. The authors suggest that reducing disparities would have clear guidance on each role of the perpetrators on the crime of sales of fake excise band of tobacco products. Keywords: disparity, court decision, criminal sanction, crime of sales of fake excise band of tobacco products
ANALISA PUTUSAN NO. 1537/PID.B/2016/PN. JKT UTR. TENTANG PENODAAN AGAMA TERKAIT PENERAPAN PASAL 156A KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA Gada Bagaskara
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gada Bagaskara, Dr. Ismail Navianto., SH.MH., Fines Fatimah., SH.MH. gadabagaskara@gmail.com ABSTRAK Penulis mengangkat permasalahan mengenai penerapan pasal 156a KUHP pada putusan No.1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi dengan adanya kasus penodaan agama, kasus ini diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan di putus pada putusan No.1537/Pid.B/2016/PN Jkt Utr., karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah putusan No.1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr telah sesuai dengan Pasal 156a KUHP ? dan, (2) Apa implikasi hukum terhadap putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr jika di kaitkan pada ketentuan pasal yang berbeda terkait dengan penuntutan ? Peneliti menggunakan metode yuridis-normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan Pendekatan kasus (case approach), Jenis data primer, sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yuridis-normatif yaitu dengan melihat peraturan perundang – undangan, berkas perkara, literatur, jurnal, skripsi, yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian. Hasil dari penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa (1) Harus ada perubahan terhadap Pasal 156a KUHP, agar terdapat suatu kepastian hukum untuk menjerat pelaku penodaan agama. Dan (2) Hakim dapat memutus diluar dari tuntutan Jaksa penuntut umum asal masih berpedoman pada surat dakwaan dan berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Kata kunci : Penodaan Agama, Penerapan Pasal ABSTRACT The authors raised the issue of the implementation of Article 156a of the Indonesian Penal Code on the Verdict No.1537 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt Utr. The choice of the issue is based on the case of religious blasphemy, the case is tried by the North Jakarta District Court and is sentenced in the Decision No.1537 / Pid.B / 2016 / PN Jkt Utr. This paper raised some problems as follows: (1) Is the Verdict No.11537 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt Utr is in accordance with Article 156a of the Indonesian Penal Code?; and (2) What are the legal implications of the Verdict No. 1537 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt Utr, when it is linked to different provisions of article related to prosecution? In this paper, the author utilizes normative legal method with statue approach and case approach. The primary and secondary data obtained by writer will be analyzed using juridical-normative-analysis technique, which looks at legislation, cases, literatures, journals, and thesis as references in solving legal problems that become the object of study. The Result of research with the above method found that: (1) there must be an amendment to the Article 156a of Indonesian Penal Code, in order to provide a legal certainty for the perpetrators of religious blasphemy; and (2) the judges may decide outside of the demands of the General Prosecutor if the verdict is sentenced based on the indictment and under the Article 5 Paragraph (1) of Law No. 48 Year 2009 on Judicial Power. Keywords: blasphemy, implementation of article 

Page 325 of 563 | Total Record : 5629

 323   324   325   326   327 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue