cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 480   481   482   483   484 
OPTIMALISASI PUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR SELAMA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG Suryaaji Rachma Damarjati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Suryaaji Rachma Damarjati, Agus Yulianto, Anindita Purnama Ningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl, MT. Haryono, No. 169 Malang e-mail: ajidamarjati@student.ub.ac.id ABSTRAK Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan terkait implementasi pemungutan retribusi pelayanan pasar sebagai salah satu pendapatan asli daerah Kota Malang pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang kepada para pedagang pasar tradisional dan pasar sederhana di Kota Malang dengan berdasarkan pada Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum dengan cara meneliti kinerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, serta meneliti penyebab tidak taatnya para pedagang pasar dalam memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka rumusan masalah yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana implementasi pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kota Malang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum?, 2) Apa saja yang menjadi hambatan dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kota Malang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum?, dan 3) Apa saja strategi dan solusi yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Kota Malang, khususnya oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang untuk mengoptimalkan pemasukan dari pungutan retribusi pelayanan pasar sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum? Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, teknik ini penulis gunakan agar memudahkan pembaca dan penulis untuk memahami serta menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang memiliki beberapa strategi untuk mewujudkanefektivitas hukum Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum dengan memanfaatkan program Pasar Online atau E- Pasar untuk melakukan kegiatan jual-beli pasar tradisional selama masa pandemi dan memberi dispensasi besaran retribusi yang dibebankan pada para pedagang selama masa pandemi. Faktor utama yang menghambat terpenuhinya target retribusi pelayanan pasar adalah berkurangnya pendapatan para pedagang, khususnya selama masa pandemi Corona Virus Disease 2019 dan masih dijumpainya pedagang yang memiliki kesadaran rendah dalam memenuhi kewajiban retribusi yang dibebankan kepadanya. Kata Kunci: PAD, Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Pasar ABSTRACT This research studies the issue regarding the implementation of a levy paid for traditional market services as regional revenue in Malang city during the Covid-19 pandemic by the Cooperative, Industry, and Trade Agency in Malang city. This levy is collected from sellers in the market in Malang in compliance with Article 24 of Regional Government Number 3 of 2015 concerning Levies imposed on Public Services by observing the performance of the agency and the reasons for the disobedience among the vendors in the market. Departing from the above issue, this research investigates: 1) how is the collection of retribution of traditional market services implemented according to Article 24 of Regional Regulation Number 3 of 2015 concerning Levies imposed on public services?, 2) what factors impede the levy collection in the traditional market in Malang city as formulated in Article 24 of Regional Regulation Number 3 of 2015?, and 3) what are the strategies and solutions given to the Regional Regulation of Malang city, especially by Cooperative, Industry, and Trade Agency in Malang city to optimize the amount of levy given according to Article 24 of Regional Regulation of Malang City Number 3 of 2015? This research employed empirical-juridical methods with socio-juridical approaches. Primary and secondary data were analyzed based on qualitative-descriptive techniques to let readers and the writer understand the content easily and to help with conclusion drawing. The research results reveal that the Cooperative, Industry, and Trade Agency in Malang city has some strategies to realize the effectiveness of Article 24 of Regional Regulation Number 3 of 2015 by utilizing Pasar Online or E-Pasar (E-market) to do transactions in traditional markets during the pandemic and to give exemption to the vendors in the market from the levy. Levy collection is hampered due to the spread of the virus, coupled with a lack of awareness of the people to pay the retribution they are subject to. Keywords: regional revenue, regional levy, market service levy
KEMASLAHATAN HUKUM KELEMBAGAAN BANK WAKAF MIKRO (ANALISIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF) Tasya May Shella Hasibuan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tasya May Shella Hasibuan, Siti Hamidah, Fitri Hidayat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. Mt. Haryono No. 169, Malang e-mail: Tasyamayshella@student.ub.ac.id ABSTRAK Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan pada kelembagaan dan badan hukum yang digunakan Bank Wakaf Mikro, dengan melihat eksistensi Bank Wakaf Mikro dari sudut pandang hukum positif Indonesia dan rukun islam penulis ingin menentukan bentuk kelembagaan yang mampu memberikan kemaslahatan secara hukum dan memiliki satu payung hukum yang sama. Dimana jika dilihat Bank Wakaf Mikro memiliki tujuan yang sangat baik dalam pemberataan ekonomi di Indonesia terkhusus bagi umat Islam. Namun manfaat Bank Wakaf Mikro yang dapat dirasakan oleh umat islam tersebut tidak dibarengi dengan bentuk Lembaga dan Badan Hukum yang sesuai dimana Badan Hukum Bank Wakaf Mikro yaitu Koperasi dan Lembaga Bank Wakaf Mikro yaitu Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Berdasarkan hal yang sudah penulis jabarkan diatas, Skripsi ini mengangkat 1 (satu) rumusan masalah: Apa bentuk kelembagan Bank Wakaf Mikro yang memberikan kemaslahatan hukum? Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual. Penulis juga menggunakan Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang didapat penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal dan penafsiran interpretasi. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh hasil dari permasalahan yang ada pada bentuk kelembagaan dari Bank Wakaf Mikro, Dimana jika melihat pada lembaga yang sudah ditunjuk maupun diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 maka lahirlah Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independent yang memiliki beberapa tugas dalam mengelola wakaf uang dan sudah memiliki satu payung hukum yang jelas, Badan Wakaf Indonesia dirasa mampu memaksimalkan dan mengembangkan pengelolaan wakaf uang produktif dengan menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai monitoring dan pengawasan dalam BWM yaitu untuk membantu perekonomian masyarakat menengah kebawah dan membentuk badan hukum yaitu Perseroan Terbatas dikarenakan mampu mengembangkan Lembaga wakaf uang produktif. Kata Kunci: Bank Wakaf Mikro, UU Wakaf, Lembaga Keuangan Mikro ABSTRACT This research studies the issue of the organization and legal entity used by a micro waqf bank by looking at the existence of a micro waqf bank from the perspective of positive law in Indonesia and pillars of Islam. This research specifically aims to set the organizational standards that are capable of providing legal benefits under the same legal protection. A micro waqf bank shares the same objectives in terms of economic development in Indonesia, especially for Moslems, but the benefits perceived are not in line with an organizational status or legal entity according to the principle of the legal entity for the micro waqf bank such as cooperatives and micro waqf banking organizations or sharia microfinance companies. Departing from the above elaboration, this research aims to investigate: what type of micro waqf banking organization can guarantee legal benefits. This research employed normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using grammatical interpretation. The research concludes that the organizational form of micro waqf banking as mandated by law Number 41 of 2004 is deemed to be an independent institution with several tasks to manage the waqf money under clear legal protection. The Organization that manages waqf in Indonesia is deemed to be able to maximize and develop the management of productive money for waqf by setting a Waqf organization in Indonesia as a monitoring and supervisory agency to help the economy of lower and middle-class society and to establish a legal entity such as a limited liability company due to its capability to develop a waqf organization regarding productive money. Keywords: Micro Waqf Bank, Waqf Law, Microfinance Instituations
PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH BATAS MINIMUM KHUSUS PADA KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Blt) Twystania Putri Mahardika
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Twystania Putri Mahardika, Faizin Sulistio, Galieh Damayanti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: twystania@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat sebuah permasalahan yang terjadi yakni Pertimbangan Hakim yang menjatuhkan putusan dibawah minimum terhadap perkara pengguna Narkotika Golongan I bukan tanaman yang tidak sesuai dengan UU Narkotika yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat sebuah rumusan masalah yakni : Apakah Ratio Decidendi Hakim dalam menjatuhkan pidana 1 tahun 6 bulan dalam putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Blt sudah sesuai dengan hukum positif di Indonesia? Apakah penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Blt dalam menjatuhkan pidana sudah sesuai dengan penegakan hukum terkait pemberantasan narkotika di Indonesia? Kemudian penulisan dalam karya tulis ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan metode pendekatan : Pendekatan Undang-undang (statute approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Dari hasil penelitian dengan metode diatas maka penulis mendapat jawaban atas permasalahan yang ada yakni perbuatan yang terdakwa lakukan telah memenuhi unsur-unsur dan pasal yang telah dijatuhkan yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dalam putusannya, hakim tidak menjatuhkan hukuman sesuai dengan UU yang berlaku. ABSTRACT This research investigates the issue regarding the sentence delivered under the threshold by the judge over narcotics use type I non-plant category not according to Narcotics Law in place. Departing from the above issue, this research investigates: is the ratio decidendi of the judges in sentencing a criminal for one year and six months in Court Decision Number 258/Pid.Sus/2021/PN Blt relevant to the positive law in Indonesia and does the implementation of Article 112 of Law Number 35 of 2021 comply with the principle of law enforcement concerning narcotic eradication in Indonesia? This research employed a normative method and statutory and case approaches. The research reveals that the offense meets the aspects and Article 112 Paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, contrary to the condition where the Judge, as in the court decision mentioned earlier, does not deliver the decision according to the law in place.
ASPEK PSIKOLOGIS HAKIM DALAM MEMPERTIMBANGKAN KEPUTUSAN TERHADAP KEALPAAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN Wahyu Ela Safitri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wahyu Ela Safitri, Faizin Sulistio, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: elasafitri@student.ub.ac.id ABSTRAK Pada Skripsi ini, Penulis mengangkat permasalahan berkaitan dengan aspek psikologis hakim dalam mengambil keputusan terhadap Kealpaan di kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian (Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo) dimana terdapat beberapa perkara terkait hal tersebut yang disidangkan di sana. Namun karena perkara atau kasus hanya mengkhususkan mengenai kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, sehingga pasal yang digunakan dalam perkara ini hanya Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan hal tersebut diatas karya tulis ini mengangkat rumusan masalah, sebagai berikut:1) Bagaimana persepsi hakim dalam mempertimbangkan keputusan terhadap delik kealpaan di kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian seseorang pada putusan Pengadilan Negeri Ponorogo? 2) Bagaimana pengaruh aspek psikologis hakim terkait persepsi pengambilan putusan di Pengadilan Negeri Ponorogo terhadap tindak pidana kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian seseorang?. Penelitian ini adalah jenis penelitian empiris yang menggunakan metode pendekatan yuridis-Psikologis dimana upaya mendalami suatu permasalahan berdasarkan atas norma-norma, doktrin hukum, dan psikologis hukum yang terkait dengan penerapannya. Sumber data terdiri data primer dan data sekunder, yang dimana data primer penulis dapatkan dengan hasil wawancara bermetode purposive sampling. Adapun hasil penelitian yang dilakukan penulis, bahwa persepsi hakim dalam memberikan putusan terhadap kealpaan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian seluruhnya berpangku pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan terutama pada Pasal 310 Ayat (4). Dalam aspek psikologis hakim, Hakim tidak berpangku pada kondisi dari hakim itu sendiri karena hakim memiliki kode etik hakim yang termuat dalam Keputusan Bersama Ketua MA RI dan Ketua KY RI Nomor:047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor:02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sehingga hakim diwajibkan memiliki sifat profesional dalam hal memberikan putusan yang adil dan bijaksana, sesuai dengan Undang-Undang, Keadaan dalam persidangan yang dapat memberatkan dan meringankan putusan. Kata Kunci: Ponorogo, Kecelakaan, Psikologis Hukum, Hakim, Pengadilan Negeri ABSTRACT This research studies the psychological aspects of judges in making a decision over the case of negligence leading to an accident that causes death (A study in the District Court of the Regency of Ponorogo) where there are some cases that have to be judged at the court. For the negligence causing the accident as in this case, this research refers to Article 310 Paragraph (4) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transports. Departing from the above issue, this research investigates: 1) what is the perception of the judges in considering a decision over the negligence that leads to traffic accident causing another person’s death as in the District Court Decision of the Regency of Ponorogo? 2) What psychological aspect affects the decision made by the judges regarding this accident? This is an empirical study employing psychological-juridical methods that are intended to delve into the issue observed according to the norms, legal doctrines, and the psychology of law related to the implementation. The data involved both primary and secondary materials, where the former was obtained from interviews using a purposive sampling technique. The research results conclude that the perception of the judges in making a decision regarding the accident causing another person’s death fully adheres to Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transports, Article 310 Paragraph (4). In terms of the psychological conditions of the judges, they do not adhere to their own conditions since they are bound to the code of conduct set forth in the Joint Decree of the Head of Supreme Court of the Republic of Indonesia and the Head of Judicial Commission of the Republic of Indonesia Number 047/KMA/SKB/IV/2009 and Number:02/SKB/P.KY/IV/2009 regarding Code of Conduct and the Guidelines of Judicial Attitudes. That is, judges must perform their tasks professionally according to Law and the conditions in the trial that could aggravate or alleviate verdicts. Keywords: Ponorogo, Accident, Legal Psychology, Judge, District Court
PENYALAHGUNAAN APLIKASI HIGGS DOMINO ISLAND SEBAGAI PERJUDIAN ONLINE OLEH MASYARAKAT KOTA SURABAYA Yanu Romansyah Melvando
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yanu Romansyah Melvando, Faizin Sulistio, Alfons Zakaria Faculty of Law Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ynromansyah@student.ub.ac.id ABSTRAK Penulisan ini mengangkat tentang alasan Masyarakat Kota Surabaya menyalahgunakan Aplikasi Higgs Domino Island sebagai perjudian online. Pada Kitab Undanvg-Undang Hukum Pidana yang ada di Indonesia menyatakan bahwa hal tersebut dilarang oleh undang-undang, tetapi megapa hal tersebut terjadi di kalangan masyarakat, selain itu juga membahas mengenai alasan belum adanya penanganan dari pihak kepolisian yang ada di Polres Surabaya KOTA. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Kriminologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan masyarakat menggunakan aplikasi ini untuk berjudi adalah karena Mudah didapatkan ya atau dijangkau nya aplikasi tersebut karena bisa diunduh secara gratis melalui Play Store dan App Store, Karena transaksinya bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja dan, Nilai tukar untuk modal berjudi atau Chips yang terjangkau harganya bekisar Rp50.000 Sampai dengan Rp70.000 selanjutnya untuk alasan penyidik tidak melanjutkan proses hukum atas laporan penyebaran konten pornografi melalui Whatsapp adalah karena Tidak tersedianya alat yang dapat mengetahui keterlibatan masyarakat Kota Surabaya dalam perjudian via aplikasi Higgs Domino Island tersebut baik sebagai pemain maupun bandar, tidak tersedianya penyidik yang memumpuni di bidang IT, dan Penyidik menganggap bahwa perjudian melalui aplikasi Higgs Domino Island hanya sebuah hiburan permainan Kata Kunci: Perjudian, Kriminologi, Penyidik ABSTRACT This research studies the inappropriate use of Higgs Domino Island as an application facilitating online gambling in Surabaya city, while the Criminal Law of Indonesia prohibits gambling. This research also sees the reasons for the absence of measures that should be taken by the police in the Sub-regional Police Department of Surabaya city. With criminological-juridical methods, this research shows that this online gambling application is not hard to get since people can download it for free on Play Store and App Store, and the transactions can take place anywhere anytime. The chips are quite affordable, ranging from IDR 50,000 to 7
ANALISIS YURIDIS RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE (Studi Putusan No. 46/Pid.Sus/2021/PN PLP) Zhafir Galang Arissaputra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Zhafir Galang Arissaputra, Prija Djatmika, Faizin Sulistio Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: zhafirgalang@student.ub.ac.id ABSTRAK Pada penulisan ini, penulis mengkaji Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Putusan No 46/Pid.Sus/2021/Pn Plp). Perkara a quo terjadi permasalahan yang mana Majelis Hakim memutuskan bersalah dengan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE terhadap jurnalis media online berita.news yang mana termask kategori pidana pers sehingga terjadi konflik antara Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dengan Pasal 8 dalam UU Pers. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimanakah pengaturan dalam hukum di indonesia terhadap aktivitas jurnalistik yang merugikan orang lain? 2. Bagaimana Ratio decidendi hakim dalam memutus kasus tindak pidana Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) dalam Pengadilan Negeri Palopo No 46/Pid.Sus/2021/PN Plp? Adapun Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang undangan dan pendekatan kasus. Dari penggunaan metode diatas, penulis memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada, bahwa pengaturan terhadap aktivitas jurnalistik yang merugikan masyarakat tetap tunduk di dalam mekanisme Undang-Undang Pers sebagai arti penting perlindungan pers. Pemidanaan terhadap jurnalis atau pers harus dijadikan obat terakhir (ultimum remidium) sebagai jaminan terhadap pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Pertimbangan Majelis Hakim yang memutuskan terdakwa bersalah berbanding terbalik dengan sikap pemerintah yang termaktub dalam SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Komunikasi Dan Informatika RI, Kejaksaan Agung , Kepolisian RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/Vl/2021 yang mana pada huruf (I) kaitannya pada Pasal 27 ayat (3) dimana tidak bisa digunakan terhadap pers dan mekanisme penegakan hukumnya tetap tunduk terhadap UU Pers. Kata Kunci: Ratio Decidendi, UU ITE, Pers ABSTRACT This research studies the ratio decidendi of judges in deciding a case in Decision Number 46/Pid.Sus/2021/Pn Plp). In terms of the a quo case, the Panel of Judges declared the defendant, a journalist for berita.news online media, guilty of violating Article 27 Paragraph (3) of Law concerning Electronic Information and Transactions, while this case is in the category of press crime, and this situation sparks conflict between Article 27 Paragraph (3) of Law concerning Electronic Information and Transactions. Departing from this issue, this research investigates: 1. How are journalistic activities that harm others regulated in Indonesia? 2. What ratio decidendi is referred to by the judges in judging the crime violating Electronic Information and Transactions Law Article 27 Paragraph (3) in the District Court of Palopo Number 46/Pid.Sus/2021/PN Plp? This research employed normative juridical methods and statutory and case approaches. The research reveals that journalistic activities that are deemed to harm others still comply with Press Law. That is, press protection is paramount. Sentencing journalists must be given as ultimum remidium or the last remedy to guarantee the fulfillment and protection of and respect for human rights. The judges’ decision, especially Letter (I), to declare guilty is contrary to the tendency of the government as stipulated in joint decrees of the Minister of Communication and Information Technology, the Attorney General, and Indonesian National Police Number 229 of 2021, Number 154 of 2021, Number KB/2/VI/2021, related to Article 27 Paragraph (3), cannot be applied to press and the mechanism of the law enforcement should comply with Press Law. Keywords: ratio decidendi, Electronic Information and Transactions, press
ANALISIS YURIDIS PENGATURAN METODE OMNIBUS LAW DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Yesaya Sakti Agung
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yesaya Sakti Agung, Indah Dwi Qurbani, Herlin Wijayanti Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya e-mail: yesayasinaga2@gmail.com ABSTRAK Karya tulis ini berfokus pada metode omnibus law yang diterapkan di Indonesia khususnya bagaimana pengaturan tentang penggunaan metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berangkat dari berbagai macam isu mengenai omnibus law, seperti penerapannya di Indonesia yang sebelumnya tidak mengenal teknik pembentukan undang-undang omnibus law baik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maupun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, proses-proses dalam pembentukannya yang dikatakan minim kontribusi dari kalangan buruh dan pekerja, pengaturan omnibus law itu sendiri yang belum begitu jelas dan sebagainya. Omnibus law atau biasa dikenal dengan omnibus bill pada awalnya dipakai oleh negara-negara dengan sistem hukum common law atau anglo saxon. Dengan tujuan untuk membuat undang-undang yang terdiri dari beberapa subjek atau materi pokok. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law atau eropa kontinental, seharusnya membuat pengaturan tentang omnibus law terlebih dahulu jika ingin menerapkan metode omnibus law di Indonesia. Penulis berharap penelitian ini dapat sedikit-banyak membantu menjabarkan mengapa metode omnibus law perlu diberlakukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan memperjelas tentang pengaturan metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kata Kunci: Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Metode Omnibus Law ABSTRACT This research focuses on omnibus law methods applied in Indonesia, especially regarding how the use of omnibus law methods is governed regarding legislation making in Indonesia. Departing from several issues regarding omnibus law, such as the application in Indonesia starting from the point when Indonesia did not recognize the methods of the law concerning omnibus law in either Law Number 12 of 2011 concerning Legislation Making or Law Number 15 of 2019 concerning the Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning Legislation Making, the making process that has been deemed to lack of contributions coming from labors and employees, regulating omnibus law is still murky. Omnibus law was referred to by countries that adhere to common law or Anglo Saxon with the aim to make a regulation that covers several subjects or subject matters. Indonesia adhering to civil law or continental Europe should set the regulations regarding omnibus law before it applies omnibus law methods in Indonesia. This research is intended to elaborate on why omnibus law methods need to be enforced in legislation making in Indonesia and to explain the regulation of omnibus law methods in legislation making. Keywords: legislation making, law making methods, omnibus law
KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM SISTEM KEKELUARGAAN SUKU TENGGER (STUDI PENGANGKATAN ANAK DI DESA NGADIWONO KECAMATAN TOSARI KABUPATEN PASURUAN) Puspita Radika Permatasari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Puspita Radika Permatasari, Setiawan Wicaksono, Suhariningsih, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: puspitaradika5@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menemukan kejelasan mengenai mengapa pengangkatan anak di usia dewasa tejadi di Masyarakat Suku Tengger dan akibat hukum pengangkatn anak oleh masyarakat Suku Tengger terkait dengan kewajiban memelihara orangtua ditinjau dari hukum nasional dan hukum ada. Berdasarkan Pasal 12 (1) Syarat Anak yang akan diangkat adalah belum berusia 18 (delapan belas) Tahun dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak. Adanya aturan tersebut mengakibatkan pengangkatan anak yang terjadi di Suku Tengger Desa Ngadiwono Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Batal demi hukum menurut aturan yang berlaku di Indonesia. Adapun jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Sosio Legal. Penelitian sosio legal adalah penelitian hukum yang berorientasi pada pengumpulan data empiris, yang berasal dari wawancara narasumber yaitu masyarakat di Desa Ngadiwono Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terjadinya pengangkatan anak di Desa Ngadiwono Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan dilatarbelakang oleh anak kandung yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga orangtua kandungnya memutuskan untuk mengangkat anak agar ada yang membantu merawat ladang, namun perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Dan Akibat Hukum pengangkatan anak di Desa Ngadiwono Kecamatan Tosari kabupaten pasuruan ialah perbedaan kedudukan antara anak kandung dan anak angkat, serta terputusnya hubungan darah antara orangtua kandung dan anak kandung yang sudah di angkat. Akibat Hukum dari pengangkatan anak seharusnya tidak membedakan antara anak kandung dan anak angkat karena hak, kewajiban dan harta kekayaan anak menurut hukum positif di Indonesia adalah sama dan memutus hubungan antara orangtua dan anak tidak diperbolehkan karena, sesuai Pasal 39 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa (1) tidak diperbolehkan memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dan orangtua kandungnya. Kata Kunci: Kedudukan Anak Angkat, Sistem Kekeluargaan, Pengangkatan Anak ABSTRACT This research aims to find out and analyze the grounds for a child adoption at an adult age in the tribal community of Tengger following the Law concerning Child Adoption by the people of Tengger in connection with parents’ responsibility seen from the perspective of national law and Adat (customary) law. On the contrary, Article 12 (1) requires people to adopt a child before he/she reaches eighteen years old and Article 2 of Government Regulation Number 54 of 2007 concerning Child Adoption states that child adoption is for the best interest, the welfare, and the protection of the child. These two regulatory provisions seem to set this adoption practice performed in the Tengger community null and void. This socio-legal research required empirical data from interviews with related informants and used socio-juridical methods. The research indicates that the adoption in the Tengger community departed from the fact that the child concerned could no longer fulfill the responsibilities as a child, and this condition has encouraged the parents to adopt an adult child to help cultivate the plantation. This
TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL TERHADAP PENJUALAN DAGING SAPI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus di Pasar Ngemplak Kabupaten Tulungagung) Wahyu Pratama Alamsyah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wahyu Pratama Alamsyah , Yuliati, Shinta Puspita Sari Fakultas Hukum Universitas Brawijayae-mail: perdanawahyu7@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat tema tentang permasalahan yang terjadi di Pasar Ngemplak Tulungagung dimana di pasar tersebut banyak pedagang yang menjual daging sapi namun tidak memiliki sertifikat halal. penulis mengkaji hal tersebut dalam perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat sebuah rumusan masalah yakni:(1) Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang tidak bersertifikat halal pada penjualan daging sapi dalam perspektif undang-undang perlindungan konsumen di pasa? (2) Bagaimana hambatan dan upaya pelaku usaha yang tidak bersertifikat halal untuk menjalankan undang- undang perlindungan konsumen? Kemudian penulisan dalam karya tulis ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan metode pendekatannya yuridis sosiologis. dimana pada hal ini peneliti melakukan pengkajian penerapan norma yang berlaku di masyarakat. Hasil penelitian data primer secara langsung pada penelitian lapangan terdapat5pedagang yang tidak memiliki sertifikat halal. Dan menurut Undang-undang yang berlaku Pasal8ayat (1) hurufhUndang-undang Perlindungan Konsumen, para pedagang tersebut melanggar aturan. Dikarenakan pada Undang-undang tersebut mewajibkan para produsen, pedagang dan penyedia jasa harus menyantumkan label halal pada produk yang dijual. Kata Kunci: Pelaku Usaha, Sertifikat Halal, Perlindungan Konsumen ABSTRACT In this thesis, the author raises the theme of the problems that occur in the Ngemplak Tulungagung Market where there are many traders who sell beef but do not haveahalal certificate. The author examines this in the perspective of the Consumer Protection Act. Based on this, the author raisesaproblem formulation, namely: (1) What is the responsibility of business actors who are not halal certified in beef sales in the perspective of the consumer protection law? (2) What are the obstacles and efforts of business actors who are not halal-certified to implement the consumer protection law? Then the writing in this paper uses an e
ANALISIS PENGATURAN TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI BERBASIS TEKNOLOGI ( FINANCIAL TECHNOLOGY ) DENGAN PRAKTIK SKEMA PONZI DI INDONESIA Alexandra Samala
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alexandra Samala, Yuliati, Ladito Risang Bagaskoro Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: alexandrasamala@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini beutujuan untuk membahas permasalahan pada kurangnya substansi hukum di Indonesia terhadap tindak pidana penipuan investasi berbasis teknologi (financial technology) dengan praktik skema ponzi . Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana penipuan investasi berbasis teknologi (financial technology) dengan praktik skema ponzi di Indonesia dan bagaimana pengaturan yang seharusnya berlaku dalam mengatur tindak pidana penipuan investasi berbasis teknologi (financial technology) dengan praktik skema ponzi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis dengan pendekatan perundang-undangan statute approach) dan pendekatan perbandingan (komparatif). Analisis untuk bahan hukum penelitian ini menggunakan penafsiran gramatikal dan sistematis. Skema ponzi atau dengan sebutan lainya pyramid scheme (piramida) merupakan sistem investasi ilegal dimana keuntungan yang dibayarkan kepada para investor sebenarnya adalah dari uang mereka sendiri yang diperoleh melalui investor-investor baru berikutnya. Sejak tahun 1975 hingga 2016 tercatat kerugian yang diderita masyarakat di Indonesia akibat investasi palsu ini mencapai Rp 126,5 triliun. Tindakan penipuan tersebut merupakan tindak pidana dan dapat dijerat melalui Pasal 374 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan dan penggelapan. Tindakan tersebut juga melanggar Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Melalui penelitian ini penulis telah memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Indonesia belum memiliki perundang undangan khusus yang secara tegas melarang penipuan Praktek bisnis penipuan investasi berbasis teknologi (financial technology) dengan praktik skema ponzi, namun pelaku usahanya dapat dijerat melalui undang-undang yang berlaku. Kemudian penulis menilai kurang efektifnya pengaturan Indonesia karena substansi hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan masih terlalu umum dan memiliki kekurangan. Penulis memberikan rekomendasi berdasarkan penelitian terhadap model pengaturan yang seharusnya berlaku di Indonesia yang diantaranya, yaitu untuk membuat produk hukum yang secara khusus mengatur mengenai penerapan skema ponzi, penetapan sanksi pidana khusus dan perubahan atau penambahan terhadap undang-undang terkait. Kata Kunci: Penipuan, Investasi, Finansial Teknologi, Skema Ponzi ABSTRACT This research discusses the weakness of the legal substance in Indonesia in the scope of financial technology-based investment fraud referring to the Ponzi scheme. To delve into how this issue is regulated in Indonesia and how the regulation should be enforced regarding this fraud committed with the Ponzi scheme, this research employed normative-juridical methods and statutory and comparative approaches. The research data were analyzed based on grammatical and systematic interpretations. Ponzi scheme or also known as the pyramid scheme represents an illegal investment system where the profits paid to the investors come from the funds collected from new investors. From 1975 to 2016, it is recorded that there have been 126.5 trillion rupiahs of loss caused by this illegal investment in Indonesia. This fraud is punishable by Article 374 concerning Banking. The research results reveal that Indonesia does not have any laws governing such a fraud applying Ponzi scheme, but it does not mean that the offenders could not be punished by current laws. Moreover, this research also learns that the substances in the legislation are too general and weak. Thus, this research recommends that legislative products specialized in the application of the Ponzi scheme, imposition of special sanctions, and amendments to related laws be taken into account. Keywords: Fraud, Investment, Financial Technology, Ponzi Scheme

Page 482 of 563 | Total Record : 5629

 480   481   482   483   484 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 More Issue