cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 330   331   332   333   334 
EFEKTIVITAS PASAL 10 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK ( STUDI DI PURA DI KOTA MATARAM ) I Gusti Bagus Yuda Perawira
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

I Gusti Bagus Yuda Perawira, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum, Arif Zainudin, S.H., M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: yudagusti22@gmail.com   Abstrak Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan Efektivitas Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Penelitain ini bersifat yuridis empiris Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Peneliti melakukan penelitian sosio legal karena peneliti meneliti mengenai efektivitas pasal 10 ayat (1) Perda KTR Kota Mataram bagaimana suatu peraturan tersebut berlaku didalam masyarakat serta hambatan apa saja yang terjadi serta bagaimana upaya penanggulangan dari hambatan tersebut. Teknik analisis data adalah dengan mengelompokan data dan informasi kemudian melakukan interpretasi dan menarik kesimpulan secara induktif secara empirik efektivitas pasal 10 ayat (1) peraturan daerah nomor 4 tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok namun kenyataannya efektivitas pasal 10 ayat (1) peraturan daerah nomor 4 tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok tidak efektiv, dikarenakan ada beberapa faktor yang tidak berjalan secara maksimal karena adanya hambatan-hambatan seperti pengawasan yang tidak dapat dilakukan secara maksimal serta masyarakat yang melakukan peribadahan di pura menganggap merokok telah menjadi kebiasannya dan budaya dari masyarakat Hindu yang tidak mengenal sesuatu dilarang ataupun dilarang. Sejauh ini upaya dari ketua krama pura yang sebagai penegak hukum telah melakukan kordinasi didalam melakukan pengawasan dan sesegera mungkin memasang tanda larangan merokok di pura. Ketua krama pura juga telah melakukan upaya dalam pengedukasian dala bidang hukum, kesehatan dan juga agama serta penyuluhan mengenai Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kata kunci : Efektivitas, Kawasan Tanpa Rokok, Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Abstract This research is aimed to describe the effectiveness of Article 10 Paragraph (1) of Regional Regulation of Mataram Number 4 Year 2013 on Non Smoking Premises. The juridical empirical method was applied in the research in which the way the law works in society was observed. The socio-juridical method was also employed; the socio-legal was used in the research, as the author observed the effectiveness of Article 10 paragraph (1) of Regional Regulation on Non-Smoking Premises in Mataram, how a regulation works in a society, what obstacles are present, and the solutions to the problem. The data of the research were analyzed by grouping data and information before it was interpreted and concluded inductively. Empirically, Article 10 Paragraph (1) of Regional Regulation Number 4 year 2013 on Non Smoking Premises is not effective due to several factors that do not maximally work because there are obstacles such as lack of optimal supervision, and locals still see smoking as a part of Hindu culture which believes there is no need to ban something like smoking. So far, the head of the temple has teamed up with certain parties to control this act and no smoking sign will be soon put at the temple. The head is also trying to educate the locals related to law, health, and religion. Regional Regulation Number 4 Year 2013 on Non-Smoking Premises will also be profoundly introduced to the locals. Keywords: effectiveness, non-smoking premises, regional regulation of municipality 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK UNTUK MEMPEROLEH TUNJANGAN PROFESI DOSEN DALAM PERSPEKTIF PASAL 52 AYAT (1) (2) DAN (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN ( STUDI DI YAYASAN PENDIDIKAN SUNAN GIRI KOTA MALANG ) Dzulkarnain Alghafuru Syahputra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dzulkarnain Alghafuru Syahputra, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum, Arief Zainudin, S.H.,M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: ghofuralghafuru@gmail.com   Abstrak Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Untuk Memperoleh Tunjangan Profesi Dosen Dalam Perspektif Pasal 52 Ayat (1) (2) Dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen. Penelitian ini bersifat yuridis empiris Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap perlindungan hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana bentuk perlindungan bagi dosen yang telah memiliki sertrifikat pendidik tetapi tidak mendapatkan haknya.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Peneliti melakukan penelitian mencari hambatan tersebut. Teknik analisis data adalah dengan akan mudah memperoleh berbagai alternative yang dapat difungsikan untuk memecahkan suatu kasus yang ada dalam penelitian. Pada pasal 52 Ayat (1) menjelaskan perlindungan hukum yang dimaksud berupa tunjangan fungsional, tunjangan professional, tunjangan profesi, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas tersebut, Pada pasal 52 Ayat (3) menjelaskan dosen yang telah diangkat satuan pendidik tinggi yang dieselenggarakan oleh masyarakat atau bisa disebut dosen swasta berhak atas tunjangan. Padal pasal 54 Ayat (2) menjelaskan bahwa pemerintah memberikan subsidi tunjangan fungsional kepada dosen swasta tersebut. Hanya masalah internal di kampus tersebut semua dosen terkena imbasnya.Sejauh ini upaya dari mantan Ketua STIH 2011-2015 Bapak A.Azis Maulana melakukan kunjungan ke Koopertis VII untuk menyatakan kejelasan dalam pembayaran tetapi Koopertis VII tidak menjelaskan dengan jelas hanya ucapan tidak berupa bentuk tulisan. Mantan Ketua STIH melakukan upaya ke Dirjen Dikti tetapi Dirjen Dikti memberikan saran untuk melampirkan beban kerja dosen selama satu semester. Beliau telah mengikuti perintah Dirjen Dikti tetapi tetap tidak memberikan jawaban yang jelas untuk cairnya tunjangan profesi tersebut. Kata kunci : Perlindungan, Yayasan Pendidikan Sunan Giri, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Abstract This research is aimed to describe the legal protection of the right of allowance of lecturing profession in the perspective of Article 52 Paragraph (1) (2) and (3) of Law Number 14 Year 2005 on Teachers and Lecturers. This is an empirical juridical research investigating what legal protection should be provided for lecturers who have teaching certificate but are not given allowance. Digging this problem more deeply, the author employed socio-juridical approach. The research data were analyzed to obtain some alternatives which could be used to give a solution to the problem found during observation. The form of legal protection, as stated in Article 52 Paragraph (1), involves functional allowance, profession allowance, professional allowance, special allowance, reward allowance, and other benefits related to the tasks performed. Article 52 Paragraph (3) states that lecturers that are appointed by higher education institution held by a society, or commonly known as lecturers of non-public institution should have their right of allowance. According to Article 54 Paragraph (2), the government should give functional allowance to non-public institution lecturers, but in reality, they fail to have their right due to internal error in campuses where they are hired. So far, there have been some efforts done, one of which is the visit to KOPERTIS VII paid by former Head of STIH 2011-2015 A. Azis Maulana to ask for clarification regarding the payment to lecturers, but it was not responded clearly, and the feedback was only made orally without any written form. This effort has extended to Directorate General of Higher Education (DIKTI) in which it advised that workload of lecturers for one semester should be informed to propose the allowance. When this command from DIKTI was done as it should be, the certainty regarding the allowance remains murky. Keywords: protection, Education Foundation of Sunan Giri, Law Number 14 Year 2005 on Teachers and Lecturers  
IMPLEMENTASI PASAL 1 AYAT 25 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA KHUSUS BARANG KENDARAAN RODA EMPAT (STUDI DI BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN) Sonny Calvin Maulana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sonny Calvin Maulana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Sonny.Calvin@yahoo.co.id   ABSTRAK Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten adalah bank pembangunan daerah yang memiliki tugas menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha pembangunan di daerah dalam rangka pembangunan nasional. Pengadaan barang yang sering dilakukan, yaitu mengenai proses pengadaan barang berupa kendaraan roda empat, pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten tersebut menyangkut mengenai pelaksanaan pengadaan barang berupa kendaraan roda empat. Pelelangan yang digunakan dalam Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, yaitu menggunakan pelelangan secara sederhana, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1 ayat 25 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 mengenai Pelelangan Sederhana. Kata Kunci : Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Kendaraan Roda Empat, Pelelangan Sederhana. ABSTRACT Bank Pembangungan Daerah of West Java and Banten is responsible for providing a fund for regional development as part of national development, in which the bank usually procures cars in the process, including the implementation of the procurement. During the process, usually it involves bidding which is performed in a simple way as regulated in Article 1 Paragraph 25 of Presidential Regulation Number 4 Year 2015 on Simple Bidding. Keywords: Bank Pembangunan Daerah of West Java and Banten, Cars, Simple bidding. 
PENERAPAN PASAL 21 UU NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UU NOMOR 20 TAHUN 2001TERHADAP PERBUATAN MENGHALANGI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Prillasari Naryani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Prillasari Naryani,Prof.Masruchin Ruba’I,SH.,MS, Dr.Bambang Sugiri,SH.,MS Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Prillasarinaryani@yahoo.co.id  Abstrak Kebijakan formulasi tindak pidana Obstrcution of Juctice dalam tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara yuridis, Pasal 21 ini masih mempunyai kelemahan yaitu tidak diatur secara terperinci apa-apa saja bentuk merintangi penyidikan tindak korupsi, tidak sesuai asas lex certa dan lex stricta sehingga membuat mulltitafsir dalam vonis hakim serta tidak mengatur bentuk merintangi pada proses penyelidikan dan eksekusi putusan pengadian tindak pidana korupsi. Di masa yang akan datang, penulis berharap agar Pasal 21 ini dapat direvisi dengan aturan yang lebih terperinci, tidak multitafsir, serta mengatur dari penyelidian, hingga eksekusi vonis hakim sehingga penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat lebih optimal. Kata Kunci : Menghalangi Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Abstract The policy of obstruction of justice act formulation in corruption criminal action in Indonesia has been regulated in article 21 Law of The Republic of Indonesia No 31Year 1999 jo Law of The Republic of Indonesia No 20 Year 2001  about corruption eradication. Juridically, article 21 still has weakness that is not regulated in detail, what kind of acts that included in obstruction of justice, not suitable with  lexcerta and lexstricta principle so produces multi-interpretation in the judge’s verdict and does not regulate the form of obstruction of justice in the investigation process and court  decision execution for corruption criminal action. In the future, the writer hopes article 21 can be revised with detail regulation, not multi-interpretation, and regulates from investigation to execution of judge’s verdict so the law enforcement for corruption criminal action can be more optimal. Keywords: Act the intervene of investigation on criminal corruption 
PERAN KEPALA DESA UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERDASARKAN ASAS TUGAS PEMBANTUAN (Studi Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo) Diah Kurniawati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Diah Kurniawati, Lutfi Effendi,S.H.,M.Hum,  Mohammad Dahlan,SH.MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan MT.Haryono No.169, Malang 65145, Indonesia Telp: +62-341-553898, Fax: +62-341-566505 Email: diahkurniawati76@gmail.com  ABSTRAK Dalam Penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai faktor-faktor yang menghambat rendahnya kesadaran masyarakat Desa Laweyan terhadap tertib administrasi kependudukan. Dengan adanya faktor yang menghambat rendahnya kesadaran masyarakat tersebut maka terdapat strategi bagaimana peran Kepala Desa Laweyan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat Desa Laweyan untuk pengurusan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik. Sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat (1) huruf f Undang-undang Republik Indonesian Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mana Penugasan Kepala Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan. Untuk mengetahui permasalahan yang ada maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis dan Historis (historical approach). Berdasarkan hasil penelitian 40% dari jumlah penduduk yang wajib memiliki kartu tanda penduduk di Desa Laweyan belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik. Dengan adanya permasalahan tersebut Peran Kepala Desa disini sebagai tugas pembantuan membantu peran dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Probolinggo dalam menyelesaikan permasalahan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik khusunya wilayah Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo yang notabene masyarakatnya masih belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik. Kata Kunci : Peran Kepala Desa , Kartu Tanda Penduduk Elektronik ABSTRACT This research aims to discuss factors that hinder public awareness of population administration order in Laweyan village. Regarding this problem, there should be a strategy set to help the village head raise the public awareness of population administration order according to the principle of co-administration task in tackling the problem arising in the making of electronic residential identity card in accordance with Article 7 Paragraph (1) Letter f of Law of The Republic of Indonesia Number 24 Years 2013 on Amendment to Law of the Republic of Indonesia Number 23 Year 2006 on Population Administration, including delegating authority to village head to hold some of the population administrative tasks based on the principle of co-administration task. To discover more of the problem presented in the research, socio-juridical and historical approach were employed. The research result shows that 40 % of the total population holds no electronic residential identity card. This issue implies that it is essential that village head is authorized to assist Population and Civil Registration Agency of the Regency of Probolinggo to settle the problem related to the issuance of the electronic residential identity card of Laweyan village, Sumberasih District, the Regency of Probolinggo. Keywords: role of village head, electronic residential identity card
EFEKTIFITAS PASAL 4 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SYARAT IZIN PETERNAKAN DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PETERNAKAN (Studi kasus di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri ) Onny Maharani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Onny Maharani, Lutfi Effendy, S.H., M.Hum, Agus Yulianto, S.H., M.HFakultas Hukum Universitas Brawijaya ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang upaya pemerintah khususnya DinasKetahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri. Dalam aspekpenelitian tersebut pembahasan ditekankan terhadap Upaya DinasKetahanan Pangan dan Peternakan dalam mengatasi permasalahan tentangSyarat izin peternakan dan Kewajiban Pemegang Izin usaha peternakanyang semakin banyak dilanggar oleh para pengusaha ternak di KabupatenKediri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dandengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis.Kata kunci: Upaya, Izin usaha peternakan Law Faculty, University of Barwijaya ABSTRACT This research discussed government’s effort, especially of Food and Livestock Defense Department Kediri District. This research emphasized toward Food and Livestock Defense Department Kediri District in solving the problem about the requirement of livestock permit and obligations of livestock business holder permit which was not obeyed by livestock entrepreneurs in Kediri District. This research used research type of juridical empiric and by using research approach of sociological juridical.Keywords: Effort, Livestock business permission.
OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN DALAM PELESTARIAN SENI TARI TRADISIONAL TOPENG GETAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH Ega Ainul Mulya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ega Ainul Mulya, Dr.Istislam SH., MH, Dr.Shinta Hadiyantina SH., MH.Fakultas Hukum Univеrsitas Brawijaya MalangЕmail: Egaainulmulya08@gmail.com АBSTRАKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Optimalisasi peran pemerintah kabupaten Pamekasan dalam pelestarian seni tari tradisional Topeng Getakberdasarkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2013 tentang pelestarian kebudayaandaerah . Motivasi penelitian ini adalah karena kurang optimalnya peran daripemerinta terhadap pelestarian kebudayaan daerah terkait seni tari Topeng Getak, menjadikan isu ini menjadi penting untuk membentuk solusi yang tepat, sehinggaimplementasinya dapat dilakukan secara optimal. Penelitian ini merupakanpenelitian hukum empiris yang melibatkan data secara langsung. Pendekatanpenelitian menggunakan pendekatan yurisprudensi sosiologis. Jenis penelitian dansumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan dataterdiri dari teknik wawancara kepada pemangku kepentingan terkait, dan studiliteratur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi peran pemerintahkabupaten Pamekasan dalam pelestarian seni tari tradisional Topeng Getakberdasarkan peraturan daerah nomor 5 tahun  2013 tetap tetap kurang optimalkarena pelaksanaannya belum memenuhi ketentuan yang berlaku.Kata kunci: Optimalisasi, peraturan daerah nomor 5 tahun 2013, tari tradisionalTopeng GetakABSTRACT This research is aimed to investigate the optimization of the role of government of theRegency of Pamekasan in regard to the preservation of traditional mask dance of Getakaccording to Regional Regulation Number 5 Year 2013 on Preservation of RegionalCulture. This research was conducted because it is found that the government’s role in preserving a regional culture of Getak mask dance is minimum, and such a situation requires a right solution so that the implementation can be optimally executed. This research is categorized into an empirical research which directly took data needed, while the approach used was socio-jurisprudence with primary and secondary materials used as the data source. Data was obtained by conducting interviews with a competent people and literature review. From the research result, it is obtained that the role of the government of the Regency of Pamekasan in preserving Getak traditional mask dance according to regional Regulation Number 5 year 2013 is not quite optimal, for the implementation has not met the applied regulation.Keywords: optimization, regional regulation number 5 year 2013, Getak traditional mask dance
Pengaturan Hukum Petisi Online Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat Untuk Pengambilan Kebijakan Publik di Indonesia Ricky Harry Amukti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ricky Harry Amukti, Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H., Dr. Istislam, S.H., M.HumFakultas Hukum Universitas Brawijaya Abstrak Penulisan karya tulis ini, penulis mengangkat tentang Pengaturan HukumPartisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Kebijakan Publik di Tingkat Kota atauKabupaten. Pemilihan tema dan/atau judul tersebut berdasarkan pada fenomenayang sedang banyak dibicarakan di kalangan masyarakat tentang penggunaan petisisebagai salah satu tuntutan kepada pemerintah. Penulisan  Penelitian ini  menggunakan  pendekatan konseptual(conceptual approach), pendekatan undang undang (statue approach) sertapendekatan komparatif (comparative approach) dimana dalam kepenulisanmenggunakan analisa peraturan perundang undangan yang di bandingkan dengandefinisi konseptual yang terdapat di Indonesia dan Amerika Serikat yang bertujuanuntuk mendeskripsikan petisi sebagai alat partisipasi masyarakat yang dapatdigunakan sebagai acuan untuk pengambilan kebijakan oleh Pemerintah. Penulis memperoleh jawaban bahwa Petisi dapat digunakan di Indonesiakarena Indonesia merupakan negara demokrasi. Ada beberapa pertimbanganhukum yang dapat digunakan disini seperti kebebasan mengeluarkan pendapat terdapat di dalam pasal 28 UUD 1945 yaitu Kemerdekaan berserikat danberkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainyaditetapkan dengan undang-undang. Sehingga nantinya petisi dapat dibuat peraturannya secara khusus yang bertujuan untuk menciptakan keadilan,menciptakan kepastian hukum, dan memberikan kemanfaatan. Tentunya untuk membuat aturan ini akan ada beberapa tantangan yangmesti dihadapi Indonesia yaitu koneksi internet, database kependudukan, akunpalsu, vote tidak akurat apabila mengenai peraturan daerah, kekosongan hukum.Hal ini merupakan tantangan dan peluang yang harus diambil Indonesia untukdemokrasi yang lebih baik.Kata Kunci : Petisi Online Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat untuk Pengambilan Kebijakan Publik. ABSTRACTThe observation of this research was conducted in Regency and City, and the title of the research was picked based on the phenomenon in the society regarding the use of petition is a means to voice their proposal to the government. Conceptual, statute and comparative approach were employed in the research in which legislation was analyzed and compared to the conceptual definition of Indonesia and the US. This is aimed to give description related to the petition used as part of social participation to which people refer to determine which policy the government should implement.  It is found that petition is used in Indonesia, a democratic state. There are several legal considerations referred to such as the freedom to express thoughts as in 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28 on the freedom to associate and assemble, to express opinions either orally or in written form. It is expected that there be a regulation for petition aiming to create justice, legal certainty, and merit. The way to this regulation will certainly present some obstacles to Indonesia related to an internet connection, population database, fake accounts, inaccurate vote regarding regional regulation, and the absence of law. All the obstacles serve as a challenge and opportunity for a better democratic IndonesiaKeywords: online petition as social participation to determine which public policy to be implemented
BATASAN HUKUM TERHADAP FUNGSI PEMANTAUAN DAN PELAPORAN (ASCERTAINING) BAGI PEJABAT DIPLOMATIK Antike Ayu Firdausy Damar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Antike Ayu Firdausy Damar, Dr. Setyo Widagdo, S.H.,M.Hum, Agis Ardhiansyah, S.H., LL.M Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya E-mail : antikeayu@gmail.com   ABSTRAK Perkembangan hubungan antar negara tidak terlepas dari peran para pejabat diplomatik yang dikirim oleh Negara Pengirim (Sending State) untuk menjalankan tugas-tugasnya di Negara Penerima (Receiving State). Hukum Diplomatik diatur oleh suatu peraturan tertulis yaitu Konvensi Wina 1961. Salah satu fungsi pejabat diplomatik adalah fungsi pemantauan dan pelaporan (ascertaining). Dimana para pejabat diplomatik wajib memperoleh atau memantau informasi mengenai kondisi-kondisi dan perkembangan-perkembangan di Negara Penerima dengan cara-cara yang sah atau cara yang dibenarkan oleh hukum. Namun, fungsi ascertaining yang tercantum di Pasal 3 Ayat (1) huruf d Konvensi Wina 1961 ini memberi celah kepada pejabat diplomatik untuk melakukan pelanggaran atau tindakan yang tidak sah, salah satunya adalah spionase. Karena belum adanya regulasi mengenai sejauh mana batasan itu harus diteteapkan. Sehingga dalam penelitian ini akan dikaji dan menganalisis apa batasan ‘cara sah’ oleh pejabat diplomatik. Unsur yang menjadi pembatas sesuai isi pasal 3 ayat (1) huruf d adalah bahwa informasi harus diperoleh dengan cara-cara yang sah berdasarkan hukum dan kebiasaan internasional yang berlaku. Selain itu jenis informasi yang diperbolehkan untuk dilaporkan adalah informasi mengenai kondisi yang bertujuan untuk melindungi kepentingan negara dan warga Negara Pengirim contohnya Travel Warning. Dan perkembangan yang dipantau secara berkala oleh diplomat, contohnya dalam bidang perdagangan, pendidikan, ekspor-impor, pariwisata, dan lain-lain. Selanjutnya diperlukan adanya kajian lebih dalam dan pengubahan terhadap Konvensi Wina 1961 khususnya Pasal 3 yang mengatur tentang fungsi ascertaining, agar mempersempit celah terjadinya pelanggaran seperti spionase yang dilakukan oleh pejabat diplomatik.Kata kunci: Batasan Hukum, Fungsi Pemantauan dan Pelaporan, Ascertaining, Pejabat Diplomatik, Hukum Diplomatik ABSTRACT Countries relation is inextricable from the role of diplomats sent by sending states to do their duty in receiving states. Based on Vienna Convention 1961, one of the functions of a diplomat is ascertaining, in which diplomats are responsible to monitor information related to condition and development of the receiving states through legal methods, followed by a report. However, the ascertaining function as stated in Article 3 Paragraph (1) letter d of Vienna Convention 1961 seems prone to illegal act of espionage since no regulation dealing with legal scope is set. Therefore, this research is aimed to analyse what legal scope to be applied. There are several elements that set a scope relevant to Article 3 Paragraph (1) letter d, in which information has to be obtained legally and in a valid way according to international law and standard. Moreover, the information obtained to be reported should be related to any condition which is not considered as state confidentiality and should not harm other parties. It is expected that the information regularly monitored by diplomats should be reviewed more profoundly and there should also be an amendment to Vienna Convention 1961 especially of Article 3 which regulates ascertaining function. Keywords: legal scope, ascertaining, diplomat, diplomatic law
HAK EFFECTIVE REMEDY BAGI BURUH MIGRAN TAK BERDOKUMEN (UNDOCUMENTED MIGRANT WORKERS) BERDASARKAN REGULASI INTERNASIONAL Ririn Pangaribuan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ririn Pangaribuan, Ikaningtyas, SH, LLM, Ratih Dheviana Puru, SH, LLMFakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail: pangaribuanririn@gmail.com ABSTRAK Pengiriman TKI ke luar negeri selain memberikan dampak positif berupapeningkatan kesejahteraan keluarga mereka dan penerimaan devisa negara, jugamemunculkan berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan yang sangatsignifikan adalah banyaknya gelombang migrasi TKI yang tidak berdokumen sah.Berbagai masalah internal dalam negeri seperti halnya sempitnya lahan pekerjaanmurah dan mudahnya proses pengiriman menjadi faktor pendorong utamaterjadinya fenomena tersebut. Hal ini sangat disayangkan mengingat banyaknyamasalah hukum yang timbul untuk para buruh migran yang tidak berdokumen.Dalam tulisan ini, hak effective remedy para buruh migran yang tidak berdokumenmenjadi fokus utama penulis. Pentingnya hak effective remedy bagi buruh migranterkait dengan kedudukannya di mata hukum apabila terjadi pelanggaran hak asasimanusia yang justru kerap kali terjadi kepada buruh migran yang tidak berdokumen.  Kata kunci: Hak Effective Remedy, Buruh Migran Tidak Berdokumen, Regulasi Internasional ABSTRACTThe sending of overseas migrant workers in addition to having a positive impact on improving the welfare of their families and the acceptance of foreign exchange also raises various problems. One of the most significant problems is the number of migrant waves of undocumented migrants.Various internal problems in the country, as well as the narrow land of employment and the easy delivery process, became the main driving factor of the phenomenon. This is unfortunate given the many legal problems that arise for undocumented migrant workers.Rights to the effective remedy of undocumented migrant workers are the primary focus of the author. The importance of rights to an effective remedy for migrant workers is related to their legal standing in the event of human rights violations that often occur to undocumented migrant workers. Keyword: Rights to an effective remedy, undocumented migrant workers, international regulation

Page 332 of 563 | Total Record : 5629

 330   331   332   333   334 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue