cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 461   462   463   464   465 
PELAKSANAAN PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PASAL 7 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Yoga Hudasaksana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yoga Hudasaksana, Tunggul Anshari, Agus Yulianto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang E-mail : yogahudasaksana@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini difokuskan pada permasalahan yang dilatar belakangi dengan pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan perangkat desa yang didasarkan pada Peraturan mentri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kantor Desa Tenggulunan, Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan perangkat desa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Tenggulunan dan juga untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan perangkat desa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Tenggulunan. Penelitian ini merupakan penelitian sosio legal, yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Kemudian dalam pelitian ini menggunakan Teknik pengambilan data primer melalui wawancara dengan responden, dan juga Teknik sekunder diperoleh melalui studi dokumen. Yoga Hudasaksana, Tunggul Anshari, Agus Yulianto Fakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 MalangE-mail : yogahudasaksana@student.ub.ac.id ABSTRAKPenelitian ini difokuskan pada permasalahan yang dilatar belakangi dengan pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan perangkat desa yang didasarkan pada Peraturan mentri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kantor Desa Tenggulunan, Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan perangkat desa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Tenggulunan dan juga untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan perangkat desa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Tenggulunan. Penelitian ini merupakan penelitian sosio legal, yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Kemudian dalam pelitian ini menggunakan Teknik pengambilan data primer melalui wawancara dengan responden, dan juga Teknik sekunder diperoleh melalui studi dokumen.Kata Kunci : Perangkat Desa , Pengangakatan dan Pemberhentian, Peraturan Menteri Dalam Negeri ABSTRACTThis research studies the fulfillment of a vacant official position in village apparatus according to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 67 of 2017 concerning the Amendment to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 83 of 2015 concerning Appointment and Discharge of Village Apparatus in Village Office of Tenggulunan, the Regency of Sidoarjo. This research aims to investigate how this fulfillment of vacant position is performed according to Article 7 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 67 of 2017 concerning the Amendment to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 83 of 2015 concerning Appointment and Discharge of Village Apparatus in Tenggulunan village and what impeding factors are involved in the fulfillment of the vacant position according to the law mentioned above. This is a socio-legal study employing socio-juridical methods. The data consisted of primary materials from interviews and responses and secondary data obtained from documents. Keywords: village apparatus, appointment and discharge, the Regulation of the Minister of Home Affairs
TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI FOTOCOPY SURAT TANPA LEGALISIR DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 36 PK/PID.SUS/2016) Abdullah Fikri Kurniawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abdullah Fikri Kurniawan, Nurini Aprilianda, M.hum., Solehuddin, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, Telepon +62 341 553898, Fax +62 341 566505 E-mail : abdullahfikri.afk@gmail.com ABSTRAK Alat bukti dalam Tindak Pidana Korupsi merupakan kompenen penting dalam persidangan. Pembuktian unsur kerugian negara memiliki peran yang penting guna penghitungan jumlah kerugian negara sehingga diperlukan alat bukti yang sah sesuai hukum acara pidana. Saat penulis mengkaji Putusan MA No: 36 PK/Pid.Sus / 2016 menemukan fakta bahwa Penuntut Umum dalam membuktikan jumlah kerugian negara melalui alat bukti surat berbentuk fotokopi tanpa legalisir yang keasliannya tidak diketahui. Namun hal ini bertentangan terhadap Pasal 187 KUHAP yang menyebutkan alat bukti surat yang diajukan dan dihahadapkan di persidangan sudah dalam bentuk asli atau dilegalisir oleh pihak yang berwenang. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative melalui pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menghasilkan 2 (dua) jawaban yaitu, Kekuatan pembuktian surat terdapat dalam keaslinya sehingga alat bukti surat fotocopy yang tidak dilegalisir oleh pihak yang menyatakan telah sesuai dengan surat aslinya tidak sah di mata hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Kedua, Hakim dalam memutus perkara Nomor : 36 PK / Pid. Sus / 2016 tidak menyesuaikan hukum acara pidana tentang alat bukti sebagaimana pada Pasal 187 KUHAP. Sehingga, jumlah kerugian negara yang dicantumkan pada surat dakwaan bukan merupakan kerugian yang riil. Kata Kunci : Kekuatan Alat Bukti, Alat Bukti, Fotocopy Surat, Tindak Pidana Korupsi ABSTRACTPieces of evidence in the trial of corruption cases serve as essential components. The financial loss of the state also plays a vital role in the calculation of the loss, and, thus, valid evidence is needed according to the criminal code procedure. This research reveals from the Supreme Court Decision Number 36/ PK/PID.SUS/2016 that the General Prosecutors used photocopied documents without legalizing stamps and the authenticity of these documents remains unknown. This certainly contravenes Article 187 of Criminal Code Procedure stating that a written statement used as evidence must be the original one and legalized by authorities. This research employed normative-juridical methods, statutory, and case approaches. With these methods, this research concludes that the evidentiary power of the proof brought to trial lies in the originality of the piece of evidence, and photocopied documents without any legalizing stamps given by authorities are deemed to be invalid by the law and these bear no power of evidence. Moreover, the judge, through the court decision specified above, did not consider the criminal code procedure regarding evidence, specifically in Article 187. That is, the amount stated as the loss of the state in the indictment may not represent the real amount. Keywords : the power of evidence, piece of evidence, photocopied documents, corruption
PELAKSANAAN PASAL 7 AYAT (1) PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN (STUDI DI BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN) Ainoen Moetieara Savietrie
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ainoen Moetieara Savietrie, Lutfi Effendi, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang E-mail :ainoenmoetieara@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian yang dilatar belakangi oleh suatu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini yaitu Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan khususnya pasal 7 ayat (1) yang didalamnya termuat tahap/proses pelaksanaan analisis jabatan. Maka dari itu peneliti bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksana Analisis Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Metode yang digunakan dalam peneliti ini adalah sosio legal dengan melakukan penelitian secara langsung yaitu mendatangi tempat terkait hal tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan belum terlaksana dengan baik mengingat beberapa tahapan yang tidak diperhatikan/tidak dilakukan sedangkan terhadap faktornya sendiri faktor yang paling mempengaruhi yaitu faktor hukum sendiri, faktor sarana dan fasilitas, dan faktor kebudayaan. Kata kunci : Pelaksanaan, Efektivitas, Analisis Jabatan Abstract Departing from the Regent Regulation Number 34 of 2019 concerning Guidance of Official Position Analysis of the Regency of Lamongan, Article 7 paragraph (1) regarding the stages of a process of official position analysis, this research aims to analyze and describe the implementation of Article 7 Paragraph (1) of the Regent Regulation Number 34 of 2019 and to find out the factors affecting the implementation of Article 7 Paragraph (1) above. With socio-juridical methods involving direct field observation, this research concludes th
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KELALAIAN BERKENDARA YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT (Studi Putusan No. 167/Pid.Sus/2019/PN.Mlg. dan Putusan No. 655/Pid.Sus/2020/PN.Mlg.) Angga Alexandra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Angga Alexandra, Prija Djatmika, Solehuddin, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya E-mail :alexandra.angga@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap tindak pidana kelalaian berkendara yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat. Dalam kenyataannya kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat telah banyak terjadi di Indonesia. Namun ketika kasus kecelakaan lalu lintas tersebut diangkat ke pengadilan, Majelis Hakim seringkali menjatuhkan hukuman yang berbeda-beda terhadap tindak pidana yang sama yang dapat disebut dengan Disparitas Putusan Hakim. Salah satu contoh disparitas yang nyata terjadi adalah dalam Putusan No. 167/Pid.Sus/2019/PN.Mlg dan Putusan No. 655/Pid.Sus/2020/PN.Mlg. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder serta melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut. Dari hasil penelitian dengan metode yang telah disebutkan di atas, penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang timbul bahwa telah nyata terjadi disparitas dalam Putusan No. 167/Pid.Sus/2019/PN.Mlg dan Putusan No. 655/Pid.Sus/2020/PN.Mlg. Disparitas tersebut disebabkan dari peraturan perundang-undangan, tidak adanya pedoman pemidanaan, faktor dari hakim, dan faktor dari terdakwa. Saran yang diajukan oleh penulis adalah sudah harus segera dibuat pedoman pemidanaan yang jelas untuk hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, selain itu perlu adanya revisi terhadap Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar menyertakan batas minimum pemidanaan agar jarak durasi sanksi pidana tidak terlampau jauh. Kata Kunci: Disparitas, Putusan Hakim, Kecelakaan Lalu Lintas, Luka Berat. ABSTRACT This research aims to investigate and analyze the considerations made by judges in delivering verdicts over driver negligence causing serious injury. However, road accidents often receive varied court decisions. The two court decisions Number 167/Pid.Sus/2019/PN.Mlg and 655/Pid.Sus/2020/PN.Mlg are two examples showing dissenting decisions made by judges. This research employed normative-juridical methods, statutory, conceptual, and case approaches. With primary and secondary data, this research reveals that these two dissenting court decisions are due to the existing laws and the absence of fixed guidelines for sentencing, and some other factors coming from the judges and defendants concerned. Thus, the guidelines must be set for the judges in delivering court decisions. Moreover, an amendment to Article 310 paragraph (3) of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport is required, specifically adding the minimum limit of sentencing for a more reasonable gap of sentencing duration. Keywords: disparity, court decision, road accident, serious injury
TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BUKAN MERUPAKAN OBJEK GUGATAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGHADAPI KEADAAN DARURAT COVID-19 Anistin Dwi Mona Sitompul
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anistin Dwi Mona Sitompul, Muhammad Dahlan, Ibnu Sam Widodo, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya E-mail :anistindwimona@student.ub.ac.id Abstrak Jurnal ini membahas seputar permasalahan pengaturan kebijakan pemerintah yang bukan merupakan objek gugatan peradilan tata usaha negara dalam menghadapi keadaan darurat COVID-19 yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2020, yang sebelumnya merupakan Perpu No. 1 Tahun 2020 yang dibuat oleh presiden dalam menghadapi keadaan darurat pandemi COVID-19. Dalam undang-undang tersebut, kebijakan keuangan yang diambil untuk menangani Pandemi COVID-19 bukanlah merupakan objek gugatan yang dapat di gugat ke peradilan tata usaha negara. Adanya ketentuan tersebut menimbulkan persoalan hukum karena tidak sejalan dengan konstitusi Indonesia yang menyatakan Indonesia adalah negara yang berasaskan hukum. Skripsi ini termasuk dalam rumpun yuridis normatif yang juga memakai pendekatan undang-undang, sejarah, dan konseptual. Untuk itu, permasalahan hukum dalam penulisan skripsi ini kemudian dianalisis berdasarkan pasal-pasal yang terdapat peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, Penulis juga menggunakkan pendapat ahli dalam putusan hukum tersebut. Berdasarkan hal tersebut kesimpulan yang dapat diambil dalam analisis ini adalah Pasal 27 ayat (3) tidak selaras dengan doktrin konstitusionalitas, bahwa lembaga peradilan harus hadir dan memiliki kekuasaan untuk mengadili apakah keputusan pemerintah sesuai dengan undang-undang. Ketiadaan peradilan dapat mengubah negara menjadi negara kekuasaan. Rekomendasi yang diajukan adalah mengubah dan menambah klausul pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2020. Kata Kunci: COVID-19, Negara Hukum, Peradilan Tata Usaha Negara Abstract This research discusses the issue regarding the regulation of the government policy not within the scope of the object of the lawsuit at the state administrative court concerning the emergency state of Covid-19 outlined in Article 27 Paragraph 93) of Law Number 2 of 2020 after it was amended from Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 issued by the president in dealing with the emergency state due to Covid-19. The financial policy is considered to deal with the pandemic but it seems that it is outside the area of the lawsuit at the state administrative
Implementasi Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 14.1 Tahun 2021 Tentang Sistem Online Pengajuan Dan Pemantauan Produk Hukum Daerah Arsweinda Bunga Tirza Rohim
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arsweinda Bunga Tirza Rohim, Lutfi Efendi, Agus Yulianto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 196 Malang, Ketawanggede, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, telepon: +62341553898 Fax: +62341566505 Email: hukum@ub.ac.id E-mail: arswndbtr@gmail.com Abstrak Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan pada pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Lamongan tahun 2021 tentang Sistem Online Pengajuan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya pengajuan dan pemantauan produk hukum daerah menggunakan aplikasi SiOPPAH, pada ayat (2) dimana seharusnya perangkat daerah memantau sendiri status pengajuan produk hukum. Selain itu, peneliti ingin mengetahui seberapa efektif aplikasi SiOPPAH tersebut. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana implementasi pasal 6 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 14.1 tahun 2021 tentang Sistem Online Pengajuan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah? (2) Apa hambatan dan solusi pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan Sistem Online Pengajuan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah? Tujuan penulisan karya ini adalah Untuk menganalisis dan mengetahui implementasi Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 14.1 tahun 2021 Tentang Sistem Online Pengajuan Dan Pemantauan Produk Hukum Daerah serta mengetahui hambatan dan solusi dalam pelaksanaan sistem SiOPPAH. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Hasil penelitian oleh peneliti bahwa Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 14.1 Tahun 2021 tentang Sistem Online Pengajuan Dan Pemantauan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Lamongan telah terimplementasi dengan baik, tetapi terdapat beberapa hambatan seperti hambatan jaringan dan miskomunikasi dengan perangkat daerah karena tidak memantau sendiri status pengajuan produk hukum daerah. Adapun solusi pemerintah dalam mengatasi hambatan pelaksanaan aplikasi SiOPPAH adalah membantu setiap perangkat daerah yang mengalami kesulitan dalam mengunggah file serta melakukan koordinasi dengan perangkat daerah agar tidak mendapati kesulitan. Pemerintah Kabupaten Lamongan terus memberikan pelayanan yang terbaik serta berpedoman pada kebijakan yang berlaku. Kata kunci: implementasi, pelayanan publik, produk hukum Abstract This research studies the issue regarding the implementation of Article 6 Paragraph (2) of the Regulation of the Regent of Lamongan of 2021 concerning the Online System of Request of and Supervision over Regional Regulatory Products. This research topic departed from the request for and supervision over regional regulatory products via a SIOPPAH app, while Article 2 indicates that the regional apparatuses should conduct supervision over the status of the request of a regulatory product on their own. Moreover, this research is intended to investigate how effective the application of SIOPPAH is. Departing from this consideration, this research investigates: (1) how is Article 6 of the Regulation of the Regent of Lamongan Number 14.1 of 2021 concerning the Online system of the request of and supervision over the regional regulatory products implemented? (2) what are the impeding factors and the solution given by the Regency of Lamongan regarding the online system? This research aims to analyze and find out the i
ANALISIS PENGATURAN SAFE HARBOR POLICY BAGI PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PRIVAT TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DI INTERNET OLEH PENGGUNA Dimas Pasha Hafidz
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dimas Pasha Hafidz, Moch. Zairul Alam, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail : dimaspashahafidz@gmail.com ABSTRAK Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dapat dibebankan tanggung jawab atas pelanggaran hak cipta oleh pengguna dalam sistem elektroniknya. Untuk melindungi penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dari kesalahan yang tidak dilakukannya, maka penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dapat dilindungi melalui Safe Harbor. Safe Harbor adalah pembatasan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik lingkup privat jika telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pengaturan safe harbor di Indonesia sudah melindungi penyelenggara sistem elektronik secara maksimal. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan safe harbor belum melindungi penyelenggara sistem elektronik secara maksimal dikarenakan adanya ketidaklengkapan norma safe harbor pada Permenkominfo 5/20. Bentuk ketidaklengkapan tersebut adalah perlindungan hanya diberikan kepada penyelenggara sistem elektronik user generated content, syarat pembatasan yang diberikan kepada penyelenggara sistem elektronik masih terlalu luas dan frasa "dapat dibebaskan" tidak memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara sistem elektronik. Kata Kunci : Safe Harbor, Tanggung Jawab, Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, Hak Cipta. ABSTRACT Private electronic system providers are subject to liability regarding copyright infringement by users in their electronic systems. To protect the electronic system on a private scope from any mistakes not made, the providers of the private electronic system can be protected via safe harbor. Safe harbor limits the liability of the providers if they meet the requirements outlined in Article 11 of the Minister of Communication and Information Number 5 of 2020 concerning Private electronic System Providers. This research aims to analyze whether the regulation of safe harbor in Indonesia optimally protects the electronic system providers. The research results show that the regulation concerning safe harbor does not optimally protect the providers concerned due to incompleteness of the norm of the safe harbor as in Permenkominfo 5/20. This incompleteness is related to the protection provided for the providers of the electronic system of user-generated content, and the requirements of the limitation given to the providers are deemed to be too general. Moreover, the phrase “exempt from” does not give any legal certainty to the providers concerned. Keywords: Safe Harbor, Liability, Private Electronic System Providers, Copyright
PENERAPAN ASAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM MEWUJUDKAN ADMINISTRASI SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN ONLINE DI KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR (Studi di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur) Hanifah Farras Fadhillah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hanifah Farras Fadhillah, Iwan Permadi, Herlin Wijayati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jln. MT. Haryono No. 169 Malang E-mail :hanifahfadhil@student.ub.ac.id ABSTRAK SP2HP Online merupakan administrasi kepolisian yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang perkembangan perkara yang ditangani oleh pihak kepolisian. Guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan, petugas penyidik memiliki kewajiban untuk menerbitkan dan menyerahkan SP2HP Online kepada pelapor/pengadu atau keluarga pelapor. Dalam prakteknya, Ditreskrimum Polda Kaltim dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan di bidang penyidikan perlu diteliti apakah dalam pelaksanaan SP2HP Online pada administrasi perkara sudah efektif ataupun maksimal. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yakni terbatasnya SDM serta sarana dan prasarana yang kurang memadai yang mana dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap jalannya pelayanan publik di lingkungan kepolisian. Oleh karenanya perlu penelitian lebih lanjut dengan mengangkat rumusan masalah: (1) bagaimana penerapan asas transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi SP2HP Online di Ditreskrimum Polda Kaltim, dan (2) apa saja faktor pendukung dan penghambat serta solusi yang tepat dalam penerapan SP2HP Online di Ditreskrimum Polda Kaltim dalam perspektif Hukum Administrasi Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengalisis penerapan asas transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi SP2HP Online. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiolegal. Data primer dan data sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Kata Kunci: SP2HP Online, Asas Transparansi, dan Asas Akuntabilitas. ABSTRACT Online inquiry progress report notice (SP2HP) is an administrative part of the police department giving information to the members of the public on the progress of the case enquired by the police. To guarantee transparency and accountability in an inquiry process, an enquirer must issue the SP2HP online to the claimant or the claimant’s family. The public criminal unit Directorate in the regional police, however, needs to be further observed in terms of the way they perform their tasks enquiring into the case, especially regarding whether the online SP2HP has been effectively implemented. Several factors also contribute to the issue such as a lack of human resources and infrastructure and facilities, and these problems affect the administration of public services at the police department. Therefore, observation needs to be carried out to investigate: (1) how are the transparency and accountability principles implemented in the administration of online SP2HP at the unit of the Regional Police of East Kalimantan as mentioned above? 2) what factors contribute to and impede the implementation of online SP2HP at the unit of the Regional Police of East Kalimantan from the perspective of state administrative law and what solution to give? With empirical-juridical methods and a sociolegal approach, this research aims to find out and analyze the implementation of transparency and accountability principles in the administration of SP2HP online. The legal materials consisted of primary and secondary data analyzed using qualitative-descriptive analysis techniques. Keywords:
IMPLIKASI YURUDIS PENYITAAN OLEH PENYIDIK TERHADAP ASET BADAN USAHA MILIK NEGARA Ilham Yusron
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ilham Yusron, Yuliati, Alfons Zakaria Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169, Malang E-mail : ilhamyusron@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik hukum terkait dengan penyitaan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh penyidik yang ditinjau dari Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam hal BUMN melakukan tindak pidana maka penyitaan tidak dapat dilakukan oleh penyidik karena terdapat kekayaan negara dalam BUMN. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan asas dan doktrin hukum untuk menganalisis terkait laranagan penyitaan terhadap aset BUMN. setelah menganalisis larangan penyitaan aset Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara maka dapat diketahui bahwa Badan Usaha Milik Negara merupakan kekayaan negara dan barang milik negara karena diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perbendaharaan Negara yang merupakan lex specialis derogat lex generalis dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara sehingga aset Badan Usaha Milik Negara tidak dapat disita oleh penyidik karena merupakan barang milik negara. Maka berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jika penyidik melakukan penyitaan terhadap aset BUMN terjadi pelanggaran asas legallitas yang menyebabkan penyitaan tidak sah. Maka untuk memutuus penyitaan yang tidak sah, pihak yang dirugikan dapat mengajukan Praperadilan. Jika dalam hal persidangan telah dimulai maka terdakwa dapat mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan yang dibuat berdasarkan penyidikan yang tidak sah. Kata kunci: Badan Usaha Milik Negara, Penyitaan, Penyidik ABSTRACT This research aims to resolve the conflict over the confiscation of assets owned by State-Owned Enterprises performed by enquirers from the perspective of Law concerning State Treasury and Criminal Code Procedure. The State-Owned Enterprises (henceforth referred to as BUMN) committed a criminal offense, and, thus, a confiscation could not be performed by the enquirer due to the state asset in the BUMN. This research employed normative juridical methods and legal principles and doctrines to analyze the proscription of confiscation of the BUMN assets. Following the analysis of the asset concerned according to the laws mentioned, this research reveals that the BUMN is categorized as the asset of the state in line with the value of the state budget according to Article 1 point 10 of Law concerning State Treasury that is included as lex specialis derogate lex generalis and Government Regulation Number 27 of 2014 concerning the Management of State Assets or Regional Assets. That is, the confiscation of the BUMN asset could not be performed recalling that these assets are under the ownership of the state. If the confiscation is forced to take place, this will not be deemed legal. When this is the case, the aggrieved party could request a pre-trial, or the defendant could request for demurrer against the indictment over the illegal confiscation. Keywords: state-owned enterprises (BUMN), confiscation, enquirer
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PELAKSANAAN ENDORSEMENT (Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran) Indri Puspitasari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indri Puspitasari, Yuliati, Djumikasih Faculty of Law Brawijaya University Email : indripsptasari@student.ub.ac.id ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Perlindungan hukum tehadap konsumen dalam pelaksanaan endorsement. Latar belakang penulis memilih judul tersebut adalah adanya fenomena baru dalam bidang pemasaran yaitu pemanfaatan Influencer sebagai sarana komunikasi produk di media sosial. Dalam praktiknya, kerap kali dijumpai konsumen yang sering tergiur dengan produk kosmetik yang di endorse oleh influencer di media sosial, tetapi dalam hal ini masih banyak kasus dalam kegiatan periklanan yang dilakukan melalui endorsement ini masih banyak menimbulkan masalah yang dapat merugikan konsumen sehingga timbulnya rasa ketidakadilan di dalamnya. Berdasar hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah, Bagaimana kedudukan hukum Influencer dalam pelaksanaan endorsement yang mempromosikan produk kosmetik berdasarkan UU Penyiaran, Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas review produk kosmetik dalam pelaksanaan endorsement di media sosial Instagram berdasarkan UUPK, Bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan karena produk kosmetik illegal yang dijual melalui endorsement. Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yuridis kualitatif dimana penulis mengumpulkan bahan – bahan hukum berdasarkan studi kepustakaan. Kesimpulan dari analisis ini yaitu (1) Di dalam UU Penyiaran belum mengatur mengenai kedudukan Influencer sebagai pihak yang menyiarkan iklan melalui media sosial, tetapi bisa dilihat dari perjanjian kerjasama. (2) Berdasarkan UUPK mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen cukup memadai karena telah mencakup hak – hak konsumen. (3) Adanya dua ruang penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan diluar pengadilan. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Influencer, Endorsement, Kosmetik ABSTRACT This research topic departed from the new marketing phenomenon that hires influencers to help market the products on social media. Consumers are usually the fresh target for cosmetic products advertised on social media through endorsements given by influencers. However, advertising products through endorsement usually comes with an issue that often harms the customers and leads to injustice. Departing from this issue, this research investigates the legal standing of an influencer endorsing cosmetic products according to Broadcast Law and how legal protection should be given to the consumers over the review of cosmetic products that involve the endorsement on social media such as Instagram according to Consumer Protection Law and how the dispute is resolved by the aggrieved consumers following the endorsement of cosmetic products illegally sold. This research employed normative-juridical methods, The research data were analyzed using qualitative-juridical techniques requiring legal materials from library research. The research results conclude that (1) the Broadcast Law does not regulate the status of an influencer endorsing the advertised products on Instagram, but it can be seen on the contract made; (2) Consumer Protection Law is considered appropriate in giving protection to the consumers since it takes into account the rights of the consumers; and (3) there are two ways of resolving this dispute through either litigation or non-litigation. Keywords : Consumer Protection, Influencers, Endorsements, Cosmetics

Page 463 of 563 | Total Record : 5629

 461   462   463   464   465 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue