cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 460   461   462   463   464 
PENGATURAN BATAS MINIMUM JUMLAH UTANG SEBAGAI SYARAT PAILIT DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA Daffa Ghaly Raihan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Syarat untuk mengajukan permohonan pailit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa, debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya, setidaknya dari dua utang dan salah satunya telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Dimana dalam hukum kepailitan di Indonesia tidak mengatur mengenai batasan minimum jumlah utang sebagai salah satu syarat untuk dapat mengajukan permohonan kepailitan. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: 1) Bagaimanakah urgensi pengaturan batas minimum jumlah utang sebagai syarat pailit dalam hukum kepailitan di Indonesia? 2) Apakah syarat pailit yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sudah selaras dengan asas kelangsungan usaha (going concern)? Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa syarat kepailitan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sudah tidak lagi relevan untuk diterapkan saat ini. Dengan tidak diaturnya batas minimum jumlah utang sebagai syarat untuk mengajukan permohonan pailit, sehingga tidak sedikit kreditor dengan nilai utang minimum menyalahgunakan kelonggaran tersebut menggunakan lembaga kepailitan semata-mata hanya sebagai alat untuk menagih utang, tanpa memperhatikan kreditor lainnya dengan nilai utang bahkan jauh lebih besar yang oleh debitor terhadap utang tersebut masih dilaksanakan dengan baik. Maka dari itu, dalam hal ini sangat perlu agar hukum kepailitan di Indonesia untuk memberikan batasan minimum jumlah utang sebagai syarat kepailitan. Kata kunci: kepailitan, utang Abstract Article 2 Paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and suspension of Debt Payment Obligation states that a debtor facing difficulties paying off at least one of the debts that has met the due date and been payable can be declared bankrupt by Commercial Court. However, the bankruptcy law in Indonesia does not regulate the minimum amount of debt as one of the requirements to request bankruptcy. Departing from the above issue, this research investigates: 1) what is the urgency of the regulation of the minimum limit of debt as the requirement in bankruptcy law in Indonesia, and are the requirements of bankruptcy that are governed in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation congruent with ongoing concern principle? This research employed normative-juridical methods and conceptual and comparative approaches. The primary, secondary, and tertiary data were analyzed using grammatical and systematic interpretations. The research results reveal that Article 2 Paragraph (1) in conjunction with Article 8 paragraph (4) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation is no longer relevant to apply these days. With the absence of the minimum limit of the debt as the requirement to request for bankruptcy, many creditors with the minimum amount of debt misuse this leniency involving the bankruptcy agency as the party to collect the debt without considering other creditors with even far bigger amounts of the debt, while the debtors with this huge amount still pay the debt accordingly. Thus, it is essential that bankruptcy law in Indonesia set the minimum limit of the amount of debt as the requirement of bankruptcy. Keywords: bankruptcy, debt
PENAFSIRAN HAKIM TERHADAP STATUS BOEDEL PAILIT ATAS PUTUSAN NOMOR 89 K/PDT.SUS-PAILIT/2019 dan PUTUSAN NOMOR 529 K/PDT.SUS-PAILIT/2017 DALAM ACTIO PAULIANA KEPAILITAN Dwi Cahya Jayanugraha
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Demi keadilan bagi setiap Kreditor pailit terhadap pelunasan piutangnya oleh Debitor pailit, maka Pengadilan Niaga memberikan pengaturan tentang actio pauliana kepailitan selayaknya peraturan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Meskipun telah ada pengaturannya, namun pada fakta yang terjadi di lapangan masih banyak permasalahan yang timbul perihal status boedel pailit dalam actio pauliana kepailitan ini. Yang sering terjadi permasalahan berkaitan dengan penafsiran hakim dalam memutus suatu perkara gugatan actio pauliana kepailitan. Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan penafsiran hakim terkait actio pauliana kepailitan yang didasari dengan aturan hukum yang ada pada Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dan untuk mendukung penelitian ini digunakan pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus. Penafsiran hakim terhadap boedel pailit yang digugat actio pauliana kepailitan dapat dianggap aset kepailitan termasuk boedel pailit, tetapi ada juga hakim yang menafsirkan bahwa suatu aset tidak termasuk dalam boedel pailit. Hal ini harus dilihat dari perbuatan hukum debitor pailit tersebut apakah termasuk perbuatan yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau undang-undang. Ataupun apakah perbuatan hukum debitor pailit semata hanya untuk mengalihkan asetnya yang merugikan para kreditor pailit. Kata Kunci: Penafsiran Hakim, Boedel Pailit, Actio Pauliana Kepailitan Abstract On the grounds of justice for each bankruptcy creditor related to the full payment given by bankrupt debtors, Commercial Court set the regulation concerning Actio Pauliana of Bankruptcy as what is governed in Article 41 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation. Despite the regulation, there have been some problems emerging from the status of the bankruptcy estate in this Actio Pauliana of bankruptcy, especially those regarding the interpretation of judges settling the cases of Actio Pauliana of bankruptcy. This research aims to give resolutions to the interpretation of the judges as mentioned above according to Article 41 paragraph (3) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and the Suspension of Debt Payment Obligation. With normative-juridical methods, statutory and case approaches, this research has found that the bankruptcy estate based on Actio Pauliana of bankruptcy as interpreted by the judges concerned can be considered as the bankruptcy asset of the bankruptcy estate. This can be seen from what has been performed by the bankrupt debtor; whether it is an act that must be taken based on a contract and/or law or an act that is intended to transfer the asset that has caused loss for the creditors in a bankruptcy case. Keywords: judge’s interpretation, bankruptcy estate, Actio Pauliana of bankruptcy
KRIMINALISASI CHILD GROOMING DI DUNIA MAYA Linda Suci Rahayu
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Child grooming merupakan pelecehan seksual yang menargetkan seorang anak dibawah umur dengan cara memanipulasi dan tipu muslihat untuk kemudian dilecehkan secara seksual. Namun, tindakan tersebut belum diatur secara khusus dan mendetail di dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Penelitian ini menganalisis urgensi dari kriminalisasi child grooming di dunia maya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan reformulasi kriminalisasi child grooming di dunia maya dalam hukum pidana Indonesia ke depan. Penelitian ini menggunkan metode yuridis normatif, dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi dari kriminalisasi child grooming yaitu semakin maraknya kasus child grooming yang berdampak negatif terhadap anak seiring berkembangnya teknologi yang semakin canggih, pelaku dapat dengan mudah menghindari hukum karena tidak adanya aturan khusus serta adanya keterbatasan kemampuan dari aparat penegak hukum sendiri dalam menangani tindakan child grooming. Dengan modus dan cara yang semakin berkembang, maka peraturan yang sudah ada dirasa tidak lengkap. Sehingga perlu adanya aturan khusus mengenai child grooming dengan cara mengkomparasikan aturan seperti aturan di Malaysia yaitu mengenai Sexual Offences against Children Act 2017 yang secara khusus mengatur terkait pelanggaran seksual terhadap anak di Malaysia. Yang nantinya dapat menjadi pertimbangan ke dalam aturan di Indonesia ke depan dengan penambahan pasal terkait child grooming ke dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak sebagai upaya mempermudah proses kriminalisasi pelaku (groomer) serta dalam upaya melindungi anak sebagai penerus bangsa. Kata kunci: Child Grooming, Dunia Maya, Kriminalisasi, Reformulasi. ABSTRACT Child grooming is categorized as sexual harassment that targets underage children by manipulating and deceiving children before they are sexually harassed. However, this offense is not specifically regulated in the laws in Indonesia and the reformulation of the criminalization of child grooming in the cyber world in the future is required. This research employed normative-juridical methods, statutory, conceptual, and comparative approaches. The research result shows that the incidence of cases of child grooming is mounting, which leaves negative influences amidst the ever-changing development of technology. The offenders seem to easily escape from sanctions recalling that there are no specific regulations so the authority to enforce the law concerning this issue seems restricted. The existing regulations cannot follow the vast development of the technology, and, thus, more specific regulations intended to handle the child grooming cases are required, where the regulations are compared to the related regulation in Malaysia called Sexual Offences against Children Act 2017 that specifically regulates sexual offenses against children in Malaysia. This comparison is later expected to serve as a consideration in the existing Child Protection Law regarding child grooming cases in Indonesia. This consideration is also expected to ease the process of the criminalization for the groomers and to protect the children responsible for being the next generations of the future. Keywords: child grooming, cyber world, criminalization, reformulation
REFORMULASI SISTEM POST-MERGER NOTIFICATION SEBAGAI UPAYA MENGHINDARI RECHTVACUUM PEMBATALAN MERGER OLEH KPPU Muhammad Fadhali Yusuf
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Sistem Post-Merger Notification yang diterapkan di Indonesia saat ini tentu masih menimbulkan Kontroversi maupun perdebatan dikalangan praktisi maupun Akademisi, mengingat sistem ini mewajinkan Notifikasi atas transaksi Merger baru dapat dilakukan setelah Merger terlaksana. Apabila dibandingkan dengan Negara lain, terdapat perbedaan yang tentu mempengaruhi penerapan Hukum Persaingan Usaha, yang mana di Negara-negara lain telah menerapkan sistem Pre-Merger Notification. Penulis dalam penelitian ini mencoba mengkaji kekosongan hukum yang ada di sistem Post-Merger Notification dan merumuskan upaya penyempurnaan sistem Post-Merger ini. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, dengan Pendekatan Konseptual (conceptual approach) dan Pendekаtаn Perundаng-undаngаn (stаtue аpproаch). Kemudian diperoleh hasil dari penelitian bahwa KPPU menyusun dan menyelaraskan regulasi maupun skema untuk membatalkan transaksi penggabungan dari suatu Perusahaan yang telah melakukan penggabungan serta pengaturan mengenai Pemulihan Status Hukum Perusahaan hasil Pembatalan Merger. Adapun hal ini dilakukan guna memberikan kepastian hukum bagi Pelaku Usaha juga memperbaiki kekosongan hukum dalam penegakan Hukum Persaingan Usaha. Kata Kunci : Kekosongan Hukum, Penggabungan, KPPU ABSTRACT The post-merger system that applies in Indonesia still sparks cons and debates among practitioners and scholars because such a system requires the notification of a new merger transaction to take place following the execution of the merger. There are differences between this system and that of other countries, which affects the implementation of business competition law, and the pre-merger notification system has been implemented in several countries. This research aims to study the legal loopholes in the post-merger system and formulate the measures taken to improve the post-merger system. With normative-juridical methods and conceptual and statutory approaches, this research reveals that the Business Competition Supervisory Commission drafts and adjusts regulations and schemes to cancel a merger transaction in a company performing this merger and performs the recovery of the legal standing of the company following the merger cancellation. This approach is intended to guarantee legal certainty for business people, fill the legal loopholes, and enforce business competition law. Keywords: legal loopholes, merger, business competition supervisory commission (KPPU)
ANALISIS PEMBATALAN PUTUSAN HOMOLOGASI OLEH MAHKAMAH AGUNG (STUDI KASUS PEMBATALAN PUTUSAN HOMOLOGASI PT NUSANTARA PROSPEKINDO SUKSES) Petrus Christoforus Darato
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan putusan hakim antara Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung terhadap proses pemungutan suara atas rencana perdamaian PT Nusantara Prospekindo Sukses (Dalam PKPU) tanggal 9 September 2020. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat bahwa proses pemungutan suara telah memenuhi ketentuan Pasal 281 jo. 280 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Adapun Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa proses pemungutan suara atas rencana perdamaian tersebut telah menyalahi ketentuan Pasal 281 jo. 280 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sehingga Mahkamah Agung membatalkan pengesahan perjanjian perdamaian tersebut dan menyatakan PT Nusantara Prospekindo Sukses pailit dengan segala akibat hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Niaga disebabkan karena perbedaan penafsiran penerapan Pasal 280 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dimana Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa sikap Hakim Pengawas dalam memerintahkan Tim Pengurus untuk mengakui tagihan Kreditor Separatis namun tidak memberikan hak suara telah menyalahi ketentuan Pasal 280 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Agung menafsirkan Pasal 280 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tanpa memperhatikan fakta dan kejadian dalam rapat-rapat kreditor PT Nusantara Prospekindo Sukses (Dalam PKPU). Kata Kunci : Hakim Pengawas, Kepailitan, Rencana Perdamaian ABSTRACT This research aims to analyze the different court decisions given by the judges of the Commercial Court in the District Court of Central Jakarta and the Supreme Court in the voting process for the reconciliation of PT Nusantara Prospekindo Sukses (in PKPU) dated 9 September 2020. The Panel of Judges of the Commercial Court of the District Court of Central Jakarta argued that the voting process met the provision of Article 281 in conjunction with Article 280 of Law concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). However, the judges of the Supreme Court were adamant that this voting process violated Article 281 in conjunction with Article 280, making the court cancel all the homologation of the reconciliation and declared PT Nusantara Prospekindo Sukses bankrupt. The research results show that these two dissenting decisions stemmed from varied interpretations of the implementation of Article 280, in which the judges of the Supreme Court saw this decision as not in line with Article 280 because the supervising judges instructed the team concerned to admit the payable amount of the secured creditor but no right to vote was given. The judges of the Supreme Court interpreted Article 280 without considering the facts and what took place in the sessions attended by the creditors of PT Nusantara Prospekindo Sukses (in PKPU). Keywords: supervising judge, bankruptcy, reconciliation plan
PEMBATASAN SYARAT DIVERSI BAGI PELAKU ANAK TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Purwati Cahya Mustikaningrum
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Dilatar belakangi atas tingginya angka kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Anak yang diberlakukan proses peradilan secara formal dalam persidangan, serta adanya pembatasan syarat diversi dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Padana Anak yang mengatakan bahwa Anak tidak wajib diupayakan diversi apabila ancaman pidana yang dikenakan kepadanya lebih dari 7 tahun dan merupakan tindak pidana recidive sehingga Anak pelaku tindak pidana narkotika tidak dapat di diversi. Melihat dari problematika tersebut maka rumusan masalah yang dapat diambil ialah (1) Apakah pembatasan syarat diversi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait tindak pidana narkotika telah sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Hak-Hak & The Beijing Rule? (2) Bagaimanakah konsep pembatasan ketentuan syarat diversi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di masa mendatang terkait anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika? Jenis metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Negara telah menjamin perlindungan bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun aturan tersebut tidak bisa terlaksana sepenuhnya dengan adanya pembatasan syarat dilaksanakannya diversi terhadap pelaku Anak. Diantaranya adalah bagi pelaku Anak tindak pidana narkotika yang tidak diwajibkan terhadapnya untuk dilakukan diversi. Dengan demikian perlu adanya perubahan pada aturan tersebut agar Anak pelaku tindak pidana narkotika dapat diselesaikan melalui diversi yaitu pada frasa “diupayakan” dalam Pasal 7 ayat (1) diubah menjadi “dilakukan”, penghapusan kategori anak yang dapat di diversi, dan penambahan pasal pengenai wajib dilakukan diversi bagi pelaku anak penyalahgunaan narkotika. Kata Kunci: Pembatasan, Syarat Diversi, Pelaku Anak, Tindak Pidana Narkotika, Sistem Peradilan Pidana Anak. ABSTRACT Narcotic cases involving children as the offenders are mounting in numbers, and these cases usually take the formal trial process at courts and the diversion of Article 7 Paragraph (2) of Law Number 11 of 2012 concerning the Judicial System of Juvenile Crime implying that children do not require any diversion if they are sentenced to more than seven-year imprisonment or if they are repeat offenders. If this is the case, the child involved in such a crime cannot receive any diversion. Departing from this issue, this research investigates: (1) Is the scope of the requirements of diversion governed in law Number 11 of 2012 concerning the Judicial System of Juvenile Crime regarding narcotic crime relevant to the provisions of the Convention on the Rights of the Child and the Beijing Rule? (2) how does the concept of this scope of the requirements of the diversion work in Law Number 11 of 2012 concerning the Judicial System of Juvenile Crime in the future regarding a child involved as an offender in a narcotic crime? This research employed normative-juridical methods, statutory, and conceptual approaches. the research concludes that the state guarantees the protection of the child facing legal cases according to the Convention on the Rights of the Child governed in Article 7 of Law Number 11 of 2012. However, this regulation is not implemented with the application of diversion. The case with the child as the offender does not require any diversion to give. Thus, the phrase “diupayakan” (effort given) as in Article 7 Paragraph (1) needs to be changed into “dilakukan” (taking action). Other considerations may involve the abolishment of the categories of children that can receive diversion and the addition of an article concerning the obligation of a diversion for the child involved in a narcotic crime. Keywords: limitation, requirements of diversion, a child as an offender, narcotic crime, judicial system of juvenile crime
IMPLEMENTATION OF ARTICLE 30 PARAGRAPH (2) OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 30 OF 2019 CONCERNING ASSESSMENT OF CIVIL SERVANT PERFORMANCE (A STUDY IN EDUCATION CIVIL SERVICE AND REGIONAL TRAINING AGENCY OF KEDIRI CITY) Sherine Alsadila Millenia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang memuat mengenai pembinaan kinerja. Pasal tersebut belum dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kediri selaku Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan kepegawaian di Kota Kediri. Padahal pembinaan kinerja terhadap PNS perlu dilakukan agar target kinerja bisa dicapai. Penulisan skripsi ini menggunakan metode sosio legal dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil belum dilaksanakan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kediri, dikarenakan terdapat faktor-faktor penghambat seperti faktor penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Sedangkan solusi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kediri adalah dengan segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), bersikap tegas dalam melaksanakan pembinaan, dan mengusahakan menyesuaikan diri dengan adanya pandemi COVID-19. Kata kunci: Pembinaan Kinerja, Kinerja, PNS ABSTRACT This research studies the issue regarding the enforcement of Article 30 Paragraph (2) of Government Regulation Number 30 of 2019 concerning the Assessment of Civil Servant Performance in Education Civil Service and Regional Training Agency (henceforth referred to as BKPPD) in Kediri City. This research employed socio-legal methods and socio-juridical approaches. Primary and secondary data were analyzed using descriptive qualitative analysis techniques. This research results reveal that the Government Regulation mentioned above has not been appropriately implemented due to several impeding factors such as law, society, and culture. The solution given by the BKPPD of Kediri City is to immediately draft the Standard Operational Procedures (SOP), perform stricter standards for civil service training, and adjust to the conditions amidst Covid-19. Keywords: Performance Development, Performance, Civil Servants
KEPASTIAN HUKUM DALAM PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF OLEH KPPU TERHADAP PERSEKONGKOLAN TENDER DI MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (Studi Putusan Perkara Nomor 28/KPPU-I/2020) Silvia Valentina
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penjаtuhаn sаnksi dendа аdministrаtif yаng diаtur didаlаm Undаng-Undang No 5 Tаhun 1999, PP No 44 Tahun 2021, dan Perkom No 2 Tahun 2021 yang merupаkаn lаngkаh yаng digunаkаn dаlаm melаkukаn penegаkаn hukum persаingаn usаhа yаng dilаkukаn oleh KPPU terhаdаp pelаku usаhа yаng melаnggаr ketentuаn tersebut, sаlаh sаtunyа terhаdаp pelаku persekongkolаn Tender. Nаmun KPPU dаlаm memberikаn putusаn ditemukаn putusаn selama kurun waktu pandemi Covid-19 yаng tidаk sesuаi dengаn bаtаs serendаh-rendаhnya. Penelitiаn ini bertujuаn untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan KPPU dalam menentukan denda administratif di masa Pandemi Covid-19 kepada pelaku usaha yang melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam putusan Nomor 28/KPPU-I/2020, serta mengetahui dan menganalisis implikasi penjatuhan sanksi administratif denda di bawah batas minimal dalam putusan KPPU Nomor 28/KPPU-I/2020 ditinjau dari prinsip kepastian hukum. Metode penelitiаn yаng digunаkаn dаlаm penelitiаn ini аdаlаh yuridis normаtif dengаn menggunаkаn pendekаtаn undаng-undаng, pendekаtаn konseputual dan pendekаtаn kаsus, serta menggunаkаn interpretаsi grаmаtikаl dаn sistemаtis. Sehinggа hаsil penelitiаn dаri penelitiаn ini menunjukan bahwa KPPU dаlаm menjаtuhkаn putusаnnyа Nomor 28/KPPU-i/2020 tidak mengikuti ketentuan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999, PP Nomori 44 Tahun 2021, dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2021 terkait sanksi. Hаl ini secаrа tidаk lаngsung menghilаngkаn bаtаs nominаl dendа dаlаm Pаsаl 47 аyаt (2) Huruf g Undаng-undаng Nomor 5 Tаhun 1999. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa KPPU telah menyampingkan kepastian hukum. Kаtа kunci : Persekongkolаn Tender, Sаnksi Dendа Аdministrаtif, Covid-19 ABSTRACT Imposition of an administrative sanction is governed by Law Number 5 of 1999, Government Regulation Number 44 of 2021, and Commission Regulation Number 2 of 2021, and this imposition is intended to enforce the law in business competition performed by Business Competition Supervisory Commission (henceforth referred to as KPPU) for those involved in a conspiracy over tender. However, the KPPU was found to declare the decision not congruent with the minimum threshold during Covid-19. This research aims to find and analyze the basic consideration of the KPPU in setting the administrative fine amidst the pandemic imposed on businesses violating Article 22 of Law Number 5 of 1999 as in Court Decision Number 28/KPPU-I/2020 and to analyze the implication of the imposition of fines as an administrative sanction under the minimum threshold as in the court decision mentioned above from the perspective of legal certainty. This research employed normative-juridical methods, statutory, conceptual, and case approaches. The data were analyzed based on grammatical and systematic techniques. The research results reveal that the court decision mentioned was not in compliance with the provisions of law Number 5 of 1999, Government Regulation Number 44%
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG MENGIDAP GANGGUAN JIWA SKIZOFRENIA (Studi Kasus Putusan No.59/Pid.Sus/2021/PN.Tbk, Putusan No.8/Pid.Sus/2021/PN.Pps dan Putusan No.348/Pid.Sus/2020/PN.Smp) Teresia Dwi Hesti Ningsih
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang mengidap gangguan jiwa skizofrenia pada Putusan No. 59/Pid.Sus/2021/PN.Tbk, Putusan No. 8/Pid.Sus/2021/PN.Pps, dan Putusan No. 348/Pid.Sus/2020/PN.Smp. Jenis penelitian dalam skripsi ini ialah jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini undang-undang, ketiga putusan, buku-buku, serta jurnal. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan interpretasi sistematis dan gramatikal. Berdasarkan hasil penelitian maka diketahui bahwa perbedaan putusan yang dijatuhi oleh hakim dari ketiga kasus tersebut disebabkan oleh perbedaan mengenai kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana, hal mengenai kondisi kejiwaan pelaku ini diketahui dari keterangan yang disampaikan oleh ahli di dalam persidangan. Pada kasus pertama, ahli mengatakan bahwa terdakwa tidak dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk, oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Pada kasus kedua, ahli berpendapat bahwa kondisi terdakwa ini bisa memahami nilai dan risiko atas perbuatannya serta mampu memaksudkan suatu tujuan dengan sadar, dan terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu terdakwa divonis hukuman penjara. Pada kasus ketiga, ahli berpendapat bahwa terdakwa tidak mampu dimintakan pertanggungjawabannya, selain itu hakim juga berpedoman pada Pasal 44 ayat (2) KUHP, oleh karena itu terdakwa dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa untuk mendapat perawatan. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pemidanaan, Tindak Pidana Narkotika, Skizofrenia JUDGES’ CONSIDERATIONS IN SENTENCING A NARCOTIC CRIMINAL OFFENDER SUFFERING FROM SCHIZOPHRENIA (A Case Study of Court Decision Number 59/Pid.Sus/2021/PN.Tbk, Court Decision Number 8/Pid.Sus/2021/PN.Pps , and Court Decision Number 348/Pid.Sus/2020/PN.Smp) Teresia Dwi Hesti Ningsih, Yuliati, Fachrizal Afandi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: teresiahesti57@student.ub.ac.id ABSTRACT This research aims to investigate the judges’ considerations in sentencing a criminal offender suffering from schizophrenia for a narcotic crime under Court Decision Number 59/Pid.sus/2021/PN.Tbk, Decision Number 8/Pid.Sus/2021/PN.Pps, and Decision Number 345/Pid.Sus/2020/PN.Smp. This research employed normative-juridical methods, statutory, and case approaches. The legal materials were obtained from laws, the three court decisions, books, and journals. All the materials were analyzed using systematic and grammatical interpretations, revealing that these three dissenting court decisions stem from diverse observations of the judges toward the defendant suffering from schizophrenia. In the first case, it was revealed that the defendant could not differentiate between right and wrong, and, thus, the defendant was declared free from all charges. The second case revealed that the defendant was aware of the risks and could map his objectives under his full consciousness, and this decision led him to a jail sentence. The third case, however, revealed that the defendant was not capable of holding any liability. In this case, the judge referred to Article 44 Paragraph (2) of the Penal Code, and this reference served as the basis of the decision to send the defendant to a mental hospital for further mental healthcare. Keywords: Judges’ Considerations, Criminal Sentence, Narcotic Crime, Schizophrenia
MAKNA FRASA "TINDAKAN TEGAS TERUKUR" SEBAGAI UPAYA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENEGAKAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN Winda Ardyana Pristanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan frasa “Tindakan Tegas Terukur”. Tindakan tegas dan terukur ini merujuk pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penulis beralasan bahwa frasa “Tindakan tegas terukur” tidak memiliki makna yang jelas, sehingga mengakibatkan pengimplementasian frasa tindakan tegas dan terukur oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan dalih menegakan ketertiban dan keamanan tersebut masih dianggap bias terhadap apa yang menjadi tolak ukurnya. Permasalahan ini menimbulkan adanya kekaburan atas norma sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tindakan Tegas Terukur dapat dimaknai sebagai serangkaian tindakan kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri, baik perseorangan maupun dalam ikatan kesatuan secara profesional, proporsional dan tanpa ragu-ragu, serta sesuai peraturan perundangan yang berlaku untuk mencegah, menghambat atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat. Akibat hukum apabila tindakan kepolisian melebihi makna dari tindakan tegas terukur yaitu sanksi kode etik, sanksi disiplin, dan sanksi Kode Etik. Kata kunci: tegas dan terukur, polisi, keamanan, ketertiban ABSTRACT This research investigates the scope of the phrase “strict and reasonable discipline” outlined in the Regulation of the Chief Indonesian National Police Number 8 of 2009 concerning the Implementation of the Principle and Standard of Human Rights to perform the Tasks of the Indonesian National Police. This research learns that this phrase does not demonstrate any clear meaning, and the imposition of strict and reasonable discipline enforced by the police for the sake of order and safety is deemed biased in terms of its benchmark. This issue has led further to the vagueness of the norm and uncertainty in the law. The research results indicate that this discipline can be understood as a series of disciplinary measures performed by the police of Indonesia either individually or in a group in professional and proportional scopes without any doubt and according to the current laws. This discipline is intended to prevent, hamper, or cease criminal offenses that can pose a threat to the safety and harm people’s life, properties, and morality and to guarantee the safety of the people. The legal consequences regarding the disciplinary acts taken by the police involve the sanction of code of conduct and disciplinary sanction. Keywords: strict and reasonable discipline, police, safety, order

Page 462 of 563 | Total Record : 5629

 460   461   462   463   464 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue