cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 329   330   331   332   333 
Pertanggung Jawaban Pidana Manus Ministra Dalam Menyuruh Lakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst) Dennise Baby Yandini
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dennise Baby YandiniFakultas Hukum Universitas Brawijaya   ABSTRAK Terdapat putusan yang terdapat pada peradilan tingkat pertama, banding serta kasasi terdapat perbedaan pendapat dari hakim dalam memutus satu perkara yang sama. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, peneliti bermaksud untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara khususnya perkara tindak pidana korupsi pengadaan videotron. Pada putusan tingkat pertama dan banding terdakwa diputus bersalah. Namun, pada tingkat kasasi terdakwa diputus bebas oleh hakim. Pada kasus yang diangkat, semua pertimbangan penuntut umum serta Majelis Hakim pada 2 tingkat peradilan sebelumnya yaitu tingkat pertama dan tingkat banding ditolak serta dinyatakan tidak dapat diterima pada tingkat kasasi.Hakim memiliki kewenangan untuk memutus suatu perkara. Pertimbangan hakim sangat mempengaruhi penjatuhan putusan yang diberikan terhadap terdakwa. Hakim harus memiliki ketelitian dan penafsiran yang tinggi. Hakim diharapkan dapat memberikan putusan dengan pertimbangan seadil-adilnya dan mendengarkan kedua belah pihak. Putusan hakim sangat memberikan dampak baik positif maupun negatif bagi terdakwa. Dasar pertimbangan para Majelis Hakim pada peradilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dasar pertimbangan Majelis Hakim pada peradilan tingkat banding yaitu Pengadilan Tinggi Jakarta, serta dasar pertimbangan para Majelis Hakim pada peradilan tingkat kasasi yaitu Mahkamah Agung mengalami perbedaan didalam amar putusannya. Kata Kunci: Korupsi, Putusan Pengadilan ABSTRACT There was court decision by the fact that there which is found in the judiciary of the first degree, an appeal as well as procedure there was a gap in the opinion of the judge in charge of one case per confirming it who cut asunder the same. Based on the background mentioned above, researchers intend to analyze consideration the judge in break matter especially matter of corruption procurement Videotron. To the award in the first degree and appeal the defendant was found guilty. But , on the level of a procedure, the defendant was found free by a judge. The author answers to existing problems that the case raised, all considerations of the public prosecutor and the Tribunal Judges on the judicial level 2 before first grade and level of appeal rejected and declared inadmissible at the level of Cassation. The judge has the authority to decide a case.The judge is affecting penjatuhan a verdict rendered against the defendant. Judge to be having greater an interpretation of the high.Judge is expected to provide the award by consideration of judges and listen to both sides.Judicial decisions give the impact of either positive or negative for the defendant.The judge in the judgment of the court of the first instance on judicial tipikor in central Jakarta district court, the basis of consideration of appeals court judges in the Jakarta high court, and basic judgment of the judge in the court in an appeal to the supreme court had differences in earning his ruling.   Keywords: Corruption, Judicial Decisions
IMPLEMENTASI PENGAWASAN TERHADAP BARANG TANPA LABEL (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang) Ade Lavena Amelia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ade Lavena Amelia, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., dan Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : adelavenaamalia@gmail.com  ABSTRAK Pada Penelitian ini penulis mengangkat permasalahan hukum mengenai Implementasi Pengawasan Terhadap Barang Tanpa Label (Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Malang). Judul tersebut dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum mengenai masih adanya peredaran barang tanpa label di pasar Kota Malang. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: 1. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan/implementasi pengawasan terhadap penjualan barang tanpa label di Kota Malang? dan 2. Apakah kendala dan upaya terhadap pelaksanaan pengawasan penjualan barang tanpa label di Kota Malang?. Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan Teknik Yuridis Sosiologis Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis, yakni mencari solusi sebagai kesimpulan terkait dengan Implementasi Pengawasan Terhadap Barang Tanpa Label di kota Malang. Berdasarkan hasil penelitian dengan metdoe di atas, penulis memperoleh atas jawaban permasalahan yang ada bahwa bentuk dan pelaksanaan/implementasi pengawasan terhadap barang tanpa label di Kota Malang masih belum sesuai dengan pelaksanaannya, hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan terhadap barang tanpa label hanya terbatas pada tiga kompenan jenis barang, yaitu terhadap barang elektronik dan produk makanan dan minuman, dan mengenai jangka waktu hanya terbatas pada saat menjelang hari raya idul fitri dan natal saja, sehingga terhadap pengawasan tersebut masih kurang efektif. Dan Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap pengawasan barang tanpa label di Kota Malang yaitu: Pelaku usaha tidak mendengar arahan dari Dinas Perdagangan untuk menjual barang berdasarkan ketentuan undang-undang; Barang tanpa label sering disembunyikan oleh pelaku usaha  pada saat melakukan pengecekan barang; Tidak adanya anggaran untuk melakukan pengawasan terhadap barang elektronik tanpa label; Sulit memantau barang tanpa label yang dijual melalui jejaring media social; dan Tidak ada masyarakat yang melaporkan adanya penjualan barang tanpa label di Kota Malang. Sedangkan upaya dalam menghadapi kendala tersebut yaitu: Meningkatkan pembinaaan kepada pelaku usaha dan konsumen; Meningkatkan pengawasan terhadap barang tanpa label di Kota Malang; Berkordinasi kepada masyarakat sebagai konsumen untuk melaporkan adanya dugaan barang tanpa label; Melakukan turun lapangan secara berkala; dan Pemerintah daerah harus segera mengalokasikan anggaran untuk melakukan uji terhadap barang elektronik tanpa label. Kata Kunci: Dinas Perdagangan, Barang Tanpa Label, Pengawasan Barang dan Jasa ABSTRACT This title of the research was picked based on legal issues on the circulation of products without label in Malang with the following research problems: 1. How is the control on unlabeled products in Malang be implemented? And 2. What are the obstacles and attempts in regard to control on unlabeled products in Malang?  Empirical-juridical research method was employed in this research with socio-juridical technique for its primary, secondary, and tertiary legal materials. The research results were analysed by applying analytical descriptive technique which involved finding a solution as a conclusion related to the implementation of unlabeled products in Malang. The above methods have brought the research result implying that the type of implementation of control on unlabeled products in Malang is not as expected, as the control is still restricted to three types of products such as electronics, foods, and drinks. Moreover, the control is only performed during the days close to Idul Fitri and Christmas, which is not quite effective. There are some obstacles encountered during the control: product sellers do not attentively pay attention to the instructions when products checking are in progress; there is a lack of funding regarding the control on unlabeled electronic products; there is difficulty controlling goods sold online; and there is a lack of cooperativeness in terms of reporting the unlabeled products to the agency in Malang. There are some attempts to face those problems: improving the training for consumers and sellers; improving the quality of control on unlabeled products in Malang; Encouraging society to be more cooperative to report any unlabeled products sold in Malang; Direct control in the field done periodically. The funding for this should also be allocated to examine any unlabeled products. Keywords: Commerce department, unlabeled products, control on products and services   
Penerapan Pasal 8 Ayat 1 Huruf e dan Pasal 62 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Jajanan Anak yang Tidak Bermutu (Studi Dinas Kesehatan dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malng) Irwan Purwadi Hamdan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Irwan Purwadi Hamdan, Bambang Sugiri SH., MS., Yuliati SH., LL.M Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Email : pavel.irdie@gmail.com  ABSTRAK Pasal 8 Ayat 1 Huruf E dan Pasal 62 Undang-undang Nomor 8  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hal yang dilarang bagi apara pelaku usaha dan sanksi pidana apabila melanggar ketentuan tersebut. Dinas Kesehatan dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berkewajiban untuk memberikan pembinaan dan pengawasan kepada para pelaku usaha tersebut. Penerapan pasal 8 ayat 1 huruf e dan pasal 62 tersebut menjadi penting untuk diteliti karena semakin banyaknya para pedagang kaki lima di daerah kota Malang. Selain penerapannya, penting juga untuk meneliti tentang faktor-faktor dan upaya pihak Dinas Kesehatan dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk mengatasi hambatan dalam menerapkan pasal 8ayat 1 huruf e dan pasal 62 tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pasal 8 ayat 1 huruf e dan pasal 62 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait peredaran jajanan anak yang tidak bermutu masih belum maksimal, dikarenakan masih banyak para pedagang kaki lima yang belum mempunyai surat layak sehat dan pergerakan para pedagang kaki lima yang tinggi membuat Dinas Kesehatan kesusahan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Selain itu, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengakatakan kurangnya sarana dan prasarana dalam menentukan kadar makanan yang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pasal 8 ayat 1 huruf e dan pasal 62 undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terkait peredaran jajanan anak yang tidak bermutu masih belum maksimal, dikarenakan masih banyak para pedagang kaki lima yang belum mempunyai surat layak sehat dan pergerakan para pedagang kaki lima yang tinggi membuat dinas kesehatan kesusahan untuk melakukan pembinaan da pengawasan. Selain itu, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen juga kekurangan sarana dan prasarana dalam menetukan kadar makanan yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.Kata kunci: perlindungan konsumen, peredaran jajanan anak. ABSTRACT The implementation of Article 8 Paragraph (1) Letter (e) and Article 62 of the Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection regulate about the matters which are forbidden for businessmen and criminal sanction is existed if they break the law. Health Agency and Consumer Dispute Resolution Commission obligate to give education and controlling for those businessman. The implementation of Article 8 Paragraph (1) Letter (e) and Article 62 become importance to be scrutinized, because a lot of street vendors in Malang City. Besides its implementation, it is also urgent to research about some factors and efforts from Health Agency and Consumer Dispute Resolution Commission to overcome obstacles in the implementation of Article 8 Paragraph (1) Letter (e) and Article 62. The result of the research shows that the implementation of Article 8 Paragraph (1) Letter (e) and Article 62 of the Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection against low standard of kids snacks distribution are still not maximum, because there are many street vendors who do not have proper healthy licenses and highly street vendor movement makes Health Agency is hard to conduct educational and controlling. Furthermore, Consumer Dispute Resolution Commission expressed the lack of facilities and infrastructure on determining proper food standard to be consumed by people.Keywords: Consumer protection, kids snacks distribution. 
HARMONISASI KEWENANGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAN PEKERJAAN UMUM DALAM PASAL 5 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS JALAN DAN ANGKUTAN UMUM Adipati Yudha Guritno
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adipati Yudha Guritno, Lutfi Effendi SH., M.Hum, Bapak Agus Yulianto, SH.MHFakultas HukumUniversitas Brawijaya ABSTRAK Pertumbuhan dan perkembangan transportasi di Indonesia semakin berkembang mengharuskan instansi terkait untuk melakukan penataan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pembangunan infrastruktur jalan dibutuhkan guna menunjang kegiatan transportasi. Dalam hal ini pemerintah Indonesia telah menyediakan aturan tersendiri yang mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu  Undang – Undang No. 22 Tahun 2009. Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 mengatur tentang segala kegiatan yang berhubungan dengan lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk pembinaan dan pembagian kewenangan terhadap beberapa instansi terkait. Pembagian kewenangan pada Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada beberapa Kementerian menunjukan adanya pembatasan kewenangan dalam lingkup bidang yang sama, khususnya kewenangan dalam pembinaan dan pengembangan lalu lintas oleh Kementerian Perhubungan dan Pekerjaan Umum akibatnya terjadi inefektivitas proses pelayanan publik, dan permasalahan penanggungjawab.Dalam pelaksanaannya di lapangan pembagian kewenangan dalam lingkup yang sama ini dapat menyebabkan permasalahan penanggungjawab mengenai pembangunan sarana dan prasarana jalan, atau lalu lintas dan transportasi sehingga diperlukan harmonisasi kewenangan kedua kementerian tersebut. Diharapkan dengan harmonisasi kedua kementerian tersebut dapat meningkatkan kepuasaan publik terhadap layanan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pasal 5 ayat (3) Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 dan bagaimana desain harmonisasi kewenangan antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum sesuai dengan Undang – Undang No. 22 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi pelaksanaan pasal 5 ayat (3) Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Kewenangan Kementerian Perhubungan dengan Kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dalam bidang lalu lintas. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan menggunakan angka-angka. Dengan jenis penelitian yuridis normatif yakni untuk mengkaji penegakan hukum terutama dalam kasus harmonisasi kewenangan kementrian dalam Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara studi di lapangan dengan melakukan wawancara kepada anggota Satlantas Kepolisian Resor (Polres) Kota Malang. Analisis data yang digunakan oleh penulis menggunakan metode Deskriptif kualitatif merupakan uraian dalm bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa kebutuhan akan harmonisasi kewenangan antara kementerian perhubungan dan kementerian pekerjaan umum sangat dibutuhkan untuk optimalisasi pengembangan lalu lintas jalan. Harmonisasi ini tentunya juga harus berdasarkan pemberian atas kemampuan dan kebutuhan. Serta adanya sebuah pelimpahan kewenangan antar kementerian dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Harmonisasi kewenangan ini dilakukan karena dalam prakteknya fungsi yang dimiliki mengatur satu objek yang sama. Dengan demikian harmonisasi ini diberikan untuk melakukan optimalisasi pelayanan dalam bidang lalu lintas jalan untuk menjadi lebih baik. Kewenangan yang diberikan kepada kementerian perhubungan merupakan pilihan tepat, karena dalam salah satu tugasnya kementerian perhubungan melakukan kebijakan dan perumusan dalam pelayananan kepada masyarakat di bidang lalu lintas jalan. Kewenangan yang dimiliki oleh kementerian ini, diharapkan bisa membuat kebijakan yang lebih baik dan efisien dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang lalu lintas jalan. Kata Kunci: Harmonisasi Hukum, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum, UU No. 22 Tahun 2009 ABSTRACTThe growth of transportation in Indonesia has demanded related institutions to plan and develop the traffic systems and public transports. The development of road infrastructure is required to support the transportation. The Indonesian government has issued Law Number 22 Year 2009 as a special regulation to regulate traffic systems and public transports. This Law regulates all which is related to road traffic and transports, including training and authority distribution to related organizations. The authority delegation as stated in Law Number 22 Year 2009 regarding traffic systems and public transports to several ministries implies that there is a restriction in the use of the authority of the same field, especially that related to training and the development of traffic by the Ministry of Transportation and the Ministry of Public Works. This restriction leads to ineffectiveness in the process of public services and those related to accountability. In reality, authority distribution under the same field could trigger a problem of who is to be responsible for the development of road, traffic, and transportation infrastructure. This issue requires the harmonization of the authorities of the two ministries. It is expected that the harmonization raises public satisfaction toward services of traffic and road transport. This research is focused on how Article 5 Paragraph (3) of Law Number 22 year 2009 has been implemented and how harmonization of authorities between the Ministry of Transportation and the Ministry of Public Works is designed according to Law Number 22 Year 2009. This research is aimed to analyze and identify the implementation of Article 5 Paragraph (3) of Law Number 22 Year 2009 on Authorities of Ministry of Transportation and Ministry of Public Works related to traffic systems. This research employed qualitative method in which all data was explained in descriptive writing instead of in figures. Normative-juridical research method was also applied to help to study law enforcement especially regarding the issue of harmonization of authorities provided in Law Number 22 Year 2009 on Road Traffic and Public Transports. Normative legal research is focused on studying documents in which secondary data such as Legislation, court decision, legal theories, and scholars’ notions were involved in the research process. Samples were taken by observing the field through an interview with the member of Traffic Police Unite of Sub-regional Police Department (Satlantas Kepolisian Polres) of Malang. The data were analyzed by applying qualitative-descriptive method in which explanation is described through well-organised words in sentences in logical, chronological, and effective way. From the research results obtained, it is concluded that the harmonization of authorities between the ministry of transportation and the ministry of public works is highly required to optimize the development of road traffic. The harmonization should also be based on the need and capability, and there should also be authority delegation between ministries in the form of Legislations. The harmonization of authorities is encouraged because, in practice, the function regulates one same thing. Therefore, the harmonization is expected to give a better road traffic services. Delegating authorities to the Ministry of Transportation is seen as a right decision because making policy and formulation of services given to public regarding road traffic services is one of the tasks of the ministries. The authorities held by the ministries are expected to be able to bring to a better and more efficient policy to provide public services in road traffic. Keywords: law harmonization, ministry of transportation and ministry of public works, law no. 22 of 200
KEWENANGAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL DALAM MENGADILI PELAKU PEMBUNUHAN TERHADAP WARTAWAN PERANG DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH Muhammad Zein Taslim Sangadji
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad ZeinTaslimSangadji, Herman Suryokumoro, SH., MS., Ikaningtyas, SH., LL.M Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : taslimsangadji@yahoo.com  Abstrak Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam mengadili pelaku pembunuhan terhadap wartawan perang dalam konflik bersenjata di Suriah. Angka pembunuhan terhadap wartawan perang di Suriahtermasuk tinggi,  hal ini mengejutkan mengingat bahwa wartawan perang mendapatkan perlindungan hokum menurut ketentuan dalam hokum humaniter internasional. Perlindungan hokum terhadap wartawan perang dalam menjalankan tugas di daerah konflik bersenjata sejalan dengan prinsip dalam hokum humaniter yakni distinction principle (prinsippembeda). Prinsip ini bertujuan untuk membedakan pihak dalam konflik bersenjata yakni kombatan atau non kombatan. Non kombatan adalah pihak yang tidak turut serta dalam konflik bersenjata atau dengan kata lain non kombatan adalah penduduk sipil. Protokol Tambahan 1 Tahun 1977 mengatur status wartawan perang yang dikategorikan sebagai penduduk sipil. Pembunuhan terhadap wartawan perang dapat dikategorikan ebagai kejahatan perang, dan pelakunya dapat diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional. Mahkamah Pidana Internasional hanya dapat mengadili pelaku jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu misalnya, Negara asal pelaku telah meratifikasi Statut Roma Tahun 1998 atau telah menyatakan deklarasi untuk menerima ketentuan pasal-pasal tertentu berkaitan dengan pelaksanaan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam mengadili pelaku kejahatan perang. Syarat lainnya adalah bahwa Negara pelaku kejahatan tersebut dianggap tidak mampu (unable) dan tidak mau (unwilling) dalam mengadili pelaku berdasarkan hukumnasional Negara tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan penelitiankasus (case approach). Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pembunuhan terhadap wartawan perang di daerah konflik bersenjata merupakan kejahatan perang sekaligus pelanggaran terhadap hokum humaniter internasional. Mahkamah Pidana Internasional mempunyai kewenangan dalam mengadili anggota ISIS yang melakukan pembunuhan terhadap wartawan perang di Suriah atau mengadili pemimpin-pemimpin ISIS. Mahkamah Pidana Internasional tidak dapat mengadili ISIS sebagai suatu organisasi hal ini dikarenakan ISIS tidak memenuhi syarat sebagai subjek hokum internasional. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Wartawan Perang, Kewenangan MahkamahPidana Internasional, Mengadili Anggota ISIS Abstract In this undergraduate thesis, the author discusses the issue of the authority of the International Criminal Court in putting to trial executors of wartime journalists in the Syrian armed conflict. The number of killings of wartime journalists in Syria is considered high; this is surprising considering that wartime journalists possess legal protection according to the stipulations of international humanitarian laws. Legal protection of wartime journalists in carrying out duties in areas of armed conflict is in line with a principle of humanitarian law, which is the distinction principle. This principle is aimed to differentiate parties in armed conflicts as combatants or non-combatants. Non-combatants are parties that do not participate in the armed conflict, or in other words non-combatants are civilians. Additional Protocol 1 of1977 regulates the status of wartime journalists, being categorized as civilians. The killing of wartime of journalists may be categorized as a war crime, and its perpetrators may be put to trial by the International Criminal Court. The International Criminal Court can only put to trial perpetrators if they have fulfilled certain requirements, such as the country of origin of the perpetrator having ratified the Statute of Rome of 1998 or having declared to accept the stipulations of certain articles related to the execution of the jurisdiction of the International Criminal Court to put to trial perpetrators of war crimes. Another requirement is that the country of the perpetrator is considered unable and unwilling putting to trial the perpetrator based on the national laws of the country. The method used in this research was normative juridical research, while the approaches utilized in the research were the statute approach and the case approach. This research produces the conclusion that the killing of wartime journalists in areas of armed conflict is a war crime as well as a violation of international humanitarian laws. The International Criminal Court possesses the authority in putting to trial ISIS members who commit killings of wartime journalists in Syria or putting to trial leaders of ISIS. The International Criminal Court cannot put to trial ISIS as an organization because ISIS does not qualify as an international legal subject. Keywords: Legal Protection, Wartime Journalists, Authority of the International Criminal Court, Trial of ISIS Members 
IMPLEMENTASI PASAL 70 AYAT 3 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 108 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK MENGENAI PENGAWASAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK Sofyan Indra Siswono
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sofyan Indra Siswono, Lutfi Efendi, Herman SuryokumoroFakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : sofyan_indra@rocketmail.comABSTRAK Berkembangnya teknoligi saat ini menuntut para pemilik perusahaan transportasiuntuk berlomba-lomba memberikan moda transportasi umum yang memadai dan juga memberikan kemudahan akses pelayanan, moda transportasi umum di KotaMalang pun juga mengalami perkembangan yang sangat pesat.  Moda transportasidi Kota Malang pun sangat beragam mulai ojek, becak, angkot, taksi, dan juga telahtersedia bis sekolah yang disediakan pemerintah bagi para pelajar di Kota Malang.Namun pesatnya perkembangan teknologi membuat munculnya moda transportasibaru yang biasa di sebut dengan taksi online yang akhir-akhir ini sangat ramaidiminati masyarakat,  kemudahan akan akses yang digunakan masyarakat dan jugamurahnya tarif yang di bebankan membuat banyak orang lebih memilih modatransportasi ini di banding taksi konvensional maupun moda transportasi umumyang lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitianEmpiris. Cara yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah melihatimplementasi Peraturan Menteri Perhubungan nomor 108 Tahun 2017 tentangPenyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum TidakDalam Trayek. Kehadiran moda transportasi baru ini bukannya tanpa kendalaberarti, banyaknya pro dan kontrak yang terjadi di masyarakat mengakibatkan efekdomino yang sangat besar dan memiliki pengaruh besar dalam kehidupanmasyarakat. Khususnya bagi pengemudi angkutan online, pengemudi angkutankota, pengemudi angkutan taksi konvensional, para konsumen pengguna modatransportasi umum, dan juga para pengusahan yang bergerak di bidang transportasiangkutan orang tidak dalam trayek yang ada di Kota Malang. Dinas Perhubunganmelalui Kementerian Perhubungan merespon dengan cepat untuk meredam aksiprotes yang terjadi hampir merata di seluruh Indonesia dengan mengeluarkanPeraturan Menteri Perhubungan nomor 32 tahun 2016, masih banyaknyagelombang protes yang terjadi di seluruh daerah membuat KementerianPerhubungan merevisi Peraturan Menteri nomor 32 tahun 2016 dengan PeraturanMenteri nomor 26 tahun 2017. Bukti Kementerian Perhubungan yang menanggapikasus ini dengan serius yaitu pada saat Kementerian Perhubungan mengeluarkanPeraturan Menteri nomor 108 tahun 2017 yang menggantikan Peraturan Menterinomor 26 tahun 2017 walaupun jika dilihat secara keseluruhan isi dari PeraturanMenteri Perhubungan nomor 108 tahun 2017 sebenarnya tidak jauh berbeda.Khusunya pada bagian yang mengatur tentang pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Perbedaan yang dapat dilihat daripembaruan Peraturan yang dilakukan ialah pengaturan tentang taksi online yanglebih spesifik dan mendetail dari peraturan yang lama. Pengawasan seperti yang diatur dalam pasal 70 ayat 3 Peraturan Menteri Perhubungan nomor 108 Tahun 2017.Kata kunci : Implementasi, pengawasan kendaraan ABSTRACTThe development of technology demands owners of public transports to compete to give accommodating mode of transport and service in Malang, leading to the vast development of public transportation ranging from ojek, pedicab, public minivan (angkot), cab, and school bus provided by the government to transport school children in Malang. As technology grows, an online cab is now also becoming more popular and more people are using this transport mode. Easy access to the transport and affordable price offered seems to be responsible for its popularity. The research method used was empirical research method.This research was conducted by observing the implementation of the Regulation of theMinister of Transportation Number 108 Year 2017 on Passenger Transportation withPublic Motorised Vehicles not Operating in Designated Route. As this new transport mode is on the rise, the pros and cons are also rising, giving huge impacts especially to online transport drivers, angkot drivers, conventional cab drivers, passengers, and those involved in the transportation business not operating in the designated route in Malang.Transportation Agency has responded immediately to strikes taking place almost in all parts of Indonesia by issuing Regulation of The Minister of Transportation Number 32 Year2016. The growing number of strikes has made the minister revise the regulation and amend it to The Regulation of Minister Number 26 Year 2017. The issuance of MinisterRegulation Number 108 Year 2017, which replaces the regulation Number 26 Year 2017, shows that the minister has taken this problem seriously although there is not much difference between the two regulations in terms of the content especially related to control on passenger transports not operating in designated route. The difference is that the regulation which regulates online cabs was more specific and in details compared to the previous regulation. The control is regulated in Article 70 Paragraph 3 of Regulation ofMinister of Transportation Number 108 Year 2017.  Keywords: Implementation, vehicle control 
PERAN MASYARAKAT KOTA PASURUAN DALAM PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARAKAN PASAL 42 PERATURAN DAERAH KOTA NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (Studi Di Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan Dan Tempat Pengolahan Sampah Di Kecamatan Achmad Sutomo Rizky Afandi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Achmad Sutomo R.A, Lutfi Effendi,SH.,M.Hum, Dr.Shinta Hadiyantina SH.M.H., achmadsutomorizkyafandi@gmail.com ABSTRAK Peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat diperlukan,  berbagai komponen masyarakat dari sektor terkecil hingga tingkat terbesar, dari peran masyarakat tingkat rukun tetangga hingga masyarakat khususnya kota pasuruan. Pemerintah kota dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Petamanan Kota Pasuruan bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan membentuk suatu peraturan daerah kota pasuruan nomor 32 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Berdasarkan undang-undang tersebut maka banyak sekali dijelaskan mengenai program pengelolaan sampah serta pentingnya peran masyarakat dalam keikutsertaanya mengelola sampah. Sesuai dengan pasal 42 peraturan daerah kota pasuruan nomor 32 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah wujud peran masyarakat meliputi mаsyаrаkаt dihаrаpkаn  menjаgа kebersihаn lingkungаn; аktif dаlаm kegiаtаn pengurаngаn, pengumpulаn, pemilаhаn, pengаngkutаn, dаn pengolаhаn sаmpаh; dаn pemberiаn sаrаn, usul, pengаduаn, pertimbаngаn, dаn pendаpаt dаlаm upаyа peningkаtаn pengelolааn sаmpаh di Kotа. Sesuai dengan pasal tersebut maka Pemerintah Kota Pasuruan yang di wakili oleh dinas lingkungan hidup dan pertamanan kota pasuruan membuat program-program dalam pengelolaan sampah dan memfasilitasi masyarakat dalam perannya menjaga kebersihan dari sampah dan yang ikut mengelola sampah menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan kembali. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah kota dalam mengelola sampah namun pada kenyataanya masyarakat masih ada yang belum sadar akan bahaya sampah serta pemanfaatan sampah yang besar sekali, hal ini dibuktikan dengan berbagai dampak yang ditimbulkan akibat sampah di kota pasuruan seperti banjir yang masih terjadi di suatu daerah yang ada di kota pasuruan akibat penimbunan sampah liar serta perilaku masyarakat dengan membuang sampah ke sungai. Hal inilah yang menjadi dasar penelitian ini. Kata Kunci: Peran Masyarakat, Pengelolaan Sampah, Pemerintah Kota Pasuruan ABSTRACT The participation of society in cultivating waste is required, which involves people coming from different components ranging from the smallest sectors to the biggest. Environment Agency in Pasuruan in association with Regional House of Representatives of Pasuruan has issued a regional regulation of Pasuruan Number 32 Year 2011 on Waste Management. The existing Law emphasizes the waste management program and the essence of the social participation in waste management. As referred to Article 42 of Regional Regulation of Pasuruan Number 32 Year 2011 on Waste Management, there are several forms of the involvement of society in waste management. The local government of Pasuruan has also developed some programs related to waste management and has provided facilities for people participating in keeping their environment clean by cultivating the waste and reusing it. Several efforts are obvious regarding the waste management, in contrast to the lack of awareness of the people in terms of the danger and impact caused by the waste. Keywords: social participation, waste management, the government of Pasuruan 
PEMBERDAYAAN PASAR LENTENG KABUPATEN SUMENEP BERDASARKAN PASAL 21 AYAT (5) PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL, DAN PENATAAN PASAR MODERN Eka Fitrianto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Eka Fitrianto, Istislam, Shinta Hadiyantina Fakultas HukumUniversitas Brawijaya  Abstrak Pasar yang ada di kecamatan lenteng, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur ini membutuhkan perhatian pemerintah daerah setempat. Kondisi pasar tradisional terbesar yang ada dikecamatan Lenteng tersebut kondisinya memprihatinkan. Pasar nampak becek dan bahkan menimbulkan bau yang tidak sedap terlebih apabila hujan turun. Pemberdayaan pasar lenteng yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep berdasarkan Pasal 21 Ayat (5) Perda No. 5 Tahun 2013, hanyalah sebagian kecil yang terealisasi. Permberdayaan yang dilakukan hanya berkutat pada pembenahan fisik Pasar Lenteng, namun tidak menyentuh sama sekali SDM dalam peningkatan pengetahuan dan skill para pedagang di Pasar Lenteng. Kata Kunci: Pemberdayaan, Pasar Lenteng  Abstract The traditional markets located in Lenteng District, the Regency of Sumenep, East Java deserve more attention from the local government due to their poor condition. The markets are muddy and stinky especially during rainy season. There were only a few measures taken according to Article 21 Paragraph (5) of Regional Regulation Number 5 Year 2013. The improvement done only deals with the development of the markets but not with the development of the human resource which should involve empowering the community of the markets of Lenteng with knowledge and skill. Keywords: empowerment, Lenteng markets
PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP PASAL 140 PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG TRANSPORTASI Michael Varullah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Michael Varullah, Agus Yulianto SH, MH, Arif Zainudin SH, M.HumFakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : varullahmichael@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini membahas dan menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam mengatur dan membuat regulasi mengenai kewajiban kepada masyarakat DKI Jakarta untuk memiliki lahan parkir pribadi atau garasi. Penelitian ini dibuat untuk menganalisis apakah peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah telah berjalan dengan efektif serta menganalisis seberapa jauh peran serta masyarakat dalam Peraturan  Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014. Kebanyakan masyarakat DKI Jakarta khususnya Tugu Utara tidak memiliki parkir pribadi atau garasi. Masyarakat masih sedikit andilnya dalam penegakan pasal 140 ayat (1) dan (2) Undang – Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi dan kewajiban dalam memiliki parkir pribadi di Jakarta Utara dan berjalan kurang efektif dan kurang ditaati oleh para pemilik kendaraan bermobil di Jakarta Utara, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa aturan tersebut belum belum dapat berpengaruh secara signifiikan kepada masyarakat DKI Jakarta. Kata Kunci: Peran Serta Masyarakat, Kewajiban, Garasi, Tansportasi ABSTRACT This research discusses and analyses the regulation of Local Regulation of DKI Jakarta on regulating and making regulation related to the obligation towards DKI Jakarta society for having private parking areas or garage. This research aims to analyze whether the regulation that was issued by Local Government has been well implemented effectively and to analyze how far the public participation regarding Local Regulation of DKI Jakarta Province Number 5 Year 2014. Most of DKI Jakarta society especially Tugu Utara do not have private parking areas or garage. The society had relatively little participation in implementing Article 140 Paragraph (1) and (2) of Local Regulation of DKI Jakarta Province Number 5 Year 2014 on Transportation and the obligation in order to have private parking areas in North Jakarta as well as it was not effectively implemented and obeyed by the owners of cars in North Jakarta. Therefore, it proves that the regulation does not have a significant impact towards the DKI Jakarta society. Keywords: participation of society, obligation, garage, transportation 
TINJAUAN YURIDIS PASAL 90 AYAT (1) HURUF a DAN PASAL 91 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (PDRD) BAGIAN TUJUH BELAS TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Aldira Hardiyan Anoraga
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aldira Hardiyan Anoraga Dr. Tunggul Anshari SN, S.H., M.Hum., Agus Yulianto S.H., M.H.Fakultas Hukum Universitas BrawijayaJalan MT.Haryono No.169, Malang 65145, IndonesiaTelp: +62-341-553898, Fax: +62-341-566505Email: Anoragaaldira@gmail.com ABSTRAK Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang Tinjauan Yuridis Pasal 90Ayat (1) Huruf a dan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Bagian Tujuh Belas TentangBea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hal ini dilatar belakangiadanya kejanggalan pada Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah tepatnya ada pada pasal 90 ayat (1) huruf a dan pasal91 ayat (1) kedua pasal tersebut termasuk dalam bagian tujuh belas tentang BeaPerolehan Hak Atas dan Bangunan. Kedua pasal tersebut saling bertentangan satudengan yang lain, dimana dalam pasal 90 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa saatterutang pajak BPHTB untuk jual beli adalah sejak dibuat dan ditandatanganinyaakta. Sedangkan dalam pasal 91 ayat (1) disebutkan bahwa Notaris hanya dapatmenandatangani akta ketika wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.Sehingga dari kedua bunyi pasal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastianhukum. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakeabsahan pasal 90 ayat (1) huruf a terhadap pasal 91 ayat (1) Undang Undangnomor28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) bagiantujuh belas tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan?. Untukmengetahui permasalahan yang ada maka metode penelitian yang digunakanadalah pendekatan yuridis normatif. penelitian hukum dengan menggunakanpendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitiandan analisis sesuai dengan metode diatas, maka penulis memperoleh hasilpenelitian dan jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan yakni: dalam halini penulis berpendapat bahwa pasal 90 ayat (1) huruf a dan Pasal 91 ayat (1)Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tidak memiliki kepastian hukum, sehinggadapat menimbulkan cacat hukum dalam penerapannya. Ketidakpastian hukumdisebabkan karena kedua pasal tersebut tidak memenuhi asas pembuatan peraturanperundang-undangan yang baik berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.Kata Kunci: Bea Perolehan Hak Atas tanah dan bangunan, Pajak Daerah danRetribusi daerah. ABSTRACTIn this mini-thesis (skripsi), the author discusses about Judicial Analysis Article 90 Paragraph (1) Sub-Paragraph a and Article 91 Paragraph (1) Statute Number28 Year 2009 concerning Local Taxes and District Levies Number seventeenregarding Acquisition Duty on Land and Building Rights, this is motivated thereare clumsiness on statute number 28 of  2009 on local taxes and user chargesexactly on article 90 paragraph (1) Sub-Paragraph a and Article 91 Paragraph (1)concerning Local Taxes and District Levies where both are included in section seventeen about of the duty on the acquisition of land and building rights. the two articles are contradictory, article 90 paragraph (1) letter a is mentioned that when tax payable BPHTB for sale and purchase is since the creation and signing of the deed. whereas in article 91 paragraph (1) mentioned Notary can only sign the deed when the taxpayer submits proof of tax payment. so that the two articles may create legal uncertainty. The issues that are examined in this research, namely how the validity of article 90 Paragraph (1) Sub-Paragraph a and Article 91Paragraph (1) of statute Number 28 Year 2009 concerning Local Taxes andDistrict Levies Number seventeen regarding Acquisition Duty on Land and building Rights?. In order to understand the existing problems, so the research approach that used, namely juridical normative. This research is legal research used statute approach and conceptual definition. from the results of research and analysis in accordance with the above method, the authors obtain the results of research and answers from the formulation of the problem proposed namely: in this case the author is of the opinion that article 90 paragraph (1) sub-paragraph and article 91 paragraph (1) of law number 28 of 2009 has no legal certainty, so it can cause legal defects in its application. Legal uncertainty is caused because the two articles do not meet the principles of legislation-making based on statute number 12 of 2011 on the establishment of legislation.Keywords: Regarding Acquisition Duty on Land and Building Rights, Local Taxes and District Levies

Page 331 of 563 | Total Record : 5629

 329   330   331   332   333 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue