cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 426   427   428   429   430 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERTAMBANGAN TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI (Studi Kasus di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro) M. Ainun Bahroni
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

M. Ainun Bahroni, I Nyoman Nurjaya, Yuliati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang e-mail: ainunbahroni@student.ub.ac.id   ABSTRAK Tulisan ini mengangkat permasalahan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku pertambangan tanpa izin berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi. Data para pelaku penambang illegal di Wonocolo, menunjukan bahwa pertambangan di wonocolo berdasarkan  teori pertanggungjawaban pidana, pertambangan yang dilakukan dapat dikatakan sebagai pertambangan yang illegal. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hokum empiris, dengan Pendekatan penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian  yuridis sosiologis dan Yuridis Kriminologis. Factor penyebab yang melatarbelakangi para pelaku untuk melakukan Tindak Pidana penambangan illegal di wonocolo,  meliputi kondisi Geografis, Murahnya harga minyak di KUD dan PT BBS, kondisi ekonomi, dan konflik yang tidak berkesudahan. Dimana factor tersebutlah yang menjadi hal yang penulis kaji dari segi pertanggungjawaban pidananya. Dari segi pertanggungjawaban pidana, penulis menggunakan teori dualistic dimana ada pemisahan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidananya. Dimana penulis menyimpulkan bahwa pelaku pertambangan illegal di Wonocolo dapat dijatuhi tindak pidana jika memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, meliputi . Ada pelaku tindak pidana (baik orang maupun badan hukum), Ada perbuatan (baik aktif maupun pasif ), Ada kesalahan (baik sengaja maupun culpa), Mampu bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf dan tidak ada alasan pembenar), Bersifat melawan hukum (sesuai dengan azas legalitas).  Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, melakukan sosialisasi peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan penambangan.  Adapun saran pada penelitian ini meliputi pengoptimalan kembali peran KUD dan BUMD sesuai peraturan yang berlaku (Peraturan Menteri ESDM No. 01 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 3). Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin, Pelaku, Minyak dan Gas Bumi ASBTRACTThis research studies the liability illegal miners have according to Law Number 22 of 2021 concerning Oil and Gas. According to the theory of criminal liability, data on miners in Wonocolo village have reported that most of them have been operating illegal mining activities. This research was conducted based on an empirical method, socio-juridical and criminological-juridical approaches. Illegal mining in Wonocolo was triggered by geographical conditions, cheap gas sold in the village cooperative and PT BBS, economic conditions, and endless conflicts. For the theory of liability, this research refers to the dualistic theory that splits criminal offences and liability. The analysis results conclude that this illegal mining can be subject to criminal punishment when it involves individuals or legal entities performing the mining activities, passive or active action, guilt (either intentional or culpable), responsibility (no grounds that exempt or declare the action acceptable), tort (according to the principle of legality). The local government of Bojonegoro, however, have taken some measures including re-optimizing the roles of village cooperative (KUD) and village-owned enterprises according to Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 1 of 2008 Article 2 paragraph 3). Keywords: criminal liability, illegal mining, perpetrator, oil and gas
PERLINDUNGAN HUKUM BANK PENERUS TERHADAP LETTTER OF CREDIT FIKTIF DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL (STUDI KASUS L/C FIKTIF PERBAIKAN PESAWAT SUKHOI) Tata Pelita
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tata Pelita, Afifah Kusumadara, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono 169, Malang e-mail: tata_pelita@student.ub.ac.id   ABSTRAK Dalam rangka mendukung mewujudkan kemudahan bertransaksi dalam perdagangan internasional, diperlukan adanya alat bantu berupa pembayaran yang dapat memudahkan alur transaksi kegiatan ekspor impor. Salah satunya dengan menggunakan cara pembayaran letter of credit atau yang disebut dengan L/C. L/C merupakan suatu alat pembayaran transaksi dalam ekspor impor yang dilakukan oleh bank. Kelebihan pembayaran transaksi ekspor dan impor dengan menggunakan metode pembayaran L/C yaitu, transaksi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, terjamin keamanannya, dan adanya kepastian kelengkapan dokumen pengapalan. Selain itu, risiko dapat dialihkan kepada pihak bank. Walaupun memiliki sisi positif, L/C juga tidak lepas memiliki sisi negatif, yang salah satu contohnya yaitu memberikan kesempatan bagi para pihak yang beritikad tidak baik untuk melakukan fraud. Di Indonesia, fraud pernah terjadi pada kasus perbaikan pesawat sukhoi. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundangan-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum atas L/C fiktif dalam kasus perbaikan pesawat sukhoi dapat dilihat pada ketentuan peraturan yang telah ada serta perjanjian penerbitan L/C. Upaya penyelesaian untuk menghindari L/C fiktif, pihak bank dapat menerapkan prinsip mengenal nasabah, menjalankan prinsip kehati-hatian bank hingga menetapkan sanksi yang maksimal. Sedangkan upaya penyelesaian hukum pihak bank dapat mengklaim jaminan, menempuh jalur hukum dan upaya pengadilan berdasarkan perjanjian penerbitan L/C. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Letter of Credit, Perdagangan Internasional ABSTRACTAiming to support transactions in international trade, Letter of Credit, commonly known as L/C, is available as a payment tool. L/C is a transaction tool in export-import issued by a bank. Payment via L/C is fast and easy, guarantees the safety of the payment process, and ensures that all shipping documents needed are provided. This payment method also allows risk transfer to the bank concerned. However, it does not come without an issue, allowing any possibility for fraud to take place like in the case of the maintenance of Sukhoi in Indonesia. This research employed a normative-juridical method, statutory, and case approaches. Whether an L/C is fictitious can be detected from the regulatory provisions and the agreement on the issuance of the L/C. To prevent any potential of fictitious L/C, the bank should find out the background of the clients, apply the precautionary principle, and impose a serious sanction. To resolve the related dispute arising, the bank could also take a litigation process that involves the court following the agreement of the issuance of L/C. Keywords: Legal Protection, Letter of Credit, International Trade
IMPLEMENTASI PASAL 60 PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (Studi Di Inspektorat Kabupaten Tuban) Harum Ninik Sugiharti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Harum Ninik Sugiharti, Lutfie Effendi, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono No. 169, Malang e-mail: harumninik89@gmail.com   ABSTRAK Bantuan pangan non tunai atau yang biasa disebut dengan istilah BPNT merupakan bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya melalui uang elektronik, yang digunakan untuk pembelian bahan pangan di pedagang bahan pangan/ e-warong yang bekerjasama dengan bank. Program BPNT ini diatur dalam peraturan Menteri sosial nomor 11 Tahun 2018 Tentang penyaluran bantuan pangan non tunai, yang dalam pasal 60 menyebutkan bahwa Menteri, gubernur, dan bupati/walikota serta pihak terkaiat melakukan pemantauan kebijakan dari kegiatan BPNT, kemudian di pertegas dengan peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman pelaksanaan bantuan sosial berupa bantuan pangan non tunai, dalam Pasal 24 menyebutkan bahwa pengawasan terhadap program BPNT ini dilakukan oleh apparat pengawasan dari inspektorat Kabupaten Tuban. Dalam pelaksanaan program BPNT terdapat banyak permasalahan, mulai dari kasus penyelewangan oleh perangkat desa sampai dengan permasalahan kualitas bahan pangan yang diberikan oleh agen. Karya tulis ini menggunakan metode hukum yuridis empiris dengan metode penelitian hukum yuridis sosiologis. Peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa terjadinya banyak permasalahan terkait program BPNT ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan Sumber daya manusia kurang, wilayah pengawasan luas, belum adanya mekanisme pengawasan atau SOP, dan kurangnya koordinasi antar Lembaga terkait. Kata Kunci: Pengawasan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan inspektorat ABSTRACTCashless aid is given in e-money to those in need of food every month. Those receiving aid are expected to use the money to buy food from either conventional or online stores in partnership with the bank. This program is regulated in Regulation of Social Minister Number 11 of 2018 concerning Cashless Aid for Food, stating in Article 60 that ministers, governors, regents/mayors, and other related parties are required to conduct supervision over the policies regarding the distribution of cashless aid. This mater is also reinforced by Regent Regulation of the Regency of Tuban Number 1 of 2020 concerning the Guidelines of Social Aid in the form of Cashless Aid for Food, stating in Article 24 that the supervision over this program is conducted by supervisory apparatus assigned by the inspectorate of the Regency of Tuban. The execution of this aid program, however, came with some issues ranging from embezzlement among village apparatuses and low quality of foods provided by food vendors. With empirical juridical and socio-juridical methods, this research has found out that a lack of supervision conducted by the inspectorate seems to be the primary issue hampering the execution of this program. Some other issues also involve a lack of human resources, too wide areas needing supervision, the absence of supervisory mechanism or Standard Operational Procedure (SOP), and poor coordination among related agencies. Keywords: supervision, cashless aid for food, inspectorate
EXTRAJUDICIAL KILLING DALAM PENEGAKAN ARMED FORCES SPECIAL POWERS ACT NEGARA INDIA DITINJAU DARI HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL Yusuf Firmansyah Dwi Kurniawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yusuf Firmansyah Dwi Kurniawan, Adi Kusumaningrum, Hikmatul Ula Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: yusufpino@student.ub.ac.id  ABSTRAK Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang menganalisis tindakan extrajudicial killing dalam penegakan Armed Forces Special Power Act Negara India ditinjau dari International Covenant on Civil and Political Rights dan menganalisis tanggung jawab negara terhadap terjadinya extrajudicial killing di negaranya berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang bersifat konseptual dan pendekatan kasus dibantu dengan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Tindakan extrajudicial killing dalam penegakan Armed Forces Special Power Act Negara India melanggar ketentuan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk hak untuk hidup dan hak atas upaya pemulihan sebagaimana tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), di mana India menjadi negara pihak sejak 1979, dan perjanjian internasional lainnya. Undang-undang ini memfasilitasi impunitas karena tidak ada orang yang dapat memulai tindakan hukum terhadap anggota angkatan bersenjata mana pun untuk apa pun yang dilakukan berdasarkan undang-undang, tanpa izin dari Pemerintah Pusat. Tanggung jawab negara India berdasarkan instrumen hukum internasional atas kejadian extrajudicial killing adalah untuk mencegah di masa mendatang, menyelidiki bagaimana pembunuhan itu terjadi, mengidentifikasi agen yang bertanggung jawab, mengadili mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan di luar hukum melalui pelaksanaan yurisdiksi pidana mereka dan mengganti kerugian keluarga korban. Kata kunci: Armed Forces Special Power Act, extrajudicial killing, International Covenant on Civil and Political Rights ABSTRACTThis research paper aims to find out and analyse extrajudicial killing in the enforcement of the Armed Forces Special Power Act in India seen from the perspective of the International Covenant on Civil and Political Rights (henceforth ICCPR) and to analyse the liability of the state regarding this extrajudicial killing in the state according to International Human Rights Law. This research was conducted based on a normative-juridical method, statutory, conceptual, and case approaches. All the research data constituted primary, secondary, and tertiary materials. The action of extrajudicial killing in the enforcement of the Armed Forces Special Power Act violates the International Human Rights Law, including the right to live and to recover, which cannot be violated under any condition. This principle is outlined in International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) in which India has been a member since 1979 and in other international agreements. This Act facilitates impunity since no single individual could perform a legal act for whatever reasons against armed forces according to the law without any authorization from the state. The liability of India regarding this extrajudicial killing is to prevent the same case from happening in the future, to investigate how this killing took place, to identify the agents responsible for this killing, to judge those responsible for the killing through the implementation of their criminal jurisdiction, and to give compensation to the families of the victims. Keywords: Armed Forces Special Power Act, extrajudicial killing, International Covenant on Civil and Political Rights
PERLINDUNGAN ANAK KORBAN BULLYING OLEH DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TRENGGALEK (Studi Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Peremp Nabila Ahnafi Salsabila
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nabila Ahnafi Salsabila, Herlin Wijayanti, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: salsabiey@student.ub.ac.id   ABSTRAK Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban bullying. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan adanya permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu: kurang dikenalnya layanan PUSPAGA yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek oleh masyarakat, Kurangnya Digitalisasi Informasi Layanan dan Aduan yang dilakukan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek, Pengetahuan Orang Tua dan/atau Keluarga yang Terbatas terkait Permasalahan Pola Asuh pada Anak dan kondisi geografis Kabupaten Trenggalek. Hal tersebut yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan anak korban bullying yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek. Dalam penelitian ini, peneliti memilih metode yuridis sosiologis dengan menggunkan metode analisis deskriptif dimana peneliti akan mendiskripsikan Pelaksanaan Perlindungan Anak Korban Bullying Oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek berdasarkan data yang diperoleh dilapangan kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan. Kata Kunci: Pelaksanaan, Anak Korban Bullying, Perlindungan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ABSTRACTSocial, Woman Empowerment and Child Protection Agency in the Regency of Trenggalek is responsible to protect bullied children. The observation conducted as part of this research has found out that PUSPAGA service under the social agency is not widely known by people in Trenggalek. Other hampering factors in protectingthe children involve a lack of digitalized information on services and grievances that the agency should establish, and limited knowledge of parents and/or family members regarding parenting style and geographical conditions in the Regency of Trenggalek. This research employed the socio-juridical method, while the data were analysed based on descriptive technique, elaborating on the implementation of child protection by the agency in The Regency of Trenggalek following the analysis of the data before a conclusion was drawn. Keywords: implementation, bullied child, protection, social, woman protection, and child protection
ANALISIS YURIDIS PASAL 35 PERPRES 63 TAHUN 2019 TENTANG PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA TERKAIT KEWAJIBAN PENGGUNAAN MEREK DAGANG BERBAHASA INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Hanif Muhammad
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hanif Muhammad, Afifah Kusumadara, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang e-mail hanifmhmmd245@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kesesuaian ketentuan pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia terkait dengan kewajiban penggunaan merek berbahasa Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, serta untuk mengetahui akibat hukum dari keberlakuan ketentuan tersebut terhadap merek yang terdaftar tidak menggunakan bahasa Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normati dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan analisis (analytical approach). Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tidak sesuai, tidak sinkron dan tidak harmonis apabila ditinjau dari Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Apabila dilihat dari prinsip National Treatment dalam perjanjian TRIPs seharusnya perlindungan terhadap pemilik hak atas merek dari warga asing harus mendapat perlakuan yang sama dengan pemilik hak atas merek dari warga negara Indonesia sendiri. Secara hierarki pengaturan, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis lebih khusus dan lebih tinggi dari Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah meniadakan ketentuan pada Peraturan Presiden tersebut karena keberlakuannya mempengaruhi sistem hukum merek dan dirasa membatasi kreativitas dalam pencarian dan penemuan nama merek, serta tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dalam hal perkembangan ekonomi baik secara nasional maupun internasional. Kata Kunci: Kewajiban, Bahasa Indonesia, Merek ABSTRACT This research aims to analyse the relevance of the provision of Article 35 of Presidential Regulation Number 63 of 2019 concerning the Use of Indonesian Language in Trademarks from the perspective of law concerning Trademarks and Geographical Indications and to find out the legal consequence of the effectuation of the provision regarding registered trademarks not in the Indonesian language. With a normative juridical method, statutory and analytical approach, this research reveals that Article 35 of Presidential Regulation Number 63 of 2019 is not relevant if seen from Law concerning Trademarks and Geographical Indications. In terms of national treatment in TRIPs, the rights to trademarks owned by foreigners should be protected as those of Indonesians. In the hierarchy of regulations, the Law concerning Trademarks and Geographical Indications are more specific and positioned higher than Presidential Regulation Number 63 of 2019. Thus, the government should have omitted the presidential regulation since its effectuation affects the system of the law governing trademarks and restricts the creativity of inventing new trademarks. Another reason for this omission is also due to its relevance to the objective of the formulation of Law concerning Trademarks and Geographical Indications in terms of economic development at national and international levels. Keywords: responsibility, Indonesian language, trademark
IMPLEMENTASI PASAL 7 HURUF P PERATURAN DAERAH KOTA MALANG Nomor 2 Tahun 2012 tentang KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN TERKAIT PARKIR MOBIL SEMBARANGAN DI DAERAH MILIK JALAN (Studi pada Jalan Bareng Raya) Revaldhi Gusti Widura
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Revaldhi Gusti Widura, Agus Yulianto, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang e-mail: revaldhi.gusti@gmail.com  ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang Implementasi Pasal 7 Huruf P Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 terkait parkir mobil sembarang di daerah milik jalan. Pemilihan masalah hukum ini dilatar belakangi oleh masih banyaknya warga masyarakat di Kota Malang yang memarkir kendaraan pribadinya (mobil) di pinggir jalan yang notabene merupakan daerah milik jalan umum. Pasal 7 Huruf P Perda Kota Malang No 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan telah menjelaskan bahwa setiap orang atau badan tidak boleh memarkir atau menjadikan garasi di daerah milik jalan umum.  Bedasarkan permasalahan diatas, penulis mengangkat rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana implementasi Pasal 7 huruf P Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan terkait parkir mobil sembarangan di daerah milik jalan? (2) Apa saja faktor yang membuat masyarakat memarkir kendaraan pribadinya di daerah milik jalan umum? (3) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam melaksanakan ketertiban pada Pasal 7 huruf p Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Skripsi ini di analisis berdasarkan teori efektifitas hukum yang di kemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung lima faktor. Faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.Kata Kunci: Parkir, Jalan Umum, Mobil ABSTRACT This research studies the implementation of Article 7 letter P of Local Regulation of Malang Number 2 of 2012 regarding inappropriately parked cars at road areas. A lot of people are still found to park their cars along roadsides and this tendency violates Article 7 Letter P of Local Regulation of Malang Number 2 of 2012 concerning Public Order and Environment. From the above issue, this research investigates: (1) How is Article 7 letter P of Local Regulation of Malang Number 2 of 2012 implemented? (2) what are the factors causing people to still park their cars inappropriately along roadsides? (3) what impeding factors are faced by Transportation Agency in implementing the regulation as mentioned? With an empirical-juridical method and socio-juridical approach, this research conducted an analysis based on the theory of legal effectiveness as introduced by Soerjono Soekanto, suggesting that the effectiveness of law enforcement relies on five factors: the law, law enforcers, facilities and infrastructure, people, and cultures. Keywords: parking, public road, cars 
REFORMULASI PENGATURAN MENGENAI PENGALIHAN SAHAM OLEH ANGGOTA KOMITE AUDIT DALAM PERSEROAN TERBATAS YANG BERKEPASTIAN HUKUM Mikail Akbar Surya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mikail Akbar Surya, Reka Dewantara, Prawatya Ido Nurhayati Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya e-mail: mikailakbars@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai permasalahan pada pengalihan kepemilikan saham oleh komite audit pada perseroan terbatas.  komite audit merupakan salah satu jenis komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Yahya Harahap menjelaskan bahwa yang berwenang membentuk komite audit adalah Dewan Komisaris. Haknya ada pada Dewan Komisaris yang bersifat fakultatif, yakni dapat dibentuk. Bukan bersifat imperatif. Terserah sepenuhnya kepada kebijakan dan pertimbangan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Direksi tidak berwenang mencampuri pembentukannya karena benar-benar merupakan hak otonomi Dewan Komisaris. Karena kewenangan pembentukan komite (dalam hal komite audit) ada di Dewan Komisaris, maka Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 121 ayat (2) UUPT. Isu hukum yang terjadi ditemukan penulis ketika melihat subtansi dalam Pasal 7 huruf i Peraturan OJK Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Dijelaskan apabila anggota komite audit memperoleh saham maka saham tersebut harus dialihkan ke orang lain dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, yang bisa menimbulkan masalah adalah cara atau mekanisme pengalihan saham tersebut. Tidak adanya peraturan (kekosongan hukum) yang mengatur tentang peralihan saham yang dimiliki anggota komite audit kepada orang lain sehingga dapat menyebabkan pelanggaran yang baru dan nantinya peralihan saham tersebut akan sia-sia atau hanya formalitas sajaKata Kunci: Komite Audit, Pengalihan Saham, Perseroan Terbatas ABSTRACT This research aims to investigate the issue of share transfer by audit committee members in a limited liability company. According to Yahya Harahap, the board of commissaries is authorized to establish an audit committee, and this authority is facultative, not imperative. General Meeting of Shareholders or a Director does not have their capacity to interfere with the establishment as this is the sole authority of the commissaries. In this case, the audit committee is responsible to the board of commissaries as asserted in Article 121 paragraph (2) of UUPT. Regarding Article 7 Letter i of Regulation of Financial Services Authority (POJK) Number 55 of 2015 concerning Establishment and guidelines of Performance of Audit Committee, the shares received by the audit committee should be transferred to another party within six months, but the method of transfer could raise a problem. The legal loopholes regarding this share transfer could let another new violation take place and it could reduce the essence of the share transfer. Keywords: audit committee, transfer of share, limited liability company
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAYAPURA NOMOR : 171/Pid.B/2017/PN Jap YANG MENGEMBALIKAN SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM Martha Novianty Teuf
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Martha Novianty Teuf, Faizin Sulitio, Mufatikhatul Farikhah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: novianti.na65@gmail.com  ABSTRAK Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran penegak hukum dalam proses penyelesaian perkara pidana haruslah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam prakteknya dapat dijumpai dalam proses penyelesaian perkara pidana bertentangan kententuan peraturan perundang – undangan. Dalam penulisan ini putusan Pengadilan Negeri Jayapura nomor : 171/Pid.B/2017/PN Jap yang mengeluarkan dan memberikan petikan putusan tanpa adanya putusan lengkap dan sebelum pembacaan surat dakwaan di sidang Pengadilan bertentangan dengan proses penyelesaian perkara pidana yang telah ditentukan oleh undang-udang dan terhadap petikan putusan ini merupakan putusan akhir yang di dalam amar putusannya tidak memutus terdakwa dipidana atau dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum, sehingga petikan putusan nomor 171/Pid.B/2017/PN Jap tidak sesuai dengan Pasal 194 (1) KUHAP. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik penelusuran bahan hukum yang dilakukan dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan studi kepustakan dan dokumen. Terhadap analisis bahan hukum dilakukan dengan bahan hukum primer yang dianalisis dalam peraturan perundang-undangan lalu bahan hukum sekunder dengan berbagai sumber buku atau jurnal terkait dan hasil wawancara tertulis dengan pihak-pihak terkait lalu dianalisis dengan interpretasi sistematis. Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat diketahui bahwa dalam perkara nomor 171/Pid.B/2017/PN Jap pengadilan haruslah mengeluarkan penetapan terhadap sebab dasar pengembalian surat dakwaan ialah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1981, sehingga petikan putusan nomor 171/Pid.B/2017/PN Jap yang dikeluarkan dan diberikan bertentangan dengan proses penyelesaian perkara dan penuntut umum dapat melakukan penuntutan kembali sebab dalam amar putusan dalam petikan putusan tersebut tidaklah memutus terdakwa dipidana atau dibebaskan atau dilepaskan. Kata Kunci: penyelesaian perkara pidana, putusan pengadilan, surat dakwaan dikembalikan ABSTRACT This research aims to investigate the role of law enforcers in handling criminal cases that should comply with the provisions of the current legislation, but in reality, some legal processes of criminal handling often contravene the legislation. District Court Decision Number 171/Pid.B/2017/PN Jap was issued with only excerpts and without full decision. It was released even before the indictment was read before the court. This condition contravened the process of criminal case handling that is governed by law. The excerpts of the decision represented the final decision which does not declare whether the defendant was released and free from all charges. That is, this Decision was not compliant with Article 194 (1) of Criminal Code Procedure. With a normative-juridical method, statutory and case approaches, this research employed primary and secondary data requiring library research and documents. The primary data constituted legislation while the secondary ones required related books, journals, and the result of interviews with related informants. All the data were further analysed by using systematic interpretation. The decision as mentioned should have set a decision regarding the basic cause of the returned indictment, and this could refer to Circular Letter of Supreme Court Number 1 of 1981. The excerpts issued contravened the principle of criminal case handling. When this is the case, the general prosecutors could re-prosecute the defendant since there was no straightforward decision over whether the defendant was sentenced or declared free from all charges. Keywords: criminal case handling, court decision, returned indictment 
STATUS HUKUM PERJANJIAN ARTEMIS ACCORDS YANG DIBENTUK OLEH NASA BERDASARKAN HUKUM RUANG ANGKASA INTERNASIONAL Diza Arifani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Diza Arifani, Adi Kusumaningrum, Dony Aditya Prasetyo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail: dizaarifani@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum perjanjian Artemis Accords terhadap Hukum Ruang Angkasa Internasional dan implikasi hukum perjanjian Artemis Accords terhadap Negara anggota Outer Space Treaty 1967. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan penelusuran terhadap studi kepustakaan maupun studi dokumentasi yang didapat melalui perpustakaan dan internet. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif-analisis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa perjanjian Artemis Accords adalah perjanjian yang inovatif dan memiliki kelebihan yang tidak dimiliki Outer Space Treaty 1967. D­­isamping itu, Artemis Accords tidak sah karena  beberapa ketentuan yang ada di dalam perjanjian Artemis Accords menyimpang dari prinsip-prinsip Hukum Ruang Angkasa Internasional berdasarkan pada Outer Space Treaty 1967 dan Moon Agreement terutama prinsip freedom of exploration and use dan prinsip non-appropriation. Beberapa ketentuan dalam perjanjian Artemis Accords ada yang menyimpang dari prinsip Hukum Ruang Angkasa Internasional terkait pembagian data ilmiah, penetapan zona aman, dan ekstraksi sumber daya ruang angkasa. Penyimpangan itu lah yang membuat Artemis Accords bisa dibatalkan berdasarkan Pasal 46 dan 53 Konvensi Wina 1969 dan prinsip jus cogens yang bisa diberlakukan untuk Artemis Accords. Perjanjian Artemis Accords akan lebih mementingkan Negara-Negara anggota yang melakukan kegiatan ruang angkasa di bawah Artemis Accords. Prosesnya juga dapat menimbulkan kesenjangan antara Negara maju dengan Negara berkembang dalam hal pembagian manfaat yang diperoleh dari kegiatan eksplorasi sumber daya ruang angkasa. Kata Kunci: Artemis Accords, Outer Space Treaty 1967, Hukum Ruang Angkasa Internasional, Prinsip-Prinsip Hukum Ruang Angkasa Internasional ABSTRACT This research aims to analyse the legal standing of Artemis Accords regarding International Space Law and its legal implication of Artemis Accords on the member states of Outer Space Treaty 1967. This research employed the normative-juridical method and statutory approach. The legal materials were obtained from library research or documentation from the Internet. All the data were analysed based on a descriptive technique. The research has found out that Artemis Accords are an innovative agreement with the provisions that the Outer space Treaty 1967 does not have. However, Artemis Accords are considered invalid since some of their provisions are deemed irrelevant to the principles of International Space Law according to Outer Space Treaty 1967 and Moon Agreement, especially regarding the principle of freedom of exploration and use and the principle of non-appropriation. The principles of International Space Law constitute the distribution of scientific data, the determination of safety zone, and the extraction of space resources. All these irrelevant elements have caused Artemis Accords to be cancelled according to Article 46 and 53 of the Vienna Convention 1969 and the principle of jus cogens that can be implemented for Artemis Accords. Artemis Accords prioritize the members running space activities under this agreement. However, the process involved can also spark gaps between the developed and developing countries in terms of the distribution of benefits obtained from the exploration of space resources. Keywords: Artemis Accords, Outer Space Treaty 1967, International Space Law, principles of International Space Law

Page 428 of 563 | Total Record : 5629

 426   427   428   429   430 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue