cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 449   450   451   452   453 
ANALISIS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NA Ardya Davio Febriano
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, September 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ardya Davio Febriano, Agus Yulianto, Amelia Ayu Paramitha. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: daviofebriano@yahoo.co.id   ABSTRAK Penulis dalam penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan di Kota Tangerang Selatan. Jika diteliti lebih lanjut, penulis menemukan dalam pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sehingga ditetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2020. Yang dimana didalam mengatur mengenai refocusing APDB Kota Tangerang Selatan 2020 untuk penanganan COVID-19 di wilayah Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan di Kota Tangerang Selatan serta hambatan dan upaya penyelesaian dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan di Kota Tangerang Selatan. Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.   Data tersebut diambil dari hasil wawancara dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 17 Tahun 2020 Dengan melakukan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020, dengan total penyesuaian Selisih Lebih/ Kurang setelah Penyesuaian Rp 249.350.271.104,00 yang nantinya akan dialokasikan sebagai Belanja bidang Kesehatan dan hal-hal lain terkait Kesehatan dalam rangka pencegahan dan/ atau penanganan COVID-19 Penyediaan jaring pengamanan sosial dan Penanganan dampak ekonomi. Dalam pelaksanaan tersebut terdapat beberapa hambatan, diantaranya: proses realokasi yang singkat mengingat ada beberapa pedoman yang harus dipatuhi dalam proses alokasi agar tidak menurunkan capaian kerja serta turunnya kualitas pelayanan umum. dalam mencari barang-barang kebutuhan penanganan dan pencegahan COVID-19 seperti Alat Kesehatan yang sulit di cari pada masa itu, kebutuhan masker yang sangat tinggi namun ketersediaan barang pada saat itu sangat sedikit. Akibat dari sedikitnya ketersediaan barang dan dana tersebut harus terserap sehingga digunakan sebagai insentif bagi tim SATGAS COVID-19 Kota Tangerang Selatan dalam menjaga serta mensosialisasikan tentang COVID-19.Kata Kunci: Analisis, Realokasi, APBD ABSTRACT This research studies the implementation of Law Number 2 of 2020 concerning the Policy of State’s Finance and Stability of Financial System in Response to Covid-19 and/or Threats to National Economy and/or Financial Stability System in South Tangerang City. This research has found out that to implement Law Number 2 of 2020, Mayor’s Regulation of South Tangerang City Number 17 of 2020 concerning the Second Amendment to Mayor’s Regulation Number 59 of 2019 concerning Details on Regional Budget 2020 was issued. This regulation is more focused on the refocusing of the regional budget of South Tangerang city 2020 to handle Covid-19 in the city. Departing from the above issue, this research aims to find out how is Law Number 2 of 2020 implemented? What are the impeding factors and what solutions are given regarding the implementation of Law Number 2 of 2020? To answer the above problems, this research employed empirical juridical methods and socio-juridical approaches. The research data were obtained from interviews with the staff in charge of financial and regional asset management in South Tangerang City. The discussion of this research implies that the local government of the city set the Mayor’s Regulation by performing adjustment of the Regional Budget 2020 of the difference of budget after the adjustment of Rp. 249,350,271,104.00, which would further be allocated for health and health-related services in response to Covid-19 and economic impacts and to provide social security. The impeding factors in the implementation of the regulation involve: short reallocation process recalling there have been several guidelines to abide by in the allocation process with the hope that work performance outcomes and the quality of public services are maintained. Several problems like the rarity of health equipment amidst the pandemic and high demands for face masks also become the hampering factors, while the available budget has to be spent. To tackle this issue, the budget has been reallocated for the Covid-19 Task Force in South Tangerang city to help tackle the pandemic. Keywords: analysis, reallocation, regional budget 
RELEVANSI PIDANA PERINGATAN SEBAGAI PIDANA POKOK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Anisa Nurul Hizati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, September 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anisa Nurul Hizati, Nurini Aprilianda, Faizin Sulistio Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang email: anisanurulhzt@student.ub.ac.id   ABSTRAK Penulisan karya ilmiah ini dilatar belakangi oleh rumusan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menyatakan sanksi peringatan sebagai sanksi pidana pokok bagi anak. Dalam hal ini, anak akan diberikan sanksi pidana berupa peringatan atas tindak pidana yang dilakukannya sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Karya tulis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach ), Pendekatan Konsep (Conceptual Approach), Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach). Sanksi peringatan sebagai pidana pokok dalam UU SPPA tidak lagi relevan dikarenakan konteks ‘peringatan’ dalam orientasi ide dasar sanksi pidana tidak memiliki makna yang sama, perkara yang melalui proses peradilan tidak efisien jika putusan yang ditetapkan hanya berupa peringatan, dan juga rumusan tersebut bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (The Best Interest of Child) dan hak-hak anak. Urgensi reformulasi dari rumusan tersebut yaitu: anak akan mendapat stigma/label negatif dari lingkungannya, anak akan kesulitan kembali ke dalam lingkungannya karena stigma/label tersebut, kelak dewasa anak akan kesulitan mendapat pekerjaan karena jejak/riwayat hidupnya (sebagai mantan narapidana) sehingga tidak dapat melangsungkan kehidupannya.Kata Kunci: Relevansi Pidana Peringatan, Sebagai Pidana Pokok Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ABSTRACT This research departs from the formulation of a sanction in Law Number 11 of 2012 concerning the Judicial System of Juvenile Crime (henceforth referred to as UU SPPA), highlighting a warning on a criminal offense as a liability. This research employed statutory, conceptual, and comparative approaches, revealing that the warning given as a sanction set forth in UU SPPA is no longer relevant since the context of ‘warning’ in the perspective of the basic principle of criminal sanctions does not bear similar meaning. Cases decided at court should not be imposed only based on warning as a sanction, adding to the fact that this approach contravenes the principle of the best interest of the child and the child’s rights. The reformulation of this law needs amending or children concerned will be stigmatized in their society. Later when they grow up, they may face another hurdle where jobs are hard to get due to their criminal record, and this surely ruins their future. Keywords: relevance of warning as a sanction, as a primary sanction in Law Number 11 of 2012 concerning the Judicial System of Juvenile Crime 
IMPLEMENTASI PASAL 10 PERDA KABUPATEN PASURUAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN PELACURAN DI KECAMATAN PRIGEN Rian Nur Mardhiyanto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rian Nur Mardhiyanto, Tunggul Anshari Setia Negara, Agus Yulianto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: riannurfajar21@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini membahas permasalahan hukum empiris yаng menаrik untuk di аnаlisis, yаkni Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pasal 10 Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelacuran Di Kecamatan Prigen. Prostitusi dalam arti terangnya adalah pelacur atau pelayan seks atau Pekerja Seks Komersial (PSK) atau disebut juga Penyedia Jasa Seks Komersial. Ternyata penduduk asli di daerah kawasan wisata di Tretes Kecamatan Prigen hanya menjadi buruh dari para pelaku prostitusi dan mereka ini berasal dari daerah lain serta tidak pernah menetap.      Prostitusi atau pelacuran mutlak harus ditanggulangi tidak saja karena akibat- akibatnya yang membahayakan, tetapi juga agar gejala ini tidak diterima oleh masyarakat sebagai pola budaya, dengan kata lain prostitusi yang dibiarkan tanpa dicegah dan ditanggulangi lambat laun dapat dipandang oleh masyarakat yang bersangkutan sebagai hal yang normal dan wajar dan mungkin akan melembaga sebagai hal-hal yang patut, untuk itu pemerintah harus berusaha terus menerus untuk menanggulanginya, sehingga dari generasi ke generasi memandang pelacuran sebagai gejala yang buruk dan tidak dapat diterima oleh budaya manapun. Penelitian ini ingin melihat dаlаm bagaimana Sаtpol PP Pasal 10 Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelacuran Di Kecamatan Prigen. Kata Kunci: Implementasi, Penanggulangan Pelacuran, Satpol PP ABSTRACT With empirical research method, this research aimed to investigate the implementation of Article10 of Local Regulation of the Regency of Pasuruan Number 3 of 2017 concerning Prostitution in the District of Prigen. The definition of prostitution refers to paid sex services given by sex workers. Most sex workers come from different areas outside Tretes, a tourism area in the district and they do not permanently reside in the area. Prostitution must be eliminated to ensure that this social threat is not accepted as a trend or acceptable business in society. Thus, it is vital that the government take some measures to abolish prostitution. This research is intended to find out how Article 10 of Local Regulation of the Regency of Pasuruan Number 3 of 2017 concerning Prostitution is enforced by the civil service police unit in the District of Prigen. Keywords: implementation, prostitution abolishment, the civil service police unit  
ANALISA YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAJUAN KEBERATAN OLEH PIHAK EMITEN TERHADAP PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF YANG BERKEPASTIAN HUKUM Disara Wulandari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Disara Wulandari, Moch. Zairul Alam, Reka Dewantara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: sarahdisaraaa@gmail.com   ABSTRAK Keterbukааn merupаkаn komponen utаmа dаn terpenting di dаlаm industri sekuritаs (pаsаr modаl) di mаnа pun. Emiten dаn Perusаhааn publik yаng Pernyаtааn Pendаftаrаnnyа telаh menjаdi efektif wаjib menyаmpаikаn lаporаn secаrа berkаlа kepаdа Otoritаs Jаsа Keuаngаn dаn mengumumkаn lаporаn tersebut kepаdа mаsyаrаkаt. OJK mempunyаi kewenаngаn menetаpkаn sаnksi аdministrаtif terhаdаp setiаp pihаk yаng melаkukаn pelаnggаrаn terhаdаp perаturаn perundаng-undаngаn di sektor jаsа keuаngаn. Sаlаh sаtu contoh kаsus pelаnggаrаn keterlаmbаtаn pengumumаn dаn penyаmpаiаn bukti pengumumаn dаn dokumen pendukung keterbukааn informаsi terkаit trаnsаksi аfiliаsi oleh PT Suryа Semestа Internusа Tbk. Penelitiаn ini bertujuаn untuk mengetаhui pertimbаngаn OJK dаlаm menerimа аtаu menolаk pengаjuаn keberаtаn oleh pihаk Emiten terhаdаp pengenааn sаnksi аdministrаtif yаng berkepаstiаn Hukum (аnаlisis Keputusаn OJK No.S-49/PM.11/2017 Terhаdаp PT. Suryа Semestа Internusа Tbk). Kata Kunci: Pengajuan Keberatan Emiten, Sanksi Administratif, Pertimbangan Otoritas Jasa keuangan  ABSTRACT Transparency is a vital and essential component in investment. An issuer and public company whose registration statement is effective are required to give report regularly to Financial Service Authority (hereinafter OJK) and to notify the report to the people. The OJK holds its authority to impose administrative sanction for each party committing infringement of the legislation in financial sector. Delay in notification and submission of proof of notification and other supporting document in the transparency of information regarding affiliation transaction performed by PT Surya Semesta Internusa Tbk is an example of infringement committed. This research is aimed at finding out the consideration made by the OJK to accept or grant the demur filed by the issuer regarding administrative sanction with legal certainty (analysis of Decision of OJK Number S-49/PM.11/2017 against PT Surya Semesta Internusa Tbk). Keywords: filing demur by an issuer, administrative sanction, financial service authority (OJK) 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TIM PENYELIDIK VIRUS CORONA MILIK WHO MENURUT HUKUM INTERNASIONAL Intan Zahra Rusmanira
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Intan Zahra Rusmanira, Hikmatul Ula, Herman Suryokumoro Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: intanzhrar@ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, dan menganalisis pengaturan hukum internasional yang berkenaan dengan kedudukan hukum bagi Tim Penyelidik Virus Corona bentukan World Health Organization, dan mengetahui dan menganalisa upaya yang dapat dilakukan dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi Tim Penyelidik bentukan World Health Organization. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif. Bahan yang digunakan adalah bahan primer, sekunder, dan tersier yang didapatkan dari studi kepustakaan. Kemudian pada penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan yaitu aturan hukum internasional (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dari hasil penelitian ini, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Kedudukan Tim Penyelidik COVID-19 bentukan WHO disini merupakan alat pelengkap dalam Organisasi Internasional yang dianggap membawa atau mewakili Organisasi Internasional melaksanakan hak dan tanggung jawabnya di dunia internasional. Convention on The Privileges and Immunities of the Specialized Agencies (Konvensi Hak Istimewa dan Kekebalan Lembaga Khusus PBB) telah mengatur perlindungan hukum bagi Experts on Mission, namun hanya saat mereka telah berada di dalam negara dimana mereka menjalani misinya, sedangkan peraturan yang melindungi mereka pada saat sebelum menjalani misinya terlihat tidak ada. Sehingga perlunya perlindungan hukum bagi Tim Penyelidik COVID-19 bentukan WHO ini. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, World Health Organization, Tim Penyelidik, Hukum Internasional ABSTRACT This research aims to describe and analyze international law regarding the legal standing of Coronavirus investigators of the World Health Organization and measures taken to give legal protection to the investigators of WHO. This research employed a normative method, statutory and case approaches, and obtained primary, secondary, and tertiary data from library research. This research has revealed that the position of the investigators of WHO is deemed to be supplementary in the international organization, and the investigators hold the responsibility and rights representing the organization within an international scope. The Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies has governed legal protection for experts on mission when they are within countries where they run their mission. However, regulations intended to protect them before they perform their mission do not exist. That is, legal protection is deemed necessary for COVID-19 investigators of WHO. Keywords: legal protection, World Health Organization, investigators, International Law
OPTIMALISASI PASAL 3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA Dina Kusuma Wirdani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dina Kusuma Wirdani, Agus Yulianto, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: dinakuswir24@student.ub.ac.id ABSTRAK Pada penelitiani ini, penulis mengangkat permasalahan perihal Optimalisasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha. Pemilihan tema ini dilatarbelakangi oleh pemberlakuan otonomi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dibutuhkan pembiayaan yang diperlukan oleh daerah yang salah satunya diperoleh dari PAD. PAD salah satunya didapatkan dari retribusi tempat rekereasi dan olahraga. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha. Pada faktanya pendapatan dari sektor retribusi ini masih belum optimal, hal tersebut dilihat dari target dan realisasi dari retribusi ini yang cenderung stagnan bahkan di tahun tertentu ada yang tidak dapat mencapai target. Kata kunci: Optimalisasi, Retribusi, Pendapatan Asli Daerah ABSTRACT In this study, authors raisedan issue related to optimalization of Article 3 of Regional Regulation of Tulungagung Regency Number 7 of 2016 concerning Business Service Retribution. The choice of this topic was motivated by the implementation of local autonomy in accordance with Law Number 9 of 2015 regarding the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 regarding Local Government. In the implementation of local autonomy, the regions need financial support that one of them is obtained from local revenue. One of the sources of local revenues come from retribution from recreation and sports venues. Retribution from recreation and sports venuesis regulatedin Regional Regulation of Tulungagung Regency Number 7 of 2016 Concerning Business Service Retribution. In fact, the income from the retribution sector is still not optimal, it can be seen from the target and realization of this retribution which tends to stagnate, even in certain years some cannot reach the target. Keywords: Optimization, Retribution, Local Revenue
EFEKTIVITAS PASAL 49 PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG TAHUN 2010 – 2030 TERKAIT PERMUKIMAN LIAR DI SEMPADAN REL KERETA API KOTA MALANG (Studi di Kota Malang) Abdul Aziz
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abdul Aziz, Lutfi Effendi, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: abdulazizmaju04@gmail.com ABSTRAK Efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat atau derajat pencapaian hasil yang diharapkan, semakin besar hasil yang dicapai maka akan berarti semakin efektif. pasal 49 peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kota malag tahun 2010 – 2030 terkait permukiman liar di sempadan rel kereta api kota malang belum berjalan secara efektif disebabkan beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi, keterbatasan lahan dan budaya masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk, Pertama yaitu untuk mengetahui dan menganalisa efektivitas pasal 49 peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kota malag tahun 2010 – 2030 terkait permukiman liar di sempadan rel kereta api kota malang, Kedua untuk mengetahui, menemukan dan menganlisa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Malang dalam melaksanakan pasal tersebut, serta mengetahui solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang dalam mengahdapi hambatan dalam pelaksanaan pasal 49 tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara. Kemudian dalam menganisa data peneliti menggunakan metode deskriptif analitis yaitu dengan memamparkan data-data yang diperoleh dari peneltiain secara sistematis kemudian dianalisa untuk memperoleh suatu kesimpulan. Dari penelitian yang penulis lakukan diperoleh hasil bahwa efektivitas pasal 49 peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kota malag tahun 2010 – 2030 terkait permukiman liar di sempadan rel kereta api kota malang berlum berjalan secara signifikan hal tersebut disebakan beberapa hal yakni fenomena migrasi, faktor perekonomian, kegagalan kebijakan yang diambil pemerintah dan faktor lainnya yang menyebabkan permukiman liar tersebut masih terdapat disempadan rel kereta api Kota Malang. Kata Kunci: Efektivitas, Permukiman Liar, Kota Malang ABSTRACT The term ‘effectiveness’ represents an expected degree or level of achievement. That is, the greater things are achieved, the more effective they will be. Article 49 of Local Regulation of Malang Number 4 of 2011 concerning Spatial Planning in Malang City 2010-2011, however, hasnot been effectively enforced due to economic and cultural factors and inadequate lands opened for dwellers. This research aims to find out and analyze the effectiveness of Article 49 as entioned above and to analyze the impeding factors faced by the local government of Malang in enforcing the regulatory provision, and to offer solutions to the issues faced by the government. With socio-juridical methods, this research collected primary data through interviews, and the interview data were later analyzed based on descriptive-analytical methods by elaborating on the research data systematically to draw a conclusion. The research reveals that Article 49 regarding illegal dwellers living along the sides of the railway has not been effectively implemented due to migration and economic factors. Policy failure and other factors also contribute to this issue, triggering people to dwell along the sides of the railway. Keywords: effectiveness, illegal dwellings, Malang city
Keseimbangan Pajak Atas Perbedaan Tarif Pajak Antara Pajak Penghasilan Final Dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dalam Jual Beli Ditinjau Dari Asas Keadilan Zulfikar Jehan Mahendra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Zulfikar Jehan Mahendra, Lutfi Effendi, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: jehamahendra25@gmail.com ABSTRAK Kepentingan penetapan tarif PPh Final sebesar 2,5% ini bertujuan untuk memenuhi kesadaran Wajib Pajak dan mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam Pajak Penghasilan final atas penghasilan dari peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui jual beli. Sedangkan untuk kepentingan penetapan tarif bea perolehan hak milik dan bangunan, dimungkinkan dengan memanfaatkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2209 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara maksimal dalam penetapan tarif pajak. Hak ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan otonomi daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah dan kepentingan kesejahteraan rakyatnya. Berangkat dari kepentingan tersebut, dalam rangka mewujudkan suatu bentuk keadilan dalam sistem perpajakan atas pajak yang timbul dari perbuatan hukum melalui jual beli hak atas tanah dan/atau bangunan, asas keadilan (persamaan) menjadi acuan yang ideal bagi Keadilan sistem perpajakan timbul dari perbuatan hukum melalui jual beli hak atas tanah dan/atau bangunan melalui penyetaraan tarif pajak yang sama untuk menciptakan unsur keadilan meskipun beban pajak antara wajib pajak berbeda besaran pajaknya. harus dibayar. Maka dengan ini, bentuk keadilan akan terwujud bagi kedua belah pihak (wajib pajak) melalui beban tarif yang sama dalam pajak yang timbul dari suatu perbuatan hukum melalui jual beli hak atas tanah dan/atau bangunan. Kata Kunci: Pajak, Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Asas Keadilan ABSTRACT The 2.5% income tax is intended to raise taxpayers’ awareness and to allow taxpayers to pay their final income tax charged from land and/or building right transfer through sale and purchase. The designation of building acquisition fee should abide by Article 88 of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Tax and Levies according to the law that optimally governs tax. This is intended to fulfill the economic demands in regional areas and the welfare of the people. Departing from this issue, to realize justice in the taxation system, the principle of justice or equity serves as an ideal benchmark for the justice system in taxation that arises from the sale and purchase of land and/or building. This is to equalize the amount of tariff paid for justice although the tax expenses are different among taxpayers. With this approach, justice will remain for all taxpayers since the tariff is equal for all taxpayers following the transaction of sale and purchase of land and/or building. Keywords: tax, land and building acquisition fee, justice principle
ATAS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK PADA PERKARA NO.247/Pid.Sus/2019/PN Tlg Almira Rahma Hidayat
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, November 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Almira Rahma Hidayat. Masruchin Ruba’i, Faizin Sulistio Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: almirarhidayat@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat sebuah permasalahan yang terjadi yakni Pertimbangan Hakim yang menjatuhkan putusan minimum terhadap perkara pencabulan yang korbannya merupakan 2 (dua) anak dibawah umur dan telah dilakukan berkali-kali. Kemudian penulisan dalam karya tulis ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan metode pendekatan : Pendekatan Undang-undang (statute approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Dari hasil penelitian dengan metode diatas maka penulis mendapat jawaban atas permasalahan yang ada yakni perbuatan yang terdakwa lakukan telah memenuhi unsur-unsur dan pasal yang telah dijatuhkan yakni Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian ditambah dengan UU No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak atau yang disebut Undang-undang tentang Perlindungan Anak. Hal ini membuat para korban menderita secara fisik dan mental yang berat. Sehingga perlunya hakim menjatuhkan pidana lebih dari minimum. Kata Kunci: Pencabulan, Anak, Perlindungan, Putusan Hakim, Pelecehan Seksual ABSTRACT This research investigates the judge’s consideration to impose a minimum sentence over the molestation of two underage girls done repeatedly. With a normative method, statutory, and case approaches, this research revealed that the molestation committed has met the aspects set forth in Article 82 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, and Law Number 17 of 2016 concerning Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. This act has caused both serious physical and mental impacts, and, thus, it is advisable that the judge deliver aggravating verdict beyond the minimum. Keywords: molestation, child, protection, judge’s verdict, sexual harassment
PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP MARITAL RAPE KEPADA ISTRI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN Dps) Tat Taviv
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tat Taviv, Siti Hamidah, Siti Rohmah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: tattaviv@gmail.com ASBTRAK Jurnal ini mengangkat tema kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri (Marital Rape) sangat jarang mendapatkan perhatian dikalangan masyarakat. Suami yang memaksakan sebuah aktifitas senggama, jarang dimunculkan ke permukaan oleh istrinya. Seperti pada kasus dalam putusan No. 899/Pid.Sus/2014/Pn Dps terdakwa M Tohari dituntut telah melakukan kekerasan seksual terhadap korban yakni Siti Fatimah, in casu istri terdakwa sendiri. Dimana terdakwa memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual dengannya, padahal saat itu korban sedang sakit sehingga korban menolak untuk melakukan hubungan seksual. Tindakan kekerasan seksual antara pasangan suami istri telah mendapat perhatian serius di masyarakat saat ini, terutama menurut pandangan hukum Islam di Indonesia. Pandangan hukum islam tentang marital rape dalam putusan No. 899/Pid.Sus/2014/PN Dps bahwa Marital rape termasuk ke dalam hukum pidana Islam karena perbuatan aniaya yang menganggu hak individu orang lain yang mengandung kemudaratan, bertentangan dengan maqashid syariah kategori hifz an-nafs sekaligus prinsip mu’asyarah bi al-ma’ruf yang menganjurkan berbuat bauk dalam berumah tangga untuk menuju keluarga yang sakinnah, mawaddah, warrahmah dalam suatu pernikahan. Kemudian analisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan No.899/Pid.Sus/2014/PN Dps yakni hakim mempertimbangkan telah memenuhi unsur-unsur, yakni unsur setiap orang dan unsur melakukan perbuatan kekerasan sehingga terdakwa dijatuhi hukuman penjara 5 bulan. Namun, Hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim belum mencerminkan tujuan pemidanaan hukum pidana yang telah disebutkan di atas, seperti mendatangkan rasa damai bagi masyarakat. Kata Kunci: Marital Rape, Hukum Islam ABSTRACT This research delves into marital rape committed by a husband to his wife, and this case seems to receive a little attention, where a husband forcing his wife to do sexual intercourse is not often revealed by the wife, like the crime committed by M Tohari as a defendant involved in sexual violence to his wife Siti Fatimah as in casu under District Court Decision Number 899/Pid.Sus/2014/Pn Dps. The defendant forced his wife to do sexual intercourse, but it was rejected by his wife since she was ill. This sexual violence has received serious attention from the members of the public especially when this case is related to the perspective of Islamic law in Indonesia. This marital rape could be categorized into Islamic criminal law since it involves physical violence that violates the right of another person, which is disadvantageous to some extent. Moreover, this act is against maqashid syariah in the category of hifz an-nafs and the principle of mu’asyarah bi al’ma’ruf which encourages good behavior in a household. This is intended to establish a sakinah, mawaddah, and warrahmah family following a marriage. The judge concerned also considered several aspects of ‘every person’ and ‘committing violence’, and from this consideration, the defendant was sentenced to five-month imprisonment. However, what has been issued as a verdict by the judge has not represented criminalizing objectives as mentioned above to encourage peace among people. Keywords: Marital Rape, Islamic Law

Page 451 of 563 | Total Record : 5629

 449   450   451   452   453 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue