cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 325   326   327   328   329 
KEWENANGAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KEPATUHAN PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK MELALUI INVESTASI PASAR MODAL (Studi di Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan) Silvia Aquina Tarigan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Silvia Aquina Tarigan, Dr.Budi Santoso, S.H.,LL.M., Dr.Reka Dewantara, S.H.,M.H. silaquina@gmail.com   Pada skripsi ini, peneliti mendeskripsikan dan menganalisa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh OJK pada pelaksanaan pengampunan pajak terhadap investasi melalui pasar modal. Penelitian ini juga menjelaskan faktor penghambat dan upaya OJK dalam melaksanakan tugas pengawasan dalam pengampunan pajak yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari Regulasi POJK Nomor 26/ POJK.04/ 2016 Tentang Produk Investasi Di Bidang Pasar Modal dalam Rangka Mendukung Undang-Undang Tentang Pengampunan Pajak. Salah satu tujuan dari penerbitan POJK Nomor 26/ POJK.04/ 2016 selain untuk mendukung pengampunan pajak juga untuk menarik Wajib Pajak agar berinvestasi di Pasar Modal. Adapun hasil penelitian dengan metode diatas bahwa, Kewenangan OJK sebagai pengawas pasar modal dalam program pengampunan pajak yaitu, mengawasi setiap gateway, mengawasi investasi yang dipilih oleh Wajib Pajak dalam pasar modal.  OJK berwenang untuk memberikan data informasi terkait data investasi Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kemenkeu dengan tetap menjaga kerahasiaan data Wajib Pajak dan juga memberikan regulasi terhadap kebijakan negara. faktor penghambat pelaksanaan terdiri dari faktor internal dan eksternal.  Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan melalui seminar kepada satgas, Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengampunan pajak dan keuantungan invetasi di pasar modal. Kata kunci : Pengampunan Pajak, OJK, Investasi. Abstract This writing describes and analyzes the forms of supervision conducted by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan / hereinafter “OJK”) on the implementation of tax amnesty on investment through the capital market. This study also explains the inhibiting factors and OJK's efforts in performing supervisory duties in tax amnesty program resulted in the non-achievement of the objectives of OJK’s Regulation Number 26 / POJK.04 / 2016 concerning to the Investment Products in the Capital Market in the Framework of Supporting Taxation Forgiveness Law. One of objective of the issuance of the OJK’s Regulation Number 26/POJK.04/2016 is to attract the taxpayers to invest in the capital market. The results of this study by using empirical legal method is that the authority of OJK in tax amnesty program is to oversee every gateway and investment selected by taxpayers in the capital market. OJK is authorized to provide taxpayer information data to the Directorate General of Taxation (DGT) and the Ministry of Finance, while maintaining data confidentiality. The OJK’s regulation has not been able to meet the target to increase the capital market investment due to the inhibiting factors. These Inhibiting factors consist of internal and external factors. Some efforts conducted are providing trainings to the task force, providing information to the community related to the tax amnesty program and some profits may be gained from investing to the capital market. Keywords: Tax Amnesty, OJK, Investment.
PELAKSANAAN KEWAJIBAN IZIN PEMANFAATAN TANAH DARI PEMILIK HAK ATAS TANAH KEPADA PEMILIK BANGUNAN GEDUNG BERDASAR PRINSIP PEMISAHAN HORIZONTAL (STUDI DI KABUPATEN SITUBONDO, JAWA TIMUR) Tyas Rizky Ramadhani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tyas Rizky Ramadhani, Dr. Imam Kuswahyono, SH., M.Hum, M. Hamidi Masykur, SH., M.Kn Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: tyasrizky1802@gmail.com   ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban izin pemanfaatan tanah dari pemilik hak atas tanah kepada pemilik bangunan gedung berdasar prinsip pemisahan horizontal kaitannya sebagai persyaratan administratif permohonan izin mendirikan bangunan apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan diatur bahwa dalam hal bangunan gedung didirikan di atas tanah milik pihak lain diperlukan izin pemanfaatan tanah dari pemilik hak atas tanah yang harus berupa perjanjian tertulis. Penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban izin pemanfaatan tanah tersebut di Kabupaten Situbondo melalui pihak-pihak terkait. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan penelitian yuridis sosiologis dan jenis serta sumber data yaitu data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, data sekunder yang diperoleh melalui beberapa literatur. Kata Kunci: Pelaksanaan, Izin Pemanfaatan Tanah, Pemisahan Horizontal ABSTRACT This research aims to analyze the implementation of land use permit obligations from the holder of the land right to the owner of the building based on the principle of horizontal separation as an administrative requirement for building construction permit whether in accordance with the laws and regulations. In Article 11 of Government Regulation No. 36/2005 on the Implementation of Law of the Republic of Indonesia Number 28 Year 2002 on Construction and Building and Article 12 Paragraph (2) of Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia Number 05/PRT/M/2016 on Building Establishment Permit stipulated that in the case of a building constructed on the land owned by another parties, it is necessary to take land use permit from the holder of the land right which must be stated in a written agreement. The author wants to understand how the implementation of land use permit obligations in Situbondo Regency through the related stakeholders. This study uses the type of empirical legal research, sociological jurisprudence research approach, types and sources of data namely primary data obtained through observation and interview, secondary data obtained through some literatures. Keywords: Implementation, Land Use Permit, Horizontal Separation
PELAKSANAAN PASAL 4 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONSUMEN VULKANISIR BAN PADA PENGUSAHA SERVICE BAN DI KOTA MALANG Moch. Naby Aksani Akbar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Moch. Naby Aksani Akbar, Yenni Eta Widyanti, S.H., M.Hum., Ranitya Ganindha, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universtas Brawijaya Nabyaksani21@gmail.com ABSTRAK Pelaksanaan Pasal 4 Huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen masih belum terlaksana dengan baik, hal tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya konsumen service ban vulkanisir di Kota Malang yang masih belum mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang tersebut. Dalam mendapatkan hak tersebut harusnya pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur terhadap konsumen. Namun ada beberapa hambatan yaitu hambatan hukum dan hambatan non hukum. Salah satu hambatan yang dialami konsumen adalah kurangnya tanggung jawab dari pengusaha, kurangnya informasi yang jelas saat melakukan service ban vulkanisir, dan sebagainya. Untuk hal tersebut maka dilakukan upaya prefentif yaitu upaya konsumen untuk menghindari kerugian dikarenakan pemasangan tapak ban tidak benar, dan upaya represif yaitu berupa permintaan tanggung jawab kepada pelaku usaha apabila ban yang diterima tidak sesuai yang diperjanjikan. ABSTRACT In this bachelor theses author lift up on the implementation of the Clause 4 Letter A Of Law Number 8 Year 1999 About Consumer Protection to retreaded tire consumer tire enterpreneurs service in the city of Malang yet to be implemented with good. the selection of the theme based on by many consumers of retreaded tire service in Malang city which has yet to get the right to comfort, security and safety in using the goods. To get the right business players should give the correct information, clear and honest to consumers. But there are some obstacles in the legal barriers and non-legal barriers. One of the obstacles experienced by consumers is the lack of responsibility of entrepreneurs, lack of clear information when you perform retreaded tire servicing, etc. For that matter, the prefentive efforts by the consumer efforts to avoid loss due tread of the tire installation not correctly, and repressive efforts are in the form of the request the responsibility to business players when the ban which is not accepted as being corporately.
Implementasi Pasal 2 Dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi Terkait Pengawasan Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam (Studi Di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Malang) Zenitza Akbar Azmi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Zenitza Akbar Azmi, Dr.Bambang Winarno,SH,MS, Yenny Eta Widyanti,SH,MH zenitzaakbar@gmail.com  Abstrak Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Pasal 2 dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi terkait pengawasan pelaksanaan usaha simpan pinjam di Dinas Koperasi dan UKM Kota Malangdan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Pasal 2 dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015, serta mengetahui dan menganalisis upaya-upaya dalam menghadapi kendala-kendala. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis.Implementasi Pasal 2 dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 antara lain : Inspeksi langsung; pemeriksaan laporan RAT, dan beberapa hal lainnya. Kata Kunci: Pengawasan, Koperasi dan Simpan pinjam AbstractThe purpose of this paper is to know and analyze the implementation of Article 2 and Article 6 Paragraph (3) Regulation of the Minister of Cooperatives and SME Number 17 / Per / M.KUKM / IX / 2015 About the supervision of Cooperatives related to supervision of the implementation of savings and loan business in the Office of Cooperatives and SMEs City Malang and the obstacles faced in the implementation of Article 2 and Article 6 Paragraph (3) Regulation of the Minister of Cooperatives and SME Number 17 / Per / M.KUKM / IX / 2015, as well as to know and analyze efforts in facing constraints. The research method used is juridical empirical with sociological juridical approach method. Implementation of Article 2 and Article 6 Paragraph (3) Regulation of the Minister of Cooperatives and SME Number 17 / Per / M.KUKM / IX / 2015, among others: Direct inspection; RAT report checks, and a few other things. Keywords: Supervision, Cooperative and Savings and Loans
PELAKSANAAN PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA PADA USAHA PENYEDIA TEMPAT KARAOKE DI KOTA MALANG (Studi Kasus di Tempat Hiburan karaoke di Kota Malang) Ridsyal Rizki Yogaswara
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ridsyal Rizki Yogaswara, Yenny Eta Widyanti, S.H., M.Hum., Ranitya Ganindha, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universtas Brawijaya ridsyalbakri@gmail.com ABSTRAK Pelaksanaan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sah perjanjian masih belum terlaksana dengan baik di perindustrian karaoke di kota Malang, hal tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya pelaku usaha penyedia tempat karaoke di kota Malang yang menerapkan kausa yang mewajibkan konsumen karaoke untuk membeli makanan dan minuman yang dijual, sehingga konsumen merasa diberatkan dengan kausa tersebut. Dalam suatu perjanjian seharusnya kesepakatan antara kedua pihak diberikan secara sukarela. Namun ada beberapa hambatan yaitu hambatan hukum dan hambatan non hukum. Salah satu hambatan yang dialami konsumen adalah kausa yang mewajibkan konsumen membeli makanan dan minuman yang diterapkan oleh pelaku usaha penyedia tempat karaoke. Untuk hal tersebut maka dilakukan upaya yaitu dengan menghapuskan kausa yang mewajibkan konsumen untuk membeli makanan dan minuman sehingga konsumen tidak lagi diberatkan dalam perjanjian tersebut. Kata kunci: pasal 1320, kausa wajib membeli, pelaku usaha karaoke ABSTRACTImplementation of Article 1320 of the Civil Code on the legal requirements of the agreement has not been well implemented in the karaoke industry in Malang city, it is motivated by the number of business actors of karaoke providers in Malang city which apply the kausa that obliges the karaoke consumer to buy food and drink which are sold, so that consumers feel burdened with the cause. In an agreement should the agreement between the parties be given voluntarily. But there are some obstacles that are legal barriers and non-legal barriers. One of the obstacles faced by consumers is a causation that requires consumers to buy food and beverages applied by business actors to karaoke providers. For that matter, an attempt is made to eliminate the causation that requires consumers to buy food and drink so that consumers are no longer buried in the agreement. Keywords: article of 1320, must buy cause, karaoke business
TINJAUAN YURIDIS PERKARA LISENSI HAK PENYIARAN PIALA DUNIA TAHUN 2014 ANTARA PT INTER SPORT MARKETING DAN PT NEW METRO HOTEL SEMARANG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 518 K/PDT.SUS-HKI/201) Ardy Setiawan Hadi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ardy Setiawan H., Dr. Bambang Winarno, SH.MS., Shanti Riskawati, SH.MKn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Ardysh5@gmail.com  ABSTRAK Penulis mengangkat permasalahan tentang Lisensi Hak Penyiaran Piala Dunia 2014 khususnya Tinjauan Yuridis Perkara antara PT. Inter Sport Marketing dengan PT. New Metro Hotel dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 518 K/PDT.SUS-HKI/201.  Alasan pemilihan judul skripsi ini karena sepak bola adalah bidang olahraga yang paling populer didunia sehingga menjadikannya sumber komoditas bisnis yang menggiurkan, salah satunya adalah penayangan pertandingan langsung sepakbola. Dalam hal piala dunia 2014 yang memegang lisensi/hak siar untuk wilayah Republik Indonesia adalah PT.Inter Sport Marketing yang kemudian di sub-lisensikan kepada beberapa lembaga penyiaran swasta di indonesia. Dalam skripsi ini penulis mengangkat kasus antara PT.ISM dengan PT. New Metro Hotel Semarang karena diantara kasus serupa terkait piala dunia 2014 hanya kasus ini yang mendapatkan putusan kasasi yang berbeda sehingga penulis memutuskan untuk fokus menganalisa perkara tersebut melalui putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 518 K/PDT.SUS-HKI/201. Dari hasil analisa penulis menemukan fakta bahwa kasus mulai diperkarakan ke Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung pada saat yang berdekatan dengan setelah diundangkannya UUHC Nomor 28 Tahun 2014 tetapi dalam pertimbangannya hakim MA hanya menggunakan UUHC Nomor 19 Tahun 2002. Menurut klausul penutup dalam UUHC 2014 hal ini diperbolehkan hanya jika klausul atau pasal yang digunakan tidak bertentangan dengan UUHC yang lebih baru. Tetapi jika dibandingkan dengan aturan baru yang termuat dalam Pasal 25 ayat (3) UUHC 2014 menjadikan pertimbangan Hakim MA dalam putusan tersebut menjadi bertentangan. Kata Kunci: lisensi, hak siar, FIFA ABSTRACT The author raises the issue of the World Cup 2014 License of Broadcasting rights, especially the Juridical Review in the Case of between Inter Sport Marketing Inc. and New Metro Hotel Semarang Inc. in the Supreme Court Verdict Number 518 K / PDT.SUS-HKI / 201. The reason for choosing the title of this study is because football is the most popular sports field in the world that makes it a source of lucrative business commodities, one of which is the football live match tv broadcasting. This become possible because of license / broadcasting rights are owned by a broadcasting agency from a direct or indirect agreement with the soccer league organizer In this case, the World Cup 2014 licens /broadcasting rights holder for the territory of the Republic of Indonesia is Inter Sport Marketing Inc. which is then sub-licensed to several private broadcasting agencies in Indonesia. In this essay the authors raised the case between ISM Inc. and New Metro Hotel Semarang Inc. because amongst similar cases related to the 2014 world cup only this case that get a different cassation verdict, so the author decided to focus on analyzing the case through the Supreme Court cassation verdict No. 518 K / PDT.SUS-HKI / 201. From the analysis of the authors found the fact that the case was appointed to the Commercial Court and the Supreme Court at a time adjacent to the enactment of UUHC No. 28 of 2014 but in its judgment the Supreme Court just use UUHC Number 19 Year 2002. According to the closing clause in UUHC 2014 this allowed only if the clause used does not violate the newer UUHC. However, if compared to the new rules contained in Article 25 paragraph (3) UUHC 2014 make the judges of the Supreme Court's judgment in the decision to be contradictory. Keyword: License, Broadcassting right, FIFA
KEWENANGAN PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DALAM MENENTUKAN UPAH LEMBUR DALAM HAL TERJADI PERSELISIHAN Mochamad Indra Prayoga
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mochamad Indra Prayoga, Prof.Dr.A.Rachmad Budiono.,SH.,M.Hum., Ratih Dheviana Puru HT, S.H.,LL.M Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Sukroprayogaa@yahoo.co.id   ABSTRAK Perjanjian kerja merupakan perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat, hak dan kewajiban. Subjek hukumnya dalam perjanjian kerja merupakan subjek hukum dalam hubungan kerja, yang menjadi objek dalam perjanjian kerja adalah tenaga yang melekat pada diri pekerja, atas dasar tenaga telah dikeluarkan oleh para pekerja maka ia akan mendapatkan sebuah uang atas tenaga yang telah dikeluarkan. upah itu sendiri yaitu hak sebuah pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk sebuah uang sebagai imbalan. Dalam melakukan Tugas dan wewenangnya Pegawai pengawas ketenagakerjaan diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial. Dari Analisis yang dilakukan oleh Penulis masih adanya perbedaan kewenangan pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam menentukan upah lembur dalam hal terjadi perselisihan. Karena Dalam melakukan penyelesaian perselisihan hubungan indutrial tidak dikenal lembaga banding, karena dalam perselisihan ini hanya dikenal di lembaga kasasi. Kata Kunci : Kewenangan, Pegawai Pengawas, Upah Lembur ABSTRACT Employment agreement is an agreement between employees/workers with employers which contains requirement, rights and obligation. The subject of the law in employment agreement is the subject of law in work relationship. The object of the employmeny agreement is the energy of the employee. The fee is given based on the energy spent by the employees. Fee is the employees/workers’ right which is given in the form of money as payment. Law number 13 year 2003 regulates the employment and Law number 2 year 2004 regulates the Settlement of Industrial Relations. This study analyzed the differences in authority of employment supervisors in deciding overtime fee in case of dispute because the settlement of industrial relation does not go through appeal board. Instead, it has cassation board to settle the dispute. Keywords: authority, employees
Faktor Pendorong Dan Penghambat Efektivitas Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Martadinata Malang) Dewangga Kurniawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewangga Kurniawan, Prof. Dr. Suhariningsih, SH., M.S., Shanti Riskawati, SH., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2017 Email : dewanggakurniawan999@yahoo.com  ABSTRAK Secara subtasansi pasal 6 UUHT seharusnya telah menimbulkan rasa keadilan diantara kedua belah pihak dikarenakan dalam pasal ini memuat suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh kreditur kepada debitur saat terjadi kredit macet yang disebut parate execuite, secara struktur peranan hakim dalam efektifitas pasal 6 UUHT hanya sampai pada pemutusan siapa yang dianggap salah. Sedangkan secara kultur tidak efektifnya penyelesaian kredit macet dikarenakan kurangnya pengertian dan iktikad baik dari pihak debitur, pihak debitur enggan melepas barang jaminanya meskipun barang jaminan tersebut telah berpindah kepemilikan kepada kreditur secara sah menurut hukum. Faktor pendorong terlaksananya parate executie ini ialah adanya komunikasi pihak kreditur dengan aparat negara dengan meminta peran sertanya untuk melakukan eksekusi terhadap barang jaminan, sedangkan penghambat penyelesaian kredit macet, dalam hal ini adalah penguluran waktu yang dilakukan oleh debitur supaya pasal 6 UUHT tidak efektif, debitur yang telah dinyatakan kalah dalam gugatanya tetap bersikukuh untuk tidak mau meninggalkan tanah atau bangunan yang dijadikannya sebagai barang jaminan yang telah sah secara hukum untuk dilakukan eksekusi oleh pihak kreditur sehingga membuat penyelesaian kredit macet menjadi tidak efektif. Kata Kunci : efektif, penyelesaian kredit, parate execuite, kreditur, debitur, eksekusi, barang jaminan, setelah putusan. ABSTRACT Substanstially, Article 6 of Law Number 4 Year 1996 Concerning to the Rights of Landers and Land-Related Objects (hereinafter “UUHT”) should have created a sense of justice between the two parties because this article contains an action that can be done by creditors to the debtor when there is a bad credit called parate executie, the structure of the role of the judge in the effectiveness of Article 6 of UUHT is only until the termination who is considered wrong. While in the culture, the ineffectiveness of the settlement of bad debts is caused by the lack of understanding and good faith from the debtor, the debtor is reluctant to release the goods even though the guarantee goods have transferred ownership to the creditor legally according to the law. The driving force for the implementation of this executie parate is the communication of the creditor with the state apparatus by requesting his/her role to execute the guarantee goods, while the obstacle to the settlement of bad debts, in this case is the extention of time made by the debtor in order to make Article 6 of UUHT becoming not effective, the debtor who has been declared defeated in his lawsuit remains adamant and does not want to leave the land or buildings which he made as a collateral goods that have been legally valid to be executed by the creditors, this make the settlement of the non-performing loans become ineffective. Key Word : Effective, Credit Settlement, Parate Execuite, Creditor, Debtor, Execution, Collateral Goods, After Verdict.
WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK ANGKAT TANPA PENETAPAN PENGADILAN DALAM HAL MEWARIS (Studi Hukum Waris Adat) Andrean Nucky Virgansa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Andrean Nucky Virgansa, Rachmi Sulistyarini, S.H., MH., Fitri Hidayat, S.H., MH., Fitri Hidayat, S.H., MH Email: andreannucky@gmail.com  Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis wujud perlindungan hukum bagi anak angkat tanpa penetapan pengadilan serta keduduan dan akibat hukumnya dalam hal mewaris. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian mengenai kedudukan dan akibat anak angkat tanpa penetapan pengadilan, bagaimana dengan hak mewaris anak angkat tanpa penetapan pengadilan jika ditinjau dari hukum waris adat. Penelitian skripsi ini menggunakan 2 macam pendekatan, yakni pendekatan pendekatan konseptual dan pendekatan analitis dengan menggunakan peraturan Perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian ini serta mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat di dalam Perundang-undangan. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah pengangkatan anak mengakibatkan kedudukan dan akibat hukum bagi si anak angkat, anak angkat dalam hukum waris adat juga mempunyai kedudukan seperti layaknya anak kandung. Menurut hukum adat, anak angkat yang melalui penetapan pengadilan bisa mendapatkan hak mewaris dari 2 (dua) sumber, yaitu harta gono gini dan harta asal orang tua kandunganya serta harta goni gini orang tua angkatanya namun tidak mewaris harta asal orang tua angkatanya. Sementara untuk anak angkat tanpa penetapan pengadilan, bisa mendapatkan hak waris dari orang tua angkat dengan syarat membuat surat wasiat wajibah selama orangtua angkatnya masih hidup. Untuk memberikan wujud perlindungan hukum bagi anak angkat dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, legalitas dan juga dokumen hukum yang sah, juga menjamin hak-hak dari si anak angkat agar terwujud. Dokumen inilah yang akan menyatakan bahwa telah terjadi pengangkatan anak secara legal. Kata Kunci: Pengangkatan Anak, Tanpa Penetapan Pengadilan, Waris Adat. Abstract Adopting a child is one of ways to have a child in a family to keep a lineage in a family. However, adoption is sometimes not done in line with applied law that regulates child adoption, such as child adoption done without any decision made by a court. This situation is contrary to Article 20 of Government Regulation Number 54 Year 2007 which states that the proposal of child adoption that has met requirement is to be submitted to a court to receive a decision made by a court in order that the adopted child is legally acknowledged. Moreover, child adoption without court decision will only violate the right of the child to inherit. This possibly leads to situation where parents and their adopted child are not legally connected especially when disputes take place in the future, either parents or their child will not have any access to suing in a court, thus it will be hard to claim the rights. According to Adat law regulating inheritance, however, an adopted child can still inherit what is given by his/her parents through a special will called wasiat wajibah. To provide legal protection for an adopted child, the adoption process should involve a court to obtain legal certainty, justice, legality, and valid legal document, and surely rights of the child are to be given. The document will bear information that legal adoption of a child has been done. Keywords: child adoption, absence of court decision, legal consequence.
IMPLEMENTASI PASAL 3 HURUF (b) PERATURAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PASPOR BIASA DAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 PALU) Risenda Teguh Bayu Pratama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Risenda Teguh Bayu Pratama, Lutfi Effendi, S.H, M.Hum, Herlin Wijayati, S.H., MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : risendateguhbp@gmail.com   ABSTRAK Dalam penulisa skripsi ini, penulis membahas mengenai keterkaitan kantor Imigrasi Kelas I Palu dalam permohonan paspor biasa yang diajukan secara elektronik  yang ditinjau dari Peraturan  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor Pasal 3 Huruf (b). Dalam suatu pemerintahan dikenal dengan adanya pelayanan publik, Pada pelayanan publik asas kepentingan umum dan asas pelayanan yang baik harus digunakan. Konsep pelayanan publik haruslah bersifat adaptif dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal. Upaya pengembangan pelayanan publik yang dilakukan secara elektronik/ online yaitu permohonan paspor secara elektronik tersebut diharapkan dapat berlangsung secara maksimal agar dapat mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan pembuatan paspor. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa mengenai Implementasi Pasal 3 Huruf (b) Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Palu belum berjalan secara efektif, dengan melihat dari penerapan yang ada dilapangan tidak berjalan dengan maksimal dikarnakan adanya sistem terpusat yang sedang adanya peremajaan sistem serta penulis memuat keefektifan dari realisasi implementasi dalam penerapan permohonan paspor secara elektronik. Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Palu belum maksimal dalam mengatasi permasalahan permohonan paspor yang diajukan secara elektronik/online. Tujuan penelitian ini diharapkan akan mempermudah Imigrasi Kelas I Palu, pemohon dalam mengatasi masalah terkait permohonan paspor secara elektronik. Kata Kunci : Implementasi, Imigrasi, Paspor, Permohonan Paspor Secara Elektronik ABSTRACT In this mini-thesis, the author discusses about the relevance of Immigration Office Class 1 Paluin the application of ordinary passport that is submitted electronically which is regulated in Article 3, Letter b of Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 8 Year 2014 on Ordinary Passport and Travel Document in Lieu of a Passport. In the governmental management is called as a public service. In public services, public interest principle and public service principle should be used. The concept of public services should have adaptive characteristic and always develop based on the existence of development in order to fulfill the need of society maximally. The efforts of public service development that have been done through electronic device or online, namely the application of passportthrough electronic device is expected to be implemented maximally in order to facilitate the society in applying the application of ordinary passport. Based on this research, it get results that the implementation of Article 3, Letter b ofRegulation of the Minister of Law and Human Rights Number 8 Year 2014 on Ordinary Passport and Travel Document in Lieu of a Passport is still not effective that can be seen from the implementation in the field which is not implemented maximum because of the central system that obtain the rejuvenationsystem and the author looks at the effectiveness from the realization of implementation on applying application of passport through electronic devise. The aim of this research is expected to facilitate the Immigration Class I Palu to overcome problems related to the application of ordinary passport electronically.   Keywords: implementation, immigration, passport, the application of passport through electronic

Page 327 of 563 | Total Record : 5629

 325   326   327   328   329 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue