cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 424   425   426   427   428 
IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN BPOM NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA TERKAIT MASA BERLAKU NOMOR PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (P-IRT) (STUDI DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG) Syakir Prayoga
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Syakir Prayoga, Istislam, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya JL. MT Haryono No 169 Malang e-mail: syakir_yoga@student.ub.ac.id   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pasal 4 Peraturan BPOM nomor 22 Tahun 2018. Latar belakang dari penelitian ini adalah potensi industri rumah tangga pangan di Kota Malang setiap tahun  jumlahnya meningkat. Industri ini menghasilkan berbagai produk olahan pangan atau minuman yang dipasarkan sebagai oleh-oleh khas daerah dan dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk mengedarkan hasil produksi tersebut diperlukan izin edar berupa SPP-IRT sebagai legalitas suatu produk. Bedasarkan data pemegang SPP-IRT  Dinas Kesehatan Kota Malang tahun 2019 terdapat 131  pemegang SPP-IRT yang telah habis masa berlakunya. Pemegang SPP-IRT tersebut berdasar pasal 4 ayat (2) wajib melakukan perpanjangan minimal 6 bulan sebelum masa berlaku berakhir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan teknik pengambilan data melalui wawancara dan pengisian angket, metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kota Malang masih belum melaksanakan keseluruhan ketentuan pasal 4 Peraturan BPOM nomor 22 tahun 2018. Dinas Kesehatan Kota Malang telah melaksanakan penyuluhan keamanan pangan kepada pemohon SPP-IRT, melakukan survey ke lokasi pemohon sebagai prasyarat untuk mendapatkan sertifikat IRT, serta telah menyerahkan sertifikatnya dengan masa berlaku selama 5 tahun. Penegakan sanksi terhadap pemegang SPP-IRT yang belum melakukan perpanjangan masa berlaku SPP-IRT belum diimplementasikan, hal ini menyebabkan para pemegang SPP-IRT melakukan pelanggaran berupa mengedarkan produk makanan atau minuman. Kata Kunci: Implementasi, SPP-IRT, Masa Berlaku, Pengawasan ABSTRACTThis research aims to investigate the implementation of Article 4 of the Regulation of National Agency of Drug and Food Control (henceforth BPOM) Number 22 of 2018, responding to the rising trend of home industry food in Malang. This industry has produced food and beverage marketed as food souvenirs representing the local culture of an area and for consumption. The distribution surely needs a special permit called SPP-IRT as the legality of a product. In reference to the data listing the holders of SPP-IRT obtained from the Health Agency of Malang City, 131 SPP-IRT permit holders need to renew their permit period, as governed in Article 4 paragraph (2) asserting that the permit must be renewed at least six months before it expires. With an empirical juridical method requiring data from interviews and questionnaires, all the data were analysed by using a qualitative descriptive analysis. The research result reveals that the Health Agency of Malang city has not fully implemented the provision of Article 4 of the Regulation of BPOM Number 22 of 2018. Some measures such as conducting a campaign of and introduce a food security program to those requesting SPP-IRT permit and conducting a survey to the locations where applicants reside as part of the requirement to get the certificate of IRT have been taken. Those concerned are also required to submit their certificate with a five-year validity period. Sanctions imposed on those not re-registering their expired SPP-IRT have not been properly enforced, meaning that food and beverage have been distributed with no valid permit. Keywords: implementation, SPP-IRT, validity, supervision
IMPLIKASI YURIDIS BANK SEBAGAI SALAH SATU PIHAK PERJANJIAN TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN PERDAMAIAN DALAM HAL OBJEK PERJANJIAN MENJADI JAMINAN KREDITUR LAIN (Studi Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 118/Pdt.Sus- Ridho Yanuar Bayu Pratama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ridho Yanuar Bayu Pratama, Reka Dewantara, Shanti Riskawati Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya e-mail: ridhoyanuarr@student.ub.ac.id  ABSTRAK Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian yang dilatarbelakangi oleh adanya dua bank, yakni Bank BRI dan Bank BTN (selanjutnya disebut sebagai bank) yang tidak memegang objek pemenuhan perjanjian berupa sertifikat kepemilikan rumah, karena pengembang perumahan dengan itikad tidak baik menjadikan sertifikat tersebut sebagai agunan perjanjian kredit modal kerja dengan Maybank. Pengembang perumahan tidak dapat membayar utangnya ke Maybank. Pengembang perumahan wajib membayar utangnya kepada Maybank secara bertahap berdasarkan perdamaian yang telah disahkan pengadilan. Pengembang perumahan tetap tidak menjalankan perdamaian tersebut, yang menyebabkan dirinya dinyatakan pailit melalui putusan pembatalan perdamaian yang dimohonkan oleh Maybank. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implikasi yuridis bank sebagai salah satu pihak perjanjian terhadap putusan pembatalan perdamaian dalam hal objek perjanjian menjadi jaminan kreditur lain. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pengembang perumahan dan bank timbul akibat perjanjian kerja sama pemberian fasilitas KPR, dimana pengembang perumahan wajib menyerahkan sertifikat kepemilikan rumah, yang pada kenyataannya tidak diberikan kepada bank, sehingga dapat dikatakan pengembang perumahan menjalankan perjanjian kerja sama fasilitas KPR dengan itikad tidak baik. Hubungan hukum antara pengembang perumahan dengan Maybank timbul akibat perjanjian kredit modal kerja, dimana perjanjian kredit tersebut mengandung unsur kecacatan dalam kesepakatan karena pengembang perumahan tidak memberitahukan atau tidak menerangkan yang sebenarnya terkait sertifikat kepemilikan rumah yang digunakan sebagai agunan kepada Maybank. Putusan Pembatalan Perdamaian yang diajukan Maybank tetap dibenarkan dan sah menurut hukum, karena Maybank sebagai pemohon pembatalan perdamaian merupakan kreditor separatis bagi pengembang perumahan berdasarkan perjanjian kredit modal kerja yang tidak dibatalkan, yang menyebabkan bank menjadi kreditor konkuren.Kata Kunci: Implikasi Yuridis, Bank, Perjanjian, Putusan Pembatalan Perdamaian, Jaminan, Kreditur ABSTRACTThis research looks into the situation where two banks, BRI and BTN (henceforth banks) did not possess any freehold title certificate as collateral, and this problem arose from the bad faith of a housing developer who submitted the certificate to guarantee credit for working capital to another bank, Maybank. It turned out that the developer failed to pay back the debt to Maybank. Following this failure, the developer was required to pay back the loan in instalments as agreed upon according to the reconciliation as decided by a court. However, this condition remained and the developer was declared bankrupt under a Decision of reconciliation proposed by Maybank. This research aims to find out and analyse the juridical implications of the banks as the parties in the agreement regarding the decision that revoked reconciliation over the collateral set as security for another bank as a creditor. With a normative-juridical method, statute, and case approaches, this research collected primary, secondary, and tertiary data that were further analysed by using systematic and grammatical interpretation. The research result reveals that the legal relationship between the developer and the banks arose from the agreement highlighting the housing instalment services for the members of public. In this condition, the developer was required to provide the freehold title certificate that was not submitted to the banks concerned, and this unfair conduct labelled the developer with bad faith. On the other hand, the legal relationship between the developer and Maybank arose from the credit agreement concerning working capital. This agreement was deemed insufficient in terms of its contract since the developer was found dishonest about the collateral for Maybank. The decision of reconciliation revocation proposed by Maybank was considered lawful and valid since Maybank was positioned as a secured creditor to the housing developer according to the agreement concerning working capital that was not cancelled, and this situation put the banks as concurrent creditors. Keywords: juridical implication, bank, agreement, decision of reconciliation revocation, collateral, creditor
ANALISIS YURIDIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN DEMI KEPENTINGAN HUKUM BERLANDASKAN ASAS KEADILAN RESTORATIF Novi Widi Astuti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Novi Widi Astuti, Prija Djatmika, Mufatikhatul Farikhah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No 169, Malang e-mail: noviwda@student.ub.ac.id  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan makna penghentian penuntutan demi kepentingan hukum dalam hukum positif di Indonesia serta konsep penghentian penuntutan demi kepentingan hukum berlandaskan asas keadilan restoratif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan menggunakan teknis analisis interpretasi sistematis, interpretasi gramatikal dan interpretasi futuristis. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, makna penghentian penuntutan demi kepentingan hukum merupakan proses penghentian penuntutan terhadap tindak pidana yang terdapat alasan-alasan meniadakan penuntutan yang diatur oleh undang-undang. Kemudian, konsep penghentian penuntutan demi kepentingan hukum berdasarkan keadilan restoratif yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dapat menciptakan pemulihan kembali keadaan seperti semula (restutio in integrum). Kemudian sebagai peraturan perundang-undangan, peraturan tersebut memiliki beberapa kelemahan. Selain itu dalam pelaksanaan peraturan tersebut memiliki batasan dan syarat tertentu terhadap tindak pidana. Peraturan tersebut diperlukan adanya penyempurnaan pengaturan penghentian penuntutan demi kepentingan hukum dengan konsep keadilan restoratif dalam RUU KUHAP dan RUU Kejaksaan. Kata Kunci: Penghentian Penuntutan, Demi Kepentingan Hukum, Keadilan Restoratif ABSTRACTThis research aims to analyse how the discontinuity of charges should be defined for the interest of law within the scope of positive law in Indonesia and the concept of this discontinuity according to the principle of restorative justice. With a normative juridical method, statutory and conceptual approaches, this research resourced to primary and secondary data which were further analysed based on systematic, grammatical, and futuristic interpretation. The results of the research show that the discontinuity of charges takes place due to some grounds as governed in Law. Moreover, the concept of this discontinuity based on restorative justice as in Prosecutor General Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 aims to restore the situation (restutio in integrum). This law, however, also comes with some shortcomings, and the implementation of the law is restricted to a certain extent in terms of criminal offences. This existing law certainly requires an improvement in terms of the regulations governing the discontinuity of the charges for the interest of law according to restorative justice principle as in the bill of the Criminal Code Procedure and the bill of the Prosecutor General. Keywords: discontinuity of charges, for the interest of law, restorative justice
FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS DI LPKA KELAS I BLITAR) Galih Andito Raharjo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Galih Andito Raharjo, Abdul Madjid, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malange-mail: galihar@student.ub.ac.id   ABSTRAK Tulisan ini mengangkat permasalahan tentang faktor-faktor anak melakukan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Data jumlah anak residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika dari Lembaga Pembinaan Kelas I Blitar, menunjukan bahwasannya tidak hanya dewasa yang melakukan penyalahgunaan narkotika namun saat ini tidak sedikit anak yang menyalahgunakan narkotika. Sehingga menjadi permasalahan karena melihat posisi anak adalah sebagai generasi penerus bangsa yang akan mencerminkan bangsa Indonesia mendatang. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dan kriminologis, dengan spesifikasi pendekatan yaitu bekerjanya hukum pada masyarakat serta sebab musabab kejahatan dan tingkah laku jahat serta etiologi, ciri-ciri khas reaksi sosial sebagai suatu simtom ciri masyarakat, dan pencegahan kejahatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor anak mengulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah Faktor Internal (Faktor Usia, Faktor Pandangan yang Salah, Faktor Kurangnya Religius dalam Diri Anak, Faktor Pemahaman Terhadap Hukum); Faktor Eksternal (Faktor Keluarga, Faktor Ekonomi, Faktor Lingkungan), faktor lain yaitu anak tersebut termasuk pengguna barang haram narkotika dan telah mengetahui seluk beluk barang haram narkotika, yang dianalisis menggunakan teori kriminologi yaitu Pendekatan Sosiologis, Pendekatan Psikhologis, Pendekatan Tipologic. Teori kausa kejahatan yang digunakan penulis yaitu Teori Anomie, Teori Kelompok, Teori Ekologis, Teori Faktor Ekonomi, dan Teori Asosiasi Differensial. Kendala Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dalam melakukan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah memenuhi prosedural yang ada. Namun, kedala yang dihadapi adalah kendala kelembagaan dan dari anak itu sendiri seperti anak cenderung tertutup, emosi tidak stabil, self defense, tidak jujur. Terdapat upaya yang dilakukan adalah melakukan tindakan persuasif seperti membangun kepercayaan diri anak serta memberi perhatian lebih terhadap anak residivis tindak pidana penyalahgunaan narotika. Kata Kunci: Faktor-Faktor,Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Anak, Kendala ABSTRACTThis research investigates the factors causing a young ex-convict to reoffend in narcotic crime. The data obtained from the youth detention centre of Blitar which reports the number of repeat offenders involved in the crime implies that narcotic abuse is also common among young people. This is contrary to what has been believed that children are responsible for the future of the nation. With an empirical method, criminology and socio-juridical approach, this research indicates that the causing factors triggering a young ex-convict to reoffend constitute internal factors (age, perspective, religion, and understanding of law), external factors (family, economics, and environment), and other factors represented by the young ex-convicts per se and the decision to use the drugs. The theory of criminology used to analyse these factors involves sociological, psychological, and typological approaches. The theories of causality of crime involve anomie, group, ecological, economic factor, and differential association theories. The research has found out that the officers in charge of the detention centre have taken measures accordingly; however, some issues came from institutional factors and the condition in which the young offenders concerned tend to be too introvert, emotionally unstable, self-defending, and dishonest. Some persuasive measures of building children’s confidence and giving more attention to young repeat offenders in narcotic cases should be taken into account. Keywords: factors, narcotic crime, child, obstacles
EFEKTIFITAS PASAL 8 AYAT (1) HURUF D PBI NOMOR 16/1/2014 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU OLEH PENYELENGGARA DALAM MENGATUR SISTEM PEMBAYARAN Ajie Prabowo Wicaksono
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ajie Prabowo Wicaksono, Reka Dewantara, Shinta Puspita Sari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang e-mail: ajie_prabowo@student.ub.ac.id  ABSTRAKDalam penulisan penelitian skripsi ini, penulis mengangkat judul efektifitas pasal 8 ayat (1) huruf D PBI nomor 16/1/2014 tentang larangan penggunaan klausula baku oleh penyelenggara dalam mengatur sistem pembayaran. Dalam hubungan bank dengan nasabah diikat dalam sebuah perjanjian yang telah dipersiapkan oleh bank secara sepihak, dengan artinya isi dari perjanjian tersebut ditentukan atau dibuat sendiri oleh bank. perjanjian yang dibuat oleh Bank Mandiri KCP Pangkalan Balai dalam hubungannya dengan nasabah disebut sebagai perjanjian baku, didalam perjanjian baku tersebut berisikan klausula baku dimana ketentuan pencantuman klausula baku tersebut berdasarkan ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999. Perjanjian baku yang digunakan Bank Mandiri KCP Pangkalan Balai dicantumkan dalam ketentuan dan syarat khusus rekening tabungan mandiri. Namun pencantuman klausula baku dalam sebuah perjanjian dibatasi dengan larangan pencantuman klausula baku yang menyatakan harus tunduknya konsumen kepada aturan baru, aturan tambahan dan atau aturan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh bank diluar dari ketentuan sebelumnya yang telah diperjanjikan berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang perlindungan konsumen.Kata Kunci: Perjanjian; klausula baku; perlindungan konsumen ABSTRACT In writing this thesis, the author raises the title of the effectiveness of article 8 paragraph (1) letter D PBI number 16/1/2014 concerning the prohibition of the use of standard clauses by the organizers in regulating the payment system. In the relationship between the bank and the customer, it is bound in an agreement that has been prepared by the bank unilaterally, meaning that the contents of the agreement are determined or made by the bank itself. the agreement made by Bank Mandiri KCP Pangkalan Balai in relation to the customer is referred to as a standard agreement, in the standard agreement it contains a standard clause where the provisions for the inclusion of the standard clause are based on the provisions of the Consumer Protection Act number  8 of 1999. The standard agreement used by Bank Mandiri KCP Pangkalan Balai is listed in the special terms and conditions for an independent savings account. However, the inclusion of standard clauses in an agreement is limited by the prohibition of the inclusion of standard clauses stating that consumers must submit to new rules, additional rules and or further rules made unilaterally by the bank outside of the previous provisions that have been agreed based on the applicable provisions concerning consumer protection.Keywords: Agreement, standard clause, constumer protection
PEMBINAAN KEPRIBADIAN ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar) Sintya Junaika Siahaan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sintya Junaika Siahaan, Nurini Aprilianda, Eny Harjati Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya e-mail: sintyajs@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pelaksanaan pembinaan kepribadian anak dalam rangka perlindungan anak dan menganalisis apakah pelaksanaan pembinaan kepribadian anak telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak dan telah mendapat hak-haknya sesuai dengan undang-undang perlindungan anak serta bagaimana pelaksanaan pembinaan kepribadian anak pada saat pandemi Covid-19 di Lembaga Pembinaan Anak Kelas I Blitar. Dalam hal ini, berdasarkan hasil penelitian per April 2021 terdapat 83 (delapan puluh tiga) anak yang masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana dan menjalani masa pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar. Namun dalam pelaksanaannya, masih belum berjalan secara baik dan optimal karena adanya beberapa faktor kendala, yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan metode penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan pembinaan kepribadian anak dalam rangka perlindungan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara studi di lapangan dengan melakukan wawancara kepada petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dan data sekunde diperoleh dengan cara mengambil dan mencatat data/berkas yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar. Analisis data yang digunakan oleh penulis dengan menggunakan teknik analisis deksriptif kualitatif merupakan uraian yang menjelaskan secara teratur, runtut, logis dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan kepribadian anak dalam rangka perlindungan anak telah sesuai dengan asas dan tujuan perlindungan anak serta prinsip-prinsip konvensi hak-hak anak meskipun dalam praktik pelaksanaanya belum berjalan secara optimal dan baik karena masih terdapat beberapa faktor kendala yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal. Kata Kunci: Anak, Pembinaan Kepribadian Anak, Perlindungan Anak ABSTRACTThis research aims to find out the program intended to build the character of children to provide them protection and to analyse whether this program is relevant to the basic principles of convention on Child Rights and whether they obtain their rights according to Law concerning Child Protection and How this program runs during Covid-19 in Juvenile Correctional Facilities Class I in Blitar. The research results found out that per April 2021, eighty three children under eighteen served their sentence in the facilities. However, the implementation of the program was not optimal as expected due to several impeding factors both internal and external. This research was conducted based on empirical juridical method and socio-juridical approach with the data obtained directly from field observation in the facilities. The data was collected from interviews with prison wardens. Secondary data was collected by taking notes of the data/documents in the facilities. Data analysis was carried out based on qualitative-descriptive method, where details of the report were given in organized way, coherently, logically, and effectively. The research results reveal that the program of character building in children is relevant to the principles and the objectives of child protection and the principles of convention on child rights despite the fact that the real practice is not optimal as expected due to both internal and external factors interrupting the implementation. Keywords: child, character building in children, child protection
AKAD HUTANG DALAM FITUR GOPAY PAYLATER PADA APLIKASI GOJEK MENURUT MAQASHID SYARIAH Syauqina Maghfirah Salsabila
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Syauqina Maghfirah Salsabila, Siti Hamidah, Siti Rohmah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang e-mail: syauqinamaghf@gmail.com   ABSTRAK Pada tulisan ini, penulis mengangkat sebuah permasalahan terkait akad hutang dalam fitur GoPay PayLater pada aplikasi Gojek menurut Maqashid Syariah. Pemilihan tema yang diangkat oleh penulis dilatarbelakangi oleh banyaknya pengguna fitur GoPay PayLater di Indonesia yang masih belum faham terkait hukum menggunakannya yang didasari hukum ekonomi Islam, yang mengacu pada Maqashid Syariah yang merupakan tujuan dari Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, penulisan ini mengangkat rumusan masalah: Apakah akad hutang dalam fitur GoPay PayLater telah memenuhi Maqashid Syariah? Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didapatkan oleh penulis dilakukan dengan studi pustaka, dokumentasi, dan penelusuran internet yang dianalisis menggunakan teknik restriktif dan interpretasi teological. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini, yaitu belum sesuainya fitur GoPay PayLater menurut Maqashid Syariah, karena dari ketentuan ketentuan pada akad hutangnya masih terdapat banyak hal yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam jika dikaitkan dengan riba dan dzulm yang dilarang dalam hukum Islam bila terdapat denda didalamnya. Namun, apabila hutang dalam fitur GoPay PayLater dapat diselesaikan sebelum jatuh tempo dan terkena denda masih diperbolehkan karena sesuai dengan hutang yang sebagaimana mestinya berdasarkan hukum ekonomi Islam.Kata Kunci: Akad Hutang, GoPay PayLater, Maqashid Syariah ABSTRACTThis research investigates the issue of debt as part of GoPay PayLater feature on Gojek App from the perspective of Maqashid Syariah. This topic departs from the rising popularity of Gopay PayLater in society but without the understanding of its users from the perspective of Islamic economics that refers to Maqashid Sharia as an objective of Islamic Law. With this issue, this research aims to delve into whether the debt on this feature has fulfilled the principle of Maqashid Sharia? With a normative-juridical method, conceptual, statutory, and comparative approaches, this research obtained primary, secondary, and tertiary materials from library research, documentation, and sources from the Internet, which were further analysed by using a restrictive technique and theological interpretation. The research analysis has found out that the GoPay PayLater feature does not comply with Maqashid Sharia, recalling that most of the provisions of the debt outlined in the contract are not relevant to Islamic economics, including the practice of usury and dzulm, both of which are heavily forbidden in Islamic Law since both may involve fines in the contract. As long as the feature on the app can be settled before the due date and a fine has to be applied, this practice is allowed since the application of the debt in the feature does not contravene Islamic economics. Keywords: Pay Later contract, GoPay PayLater, Maqashid Sharia
PERAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN DAN KOTA MADIUN DALAM PELAKSANAAN SISTEM ZONASI PADA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI Monesia Okiana Silalahi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Monesia Okiana Silalahi, Lutfi Effendi, Galieh Damayanti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: monesiaosilalahi@gmail.com   ABSTRAK Indonesia merupakan negara kepulauan dengan peringkat keempat sebagai negara terpadat di dunia. Dengan predikat negara terpadat membuat Indonesia kaya akan keanekaragaman budaya dan hayati yang begitu melimpah sehingga membuat bangsa ini membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara yang diyakini dapat memajukan bangsa melalui warga negara. Pada tahun 2017 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan peraturan baru tentang pendaftaran peserta didik baru melalui sistem zonasi dan hingga kini masih berlaku. Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 terkait penerapan sistem zonasi pada proses penerimaan peserta didik baru mewajibkan sekolah dibawah naungan pemerintah menerima peserta didik baru melalui sistem zonasi paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah. Padahal persebaran sekolah negeri di Indonesia belum merata sehingga menimbulkan banyak persoalan di lapangan saat kebijakan zonasi di implementasikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum dengan penelitian di lapangan dan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru tingkat Sekolah Menengah Atas Wilayah Kabupaten Madiun, untuk mengetahui permasalahan yang terjadi terkait pelaksanaan sistem zonasi dan untuk mengetahui peran Cabang Dinas Pendidikan dalam mengatasi permasalahan zonasi. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, sedangka metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menguraikan, menggambarkan dan menjelaskan data/informasi yang telah diperoleh dan menghubungkannya dengan teori-teori hukum yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis, Implementasi kebijakan zonasi tingkat Sekolah Menengah Atas di Wilayah Kabupaten Madiun belum berjalan dengan baik. Kata kunci: Implementasi, Zonasi, Penerimaan peserta didik baru ABSTRACTIndonesia is an archipelago positioned as the fourth most densely populated country in the world. This position has put Indonesia as a country with its diverse culture and abundance of biodiversity. That is, this condition means more human resources are needed. Education has been believed to improve a nation through its people. Back in 2017, the Ministry of Education and Culture issued a new regulation concerning Registration of New Students through the Zonation System and this regulation is currently in place. Article 11 paragraph (2) of Regulation of Minister of Education and Culture Number 44 of 2019 requires schools to admit students through zonation system at least 50% of the capacity the schools have offered. However, this sparks issues when public schools are not evenly distributed all over the regions in the archipelago. this research employed an empirical juridical method that required the study of current legal provisions to see more of what happens in society. This research aims to find out and analyse the implementation of the zonation system in the regency of Madiun, the issues arising due to this implementation, and the roles of Education Authorities in resolving the zonation-related issues. The descriptive-qualitative technique was employed by describing data/information, elaborating and relating them with existing legal theories. The analysis result comes down to a conclusion suggesting that the zonation policy has not been appropriately implemented. Keywords: Implementation, zonation, new student admission
URGENSI KEWENANGAN PENYITAAN (DAWN RAID) SEBAGAI UPAYA DALAM MEMPEROLEH BARANG BUKTI DUGAAN PELANGGARAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT I Gusti Ayu Indriana Damayanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

I Gusti Ayu Indriana Damayanti, Sukarmi, Shanti Riskawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: igusti.ayuid@gmail.com  ABSTRAK Penulisan hukum ini membahas mengenai urgensi pengaturan kewenangan penyitaan (dawn raid) pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Peraturan perundang-undangan KPPU pada saat ini mengatur KPPU dalam melakukan penegakan hukum persaingan usaha ketika berupaya memperoleh bukti yang menjerat pelaku usaha tersebut diharuskan mengandalkan kerjasama dari pelaku usaha atau mengandalkan kerjasama dari instansi kepolisian yang dapat melakukan upaya paksa. Berawal dari ketiadaan kewenangan penyitaan KPPU dalam memperoleh barang bukti dugaan pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, penulis melakukan perbandingan dengan kewenangan penyitaan (dawn raid) yang dimiliki oleh otoritas penegakan persaingan usaha di negara lain. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Penulis melakukan studi kepustakaan dalam menelaah permasalahan hukum yang ada. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis lebih lanjut yang diwujudkan dalam kalimat yang terstruktur. Terhadap hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian hukum ini, diperoleh dua kesimpulan. Pertama, kewenangan penyitaan (dawn raid) harus diatur dalam amandemen undang-undang dikarenakan terdapat kekosongan norma hukum pada pengaturan kewenangan KPPU. Kedua, Untuk menjadi lembaga persaingan usaha yang ideal diperlukan konsep 3 (tiga) penetapan yang perlu diupayakan oleh KPPU.Kata kunci: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kewenangan, Penyitaan, Dawn Raid, Barang Bukti ABSTRACTThis research discusses the urgency in regulatory provisions regarding the authority of Business Competition Supervisory Agency (henceforth KPPU) to confiscate (dawn raid) as outlined in the Amendments to Law Number 5 of 1999. The legislation currently governs the KPPU in terms of the enforcement of law in business competition when evidence is needed requires the cooperation of the business person concerned or of the police that is authorised to seize assets with force. Departing from the absence of the authority of the KPPU to confiscate things as evidence over the allegation of monopolistic practices and unfair business competition, this research aims to compare the authority to perform dawn raid in Indonesia and that in another country. With a normative method, statutory, conceptual, and comparative approaches, this study involved library research and investigated existing legal issues. Secondary data were analysed and presented in structured sentences. The analysis resulted in two conclusions, in which the dawn raid must be governed in the amendments to law since there have been legal loopholes in the regulation of the authority of the KPPU, and, secondly, to serve as an ideal business competition body, three concepts the KPPU has to take into account need to underpin the existence of the business competition body. Keywords: Business Competition Supervisory Agency, Authority, Confiscate, Dawn Raid, Evidence
PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF BERDASARKAN PASAL 18 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK ( STUDI DI KAWASAN MALIOBORO YOGYAKARTA ) Safira Riansyah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Safira Riansyah, Luthfi Effendi, Shinta Hadiyantina Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: safirariansyah@student.ub.ac.id  ABSTRAK Dalam skripsi ini, penulis mengangkat tentang permasalahan penegakan sanksi administratif berdasarkan peraturan daerah kota yogyakarta pasal 18 ayat (1) nomor 2 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok ( Studi di Kawasan Malioboro Yogyakarta ). Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata, sebagai bentuk menjaga kebersihan lingkungan agar bebas dari bahaya asap rokok. Di Kawasan Tanpa Rokok telah dipasang tanda larangan untuk tidak merokok dan telah disediakan ruang khusus merokok, masih mudah ditemukan perokok yang merokok sembarangan hal ini menjadi kontroversi. Berdasarkan hal yang disebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana Penegakan Hukum Sanksi Administratif Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Pasal 18 Ayat (1) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi di Kawasan Malioboro)? (2) Apa hambatan dalam Penegakan Hukum Sanksi Administratif Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi di Kawasan Malioboro)? dan bagaimana cara mengatasinya? Dari 5 faktor parameter penegakan hukum, hanya faktor fasilitas kawasan tanpa rokok yang berhasil, sedangkan faktor hukum, penegak hukum, masyarakat dan kebudayaan belum maksimal dalam penegakan hukum kawasan tanpa rokok di Kota Yogyakarta. Hambatan yang timbul seperti hukum yang belum jelas, kuantitas dan kinerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam pembinaan dan pengawasan kurang sehingga ada ketidakpuasan dari masyarakat terkait kinerja pengawasan dan penegakan hukum dari Satpol PP Kota Yogyakarta. Kata Kunci: Kawasan Tanpa Rokok, Yogyakarta, Administratif ABSTRACTThis research aims to study the enforcement of an administrative measure taken as a sanction according to Local Regulation of Yogyakarta Article 18 Paragraph (1) Number 2 of 2017 concerning No-smoking Zones, involving a study conducted in Malioboro Street of Yogyakarta. To keep the area clean, non-smoking signs are easily found in the area, and smoking chambers are made available, but it does not seem to stop people from smoking in the area. Departing from this issue, this research is intended to investigate (1) how is the administrative sanction enforced following Local Regulation of Yogyakarta Article 18 Paragraph (1) Number 2 of 2017 concerning No-smoking Zones? (2) what are the impeding factors in the enforcement of the administrative sanction of the Article and how are those factors resolved? The facility provided to support no-smoking zones is the only factor that works among some other factors like law, law enforcers, the members of society, and culture. Moreover, another impeding factor may come from the lack of the performance of health authorities and civil service police unit in Yogyakarta in terms of the supervision and coaching given, and this weakness leads to dissatisfaction of the people. Keywords: no-smoking zones, Yogyakarta, administrative

Page 426 of 563 | Total Record : 5629

 424   425   426   427   428 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue