cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 463   464   465   466   467 
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 474/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT TERKAIT PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME OLEH PEREMPUAN Bunga Veronika Milania Agustin
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bunga Veronika Milania Agustin, Milda Istiqomah, Ladito Risang Bagaskoro Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang e-mail: bungavero_ma@student.ub.ac.id ABSTRAK Dalam Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt perlu dilakukan analisa demi mencapai kepastian hukum mengenai unsur-unsur tindak pidana terorisme yang ada. Kemudian, vonis terdakwa dalam putusan tersebut juga terasa begitu berat mengingat vonis pidana penjara selama 9 tahun. Sehingga penulis memiliki 2 rumusan masalah untuk menjawab kepastian terhadap unsur tindak pidana terorisme dalam putusan tersebut, yaitu mengenai analisa pertimbangan hakim serta meninjau putusan dari segi teori keadilan. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Dari hasil analisa penulis, pertimbangan Majelis Hakim Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt tidak sepenuhnya mempertimbangkan posisi terdakwa dalam kasus ini, terlebih posisi terdakwa sebagai seorang istri dan ibu dari anaknya. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pertimbangan hakim mengenai alasan pemaaf atau alasan yang dapat meringankan, sehingga terdapat disparitas dengan putusan-putusan pengadilan sebelumnya seperti yang dialami oleh Umi Delima yang seorang istri pimpinan terorisme di Puso hanya dijerat vonis 3 tahun karena telah memberi pembantuan terhadap suaminya selaku Ketua dari organisasi terorisme, serta berbagai putusan terdahulu yang tidak melebihi vonis seberat Fitria Diana. Namun dari sisi pertimbangan hakim terhadap pemenuhan unsur-unsur tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa sudah tepat dan terbukti karena terdakwa memang membantu seorang suami dengan secara langsung untuk melakukan tindak pidana terorisme terhadap Menkopolhukam yang merupakan pejabat publik dan telah menimbulkan berbagai luka-luka terhadap Wiranto dan pengawalnya. Kata Kunci: Terorisme, Perempuan, Pertimbangan Hakim ABSTRACT Court Decision Number 474/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt needs a further analysis for the sake of legal certainty regarding the aspects to be considered in terrorism. The verdict imposed under this court decision is deemed too severe since the defendant was sentenced to nine-year imprisonment. Departing from this issue, this research aims to investigate 2 problems regarding the analysis of the judge’s consideration and the review of the decision from the perspective of justice theory. Normative-juridical methods and statutory, case, and conceptual approaches were employed. The analysis results indicate that the court decision mentioned above does not fully consider the position of the defendant in the case concerned, especially in the condition where the defendant is a wife and a mother to her child. There was no judge’s consideration regarding the alleviating grounds, and this absence has been the cause of dissenting decisions as experienced by Umi Delima, a wife of a terrorist leader in Puso, who was only sentenced to three-year imprisonment due to her position as an accomplice to her husband as a terrorist organization leader. That is, previous court decisions never resulted in verdicts imposing heavier punishment than the case faced by Fitria Diana. However, in terms of the judge’s consideration regarding the aspects of terrorism is deemed relevant recalling that the defendant was proven to serve as a direct accomplice to her husband in terrorism taking the Minister of Political, Legal, and Security Affairs of the Republic of Indonesia, a public official, as the victim and it also injured Wiranto and his bodyguards. Keywords: terrorism, female, judge’s consideration
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TINGGI MENGUBAH ATAU MEMPERBAIKI AMAR PUTUSAN DALAM KASUS SUAP PINANGKI SIRNA MALASARI (Studi putusan nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI) Dhimas Ade Pratama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dhimas Ade Pratama, Yuliati, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: dhimasadep51@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi ini penulis telah menentukan permsalahan yang terkait dasar pertimbangan hakim tinggi yang mengubah amar putusan dalam kasus suap jaksa Pinangki Sirna Malasari yang dirasa telah mencoreng nilai-nilai keadilan. Latar belakang pemilihan permasalahan yang diangkat yaitu Tindak Pidana Korupsi yang merajalela di Indonesia sering kali dijalankan oleh orang-orang yang bekerja di pemerintahan, status Pinangki sebagai jaksa yang seharusnya memberatkan dalam pemberian sanksinya, pada tingkat Banding secara fakta mendapatkan hukuman yang sangat dikurangi bila dibandingkan pada putusan tingkat pertama. Hal tersebut tentunya akan mencederai keadilan masyarakat ditambah alasan-alasan yang meringankan sanksi pada tingkat Banding dinilai tidak seberapa bila harus memangkas vonis sebanyak itu. Maka, dari penjelasan yang telah dijabarkan di atas rumusan permasalahan penelitian yaitu apa dasar pertimbangan hakim tinggi mengubah atau memperbaiki amar putusan dalam kasus suap pinangki sirna malasari dan apakah perubahan amar putusan oleh hakim tinggi sudah memenuhi asas keadilan. Dari hasil ini, penulis mendapat jawaban atas masalah yang ada bahwasanya dasar dari pertimbangan hakim mengubar amar putusannya dikarenakan majelis hakim mempertimbangkan berbagai hal dalam putusan banding kasus Pinangki. Diantaranya, dikarenakan Pinangki dipandang telah menyesali dan mengakui tindakannya. Disini juga hakim mempertimbangkan karena Pinangki ialah ibu dari anak berusia empat tahun maka layak diberikan kesempatan guna mengasuh serta menyayangi anaknya di masa pertumbuhan. Lalu jawaban untuk apakah perubahan amar putusan oleh hakim tinggi sudah memenuhi asas keadilan. Dengan memperhatikan kasus-kasus sebelumnya dan dampak dari perbuatan pidana pinangki yang merupakan pejabat pemerintahan, pemotongan masa hukuman yang diberikan kepada pinangki adalah keputusan tidak logis, dan dapat merusak tatanan hukum berkeadilian di Indonesia. Kata Kunci : Pertimbangan Hakim Pinangki Sirna ABSTRACT This research investigates the basic consideration of the High Judge in changing the indictment over the bribery case faced by Pinangki Sirna Malasari since it was seen as spoiling justice. This research departed from increasing corruption cases in Indonesia, mostly involving people working in the government. Pinangki working as a prosecutor should have been heavily sanctioned in her case, but, on the other hand, her sentence was alleviated to an extent that was far different from what was declared in the first instance. This certainly spoils the justice in society, coupled with some grounds alleviating the sanction at the court of appeal. Departing from the above issue, this research aims to further investigate the basic consideration of the judges in changing and improving the indictment in the case elaborated above and whether the change made by the High Judge has met the justice principle. The research reveals that the change made departed from some grounds in the case faced by Pinangki. The defendant, in this case, is seen to have regrated her act and she admitted her wrongdoing. The judge also considered that Pinangki is a mother to a four-year-old child and this alleviation was given simply because it was intended to give her a chance to raise her child. However, cutting the sentence period is deemed to be illogical since it can spoil justice and legal structure in Indonesia. Keywords: judge’s consideration, Pinangki Sirna
IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT 3 HURUF D PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR DAN BARANG DILARANG IMPOR (Studi Kasus Pelaku Usaha Pakaian Bekas Impor Melalui Media Sosial Instagram) Loly Manda Wati Ambarita
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Loly Manda Wati A, Yenny Eta Widyanti, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum, Universita Brawijaya e-mail: lolymanda27@gmail.com ABSTRAK Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan apa saja yang menjadi hambatan serta upaya dalam mengatasi hambatan implementasi Pasal 2 ayat 3 Huruf (d) peraturan menteri perdagangan No 18 tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor terkait bisnis jual beli online pakaian bekas impor melalui media sosial instagram di Kota Malang. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum sosiologi (socio legal reserch) dengan metode pendekatan yuridis sosiologi yang dilakukan secara langsung turun kelapangan untuk memperoleh data mengenai implementasi Pasal 2 ayat 3 Huruf (d) peraturan menteri perdagangan No 18 tahun 2021. Metode pengambilan data dilapangan dilakuan melalui wawancara terhadap anggota DISKOPERINDAG Kota Malang, KPPBC Tipe Madya Tanjung Perak, dan para pelaku usaha bisnis jual beli online pakaian bekas impor melalui media sosial instagram yang berlokasi di Kota Malang. Analisis data yang dilakukan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang merupakan uraian kalimat teratur, runtut, logis, dan efektf. Hasil dari penelitian mengenai pelaksanaan implementasi Pasal 2 Ayat 3 Huruf (d) Permen No 18 Tahun 2021 masih belum berjalan secara maksimal karena kondisi dilapangan masih ditemukan masyarakat yang melakukan bisnis pakaian bekas impor khususnya di kota Malang. Faktor penghambat pelaksanaan implementasi Peraturan Menteri Perdagangan ini di pengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor Legal Substance, Legal Structure, dan Legal Culture. Adapun upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi meningkatnya jumlah bisnis pakaian bekas impor di Kota Malang yaitu dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat dalam membuat kebijakan, instansi pemerintah yang memiliki wewenang akan berkolaborasi, bertindak lebih tegas dalam menangani permasalahan bisnis pakaian bekas impor khususnya di Kota Malang, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Menteri Perdagangan, Pakaian Bekas Impor ABSTRACT This research aims to investigate the implementation of Article 2 paragraph 3 Letter (d) of the Regulation of the Minister of Trade Number 18 of 2021 concerning Banned Imported and Exported Goods regarding online sales of imported used clothes on Instagram in Malang city and the impeding factors in the implementation. This is socio-legal research employing socio-juridical approaches that required the researchers to conduct direct field observation to gain the research data needed. The data were collected from interviews with the members of DISKOPERINDAG of Malang City, Medium Customs and Excise Control and Services (KPPBC), and others as the members of online imported used clothes sales on Instagram in Malang city.The data were analyzed using descriptive-qualitative methods by presenting the sentences logically, effectively, coherently, and in an organized way. The research concludes that Article 2 Paragraph 3 letter (d) of the Regulation of the Minister of Trade Number 18 of 2021 has not been optimally implemented since several people selling imported used clothes are still found in the city. Legal substance, legal structure, and legal culture seem to be the impeding factors in the issue. Moreover, some measures such as involving the participation of the people in making related policies%
ANALISIS YURIDIS KETERLAMBATAN PENYERAHAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 130/PUU-XIII/2015 Muhammad Dicky Sandra Sanjaya
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Dicky Sandra Sanjaya, Prija Djatmika, Ardi Ferdian Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang e-mail: dickysanjaya@student.ub.ac.id ABSTRAK Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/PUU-XIII/2015 yang dalam amar putusannya menetapkan jangka waktu penyerahan (Surat Perintah Dimulainya Penyidikkan) SPDP dan perluasan penyerahan serta menjadi sebuah kewajiban. Penulis menyadari perlunya untuk mengetahui pertimbangan hukum dan implikasi hukum yang timbul ketika penyidik terlambat dalam menyerahkan SPDP dalam waktu yang telah ditentukan. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perUndang-Undangan (statue approach). Hasil penelitian yakni seluruh berkas perkara yang disampaikan berbarengan dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang terlambat akan dikembalikan, kemudian perkara yang disidik dapat dinyatakan batal demi hukum jika terjadi unlawfull dalam proses penyidikan dan asas Erga Omnes turut menegaskan bahwa batal demi hukum. Upaya untuk mengatasi keterlambatan penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikkan yaitu dengan mencanangkan sebuah pasal dalam RUU KUHAP yang mengatur agar Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik bekerja sama dalam proses penyidikan sehingga kekurangan dalam kelengkapan berkas untuk dilimpahkan kepada kejaksaan dapat diminimalisir atau dapat dihindari. Penerapan E-SPDP juga turut menjadi salah satu jalan pintas yang dapat diterapkan diseluruh penanganan perkara melihat dari KPK yang telah menerapkan sistem itu terlebih dahulu. Kata Kunci: SPDP, Putusan MK, Implikasi Hukum ABSTRACT The Constitutional Court Decision Number 130/PUU-XIII/2015 specifically mentions in the indictment the period of the submission of the notice on the commencement of inquiry (locally called SPDP) and its changing purpose into an obligation. Departing from this situation, the research aims to find out the legal consideration and implications when an enquirer does not submit the SPDP on time. This normative research employed a statutory approach and reveals that all the files of the cases coming along with the notice are to be returned, and the cases investigated can be declared null and void in the process of in
IMPLIKASI HUKUM RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA BANGSA (PBB) NOMOR 2397 TAHUN 2017 TENTANG PELARANGAN NUKLIR, SENJATA KIMIA, DAN BIOLOGI TERHADAP KOREA UTARA Muhammad Kevin Veda Kusuma
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Kevin Veda Kusuma, Adi Kusumaningrum, Yasniar Rachmawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: kevinveda@student.ub.ac.id ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji implikasi hukum dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Nomor 2397 Tahun 2017 dan untuk mengetahui akibat hukum atas Ketidakpatuhan Korea Utara dalam tindakan Pengembangan Senjata Nuklir dan Rudal Balistik. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, tulisan ini ditulis dengan menggunakan metode yuridis normative. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Implikasi Hukum Penerapan “Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Nomor 2397 Tahun 2017” bahwa “resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB memiliki sanksi pada perekonomian Korea Utara, hal ini dapat dilihat dari penurunan jumlah ekspor dan impor antara Korea Utara dan Cina, dan terjadi kenaikan harga bahan bakar di Korea Utara sebagai akibat sanksi larangan ekspor produk minyak serta terjadi penurunan jumlah pendapatan ekspor Korea Utara sekitar $ 1 miliar dari $ 3 miliar”. Sedangkan akibat hukum dari penerapan resolusi tersebut, antara lain terdiri dari empat bidang yaitu bidang ekonomi, politik, pertahanan dan kerjasama internasional. Implikasi hukum lainnya adalah, selain penerapan sanksi, diskusi dengan Korea Utara tentang denuklirisasi harus terus berlanjut, terutama yang dimulai oleh AS dan Korea Selatan. Kata Kunci: Implikasi Hukum, Resolusi, PBB, Nuklir, Rudal Balistik ABSTRACT This research aims to investigate and analyze the legal implication of the issuance of the United Nations Security Council Resolution Number 2397 of 2017 and to find out the legal consequences of disobedience of South Korea regarding the development of nuclear weapons and ballistic missiles. This research employed statutory and case approaches and normative-juridical methods, revealing that the resolution issued by the United Nations Security Council leaves
HAMBATAN BALAI HARTA PENINGGALAN SELAKU KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT (Studi di Balai Harta Peninggalan Surabaya) Nur Azza Qibtiyyah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nur Azza Qibtiyyah, Djumikasih, Amelia Sri Kusuma Dewi Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT.Haryono No.169 Malang e-mail: azzaninaa@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini mengangkat tema diatas yaitu banyaknya hambatan yang dialami oleh kurator khususnya kurator negara dalam hal ini Balai Harta Peninggalan mengenai anggaran yang tidak diperoleh dari harta pailit karena tidak adanya harta pailit sehingga menggunakan APBN biaya yang disebut DIPA untuk melakukan kegiatan pengurusan dan penyelesaian kepailitan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dimana pendekatan yuridis dilakukan dengan melihat hukum sebagai norma atau dikenal dengan istilah das sollen. Karena dalam membahas masalah ini diperlukan bahan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan pendekatan empiris adalah melihat hukum sebagai kenyataan dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa kendala yang dialami oleh kurator dalam menjalankan tugasnya mengurus dan menyelesaikan kepailitan adalah tidak kooperatifnya debitur pailit kepada kurator yang mengakibatkan kurator kesulitan menguasai harta pailit karena penolakan debitur, ketidakhadiran kreditur. dalam rapat kreditur yang diadakan oleh panitia kreditur, letak harta kekayaan debitur pailit yang jauh sehingga menyulitkan kurator untuk melakukan pengawasan. Kata Kunci: Hambatan, Kepailitan, Kurator ABSTRACT This research aimed to conduct the analysis of the impeding factors faced by the Insolvency and Public Trustee’s Office as state trustees regarding budget not obtained from bankruptcy estate due to the absence of bankruptcy assets. Concerning this matter, the state asset referred to as DIPA is used to fund bankruptcy administration. The bankruptcy declaration seems to be the solution for debtors no longer capable of paying off debts to creditors. This bankruptcy administration begins with a request for the declaration of status as bankrupt or it also takes into account a court decision with permanent legal force declaring that a debtor has paid the debt and is responsible. Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Debt Settlement Article 1 (1) defines bankruptcy as a general confiscation of all the debtor’s assets performed by trustees under the supervision of supervisory judges. Article 70 (1) defines a trustee as 1) Insolvency and Public Trustee’s Office, 2) other trustees. The trustee’s office is appointed by supervisory judges unless the debtor or creditor concerned recommends another trustee. Keywords: bankruptcy, trustee, insolvency and public trustee’s office
PELAKSANAAN PASAL 2 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU BAGI PELAKU USAHA MIKRO BIDANG KERAJINAN DI KOTA SU Adinda Naura Salsabila
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adinda Naura Salsabila, Tunggul Anshari S. N., Anindita Purnama Ningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail adindanauraaa@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pelakѕanaan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Pelaku Usaha Mikro bidang kerajinan di Kota Surabaya, dan mengetahui hambatan serta upaya yang dіlakukan dalam menyelesaikan hambatan tersebut terhadap pelaksanaan regulasi ini. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis atau Socio Legal Research. Peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diketahui pelakѕanaan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Pelaku Usaha Mikro bidang kerajinan di Kota Surabaya, dan hambatan serta upaya yang dіlakukan dalam menyelesaikan hambatan tersebut terhadap pelaksanaan regulasi ini. Kata Kunci: Pelaku Ekonomi Mikro, Wajib Pajak, Pajak Penghasilan ABSTRACT This research aims to study the implementation of Article 2 Paragraph (1) of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 23 of 2018 concerning Income Tax paid for Business Activities run by Taxpayers with Particular Gross Turnover regarding micro-businesses producing handicrafts in Surabaya city and to find the impeding factors and the measures taken to settle the hindrances interrupting the enforcement of this regulation. This is an empirical legal study employing socio-juridical methods. The data were analyzed in a descriptive model to investigate the implementation of the regulation mentioned regarding the micro businesses in handicraft production in Surabaya city, the hindrances, and measures taken to tackle the hindrances.
BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUGIAN YANG DISEBABKAN OLEH ROBOT TRADING FOREX DENGAN SISTEM MIRROR TRADING DAN COPY TRADING Agnes Natalia Desilva
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Agnes Natalia Desilva, Sihabudin, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: agnesnatalia26@gmail.com ABSTRAK Pesatnya perkembangan teknologi ditandai dengan maraknya penggunaan kecerdasan buatan, salah satunya ialah robot trading, yang dalam perkembangannya menggunakan sistem mirror trading dan copy trading. Permasalahan yang kemudian dapat timbul adalah terkait pertanggungjawaban atas perbuatan robot trading forex dengan sistem mirror trading dan copy trading, apabila menimbulkan kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan robot trading. Selain itu, meskipun banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, banyak robot trading forex dengan sistem mirror trading dan copy trading, dinyatakan ilegal karena tidak memiliki izin. Hal tersebut terjadi karena belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur terkait robot trading di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum dengan Negara Inggris. Berdasarkan analisis yang dilakukan, bahwa bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan robot trading forex dengan sistem mirror trading dan copy trading adalah pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability). Hal tersebut disebabkan oleh 2 (dua) alasan, pertama karena robot trading bukan subjek hukum melainkan objek hukum berupa benda. Kemudian alasan kedua, yakni digunakan sebagai alat dalam Perdagangan Berjangka Komoditi. Selain itu diperlukan regulasi yang dibentuk untuk mengatur secara spesifik mengenai robot trading, yang dapat diterapkan juga pada robot trading forex dengan sistem mirror trading dan copy trading. Penulis memberikan gagasan hukum dengan membentuk regulasi yang memuat persyaratan untuk mendapatkan perizinan robot trading, yang didalamnya menekankan kriteria berupa bukti konkrit dari kinerja robot trading, serta mengenai pertanggungjawaban robot trading provider atas perbuatan robot trading yang dapat menimbulkan kerugian bagi klien. Kata Kunci: Robot Trading, Mirror Trading, Copy Trading, Pertanggungjawaban Pengganti ABSTRACT The advanced technology is often marked by the presence of Artificial Intelligence, and the trading robot is one of the AI products using mirror trading and copy trading systems. However, this cutting-edge AI came with an issue regarding the liability arising from the forex trading using the mirror and copy trading systems causing loss due to its action. Amidst the growing popularity of this robot trading, the systems like this often operate without any legal permit. This is because there are no regulations specifically governing robot trading in Indonesia. This research employed normative-juridical methods, statutory, and comparative approaches, comparing the systems to that in England. The research results reveal that the liability that can be taken regarding this matter is a vicarious liability due to two reasons. First, Robot trading is not a legal subject but this is rather a non-person legal object. Second, this is used in commodity futures trading. The regulations specifically governing this robot trading can also be applied to forex robot trading using the mirror and copy trading. This research recommends that a regulation outlining the requirements of permit issuance for robot trading be made. This regulation should also highlight the criteria of the authentic proof of the performance of the robot and the liability of the robot trading providers in case of loss caused by this trading system to clients. Keywords: Robot Trading, Mirror Trading, Copy Trading, Vicarious Liability
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN DATA PRIBADI PELANGGAN UNTUK KEGIATAN PERIKLANAN OLEH PENYELENGGARA JASA TELEKOMUNIKASI Anintyas Kusuma
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anintyas Kusuma, Reka Dewantara, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang e-mail: anintyaskusuma@student.ub.ac.id ABSTRAK Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan pada perlindungan hukum bagi pelanggan penyelenggara jasa telekomunikasi yang menggunakan data pribadi pelanggan untuk kegiatan periklanan. Mencakup perlindungan secara preventif dan represif kepada pelanggan jasa telekomunikasi yang merasa hak privasi nya dilanggar karena data pribadi nya dipergunakan untuk keuntungan ssalah salah satu pihak saja. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi pelanggan yang data pribadinya dipergunakan untuk kegiatan periklanan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi ? (2) Bagaimana tanggung jawab hukum bagi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menggunakan data pribadi pelanggan untuk kegiatan periklanan ? Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, Penаfsirаn Kompаrаtif dаn Futuristik.Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa belum ada sanksi dan perlindungan hukum terkhusus terhadap pelanggan jasa telekomunikasi yang data pribadinya dipergunakan untuk kegiatan periklanan. Dan mengenai perlindungan secara preventif dan represif yang bisa diberikan kepada pelanggan jasa telekomunikasi selaku pemilik data pribadi.Karena pada undang-undang belum secara tegas mencatumkan tentang penggunaan data pribadi pelanggan jasa telekomunikasi. Pada Undang - Undang terkait hanya berisi mengenai penyalahgunaan data pribadi secara umum. Karena pada hakikatnya memang Operator Jasa Telekomunikasi memang mengetahui data pribadi pelanggan yaitu nomor telepon seluler. Tetapi, hal tersebut tidak membenarkan tindakan Operator telekomunikasi seluler untuk menggunakan nomor telepon seluler pelanggan untuk objek iklan melainkan hanya memiliki kewajiban untuk menyimpan saja dan tidak mempergunakan. Karena belum ada hukum positif yang berisi secara spesifik mengenai peraturan penggunaan data pribadi pelanggan oleh operator jasa telekomunikasi yang menyebabkan tidak adanya sanksi untuk meminta pertanggungjawaban secara hukum. Oleh karena itu, terjadi kekosongan hukum pada isu terkait. ABSTRACT This research studies the issue regarding the legal protection of customers using telecommunication services that require their data for the sake of advertisement. This protection involves both preventive and repressive actions for those who feel that their privacy has been violated recalling that their data are used for the benefit of one party. Departing from the above issue, this research investigates: (1) How legal protection is given to the customers whose personal data is used for the sake of advertisement by telecommunication service providers? (2) how is the liability of the telecommunication service providers implemented regarding the use of customers’ data for advertisement? This research employed normative-juridical methods, a statutory approach, and a comparative approach. The research data consisted of primary, secondary, and tertiary materials analyzed using grammatical, comparative, and futuristic interpretations. The research results reveal that there are no sanctions or legal protection in the case of the use of personal data by telecommunication services for advertisement. Both preventive and repressive protection can be given to the customers as the owners of the data recalling that the law concerned only governs the misuse of personal data in a general scope. Although the telecommunication operators have the phone numbers of the customers, they are still not supposed to share the numbers for the sake of advertisements. That is, they are only allowed to keep the numbers not use them. There is no positive law specifically governing the use of the personal data of customers of telecommunication services, and this absence does not lead to any sanctions regarding the liability the party concerned has to take. Therefore, this creates a gap in the issue.
URGENSI PLATFORM PETISI DARING OLEH PRESIDEN SEBAGAI KONSEKUENSI PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIL Azzahrasya Sophia Siswanto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Azzahrasya Sophia Siswanto, Ria Casmi Arrsa, Prischa Listiningrum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: azzahrasyas@gmail.com ABSTRAK Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensil yang memiliki konsekuensi presiden bertindak sebagai kepala pemerintahan yang terhadap jabatannya adalah hasil dari pemilihan umum yang suaranya dari rakyat. Terhadap hal itu presiden memiliki kewajiban bertanggung jawab atas program kerjanya karena mendapat mandat dari rakyat. Rakyat memiliki hak untuk bebas mengutarakan pendapatnya dan ikut serta dalam pemerintahan yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Banyaknya permasalahan di negara akan sebuah kebijakan, peraturan maupun bidang lain memerlukan sebuah wadah untuk menampung aspirasi rakyat. Majunya teknologi berpengaruh kepada pemerintahan, salah satunya Indonesia yang tergabung dalam Open Government Partnership. Hal ini memerlukan sebuah platform agar hal-hal tersebut dapat terwujud. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya platform petisi daring. Platform petisi daring oleh presiden diperlukan dikarenakan hak kebebasan berpendapat rakyat dan hak berpartisipasi dalam pemerintahan dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat hanya bersifat pada satu arah saja. Banyak permasalahan kasus yang terjadi seperti penolakan kebijakan, perbaikan infrastruktur, dan permohonan lain yang perlu diberi wadah. Selain itu diperlukan pula untuk mewujudkan Open Government Indonesia (OGI) yang berbasis pemerintahan terbuka dan keterlibatan rakyat berlandaskan teknologi. Penulis membuat model alur petisi daring di Indonesia sebagai ide untuk alur petisi daring di Indonesia. Sebagai perbandingan penulis membandingkan mekanisme petisi daring di Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jerman. Kata Kunci: petisi daring, sistem pemerintahan presidensil, partisipasi masyarakat, desain pemerintahan terbuka ABSTRACT Indonesia adheres to the presidential system, meaning that the president rules the government, and the president is elected through the votes given by the members of the public. That is, the president of the state is fully responsible for the working program to represent the mandate of the public. Citizens have the right to voice their thoughts and participate in the government, as guaranteed by laws. Citizens have the freedom to express their aspirations over issues happening in the state regarding the policies made. They can contribute their new ideas, and this role represents their right to participate in the government and express their opinions. The mounting problems arising from government policies in the state need a special space by which people’s aspirations can be accommodated. Specifically, this space also houses all the responses coming from the government regarding policy issues. The advancement of technology affects the government, and this is obvious when Indonesia joined open government partnership. All these reasons indicate that a platform facilitating online petitions is required to tackle the issues and to realize open government Indonesia (OGI) that is more open government- and people participation-based according to technology. An online petition model in Indonesia is proposed for the online petition flows in Indonesia. This research also compares online petitions in Indonesia with those in the US, South Korea, and Germany. This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and comparative approaches. Keywords: online petition, presidential government system, participation of the people, open government

Page 465 of 563 | Total Record : 5629

 463   464   465   466   467 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 More Issue