cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 462   463   464   465   466 
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MERINGANKAN PEMIDANAAN YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM PEREMPUAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 38/PID.SUS-TPK/2020/PN JKT.PST DAN PUTUSAN NOMOR: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI) Ivana Stacia Griselda Nainggolan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ivana Stacia Griselda Nainggolan, Bambang Sugiri, Fachrizal Afandi Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya ivanastacia00@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap jaksa Pinangki Sirna Malasari yang kapasitasnya sebagai aparat penegak hukum yang melakukan tiga kejahatan sekaligus yaitu suap, pencucian uang, dan pemufakatan jahat serta untuk mengetahui penerapan asas equality before the law dalam penanganan perkara kasus jaksa Pinangki Sirna Malasari. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta teknik analisis yang digunakan yaitu teknik interpretasi sistematis dan gramatikal dan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasi penelitian dari penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam putusan jaksa Pinangki pada tingkat banding belum tepat. Putusan tersebut tidak sebanding dengan jabatan Pinangki sebagai aparat penegak hukum dan jenis kejahatannya. Perbuatan Pinangki juga telah memenuhi unsur concursus realis yangmana seharusnya ancaman pidananya dapat diperberat. Terlebih lagi pada putusan banding tersebut tidak memperlihatkan pemberatan pidana. Kemudian dalam pengananan perkara Pinangki ini terdapat kejanggalan terhadap institusi kejaksaan agung yang terkesan bahwa adanya perlakuan khusus terhadap Pinangki Sirna Malasari. Seharusnya dengan berlakunya asas hukum equality before the law maka setiap orang termasuk jaksa tidak berhak mendapatkan perlakuan khusus. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pemidanaan, Equality Before The Law ABSTRACT This research aims to study the consideration made by a judge in sentencing Pinangki Sirna Malasari who worked as a prosecutor due to three criminal offenses she committed: bribery, money laundering, and unfair agreement and to investigate the implementation of the equality-before-the-law principle in the criminal case faced by the prosecutor Pinangki Sirna Malasari. This research employed normative-juridical methods, and case and conceptual approaches. The research materials included primary, secondary, and tertiary data, which were further analyzed based on grammatical and systematic interpretations. The research results indicate that the consideration given by the judge in sentencing the defendant is deemed to be inappropriate, as the court decision is not relevant to the official position of Pinangki as a law enforcer and the offenses committed. The offenses have met concursus realis, indicating that the punishment should have been aggravated. Moreover, the case of Pinangki seemed to be specially treated, contrary to the principle of equality before the law. Keywords: judge’s consideration, criminal sentencing, equality before the law
BATASAN KEWENANGAN VIRTUAL POLICE PADA TAHAP PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA CYBERCRIME Lia Meinda Sari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lia Meinda Sari, Faizin Sulistio, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Kota Malang 65145. Telp. (0341) 553898-551611, Fax. (0341) 566505 Email : liameinda@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini mengenai batasan kewenangan Virtual Police pada tahap penyelidikan tindak pidana Cybercime. Karena Virtual Police bertugas memberikan Virtual Police Alert pada postingan dimedia sosial yang dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Media sosial sebagai tempat kebebasan berekspresi dan berpendapat pelaksanaannya rawan terjadi penyalahgunaan kewenangan. Penelitian bertujuan mengetahui dan menganalisis batasan kewenangan Virtual Police pada tahap penyelidikan tindak pidana Cybercrime dan mengetahui pengaturan Virtual Police yang dapat mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Dengan metode yuridis normatif melalui Statute Approach, Conceptual Approach dan Comparative Approach dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh dari studi kepustakaan, dokumentasi dan internet kemudian dianalisis menggunakan interpretasi gramatikal dan sistematis. Sehingga didapati batasan kewenangan Virtual Police pada tahap penyelidikan tindak pidana Cybercrime meliputi Pertama, batasan pemberian Virtual Police Alert. Kedua, tidak melanggar aturan hukum. Ketiga, sesuai dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan. Keempat, tindakan patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. Kelima, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Keenam, wajib menghormati Hak Asasi Manusia. Dan pengaturan Virtual Police yang dapat mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif meliputi Pertama, Pengaturan pada tingkat Preemtive dan Preventive yaitu adanya pengaturan layanan edukasi, layanan pelaporan serta pengawasan dan penilaian. Kedua, Pengaturan pada tingkat penyelesaian perkara Cybercrime yaitu Pendekatan Restorative Justice dan penggunaan prinsip hukum pidana menjadi upaya hukum terakhir (Ultimum Remidium). Kata Kunci: Cybercrime, Batasan, Virtual Police, Penyelidikan Abstract This research studies the scope of authority in virtual police at the stage of investigation over cybercrime. The virtual police send an alert to the social media feed deemed to be violating Law Number 19 of 2016 concerning the Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Media social is the center to express ideas and thoughts that are prone to power abuse. This research aims to analyze the scope of the authority in virtual police at the stage of investigation over cybercrime and to investigate the regulation of virtual police that gives fair, clean, and productive digital spaces for Indonesia. With normative-juridical methods and statutory, conceptual, and comparative approaches, this research required primary, secondary, and tertiary legal materials obtained from the library, documentation, and the internet. All the data were further analyzed using grammatical and systematic interpretations. The research results reveal that the investigation state involves the scope of sending virtual police alert, compliance with the rules, compliance with the rules requiring further disciplinary acts to the officials concerned, appropriate and reasonable actions within official position scope, appropriate consideration according to inevitable conditions, and last but not least, obligation to respect human rights. The regulation of virtual police to provide a clean, fair, and productive digital space for Indonesia involves regulation at pre-emptive and preventive levels through the provision of educative services, reports, supervision, and assessment; regulation at the stage of resolution to cybercrime cases through restorative justice and the use of the ultimum remidium (litigation is the last to consider). Keywords: Cybercrime, Scope, Virtual Police, Investigation
LEGALITAS INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 20/PUU-XIV/2016 (Studi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) Nadia Atsyilah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nadia Atsyilah, Prija Djatmika, Ardi Ferdian Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang E-Mail : nadiaatsyila@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai keabsahan alat bukti elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan setelah adanya Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur bahwa bukti elektronik yang merupakan perpanjangan dari alat bukti yang sah menurut Hukum Acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga kemudian bisa digunakan sebagai suatu alat bukti di muka persidangan. Pengaturan tentang alat bukti elektronik harus didasarkan pada sistem dan prinsip pembuktian hukum acara yang berlaku di Indonesia. Alat bukti elektronik baik berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sangat beragam sesuai dengan definisi yang ada pada Pasal 1 angka 1 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pengambilan data dilakukan dengan cara studi di lapangan dengan melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Analisis data yang digunakan oleh penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif melibatkan analisis data yang telah dikumpulkan dengan cara diolah dalam wujud gambaran dan penjabaran secara sistematis dengan menggunakan kalimat sehingga hasil pembahasan disajikan secara sistematis dan dapat dimengerti. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa alat bukti elektronik dapat diakui kedudukannya sebagai alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam persidangan sepanjang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016. Kata Kunci: Alat Bukti Elektronik, UU ITE, Putusan MK ABSTRACT This research aims to find out the legality of electronic pieces presented as proof at court during the trial following the issuance of Constitutional Court Decision Number 20/PUU-XIV/2016. Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 regulates electronic evidence serving as an extension of valid evidence according to the current procedural law in Indonesia. Thus, such a piece of evidence can be presented as evidence before the court. The regulation regarding electronic proof must be based on the system and the principle of legal evidence under the law recognized in Indonesia. The electronic evidence such as electronic information and/or documents is varied according to the definition set forth in Article 1 point 1 and point 4 of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. This research employed empirical-juridical methods supported by the research data obtained from a field study that also required interviews with the judge of the District Court of South Jakarta. The data were analyzed based on qualitative-descriptive methods. The existing data were processed and presented in diagrams and a systematic and understandable narration. The research has revealed that electronic evidence can serve as valid evidence in court as long as it complies with Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and the Constitutional Court Decision Number 20/PUU/XIV/2016. Keywords: electronic evidence, electronic information and Transactions Law (UU ITE), Constitutional Court Decision %3
PENYELESAIAN SENGKETA DOMAIN INTERNASIONAL AKIBAT TYPOSQUATTING Rudra Rahardi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rudra Rahardi, Sukarmi, Patricia Audrey Ruslijanto Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya e-mail: rudrarahardi875@gmail.com ABSTRAK Dalam Skripsi ini penulis mengangkat tema tentang kejahatan Domain Internasional Akibat Typosquatting yang mana kejahatan tersebut tergolong dalam kejahatan cyber. Kejahatan yang dilakukan antara lain penggunaan nama Domain dari merk terkenal yang digunakan untuk keuntungan pribadi diluar pemilik merk tersebut yang mana menimbulkan kerugiaan dari pemilik asli merk tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan Bahwa paparan dari hasil Penelitian ini sebenarnya telah jelas bahwa UDRP telah memberikan opsi penyelesaian sengketa domain internasional. Seperti : negosiasi (Paragraph 3 huruf (a) UDRP); pengadilan (Paragraph 3 huruf (b) UDRP); arbitrase konvensioal (Paragraph 3 huruf (b) UDRP); atau melalui mandatory administrative proceeding oleh administrative dispute resolution service provider/DRSP (Paragraph 3 huruf (c) UDRP). Adapun pelaksanaan penyelesaian sengketa ini perlu beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan seperti: Pertama, Syarat Pengajuan Gugatan diantaranya 1) Nama domain termohon identik atau memiliki kesamaan yang membingungkan dengan merek dagang atau merek jasa dari pemohon; 2) Termohon tidak memiliki kepentingan sah atas nama domain; 3) Nama domain terdaftar dan digunakan dengan itikad buruk; dan Kedua, memperhatikan Pengecualian Gugatan atas dasar Typosquatting seperti kondisi dimana termohon mendaftarkan nama domain tidak dalam niat untuk mencegah pemilik merek dagang atau merek jasa menggunakan nama domain yang sesuai dengan produk jasanya. Kata Kunci: Typosquatting, Merk ABSTRACT This research studies typosquatting as a cybercrime regarding international domains. This crime is committed by making use of popular brands for personal gain, causing the loss to trademark owners. this research reveals that UDRP highlights the option of this international domain dispute resolution including negotiation (Paragraph 3 letter (a) UDRP); trial (Paragraph 3 letter (b) UDRP); conventional arbitration (Paragraph 3 letter (b) UDRP); or mandatory administrative proceeding by administrative dispute resolution service provider/DRSP (Paragraph 3 letter (c) UDRP). This dispute resolution requires some provisions to take into account: first, it is related to the requirements for requesting a lawsuit under the conditions where 1) the domain name of the respondent is identical or confusing to the trademark of the claimant; 2) the respondent does not hold any valid name of the domain; 3) the registered domain name is used with bad faith; and second, the exemption on this typosquatting is relevant to the condition where the respondent registered the domain name not intended to prevent the trademark owners from using their domain name relevant to their products. Keyword: Typosquatting, Mark
PENERAPAN PASAL 10 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG IZIN USAHA PENGELOLAAN RUMAH KOS DAN BARAK (studi di Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya) Georgina Yovani Inggrid
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Georgina Yovani Inggrid, Herlin Wijayanti, Haru Permadi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Kota Malang e-mail: Georginayovani@gmail.com ABSTRAK Izin adalah perbuatan administrasi negara bersegi satu yang dimana mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan atau prosedur sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Izin Usaha merupakan syarat utama dalam menjalankan sebuah usaha. Permasalahan perizinan yang paling banyak terjadi ialah masih banyak terdapat pelaku usaha rumah kos dan barak di Palangka Raya tidak memiliki izin usaha yang sebagaimana telah diatur didalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16 Tahun 2011 tentang izin usaha pengelolaan rumah kos dan barak. Penulisan ini dikaji menggunakan metode penelitian Yuridis-empiris. Penelitian ini bertuju
PENUTUPAN KAMP PENGUNGSI DADAAB DAN KAKUMA OLEH KENYA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL Teresa Florence Vina Sihombing
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teresa Florence Vina Sihombing, Yasniar Rachmawati Madjid, Fransiska Ayulistya Susanto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: teresaflorence@student.ub.ac.id ABSTRAK Penulis mengkaji mengenai kebijakan penutupan kamp pengungsi Dadaab dan Kakuma yang dikeluarkan oleh Kenya pada tahun 2021 dari perspektif hukum internasional. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya pemulangan paksa para pengungsi yang kian berulang oleh Kenya dengan menghadirkan ancaman, tekanan, dan ketakutan terhadap mereka, ke Negara asal atau tempat di mana ia dapat merasa terancam atas hak dan kebebasannya sebagai akibat dari kebijakan penutupan kamp tersebut. Kebijakan ini diperhadapkan dengan kewajiban Kenya sebagai Negara anggota Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Konvensi OAU Tahun 1969 dalam melaksanakan penghormatan terhadap pengungsi dan prinsip pilar perlindungan pengungsi, yaitu prinsip non-refoulement. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tindakan Kenya terkait pemulangan pengungsi sebagai akibat dari kebijakan penutupan kamp pengungsi Dadaab dan Kakuma dan tanggung jawab yang dibebankan pada Kenya menurut hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang diperoleh termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis menggunakan metode penafsiran gramatikal guna menyediakan analisa yang tekstual, komprehensif, dan akurat seturut dengan kaidah hukum yang akan diteliti untuk mendapatkan suatu pemecahan. Penulis memperoleh jawaban bahwa pelaksanaan kebijakan penutupan kamp pengungsi oleh Kenya telah dan akan berakibat pada pemulangan para pengungsi ke Negara atau wilayah di mana hidup atau hak dan kebebasannya dapat terancam merupakan pelanggaran terhadap prinsip non-refoulement serta klausul pengecualian yang ada. Maka menurut hukum kebiasaan internasional maupun perjanjian internasional yang disepakati oleh Kenya, Kenya dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh Negara yang merasa dirugikan oleh perbuatan Kenya. Kata Kunci: Penutupan, Kamp Pengungsi, Prinsip Non-Refoulement ABSTRACT This research studies the shutdown of the Dadaab and Kakuma refugee camps issued by Kenya in 2021 from the perspective of international law. This study departs from the recurring refoulement of refugees by Kenya through threats, pressure and forcing fear against them, to their country of origin or places where they may feel threatened for their rights and freedoms as a result of the shutdown policy. This policy coincides with Kenya's obligations as a member State of the 1951 Refugee Convention and the 1969 OAU Convention in respecting the refugees and the pillar of refugee protection, namely the principle of non-refoulement. This research aims to analyze Kenya's action of refoulement following the shutdown policy of the refugee camps and the responsibility imposed on Kenya in accordance with the international law. This research employed a normative juridical research method, with a statutory and conceptual approach. The legal materials included primary, secondary, and tertiary legal materials which are analyzed using a grammatical interpretation method to present a textual, comprehensive, and accurate analysis relevant to the legal principles being observed. This research found that Kenya’s shutdown of the refugee camps had resulted and will result in the refoulement of refugees to countries or territories where their lives or rights and freedoms may be threatened, violating the principle of non-refoulement and any existing exclusion clauses. Hence, in accordance with the customary international law and international agreements as agreed upon by Kenya, Kenya may be held accountable by any aggrieved States. Keywords: Shutdown, Refugee Camp, Non-Refoulement Principle
TINJAUAN YURIDIS RUMAH APUNG SEBAGAI OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN PADA PASAL 77 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Wahyu Pujo Pratama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wahyu Pujo Pratama, Lutfi Effendi, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang, 65145, Indonesia e-mail: wahyupujopratama@gmail.com , wahyupujop27@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Rumah Apung Sebagai Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. keberadaan rumah apung memang masih eksis dan digunakan di Indonesia khususnya daerah yang dekat dengan perairan. Akan tetapi rumah apung belum terakomodasi dengan baik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya di bidang perpajakan. Untuk memberikan kepastian lebih jelas lagi mengenai status rumah apung yang belum terakomodasi dalam undang-undang yang mana dalam hal ini menimbulkan kekosongan hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah yakni apa akibat hukum dari pengaturan rumah apung dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana pengaturan yang ideal untuk rumah apung di Indonesia. Setelah semua bahan hukum yang dibutuhkan sudah diperoleh maka dianalisis melalui teknik penafsiran atau interprestasi yaitu menganalisis undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Dari hasil penelitian dan analisis berdasarkan rumusan masalah diatas melalui metode tersebut, maka jawaban dari rumusan masalah tersebut adalah analisis dan deskripsi akibat hukum dari pengaturan rumah apung dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan deskripsi pengaturan yang ideal untuk rumah apung di Indonesia. kata kunci: Akibat Hukum, Rumah Apung, Pajak Bumi dan Bangunan, Objek Pajak, Kekosongan Hukum ABSTRACT This research aims to describe floating houses as an object of land and building tax in regency and municipal areas according to Article 77 of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Levies. Floating houses still exist in Indonesia, especially in the areas mostly covered with water. However, floating houses are not accommodated in the scope of legislation in Indonesia, especially regarding taxes, and this situation seems to have left a legal loophole. Departing from this issue, this research investigates what legal consequences may arise from the regulations regarding the existence of floating houses in the legislation in Indonesia and what appropriate regulations can be suggested for the existence of floating houses in Indonesia. The legal materials were analyzed using an interpretative technique through the analysis of laws as part of the whole legislative system. The research results give answers to the issues regarding the legislation in Indonesia and the ideal regulations governing floating houses in Indonesia. Keywords: legal consequences, floating houses, land and building tax, taxable object, legal loophole
URGENSI PENGATURAN PRIVATE ENFORCEMENT SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN GANTI RUGI KEPADA KONSUMEN OLEH PELAKU USAHA DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA Yudha Mahendra Dewanto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yudha Mahendra Dewanto, Hanif N. Widhiyanti, M. Zairul Alam Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Kota Malang 65145 e-mail: yudhamahendradewanto@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pengaturan private enforcement dalam konsep ganti rugi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan model pengaturan private enforcement yang tepat sebagai upaya pengembalian ganti rugi kepada konsumen oleh pelaku usaha. Hal ini disebabkan karena Indonesia belum mengatur mengenai private enforcement sehingga terdapat urgensi pengaturan private enforcement sebagai upaya pengembalian ganti rugi kepada konsumen oleh pelaku usaha. Peraturan perundang-undangan saat ini mengandung makna bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak berwenang dalam memberikan putusan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan atas adanya tindakan anti persaingan usaha. Ketiadaan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut yang mengawali aktivitas penulis dalam melakukan komparasi lewat pengaturan private enforcement yang dimiliki oleh hukum persaingan usaha di negara lain khususnya di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Penulisan hukum ini termasuk dalam penelitian normatif yang menggunakan beberapa pendekatan seperti perundang-undangan, konseptual dan komparatif. Kemudian melalui studi kepustakaan melakukan penelaahan terhadap suatu permasalahan hukum. Selain itu, data sekunder yang ada akan dianalisis sehingga membentuk kalimat yang terstruktur dan sistematis. Terdapat dua kesimpulan dari pembahasan penelitian hukum ini. Pertama pengaturan private enforcement harus diatur dalam amandemen undang-undang dikarenakan terdapat kekosongan norma hukum pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Kemudian model yang tepat dalam pengaturan private enforcement di Indonesia mengacu pada jenis ganti kerugian yang dianut oleh Uni Eropa. Kata kunci: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Private Enforcement, Ganti Rugi ABSTRACT This research aims to find out and analyze the urgency in private enforcement in connection with
TINJAUAN YURIDIS KEGIATAN TEXT MINING DAN DATA MINING TERHADAP CIPTAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Yudhistira Akmal Putranto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yudhistira Akmal Putranto, M. Zairul Alam, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169, Malang e-mail: akmalptr@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi kegiatan praktik Text mining dan Data Mining terhadap Ciptaan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Perkembangan teknologi informasi yang melahirkan revolusi 4.0 telah membawa pengaruh yang masif terhadap berbagai tatanan kehidupan. Perkembangan tersebut menjadikan data digital sebagai komoditas yang sangat berharga bahkan lebih berharga dari pada komoditas minyak bumi, pengetahuan yang terkandung dalam kumpulan data yang besar menjadikannya sebagai komoditas yang berharga. Hadirnya alat analisis otomatis Text Mining dan Data Mining yang bertujuan untuk mengekstrak ilmu baru, yang tersembunyi dan terkandung dalam data yang berbentuk Structured dan Unstructured Data, kegiatan Text Mining dan Data Mining beririsan dengan hukum Hak Cipta karena data yang digunakannya merupakan Ciptaan yang dilindungi, seperti buku, jurnal, artikel, dan lain-lain. Namun tidak adanya pengecualian pelanggaran Hak Cipta terkait kegiatan Text Mining dan Data Mining dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjadikan kegiatan Text Mining dan Data Mining rawan akan konflik hukum karena Undang-Undang a quo yang tidak mengakomodir. Hal ini menjadikan perkembangan pengetahuan dengan menggunakan Text Mining dan Data Mining di Indonesia tidak bebas dan penuh dengan ketidakpastian hukum. Penulis memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada, bahwa penggunaan Text Mining dan Data Mining dalam lingkup Hak Cipta tidak efektif dan efisien karena dalam Pasal 44 dan 49 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta cenderung membatasi dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Hal ini berbeda dengan pengaturan pengecualian pelanggaran Hak Cipta di Uni Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat yang memberikan pengaturan dan perlindungan bagi kegiatan Text Mining dan Data Mining. sehingga membuat pengaturan yang ideal bagi Indonesia dengan menggabungkan regulasi di Uni Eropa dan Jepang merupakan keputusan yang tepat. Kata Kunci: Text Mining dan Data Mining, Hukum Kekayaan Intelektual ABSTRACT This research aims to analyze and identify text mining and data mining activities related to creation according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The advanced technology that has given rise to the 4.0 revolution has brought a massive impact on almost all aspects of life. This development has positioned digital data as a commodity more valuable than crude oil commodity due to the knowledge existing in the data that makes them valuable. The presence of text mining and data mining automated analysis is intended to extract new knowledge hidden in the data in the form of structured and unstructured data. Text and data mining correlate with copyright recalling that data are considered creation that is protected, such as those in the forms of books journals, articles, and many more. However, no exception regarding the infringement of copyright in text mining and data mining in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright means that these activities are prone to legal conflicts since the a quo law does not accommodate the case. That is, the knowledge development through text mining and data mining in Indonesia is restricted and faces legal uncertainty. The research reveals the utilization of text mining and data mining within the scope of copyright is not yet effective and efficient since Article 44 and Article 49 of Law Number 28 of 2014 tend to restrict these activities and are not relevant to the current development. This is different from the regulation highlighting the exception in the infringement of copyright in the European Union, Japan, and the US which tend to regulate and protect text mining and data mining. Thus, making an ideal regulation concerning this matter could also take into account the combination of the regulations applied in the European Union and Japan. Keywords: text mining and data mining, intellectual property rights
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI KULIT DI KABUPATEN MAGETAN Alvira Happy Nastiti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alvira Happy Nastiti, Istislam, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: Happyalviranastiti@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pencemaran limbah industri kulit di Kabupaten Magetan serta untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pencemaran limbah industri kulit di Kabupaten Magetan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup masih belum secara optimal diterapkan dikarenakan pada pelaksanaan monitoring didapatkan kualitas limbah cair industri penyamakan kulit di Kabupaten Magetan sampai tahun 2020 masih ada yang belum memenuhi baku mutu limbah cair dan Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pencemaran limbah industri di Kabupaten Magetan yaitu Faktor dalam melaksanakan pengawasan, adanya faktor pengaduan masyarakat serta kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan. Kata Kunci: Pelaksanaan Fungsi Pengawasan, Pencemaran Limbah Industri Kulit, FaktorFaktor ABSTRACT This research aims to describe and analyze the implementation of the supervisory function of the Environment Agency over the pollution caused by leather waste in the Regency of Magetan and to analyze the factors affecting the implementation of this function in Magetan. This research employed socio-juridical methods to see the legal aspects of social interaction and back up identification and clarify the findings of non-legal research materials. The research results show that this function has not been optimally performed since the monitoring result reported that up to the year 2020, the waste quality had not met the quality standard of liquid waste, and there had been several factors affecting this supervisory function, including grievances from the members of the public and shortages of human resources to conduct supervision. Keywords: implementation of supervisory function, leather waste pollution, factors

Page 464 of 563 | Total Record : 5629

 462   463   464   465   466 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue