cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 346   347   348   349   350 
Tinjauan Yuridis Asas Droit De Suite Perjanjian Jual Putus Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Gabriela Tigrisani Sitorus
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gabriela Tigrisani Sitorus, Afifah Kusumadara, S.H.,LL.M.,SJD., Moch. Zairul Alam, S.H.,M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya gabbytigrisa@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengadopsian asas droit de suite dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam hukum Hak Cipta telah mengatur mengenai asas Droit de suite melalui Pasal 14ter Berne Convention. Dalam Berne Convention mengenai droit de suite ini mengatur tentang hak pencipta untuk tetap mendapatkan hak ekonomi atas penjualan kembali hasil karya ciptanya, maka permasalahan hukum yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengadopsian asas droit de suite terhadap perjanjian jual putus (sold flat) dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta? (2) Bagaimanakah model pengaturan jual putus Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta terkait prinsip Droit de Suite dibandingkan dengan Resale Royalty Rights yang dianut oleh Negara Jerman ? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1) Indonesia mengadopsi asas droit de suite dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah salah satunya melalui pengaturan mengenai sistem Jual Putus, dimana penerapan asas ini dapat dilihat dari adanya pembatasan jangka waktu dalam pengalihan hak ekonomi yang dilakukan dengan cara Jual Putus 2) Model Pengaturan asas droit de suite Negara Jerman mengadopsi ke dalam Undang-Undangnya melalui ratifikasi menjadi Act of Copyright and Related Right yang diatur dalam Section 26 article 1-3. Kata Kunci : Jual Putus, Hak Cipta, Droit de Suite, Right After Resale  ABSTRACT This research is aimed to find out and analyse adoption of droit de suite principle in Article 18 of Act Number 28 of 2014 concerning Copyright; law of copyright has regulated the principle of Droit de suite through Article 14ter Berne Convention; Berne Convention regarding droit de suite regulates the rights of creators to receive their economic rights earned from the purchase of their creation. There are some research problems discussed in this research: (1) how is the principle of droit de suite adopted in regard to outright sale as in Article 18 of Act Number 28 of 2014 concerning Copyright? (2) What model is applied in the regulation of outright sale in Act Number 28 of 2014 concerning Copyright linked to the principle of Droit de Suite compared withResale Royalty Rights followed by Germany? This research was conducted based on normative juridical method along with both comparative and statute approaches. The discussion in the research concludes that:1) Indonesia has adopted the principle of droit de suite into Act Number 28 of 2014 through outright sale system, in which the implementation is marked with time limit for economic rights transfer performed in outright sale 2) the model required in the regulation of droit de suite principle implemented in Germany is adopted into its Act through ratification into Act of Copyright and Related Right as regulated in Section 26 article 1-3. Keywords: outright sale, copyright, Droit de Suite, Right After ResaleTinjauan Yuridis Asas Droit De Suite Perjanjian Jual Putus Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
PENERAPAN PASAL 15 AYAT (1) PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 TERKAIT PEMBERIAN GANTI RUGI ATAS TANAH PENDUDUK SEBAGAI DAMPAK PELEBARAN JALAN (Studi di Wilayah Jalan Raya Soekarno-Hatta Kecamatan Lowokwaru Kota Malang) Randytho Edith Ferdinand
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Randytho Edith Ferdinand randythotjobo@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Brawijaya   Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami mekanisme pemberian ganti rugi beserta penetapan besarnya ganti rugi yang dilakukan Pemerintah Kota Malang sebagai dampak perbaikan infrastruktur yang dikerjakan, dan menganalisis efektifitas kebijakan pemerintah berdasarkan ketentuan dalam 15 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Jenis penulisan penelitian hukum yang digunakan penulis adalah penulisan yuridis empiris yakni penulis menelusuri dengan terjun ke lapangan sebagai bahan primer guna mencari data yang dibutuhkan untuk penelitian, serta mencari literatur-literatur sebagai bahan sekunder guna menemukan ilmu pengetahuan, pendapat, yang sekiranya mendukung penulis untuk membuat laporan. Hasil yang ditemukan bahwa terkait dengan mekanisme pemberian ganti rugi yang yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang khususnya di Jalan Soekarno Hatta, selain menerapkan sebuah mekanisme yang berlandaskan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, juga menerapkan sebuah mekanisme yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 yaitu Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah, dan nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan, serta nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian dan tidak adanya musyawarah dari pihak pemerintah, mereka hanya melakukan sebuah perencanaan dan melakukan sosialisasi atas adanya pelebaran jalan, akan tetapi belum ada musyawarah lebih dalam atas mekanisme ganti rugi yang diberikan di bawah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah, serta penyebab belum mendapat biaya ganti rugi dari pemerintah karena jumlah ganti rugi yang ditawarkan pemerintah yang memerlukan tanah tidak sesuai dengan keinginan para pemilik atau pemegang hak atas tanah yang mana tidak memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan atau nilai nyata/sebenarnya berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah, lalu masih belum terkucurnya dana untuk melakukan proses ganti rugi kepada hunian warga yang terkena pelebaran jalan. Kata Kunci : Ganti Rugi, Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, Pelebaran Jalan   Abstract This research is aimed to find out how compensation is provided and how the amount of compensation is set by Government of Malang in regard to infrastructure improvement ant to analyse the effectiveness of policy made by the goerment based on the provision of Article 15 Paragraph (1) of Presidential Decree Number 65 of 2006. This research employed juridical-empirical method wehere direct observation conducted served as primary data, while literature review in this research was conducted as secondary data to find out any knowledge or notion that were in line with the aim of this research. The research result reveals that the road of Soekarno Hatta has implemented the mechanism which is based on Act Number 2 of 2012 in addition to the mechanism enacted in Article 15 Parapraph (1) of Presidential Decree Number 65 of 2006. The decree regulates sales values of taxable objects (hereinafter NJOP) or real values by considering the NJOP of the current year that was relevant to appraisal conducted by an institution or a team of appraisers regarding the value of land or building. The building values appraisers involved were taken from regional instrumentalities in charge in building vaules appraisers involved were taken from regional instrumentalities in charge in building development, and the sale values of plants appraised by those responsible in agriulture. There was no discussion with the government involved on this matter but onlu plannung and further information on road widening. Once again, discussion over the mechanism required to provide compensation with amount below NJOP or real values was never conducted. Moreover, tge compensation offered by the government was not as expected by the owner or right holder of the land affected by the road widening project because ot overlooked the NJOP of the current year or the real values. Another problem is that the fund for compensation has not reached the affected people. Keywords: Compensation, Presidental Decree Number 65 of 2006, road widening
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONSLAG VAN ALLE RECHT VERVOLGING) DALAM TINDAK PIDANA EKONOMI (Studi putusan 2391/K/PID.SUS/2013) Merri Intan Nadeak
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Merri Intan Nadeak, Dr. Bambang Sugiri, S.H.,M.H, Dr.Lucky Endrawati,S.H.,M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Merriintannadeak@gmail.com  ABSTRAK Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui apa saja kriteria dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum(onslag van alle recht vervolging) dan untuk dapat mengetahui apakah putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam putusan 2391/K/PiD.SUS/2013 sesuai dengan hukum pidana positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang untuk mengetahui apakah  putusan tersebut sudah sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Dalam putusan tersebut  hakim memutuskan putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan terdakwa dilakukan dengan kesepakatan, hal tersebut tidak sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang mendakwakan dengan peraturan didalam pasal 6 ayat (1) huruf (b) jo pasal 1 3e Undang-undang nomor 7 tahun 1955, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan namun hakim menganggap“bukan merupakan tindak pidana”dapat diketahuhi bahwa pupuk bersubsidi merupakan barang yang termasuk kedalam pengawasan yang diatur dalam Perpres nomor 15 tahun 2011 dan Perpu no 8 tahun 1962 tentang perdagangan barang dalam pengawasan dan dalam amar putusan hakim tidak menjelaskan seharusnya perkara ini masuk kedalam ranah hukum apa sehingga putusan ini mengakibatkan ketidakpastian hukum. Kata Kunci: Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum,Pupuk Bersubsidi.   ABSTRACT This research is aimed to find out the criteria required in the Decision declaring a defendant free from all charges (onslag van alle recht vervolging) and to find out whether this decision as in the Decision Number 2391/K/PID.SUS/2013 is relevant to positive law in Indonesia. Normative juridical method was employed along with statute approach to seek into whether the decision complies with the positive law in Indonesia. The defendant was declared free from all charges by the judge since the crime was committed under agreement, and this is not in line with the charge delivered by the general prosecutors where the charge was based on the regulation in Article 6 Paragraph (1) letter (b) jo Article 1 3e of Act Number 7 of 1955. The defendant was legally charged over a conduct but it was not deemed a crime by the judge. It can be seen from the condition where the subsidised fertiliser is regulated in Presidential Decree Number 15 of 2011 and Legislation Number 8 of 1962 concerning Trade Under Supervision. Moreover, the injunction delivered by the judge did not elaborate into which section this case should be categorised, leading to uncertainty of law. Keywords: decision of ‘free from all charges’, charge, subsidised fertiliser
ANALISIS YURIDIS PENARIKAN UNILATERAL AMERIKA SERIKAT DARI JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION BERDASARKAN VIENNA CONVENTION ON THE LAW OF TREATIES 1969 Goldie Natasya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Goldie Natasya, Ikaningtya, S.H., LL.M., Nurdin, S.H., M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: dinatarin97@rocketmail.com ABSTRAK Penelitiаn ini bertujuаn untuk memahami legalitas keluarnya suatu pihak perjanjian secara unilateral dalam hal ini adalah Negara dari suatu perjanjian Internasional sesuai dengan Vienna Convention on The Law of Treaties 1969, serta menganaliѕiѕ implikasi yuridis bagi Amerika Serikat selaku pihak yang menarik diri secara unilateral dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Jeniѕ penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridiѕ.normative, dengan metode pendekatan bahan hukum dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan diri secara unilateral Amerika Serikat dari JCPOA adalah suatu tindakan yangmelanggar prisip perjanjian hukum internasional dan pasal-pasal mengenai berakhirnya perjainjian Internasional yang terdapat didalam Vienna Convention on the Law of Treaties 1969. Adapun implikasi yuridis yang ditimbulkan oleh tindakan yang dilakukan Amerika Serikat adalah  bahwa Amerika Serikat bukan lagi bagian dari JCPOA itu sendiri, serta tujuan dari dibentuknya perjanjian nuklir, JCPOA, antara p5+1 dan Iran, menjadi tidak terpenuhi dan tidak tercapai. Serta perjanjian tersebut dapat dinyatakn batal. Kata Kunci: Unilateral, JCPOA, Perjanjian Nuklir, Konvensi Wina 1969 ABSTRACTThis research aims to understand the legality of a unilateral withdrawal from a treaty. In this case, the state party of the treaty in accordance with Vienna Convention on The Law of Treaties 1969, and the juridical implications analysis for United States as a party who uniterally withdrew from Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). This research employed normative juridical method, with statute and case study approaches. The research result shows that a unilateral withdrawon whom done by United States is illegal an inaccordance with International Principle and The law of Treaties 1969. Therefore, the juridical implications that may affected are United States is no longer the party of JCPOA, therefore the aim of JCPOA is not happening. And so that can be said and done that JCPOA is a void Agreement. Keywords: Unilateral, JCPOA, Nuclear Agreement, Vienna Convention on The Law of Treaties 1969
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DEPOSAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM AKSES LAYANAN KEUANGAN TABUNGAN DIGITAL Devi Hasna Salsabela
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Devi Hasna Salsabela, Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H, Setiawan Wicaksono, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: dhsbela3@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini mengangkat permasalahan perkembangan suatu teknologi informasi dalam dunia modern sekarang ini berbagai jasa perbankanpun turut serta dalam mengembangkan inovasi keuangan berbasis digital. Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Sektor Jasa Keuangan diwujudkan dengan terbentuknya salah satu layanan perbankan yakni Layanan Keuangan Digital salah satu produknya yaitu Tabungan Digital. Tabungan digital yang mempermudah dan memiliki berbagai manfaat ini diharapkan dapat memberikan efek positif kepada setiap kalangan, salah satunya nasabah deposan penyandang disabilitas itu sendiri. Penelitian disini mengkaji beberapa Undang-Undang dan Peraturan yang mendukung dalam penelitian ini, diantaranya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum. Disisi lain, belum terdapat pengaturan (regulasi) atau perlindungan hukum secara khusus terkait dengan nasabah deposan penyandang disabilitas ini mendapatkan akses dalam menggunakan layanan keuangan tabungan digital ini. Kata Kunci: Nasabah, Disabilitas, Akses, Layanan, Tabungan, Digital ABSTRACT This research raises the problem of the development of an information technology. In the modern world today various banking services also participate in developing digital-based financial innovations. Digital Financial Innovation in the Financial Services Sector is realized by the formation of one of the banking services namely Digital Financial Services, one of the products is Digital Savings. Digital savings that make it easy and have a variety of benefits are expected to have a positive effect for people, but one of the depositors' customers is customer with disabilities. This research examines several supporting laws and regulations related to the research, including Law Number 10 Year 1998 concerning Amendment to Law Number 7 Year 1992 concerning Banking, Act Number 21 Year 2008 concerning Sharia Banking, Number 8 Year 2016 concerning Person with Disabilities, POJK Number 1 / POJK.07 / 2013 concerning Consumer Law Protection in the Financial Services Sector, POJK Number 13 / POJK.02 / 2018 concerning Digital Financial Innovations in the Financial Services Sector, POJK Number 12 / POJK.03 / 2018 concerning Provision of Digital Banking Services by Commercial Banks. On the other hand, there is no regulation or legal protection specifically related to fulfilling the rights of depositors with disabilities in obtaining justice and legal protection, accessibility, and public services in the form of access in using digital savings financial services.   Keywords: Customer Depositors, Disabilities, Access, Services, Digital Savings
PENERAPAN PASAL 4 HURUF C DAN D UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI TANGGUNG JAWAB PENJUAL TERHADAP ADANYA CACAT TERSEMBUNYI PADA TRANAKSI JUAL BELI TELEPON GENGGAM BEKAS Krisnanda Satriya Pratama Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Krisnanda Satriya Pratama Putra, Dr. Reka Dewantara,. S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijayakrisnandasatriyapp@gmail.com   ABSTRAK Dasar hukum tentang perlindungan konsumen atas hal-hal tak terduga dalam transaksi jual beli barang pada umumnya dan barang bekas pada khususnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dimana pada pasal 4 dengan jelas memaparkan tentang hak-hak yang harus didapat oleh konsumen. Namun meskipun telah disahkan dan telah berlaku sejak 1999, penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen jarang diketahui oleh masyarakat secara luas. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang penerapan  pasal 4 huruf C dan D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai tanggung  jawab penjual terhadap adanya cacat tersembunyi pada tranaksi jual beli telepon genggam bekas. Oleh karena itu dalam penelitian ini, dilakukan analisis dengan membandingkan karakteristik fenomena yang dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku  sehingga penelitian ini bersifat empiris. Kata Kunci : Penerapan, cacat tersembunyi, perlindungan konsumen   ABSTRACT The legal framework of consumer protection concerning unexpected things in sale and purchase transactions and the transactions in second-hand products is stipulated in Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Article 4 of this Act details rights consumers have to hold. However, despite the fact that this law was passed in 1999, the implementation of Act concerning Consumer Protection is not widely known by most people. This research is aimed to study the implementation of Article 4 letter C and D of Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in relation to a seller’s responsibility over concealed flaws in the transactions of second-hand mobile phones. The empirical analysis conducted in this research compared the phenomenal characteristics through existing legislations. Keywords: implementation, concealed flaws, consumer protection
PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PELAKU USAHA BAHAN BAKAR MINYAK DIGITAL ELEKTRIK (PERTAMINI) Devanda Yudhistira Patriatama Utoyo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Devanda Yudhistira Patriatama Utoyo, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, S.H., LLM., Diah Pawestri Maharani S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Devandaypu13@yahoo.com  ABSTRAK Penyebaran praktik usaha bahan bakar minyak digital elektrik (Pertamini) di Indonesia sangat lah cepat. Hal ini dikarenakan terobosan usaha tersebut nyatanya dapat membantu penyebaran dan pendistribusian bahan bakar minyak sampai ke pelosok-pelosok daerah. Tentu saja apabila tidak dibarengi dengan regulasi dan pengawasan terkait, kegiatan usaha tersebut tidak dapat berjalan secara maksimal serta pemerintah tidak akan mendapat keuntungan. Pertamini tentu saja membutuhkan dukungan dari pemerintah berupa izin dan regulasi untung menyosong keberlangsungan kegiatan usaha tersebut. Penelitian hukum ini membahas tentang konsistensi pengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha bahan bakar minyak digital elektrik (Pertamini) dan bagaimana seharusnya konsep yang ideal dalam mengawasi pelaku usaha bahan bakar minyak digital elektrik (Pertamini). Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian hukum normative ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatann konseptual serta pendekatan kasus. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1) Tidak diaturnya perihal bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha Pertamini, oleh sebab itu penulis berusaha menghubungkannya dengan pengaturan yang dimiliki oleh Pertamina, dan 2) Idealnya pengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha Pertamini harus diawasi oleh seluruh elemen pemerintahan, lalu pengawasan tersebut sebaiknya dilakukan secara berkala dan sebaiknya pemerintah membentuk tim/divisi baru yang secara khusus bertugas untuk mengawasi kegiatan usaha Pertamini. Kata Kunci: Pengawasan Pemerintah, Pelaku Usaha, Pertamini.   ABSTRACT The growing business practices of Pertamini in Indonesia are quite massive because this breakthrough is seen capable of helping the distribution and marketing of oil and gas and it manages to reach remote areas. Without regulation and related supervision, this form of business practices will not optimally take place and the government will not gain any benefit. The Pertamini surely requires government support in terms of the license and regulation concerning profit for the sustainability of the business. This legal research discusses the consistency of government supervision over business actors in digital electronic gas station (Pertamini) and what ideal concept that can be applied to supervise the business actors concerned. To give answer to the research problems, statute, conceptual, and case approaches were employed. The research result reveals: 1) since the form of supervision from the government is not regulated, the author aims to relate it with the regulation set by Pertamina, and 2) principally, government supervision over the business actors concerned must be under supervision that involves all governmental elements, which should be imposed regularly. Moreover, it is essential that the government establish a team specifically intended to supervise the business practices of pertamini. Keywords: government regulation, business actors, Pertamini
IMPLEMENTASI PASAL 53 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 MENGENAI PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP KAKAO FERMENTASI AROMA MADU JEMBRANA (Studi di Koperasi Kerta Semaya Samaniya, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana) I Nyoman Darma Widiartha
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

I Nyoman Darma Widiartha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: darmawidiartha@gmail.com   Abstrak Indikasi Geografis merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap produk-produk hasil alam yang mempunyai ciri khusus dari daerah tersebut berdasarkan faktor alam dan/atau faktor manusia. Kakao fermentasi aroma madu Jembrana merupakan produk indikasi geografis yang belum terdaftar sebagaimana mestinya yang diamanatkan oleh undang-undang. Padahal pendaftaran indikasi geografis berguna untuk memberikan perlindungan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis terkait implementasi pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Indikasi Geografis, untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis terkait hambatan serta upaya yang dilakukan dalam mewujudkan Indikasi Geografis terhadap Kakao fermentasi aroma madu Jembrana. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan jenis yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Kata kunci: Indikasi Geografis, Kakao, Pendaftaran, Perlindungan Hukum.   Abstract Geographical indication is a form of legal protection for natural products that have special characteristics from the area based on natural factors and / or human factors. Jembrana fermented cocoa with honey’s aroma is a geographical indication product that has not been registered as mandated by law. Whereas registration of geographical indications is useful to provide legal protection. The purpose of this study is to find out, describe and analyze related to the implementation of Article 53 of Law Number 20 Year 2016 on Geographical Indications, to find out, describe and analyze the related obstacles and efforts made in realizing the Geographical Indications towards Jembrana fermented cocoa with honey’s aroma. The type of research used empirical legal research. This study used a sociological juridical approach. Keywords: Geographical Indications, Cocoa, Registration, Legal Protection.
Konkritisasi Asas Proporsionalitas dalam Asuransi Profesi Dokter (Studi Kasus Polis Asuransi Profesi Dokter Bumiputera) Adiba Dithyanissa Prayogi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adiba Dithyanissa. P, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, S.H., LL.M, Shanti Riskawati, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya adibadith@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis polis asuransi profesi dokter Bumiputera bila ditinjau dari asas proporsionalitas. Dalam penulisan ini, menggunakan metode yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual, teknik analisa yang digunakan adalah metode interpretasi atau penafsiran hukum yaitu, penafsiran gramatikal dan sistematis. Dengan demikian ditemukan jawaban atas rumusan masalah, yaitu mengenai konkritisasi asas proporsionalitas dalam polis asuransi profesi dokter, sehingga dapat disimpulkan bahwa perwujudan asas profesionalitas dalam kontrak polis asuransi profesi dokter yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi dengan dokter sebagai kliennya menunjukkan adanya beberapa perbedaan yang cukup mencolok dari jumlah pembagian hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh dokter sebagai pihak yang tertanggung. Karena jumlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh dokter dengan hak yang diterima tidak seimbang, memang dalam asas proporsionalitas tidak mempermasalahkan jumlah kewajiban dan hak akan tetapi seharusnya perbedaan tersebut tidak terlampau jauh dalam keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban. Kata Kunci: Konkritisasi, asas proporsionalitas, asuransi profesi dokter.   ABSTRACT This study aims to analyze insurance policy for Bumiputera doctors from the lens of proportionality principle. This paper use normative legal method and statute approach as well as conceptual approach, then, the analytical technique used interpretation method or legal interpretation, namely grammatical and systematic interpretation. Thus, from the legal problems related to the concretization of proportionality principle on insurance for doctors, it can be concluded that the concretization of proportionality principle concerning contract of insurance policy for doctors conducted by insurance company with doctors as their clients shows that there are huge gap related to division of rights and obligations which should be fulfilled by doctors as insured parties. Because of the number of obligations which should be fulfilled by doctors compare with the rights that they receive are not proportional, even though the principle of proportionality does not discuss about the proportion of rights and obligations, but the gap should not be too far in order to fulfill the balancing of rights and obligations.Keywords: Concretization, principle of proportionality, insurance for doctors
AKIBAT HUKUM PENGAMBILAN PROTOKOL NOTARIS TANPA PENUNJUKAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DITINJAU DARI PASAL 63 AYAT (2) UNDANG -UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS Maria Meideline Simanungkallit
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maria Meideline Simanungkalit, Setiawan Wicaksomo, S.H., M.Kn, Shanti Riskawati,S.H., M.Kn Faculty of Law, Universitas BrawijayaMariamaideline@gmail.com  ABSTRACT Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan-kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam UUJN. Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Notaris mempunyai tanggung jawab penuh terhadap akta yang dibuatnya, karena tanggung jawab tersebut melekat seumur hidup.  Pada saat Notaris meninggal dunia, tentu meninggalkan akta yang belum terselesaikan. Peran ahli waris sangat penting untuk memberitahukan perihal kematian Notaris tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah, karena Protokol Notaris menyangkut kepentingan para pihak yang terlibat. Adanya permasalahan mengenai pengambilan Protokol Notaris tanpa penunjukan dari Majelis Pengawas Daerah, dengan melihat Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang seharusnya dalam hal Notaris meninggal dunia, pengambilan Protokol Notaris berdasarkan penunjukan sah dari Majelis Pengawas Daerah bukan berdasarkan wasiat lisan. Isu hukum dalam penelitian artikel ini mengenai akibat hukum pengambilan Protokol Notaris tanpa penunjukan Majelis Pengawas Daerah Ditinjau dari pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Sesuai dengan isu hukum di atas, maka penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Notaris dan Majelis Pengawas Daerah untuk menjalankan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Protokol Notaris, Notaris, Majelis Pengawas Daerah. ABSTRACT Notary public is a public official who is authorized to make an authentic deed and other authorities as stipulated in the Law of Office Notary Public. Article 15 paragraph (1) of this Law, Notaries in carrying out their duties and positions must be guided by a normative rule of law relating to all actions which will be taken and served in the deed. The notary has full responsibility for the deed they made, because these responsibilities are attached to them lifetime. When the Notary dies, of course he leaves unresolved deed. The role of the heir is very important to inform the death of the notary to the Regional Supervisory Assembly, because the Protocol of Notary concerns the interests of the parties involved. There is a problem regarding the taking of the Notary Protocol without appointment from the Regional Supervisory Assembly, by looking at Article 63 paragraph (2) of Law Number 2 Year 2014 concerning the Post of Notary, in the case of a notary died, the taking of the Notary Protocol should be done by legal appointment of the Regional Supervisory Assembly, not based on oral wills. Legal issues in the research is about the legal consequences of taking the Notary Protocol without the appointment of the Regional Supervisory Assembly In terms of article 63 paragraph (2) of Law Number 2 Year 2014 concerning Office of Notary Public. According to the legal issues above, this research uses normative juridical method to find the solutions. This research is expected to provide input to the Notary and Regional Supervisory Council to carry out obligations under the legislation.   Keywords: Notary Protocol, Notary, Regional Supervisory Assembly.

Page 348 of 563 | Total Record : 5629

 346   347   348   349   350 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue