cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 328   329   330   331   332 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN DARI RISIKO KERUGIAN PADA PERUSAHAAN PENYELENGGARA PEER-TO-PEER LENDING YANG BELUM TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN Tiffany Ardiati Ramadhina Utomo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tiffany Ardiati Ramadhina Utomo, Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M., Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : utomotiffany@gmail.com   ABSTRAK Perkembangan pada dunia teknologi informasi berpaduan dengan sektor jasa keuangan melahirkan suatu inovasi baru yang disebut Financial Technology atau Fintech. Salah satu produk yang ditawarkan oleh Fintech yaitu Peer-to-peer Lending merupakan suatu solusi alternatif layanan pinjam-meminjam yang berbasis online. Kehadiran peer-to-peer lending dilatarbelakangi dengan cara membuka akses keuangan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional berkelanjutan dan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Hal ini disebabkan pada kenyataannya tidak seluruh masyarakat dapat mengakses dan menikmati jasa perbankan atau unbanked. Dengan demikian adanya kehadiran peran peer-to-peer lending sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka memberikan pinjaman dana baik untuk usaha UMKM atau individu serta berfungsi sebagai alternatif instrumen investasi bagi para pemberi pinjaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam kegiatan layanan peer-to-peer lending menurut hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, historis dan analisis. Berdasarkan hasil dari penilitian, maka dapat menunjukkan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemberi pinjaman dalam kegiatan layanan peer-to-peer lending berupa perlindungan preventif dan represif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut hukum positif di Indonesia. Kata kunci : Perlidungan Hukum, Pemberi Pinjaman, Peer-to-Peer Lending LEGAL PROTECTION PROVIDED FOR LENDERS IN CASE OF LOSS RISK REGARDING PEER-TO-PEER LENDING PERFORMED BY LENDING COMPANIES NOT REGISTERED IN FINANCIAL SERVICES AUTHORITY ABSTRACT The simultaneous growth of information technology and finance services sector has created a brand new innovation known as Financial Technology or Fintech. One of the products offered by this technology is peer-to-peer lending, an alternative solution that supports online-based lending services. The existence of peer-to-peer lending is based on the way financial access is opened which could support the sustainable growth of national economy and increase the inclusion of finance in Indonesia. This is also supported by the fact that not all people in the country have access to banking systems or commonly known as unbanked. Therefore, it is concluded that the existence of peer-to-peer lending is considered very useful for the society in terms of lending services given to support Micro Small Medium Enterprises (UMKM) or individuals, and it is also useful for alternative instrument of investment for lenders. This research aims to analyse legal protection provided for lenders in giving peer-to-peer lending service according to positive law in Indonesia. This research is categorized into normative legal research with statute, historical, and analytical approach. Based on the research result, it can be said that legal protection can be provided for lenders in the form of either preventive or repressive protection as regulated in Laws according to positive law system in Indonesia Keywords: legal protection, lenders, peer-to-peer lending  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PEMEGANG OBLIGASI SYARIAH (SUKUK) MUDHARABAH TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR (DEFAULT) Novta Rizky A. P
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Novta Rizky A. P, Dr. Siti Hamidah, SH. MM, M. Zairul Alam, SH., MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : novtarizky29@gmail.com ABSTRAK Perkembangan di bidang perekonomian terutama dalam pasar modal menunjukan udara segar dengan mulai ramainya investor yang berinvestasi bidang pasar modal syariah. Pada dasarnya pengertian pasar modal syariah itu sendiri masih berpedoman pada pengertian pasar modal konvensional baik mengenai penerbitan dan instrumennya yang dalam hal ini obligasi syariah atau sukuk, yang pada dasarnya mekanisme penerbitannya sangat berbeda dengan obligasi konevnsional. Jika dalam obligasi konvensional tidak mengenal jenis akad sedangkan di pasar modal syariah mengenal macam-macan akad, salah satunya adalah akad mudharabah. Selain itu bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum yang diberikan oleh pasar modal syariah dalam sukuk yang regulasinya masih menggunakan POJK dan Fatwa DSN-MUI sangat tidak memenuhi terutama pada resiko gagal bayar yang dikarenakan emiten mengalami pailit. Penelitian ini dilakukan dengan metode Yuridis-Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan analistik (Analytical Approach). Dalam Penulisan ini dapat menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada investor pemegang sukuk mudharabah apabila terjadi gagal bayar yang dikarenakan emiten mengalami pailit belum jelas dikarenakan masih berpedomanya pengaturan tentang perlindungan hukum pada pasar modal konvensional. Sehingga belum ada pengaturan mengenai posisi investor apabila terjadi gagal bayar yang dilakukan oleh emiten pailit dan kepastian akan terhindar dari unsur non halal terkait pengembalian dana apabila telah terjadi gagal bayar yang dikarenakan emiten pailit. Kata Kunci : Pasar Modal Syariah, Obligasi Syariah Atau Sukuk, Akad Mudharabah, Perlindungan Hukum, Gagal BayarABSTRACT Economic growth related to capital market seems to be more lucrative especially when the number of investors investing in sharia capital market keeps growing. Principally, the definition of capital market is still based on the definition of conventional capital market in terms of either its issuance or instruments such as debenture sharia and sukuk whose mechanism required in the issuance is different from conventional debenture. The issuance of debenture in conventional setting does not require akad, while that in sharia capital market involves several types of akad, one of which is akad mudharabah. Moreover, the type of legal protection and responsibility given by sharia capital market in sukuk that is still based on the principles used to know more about the customers (commonly stated as POJK) and the decision of DSN-MUI is not sufficient especially when it is related to the risk of payment failure due to bankruptcy faced by the issuer. This research employed normative-juridical method with statute approach and analytical approach. From the research result, it is concluded that the legal protection provided for investors holding sukuk mudharabah regarding failure to pay back due to bankruptcy encountered by the issuer is still murky because of the fact that the regulation is still based on conventional capital market. As a consequence, there is still regulation regarding the position of investors when an issuer experiences bankruptcy and fails to pay, and there is no certainty of avoiding the likelihood of non-halal factors regarding refund when the failure takes place due to bankruptcy.   Keywords: sharia capital market, sharia debenture or sukuk, akadMudharabah, legal protection, failure to pay back. 
PERLINDUNGAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL SEBAGAI KEKAYAAN BANGSA DALAM PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Putri Septiana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putri Septiana, Afifah Kusumadara,SH,LL.M,SJD, Moch. Zairul Alam,SH.,MH. Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Email: Putriseptianaaa@yahoo.com   ABSTRAK Pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang digunakan secara turun-temurun dan diciptakan secara bersama-sama oleh masyarakat lokal berabad-abad yang lalu. pengetahuan tradisional dapat dikatakan sebagai sebuah kekayaan intelektual, karena pengetahuan tradisional berasal dari sebuah ide, gagasan, dan pikiran dari masyarakat suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap rezim hak kekayaan intelektual diantaranya hukum Paten dan hukum Perlindungan Varietas Tanaman dan juga upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan pengetahuan tradisional, khususnya pengetahuan tradisional yang digunakan tanpa izin oleh pihak asing (Misappropriation). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yang memfokuskan pada studi literatur dan perundang-undangan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis dan diintrepretasikan dengan metode intrepretasi gramatikal. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pengetahuan tradisional di Indonesia masih kurang mendapatkan perlindungan hukum. Jika ditinjau dari rezim hukum paten dan hukum perlindungan varietas tanaman akan terlihat beberapa kekurangan seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat subtantif dari Paten dan PVT yaitu novelty, inventive step, dan industrially applicable. Perlunya upaya alternatif yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi pengetahuan tradisional di Indonesia, seperti pembentukan undang-undang yang bersifat sui generis, menerapkan mekanisme benefit sharing, dan juga melakukan defensive protection seperti pendokumentasian pengetahuan tradisional. Kata kunci: Pengetahuan Tradisional, Perlindungan Hukum, Rezim HKI, Paten, Upaya Alternatif Pemerintah. ABSTRACT Traditional knowledge is passed from generation to generation and it is created by local society for centuries. Traditional knowledge can be categorised into intellectual property, for it stems from an idea and a thought of a group of people of a nation. This research aims to analyse the regime of intellectual property rights which involves patent law and legal protection for plant varieties and efforts done by the government in terms of providing protection for traditional knowledge, especially that used illegally by foreign society (Misappropriation). The method used in this research was normative-juridical, which is focused on literary studies and Laws in which descriptive analysis and grammatical interpretation were applied in the research. It is concluded based on the research result that there is a lack of protection given to traditional knowledge of Indonesia. Seen from the regime of patent law and the law of plant varieties protection, substantive requirement regarding the patent and PVT such as novelty, inventive step, and industrial application is not yet fulfilled. It is considered essential that the government take some alternative measures in order to protect traditional knowledge in Indonesia, such as forming a Law which is sui generis, implementing benefit sharing mechanism, and defensive protection which involves documenting traditional knowledge. Keywords: traditional knowledge, legal protection, intellectual property rights regime, patent, government’s alternative measures  
PENERAPAN PASAL 49 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI KEWENANGAN BPSK TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN HANDPHONE BERMERK XIAOMI BERBASIS LTE (Studi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang) Sogietha Putra Utama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sogietha Putra Utama, M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn. Dan Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H Fakultas Hukum Universtas Brawijaya Ogieput23@gmail.com ABSTRAK Perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 49 ayat (1) UUPK jo. Pasal 2 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 mengatur bahwa disetiap kota atau kabupaten harus dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dimana terdapat 13 poin tugas dan wewenang BPSK untuk menyelesaikan perkara antara konsumen dan pelaku usaha yang dimana dalam penelitian ini konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha dengan beredarnya produk handphone Xiaomi yang bergansi distributor di Kota Malang dan konsumen telah memberi produk tersebut, bahwa praktik dilapangan pelaku usaha tidak memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur terkait produk tersebut. Kemudian BPSK sebagai lembaga perlindungan konsumen harusnya dapat membantu konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya hal ini pada dasarnya bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 UUPK. BPSK memberikan bantuan gratis bagi konsumen yang merasa dirugikan atas produk dan layanan yang diperoleh, yang seharusnya hal ini sesuai dengan kapasitas BPSK untuk menerima laporan dan pengaduan dari konsumen, serta memastikan perlindungan atas hak konsumen yang telah tercederai. Dengan demikian peredaran hanphone Xiaomi yang bergaransi distributor di Kota Malang menjadi tanggung jawab BPSK dengan segala tugas dan kewenangan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan konsumen. Kata kunci: BPSK, Perlindungan Konsumen, Handphone Xiaomi, Garansi Distributor. ABSTRACTLegal protection for consumers is regulated in Article Number 8 Year 1999 on Consumer Protection in Article 49 Paragraph (1) of Law on Consumer Protection (UUPK) jo. Article 2 Ministry of Consumer Protection of Trades and Industries Number. 350/MPP/Kep/12/2001. It is suggested that there must be Agencies (BPSK) in Municipalities and Regencies that help to settle dispute among consumers. There are 13 main tasks and authorities of BPSK to bring resolution to the dispute occurring between consumers and sellers. As observed, costumers feel that they are aggrieved by dishonesty of the sellers regarding the warranty of the purchased Xiaomi product provided by distributors in Malang. In such a case, BPSK, as an agency responsible to provide protection for consumers, is expected to be able to help consumers to fight for their rights. This is in contrary to what is stipulated in Article 2, Article 3, and Article 4 of UUPK. BPSK should assist the consumers free of charge in order to provide protection for their violated rights. Therefore, it is expected that the distribution of Xiaomi cellphone products to which distributor warranty is attached is the responsibility of BPSK based on all authorities and tasks as regulated in Law of Consumer Protection Keywords: BPSK, consumer protection, Xiaomi cellphone, distributors warranty  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERKAIT TINDAKAN BACKDOOR LISTING DI INDONESIA Tanti Rachmawati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanti Rachmawati, Dr. Bambang Winarno, SH., MS., Zairul Alam, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : tantirachmaw@gmail.com ABSTRAK Artikel ini menganalisis mengenai perlindungan hukum yang dilakukan bagi seorang investor terkait tindakan Backdoor Listing di Indonesia. Bagaimana akibat yang ditimbulkan pada aksi Backdoor Listing ini serta bentuk perlindungan hukumnya bagi para investor. Analisis ini dilakukan berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Pasar Modal dan juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Analisis ini menggunakan metode penelitian yang berjenis yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual. Berdasarkan hal tersebut kesimpulan yang dapat diambil dalam analisis ini adalah bahwa pelaksanaan Backdoor Listing tidak memenuhi adanya prinsip-prinsip Good Corporate Governace yaitu prinsip keterbukaan, prinsip akuntabilitas, dan juga prinsip kewajaran dan kesetaraan. Selain itu aksi Backdoor Listing ini juga tidak memenuhi prinsip Moyority Rule Minority Protection. Maka berdasarkan hal tersebut maka seorang investor tidak memilki sebuah jaminan untuk mendapat perlindungan atas hak yang dimilikinya. Dalam hal ini, seorang investor yang haknya terciderai serta mendapat kerugian atas aksi Backdoor Listing ini dapat mengajukan sebuah gugatan seperti yang telah diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta mengajukan sebuah kompensasi berupa ganti rugi seperti yang telah diamanatkan oleh Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Investor, Backdoor Listing, Pasar Modal ABSTRACT This article is aimed to analyse legal protection for investors regarding backdoor listing in Indonesia in terms of the impact of backdoor listing in Indonesia and legal protection for investors. This article is based on provisions written in the legislation related to capital market and the regulation by Financial Services Authority (OJK). The research method employed in this research involves normative-juridical method with statute and conceptual approach. It is concluded based on the research result that the implementation of backdoor listing does not meet Good Corporate Governance principle which comprises transparency, accountability, fairness and equity. In addition, the practice of backdoor listing also fails to meet majority rule minority protection principle. As a consequence, an investor is left without any warranty for a protection over the right he/she holds. An investor whose right is violated or who is harmed by the backdoor listing practice has his/her right to file a lawsuit as regulated in Article 61 Paragraph (1) of Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Company and propose for a compensation that pays back the loss as regulated in Article 111 of Law Number 8 Year 1995 on Capital Market. Keywords: legal protection, investors, backdoor listing, capital market
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI ATAS TINDAKAN MANIPULASI PASAR DI PASAR MODAL (STUDI PERBANDINGAN KETENTUAN SANKSI DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT) Tita Ayu Diah Krisnawati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tita Ayu Diah Krisnawati, Dr. Bambang Winarno, S.H, M.S., Moch Zairul Alam, S.H, M.S. Fakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail: titaadk@gmail.com  ABSTRAK Manipulasi pasar yaitu melakukan restriksi artifisial atau penciptaanpenampilan palsu atas kegiatan perdagangan yang sebenarnya dalam persediaan(supply) akuisisi saham secara substansial di dalam controlled account. Kejahatanini dapat mempengaruhi dan merugikan calon investor terutama kaum muda ataupemula. Kejahatan manipulasi pasar kerap kali melibatkan banyak pihak ahli danmenyebabkan kerugian yang sangat besar. Mengingat atas hal tersebut makaperaturan praktek manipulasi pasar harus disempurnakan. Selain itu UndangUndangPasarModal(UUPM) di Indonesia sudah berusia 22 tahun dan memilikiperaturan yang sudah tidak sesuai dengan era modern saat ini. Dengan latarbelakang tersebut, perbandingan peraturan manipulasi pasar dengan negara majuseperti Amerika Serikat di Securities Exchange Act of 1934 (SEA) dibutuhkanuntuk diketahui acuan peraturan yang sekiranya sesuai diterapkan di Indonesia.UUPM dan SEA sendiri memiliki beberapa persamaan dan perbedaan mengenairuang lingkup dan sanksi. Persamaan tersebut mengenai definisi fakta material,pelaksanaan, cara melakukan, tujuan manipulasi pasar dan sanksi administratif.Serta perbedaan dalam hal pihak pelanggar, ruang lingkup tindakan, alatmanipulasi, pengecualian sekuritas, penafsir manipulasi pasar, ketentuan sanksipenjara dan denda, serta sanksi remidi. SEA telah melakukan pembaruanperaturan namun tidak dengan UUPM. Berdasarkan hal tersebut diatas makadapat diketahui ketentuan dan pembaruan yang sesuai untuk diterapkan diIndonesia berdasarkan perbandingan dengan SEA. Pembaharuan ketentuanmanipulasi pasar yang harus dilakukan ialah mengenai ruang lingkup tindakan,tempat manipulasi, penafsir, kelengkapan peraturan dan peraturan sanksi remidi. Penelitian ini  menggunakan jenis penelitian hukum metode yuridisnormatif dengan pendekatan perbandingan dan Undang-Undang. Bahan hukumprimer diperoleh dari Undang-Undang Pasar Modal di Indonesia dan AmerikaSerikat. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan putusanpengadilan. Serta bahan hukum tersier diperoleh dari penelitian terkait, makalah,kamus bahasa hukum, materi seminar ataupun internet. Demi mengimbangiperkembangan pesat manipulasi pasar serta mematuhi standar hukum manipulasipasar internasional. Pembaruan tentang ruang lingkup dan sanksi manipulasi pasarharus dilakukan oleh pemerintah di Indonesia.Kata Kunci: Perbandingan Manipulasi Pasar, Sanksi Manipulasi Pasar, RuangLingkup Manipulasi Pasar. ABSTRACT Market manipulation was an restriction artificial or creation of fakeappearances over actual traded activity in supply acquisition securities in thecontrolled account. This crime could influenced and inflict a financial loss toinvestor candidates especially youth and beginner. Market manipulation crimeoftenly involves many parties and cause a huge damages. Considering of all thosebackgrounds than market manipulation practice regulation should be perfected.Other than that Market Manipulation Regulation in Indonesia or UUPM has been22 years and has regulations which is not corresponded with this modern era.Through the backgrounds, comparison of the market manipulation regulation withdevelop country such as Unites States of America (AS) in Securities ExchangeAct of 1934 (SEA) is needed to know regulatory references which appropriate tobe applied at Indonesia. Actually UUPM and SEA has any similarities anddiffeences about scopes and sanctions. The similarities is over definition ofmaterial facts, implementation, how to do, market manipulation purposes andadministration sanctions. The differences is about the offenders, action scopes,manipulation devices, securities exception, market manipulation interpreter,regulation of fines and prisons sanction, also remedial sanctions. SEA has beendoing an amandment but not with UUPM. Based of all those explanations it couldbe knew if regulation and amandement should be applied at Indonesia consideredby SEA regulation. Market manipulation amandments should be do is over theaction scopes, manipulation place, interpreter, regulation completeness andremedial sanctions. Research type was law research. Method of research was normativejuridical with research approach by comparative approach and statute approach.Primary data were collected from Capital Market Law in both country Indonesiaand United States of America. Secondary data were derived from books, journals,and court decisions. Tertiary data were collected from another researchs related,papers, law dictionary, seminar materials or internet. For equalize rapid movementof market manipulation and adhere to International Capital Market LawStandards. Related to scope, manipulation place, interpreter, regulationcompleteness and remedial sanction by Indonesia government.Keywords: Market Manipulation Comparison, Market Manipulation Sanction,Market Manipulation Scope.  
DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PEMBIAYAAN KONSUMEN Dimas Auliya Fikri Bil Fi’li
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dimas Auliya Fikri Bil Fi’li, M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn., ShantiRiskawati, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universtas Brawijaya v.svrxvii@gmail.com  ABSTRAKDisparitas Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 355/K/Pdt.Sus/2012 jo. Nomor589/K/Pdt.Sus/2012 jo. Nomor 472K/Pdt.Sus-BPSK/2014 jo. Nomor572/K/Pdt.Sus/2014 jo. Nomor 481/K/Pdt.Sus-BPSK/2015 menimbulkanpertanyaan dan kebingungan mengenai pandangan Mahkamah Agung terhadapkepastian hukum wewenang BPSK dalam menyelesaikan sengketa pembiayaankonsumen isparitas dasar pertimbangan hakim yang mengabulkan dan menolakkasasi terhadap putusan BPSK tidak memenuhi kepastian hukum. Unsur kepastiantidak terpenuhi karena terjadi kontradiktif antar dan multitafsir tentang kewenanganBPSK. BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumenkarena sengketa yang terjadi bersumber pada “penyitaan atas objek jaminanfidusia” dimana sengketa tersebut tidak menyentuh sengketa atas “kualitas suatubarang dan jasa” sebagai syarat terjadinya sengketa konsumen. Putusan BPSK tidakperlu dinyatakan batal karena tidak memenuhi syarat suatu putusan.Kata kunci: disparitas putusan, kewenangan badan penyelesaian sengketakonsumen, sengketa pembiayaan konsumen ABSTRACTDisparity of the Decision of Supreme Court Number 355/KPdt.Sus/2012 jo. Number589/K/Pdt.Sus/2012 jo. Number 472K/Pdt.Sus-BPSK/2014 jo. Number572/K/Pdt.Sus/2014 jo. Number 481/K/Pdt.Sus-BPSK/2015 has raised question regarding the perspective of Supreme Court toward legal certainty of the authority of BPSKin settling dispute of consumer lending. Basic disparity of the consideration made by the judge in which proposing higher court of cassation is accepted or rejected fails to meet legal certainty. This is due to the contradiction between and multi-interpretation on the authorities of BPSK. BPSK is not authorized to settle dispute regarding consumer lending because the dispute is triggered by the seizure of a fiduciary object in which the dispute does not take anything related to the quality of goods and services as the trigger for the dispute to occur to consumers. Finance Services Authority is an agency authorized to settle the dispute of consumer lending. The decision made by BPSK is not necessarily canceled when it does not meet the requirement as decided.Keywords: disparity of decision, authority of consumer dispute resolution agency, consumer lending dispute
PERLINDUNGAN HUKUM PERUSAHAAN ASING YANG DI PAILITKAN ( Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor : 64/PKPU/2012/PN.NIAGA. Jkt.Pst dan 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.NIAGA.Jkt.Pst) Luckysa Alfan Wijaya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Luckysa Alfan Wijaya, Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.; Ranitya Ganindha, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: shackii.luckii@gmail.com ABSTRAK Kepailitan seringkali di lakukan untuk memutuskan suatu perkara pailit Perusahaan yang memiliki utang sudah telah jatuh tempo, akan tetapi dalam hal ini Perusahaan Asing Acrossasia Limited yang memiliki Badan Hukum Asing di Cayman Island di Negara Hongkong yang mempunyai cabang Perusahaan di Indonesia telah memiliki utang kepada PT. First Media Tbk sejumlah USD $ 47.713.115 atau setara dengan Rp. 464.725.740.100,00-. Pada skripsi ini mengangkat permasalahan putusan Hakim Pengadilan Niaga dalam Nomor Putusan (Nomor : 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.Jkt.Pst dan 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.NIAGA.Jkt.Pst). Karena dalam hal ini Putusan Hakim pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutuskan pailit perusahaan asing Acrossasia Limited ini tidaklah melakukan insolvensi terlebih dahulu, justru memutuskan pailit terlebih dahulu baru menginsolvensi. Dalam kasus ini Hakim memutuskan Pailit Perusahaan Asing Acrossasia Limited ini dengan satu Kreditor tunggal yaitu PT. First Media Tbk. Sehingga mengakibatkan kekosongan hukum yang dapat merugikan salah satu pihak dalam kepailitan suatu Perusahaan. Maka dari itu bagaimana Perlindungan Hukum Perusahaan Asing tersebut dapat dipailitkan tidak melakukan insolvensi terhadap perusahaan terlebih dahulu. Kata Kunci : Perusahaan Yang Dipailitkan, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. ABSTRACT Bankruptcy is often done to decide a bankruptcy case The company that has the debt has already matured, but in this case Foreign Company Acrossasia Limited which has a Foreign Legal Entity in Cayman Island in Hongkong Country which has a branch of the Company in Indonesia has debt to PT. First Media Tbk amounting to USD $ 47,713,115 or equivalent to Rp. 464.725.740.100,00-. This thesis raises the issue of decision of Commercial Court Judge in Decision Number (Number: 64 / PKPU / 2012 / PN.NIAGA.Jkt.Pst and 44 PK / Pdt.Sus-Bankrupt / 2016 / PN.NIAGA.Jkt.Pst). Because in this case the Judgment of the Central Jakarta Commercial Court Judge has decided the bankruptcy of the foreign company Acrossasia Limited does not do insolvency first, it just decided bankrupt first new menginsolvensi. In this case, the Judge decided to go bankrupt Foreign Company Acrossasia Limited with one single creditor namely PT. First Media Tbk. So as to result in a legal vacuum that could harm either party in a bankruptcy of a Company. Therefore, how the Legal Protection of the Foreign Company can be bankrupt does not insolvency to the company first. Keywords: Companies that Issued, Law Number 37 Year 2004. 
KEADILAN RESTORATIF PADA PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN DENDA BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK Krishna Gumelar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Krishna Gumelar, Dr. Lucky Endrawati, SH.MH, Dr. Nurini Aprilianda, SH.MHFakultas Hukum Universitas Brawijaya gumelarkrishna@gmail.com  ABSTRAK Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan keadilan restoratif pada penjаtuhаn pidаnа penjаrа dan denda bаgi аnаk pelаku tindаk pidаnа perkosааn terhadap anak pada putusan No.28/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bil. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi bahwa di Kabupaten Bangil terdapat kasus perkosaan yang pelakunya adalah anak dan korbannya juga anak,kasus ini diadili oleh Pengadilan Negeri Bangil dan diputus pada putusan No.28/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bil, Pada putusan tersebut hakim memutus 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Meski hakim mempunyai kekuasaan yang bebas atau merdeka untuk menjatuhkan putusannya, apаkаh penjаtuhаn pidаnа penjаrа dan denda bаgi аnаk pelаku tindаk pidаnа perkosааn terhadap anak mencerminkan konsep keadilan resoratif. Berdasarkan penjelasan permasalahan di atas maka Perlu adanya kajian dan suatu penelitian hukum. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penjаtuhаn pidаnа penjаrа dan denda bаgi аnаk pelаku tindаk pidаnа perkosааn terhadap anak pada Putusan No.28/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bil belum mencerminkan konsep keadilan resoratif karena hakim masih menjatuhkan pidana berupa denda yang seharusnya bisa digantikan dengan pelatihan kerja seperti yang telah di jelaskan pada pasal 71 ayat (3) dengan pemberian pelatihan kerja terhadap anak pelaku tentu hal ini  bermanfaat bagi masa depan anak pelaku dan mencerminkan konsep keadilan restoratif yang lebih menitikberаtkаn pаdа kepentingаn аnаk bukаn pаdа pemidаnааn sebаgаi suаtu pembаlаsаn. Kata kunci: Denda,Anak,Pidana Penjara,Keadilan Restoratif ABSTRACT In this thesis, the researcher raises the problem of restorative justice in the order of the people and the fine of the women as well as the perpetrators of the rape of the child against the decision of No.28 / Pid.Sus.Anak / 2016 / PN.Bil. The choice of theme is on the background that in Bangil Regency there is a rape case which the perpetrator is the child and the victim is also the child, this case is tried by Bangil District Court and decided on the decision No.28 / Pid.Sus.Anak / 2016 / PN.Bil, the judge shall decide 1 (one) year 6 (six) months and a fine of Rp. 300,000,000 (three hundred million rupiahs). Although judges have free or independent power to impose their judgments if the sellers and penalties as regards the stakes against the child reflect the concept of resort justice. Based on the explanation of the above problems it is necessary to study and a legal research. From the result of the research indicate that the seller of the perpetrator and the fine of beverage to the perpetrator of the rape of the child against the Decision No.28 / Pid.Sus.Anak / 2016 / PN.Bil does not reflect the concept of resort justice because the judge still impose penalties in the form of fines that should be replaced by job training as described in Article 71 paragraph (3) by providing training for the offspring of children is certainly beneficial to the child's future and reflects the concept of restorative justice which is more important in the interest of the event in the event of a break. Keywords: Fines, Children, Prison Crime, Restorative Justice  
PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH PENDIDIKAN FORMAL BAGI ANAK (Studi di Lembaga Pembinaan Anak Kelas II Bandung) Nadya Rizki Emeralda
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nadya Rizki Emeralda, Dr.Nurini Aprilianda, SH.M.Hum, Eny Harjati, H.M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : nadyasulfat@yahoo.com   ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang pemenuhan  hak memperoleh pendidikan formal bagi anak di LPKA Kelas II Bandung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pilihan tema ini dilatar belakangi karena seorang anak yang sedang menjalani hukuman pidana di LPKA dalam pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal wajib terpenuhi berdasarkan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang anak dan pendidikan seperti UU SPPA, UU Perlindungan Anak dan UU SISDIKNAS. Akan tetapi di LPKA Bandung ini terdapat permasalahan utama dalam pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal seperti tidak terdapatnya program paket B dan C bagi anak dan terdapatnya stigmatisasi atas status tahanan pada anak. Sehingga terdapatnya pertentangan terhadap UU SPPA, Perlindungan Anak dan UU SISDIKNAS. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan mengaitkan hukum dengan perlakuan nyata manusia, yang dibantu dengan bahan hukum primer dan sekunder. Teknis Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara  wawancara dan pengumpulan data di perpustakaan dan yang terdapat di LPKA Bandung yang kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Menurut penulis, dari peraturan yang sudah ada, hak setiap anak dalam memperoleh pendidikan formal bagi anak di LPKA harus dapat terpenuhi berdasarkan peraturan perundang – undangan agar tidak terdapat pembedaan hak dengan seorang anak yang tidak menjalani hukuman. Kata Kunci: Pemenuhan, Hak Memperoleh Pendidikan Formal, Anak ABSTRACT This research discusses about the issues related to the rights of formal education for children in the Department of Juvenile Corrections (further stated as LPKA) Class II in Bandung according to Laws in Indonesia. The title of this research is based on the story of a child serving a sentence in LPKA and his right to get formal education which must be fulfilled according to Laws applied in Indonesia and the Laws regulating children and their education such as Law of Juvenile Crime Judicature Systems (further stated as UU SPPA), Law of Child Protection, and Law of National Education Systems (further stated as UU SISDIKNAS). However, there is a main issue in LPKA Bandung regarding the fulfillment of rights of formal education in which specialised education programs such as Paket B and C are not available and the stigma of their status as prisoners still exists. As a consequence, the reality is contradictory to UU SPPA, Law of Child Protection, and UU SISDIKNAS. This research is categorised into empirical-juridical which relates law to the act of human beings, supported by primary and secondary materials of law. The analysis of legal materials was performed by conducting an interview and collecting data from campus library and from LPKA Bandung, which were then analysed based on Laws applied in this country. It can be concluded that the rights to get a formal education for children in LPKA must be fulfilled according to Laws applied in Indonesia so it could help to narrow the gap of rights between the children serving sentences in LPKA and those who have their freedom. Keywords: fulfillment, rights to get formal education, children 

Page 330 of 563 | Total Record : 5629

 328   329   330   331   332 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue