cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 478   479   480   481   482 
ANALISIS KRITERIA DERIVATIVE WORKS SEBAGAI OBJEK PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERSENDIRI DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNITED STATES COPYRIGHT ACT 1976 (UNITED STATES CODE TITLE 17) Rachel Calysta Odellia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rachel Calysta Odellia, Afifah Kusumadara, Moch. Zairul Alam Fakultas Hukum Brawijaya University Jl. MT Haryono No. 69, Malang e-mail: rachelodellia@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria karya turunan (derivative works) sebagai objek perlindungan hak cipta tersendiri, yang kemudian ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan United States Copyright Act 1976 (United States Code Title 17). Metode penulisan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (concept approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Derivative works atau karya turunan adalah suatu hasil karya yang didasarkan atas karya lain yang sudah ada sebelumnya. Ketentuan mengenai derivative works baik dari definisi, kriteria perlindungan, bentuk dan contoh objeknya tidak diatur jelas dalam Undang-Undang Hak Cipta. Namun demikian, Pasal 40 Ayat (2) memberikan perlindungan yang berbeda kepada karya cipta berjenis derivatif bahwa karya tersebut memiliki perlindungan tersendiri atau terpisah dari ciptaan aslinya. Ketentuan perlindungan terpisah atau tersendiri tersebut pun juga tidak dijelaskan lebih lanjut sehingga timbul ketidaklengkapan hukum mengenai bagaimana sebuah derivative works dapat dilindungi dan apa kriteria yang dibutuhkan agar sebuah ciptaan derivatif dapat dilindungi sebagai ciptaan tersendiri di Undang-Undang Hak Cipta. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa adanya perlindungan terpisah membuat derivative works memiliki 2 (dua) porsi kepemilikan hak cipta, untuk pencipta asli serta pencipta derivative works. Kemudian penjabaran karya cipta yang bersifat derivative pada kedua regulasi juga ditemukan perbedaan dalam pemaknaan transformative work. Adapun terkait kriteria perlindungan yang dibutuhkan derivative works agar mendapatkan perlindungan terpisah atau tersendiri, serupa baik di Indonesia dengan di Amerika Serikat yakni adanya izin dari pencipta asli serta memiliki keorisinilan. Kata Kunci: Derivative Works, Perlindungan, Hak Cipta ABSTRACT This research aims to analyze the criteria of derivative works as an object of separate copyright protection seen from the perspective of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and United States Copyright Act 1976 (the United States Code Title 17). This research employed normative-juridical methods, a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. Derivative works refer to the works based on pre-existing creations. The provision of derivative works in terms of definition, protection, shape, and the sample of the object is not clearly governed in Copyright Law. However, Article 40 Paragraph (2) gives different protection regarding derivative works in which these works are to be given legal protection separate from the original creation. This separate protection is not further explained, leading to the potential of the incompleteness of law regarding how derivative works can be protected and what criteria are needed to allow for the protection of derivative works as separate creation in Copyright Law. Departing from this issue, this research learns that the separate protection of derivative works has two portions of copyright ownership: for the original creator and the creator of derivative works. The elaboration of derivative works in the two regulations also shows differences in the definition of transformative work. Separate protection of derivative works requires the consent of the original creator and the quality of originality as in Indonesia and the US. Keywords: derivative works, protection, copyright
IMPLEMENTASI PASAL 89 AYAT (2) HURUF A PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH (Studi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Khusus Ibukota Jakarta) Raffi Raihans
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Raffi Raihans, Istislam, Bahrul Ulum Annafi Faculty of Law Universitas Brawijaya e-mail: raffiraihans@student.ub.ac.id ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi pasal 89 ayat 2 huruf A Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pemberian Insentif kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dari implementasi Pemberian Insentif kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah serta upaya yang dapat dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah sosio-legal dengan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat bahwa dalam Implementasi Pasal 89 Ayat 2 Huruf a Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif kepada Masyarakat dalam pengelolaan sampah, dan ditemui beberapa hambatan dalam Implementasi Pasal 89 Ayat 2 Huruf a Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif kepada Masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, penulis mendapatkan kesimpulan bahwasannya implementasi insentif dan disinsentif belum dilaksanakan oleh bidang peran serta masyarakat Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program kebijakan pemberian insentif kepada masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah secara mandiri belum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Pelaksanaan pemberian insentif dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Faktor yang mempengaruhi antara lain tidak adanya aturan pelaksana, adanya budaya dalam menganggap untung para pengelola sampah, dan belum dibentuknya pihak-pihak terkait untuk pemberian insentif mengingat jumlah Pegawai Negeri Sipil(PNS) pada Bidang Peran Serta Masyarakat sedikit. Upaya yang dapat dilakukan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sejauh ini adalah dengan membentuk peraturan pelaksana atau peraturan gubernur serta tidak menjadikan budaya muntuk memperlambat berjalannya program pemberian insentif. Kata Kunci: Pengelolaan sampah, Insentif, Pelaksanaan ABSTRACT
IMPLIKASI YURIDIS PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PENANGANAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA Rana Dewi Salma
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rana Dewi Salma, Nurini Aprilianda, Faizin Sulistio Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: ranadews@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini mengangkat permasalahan yang sering kali terjadi di masyarakat, yaitu terkait dengan kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual. Istilah pelecehan seksual tidak dikenal di dalam KUHP, pelecehan seksual yang memiliki makna yang jauh lebih luas dari Pencabulan yang telah diatur di dalam KUHP dalam penanganannya mengalami hambatan- hambatan terhadap rumusan tindak pidana ataupun deliknya. Dalam menangani kasus pelecehan seksual, masyarakat mendorong adanya suatu kebijakan baru dalam bentuk kebijakan kriminalisasi (Criminal Policy). Hukum pidana merupakan salah satu instrumen yang bertujuan untuk menciptakan keadilan serta melindungi masyarakat dari segala kejahatan yang ada di dalam kehidupan. Hukum pidana dibentuk dengan tujuan sebagai instrumen hukum dengan guna menanggulangi kejahatan sebagai wujud dari penegakan hukum. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan pemerintah pada Selasa, 12 April 2022 telah mensahkan sebuah Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang, Disahkannya RUU TPKS menjadi jawaban atas permasalahan kekerasan seksual di Indonesia dan juga menjadi tanda bahwa kini kekerasan seksual di Indonesia sudah memiliki sebuah payung hukum dalam memerangi persoalan kekerasan seksual yang telah lama ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dalam menjawab dua rumusan masalah yang ada, maka dalam pembahasannya diperoleh jawaban bahwa pelecehan seksual diatur dalam hukum pidana Indonesia memiliki 2 (dua) alasan yaitu, alasan sosiologis dan alasan yuridis. Dilihat dari alasan yuridis karena sebelum disahkannya UU TPKS, masih belum ada aturan di hukum pidana nasional yang memuat pelecehan seksual secara khusus, sedangkan bila dilihat dari alasan sosiologisnya adalah pelecehan seksual di Indonesia dipengaruhi oleh budaya patriarki yang menimbulkan relasi kuasa, pewajaran tindakan- tindakan melecehkan secara seksual juga didorong dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat yang menganggap remeh pelecehan seksual, selain itu ketidak berpihakan pada korban menimbulkan akibat korban tidak berani melaporkan atau pun bercerita mengenai pelecehan seksual yang dialaminya sehingga pelecehan seksual akan kerap terjadi karena tidak adanya tindakan yang tegas untuk membuat jera kepada pelaku. Disahkannya peraturan perundang-undangan terbaru berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan langkah besar dalam memberantas kekerasan seksual di Indonesia, implikasi yuridis disahkannya Undang-Undang tersebut adalah berlakunya asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis karena tidak menutup kemungkinan akan ada konflik norma dalam pelaksanaannya, selain itu dalam perumusan sanksinya masih ditemukan adanya kekurangan terlebih lagi sanksi yang ada dapat menimbulkan over capacity Lapas. Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Implikasi Yuridis, Tindak Pidana Kekerasan Seksual ABSTRACT This research aims to delve into the sexual harassment issue as this term is not recognized in the Indonesian Penal Code. Sexual harassment with its wider definition than molestation that is governed in the Penal Code faces some hurdles in its handling in terms of either the formulation of the criminal offense or the criminal offense itself. Regarding sexual harassment cases, people demand that criminal policy be enforced. Criminal law is an instrument intended to bring justice and protect the members of the public from all crimes in society and prevent crimes to help enforce the law. The House of Representatives of Indonesia (DPR RI) and the government passed the bill concerning criminal sexual violence (RUU TPKS) into Law on Tuesday, 12 April 2022. This gives the solution to sexual violence cases in Indonesia and serves as the legal protection against the sexual violence that has existed for a long ago. This research employed normative-juridical methods, statutory, and case approaches. The provision governing sexual harassment in the Penal Code is given due to juridical and sociological grounds. In a juridical scope, before Criminal Sexual Violence Law was passed, there were no specific provisions concerning sexual harassment in national criminal law. on the other hand, the sociological ground implies that this sexual harassment in Indonesia is more affected by the culture of patriarchy that results in power relations; normalized sexual harassment is also affected by the habitual behavior of the locals that tends to underestimate sexual harassment. Moreover, impartiality to the victims always discourages them to report the case, allowing it to happen repeatedly and there are no assertive measures taken to deter the offenders. The enactment of Law Number 12 of 2022 is a big leap in eradicating sexual violence in Indonesia. The juridical implication of this enactment follows the principle of Lex Specialis Derogat Legi Generalis since there is a possibility that a conflict of norms may arise in the implementation. Moreover, sanction imposition regarding this case can be another issue since it could lead to overcapacity in Correctional Departments. Keywords: sexual harassment, juridical implication, criminal sexual violence
PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT BIDOON ATAS KEWARGANEGARAAN KUWAIT DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL Rania Annisa Hanifah Hariyono
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rania Annisa Hanifah Hariyono, Hikmatul Ula, A.A.A. Nanda Saraswati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono 169 Malang, e-mail: raniaannisahh@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan status hukum kelompok Bidoon di Kuwait Bidoon serta perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kelompok Bidoon menurut Hukum Internasional. Bidoon sebagai kelompok yang tidak memiliki kewarganegaraan mengalami banyak permasalahan seperti hak-hak mereka yang terbatas sehingga kelangsungan hidup mereka di negara Kuwait menjadi terancam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa status kelompok Bidoon beralih dari yang awalnya legal residents pada awal kemerdekaan Kuwait 1961, menjadi illegal residents pada tahun 1986 setelah diterapkannya Alien Residence Act. Dengan adanya pemberlakuan ini, hak-hak yang didapat kelompok Bidoon, yang sebelumnya setara dengan warga Kuwait asli, dicabut oleh Negara Kuwait. Untuk memperoleh hak-hak mereka kembali, jalan yang bisa ditempuh adalah dengan memperoleh kewarganegaraan Kuwait. Berdasarkan hukum internasional, Bidoon dan keturunannya memiliki hak untuk memperoleh kewarganegaraannya. Dalam Konvensi 1954, disebutkan bahwa negara wajib memfasilitasi asimilasi dan naturalisasi orang tanpa kewarganegaraan. Selain itu terdapat aturan lain yang berfungsi untuk mengurangi dan mencegah munculnya Bidoon baru, seperti Konvensi 1961 yang berfungsi untuk mengurangi populasi stateless, CRC untuk memberikan jaminan hak kewarganegaraan bagi anak-anak yang baru lahir, serta CEDAW yang memberikan jaminan hak kewarganegaraan bagi kaum wanita. Kata kunci: Bidoon, Stateless, Kewarganegaraan ABSTRACT This research aims to explain the legal standing of Bidoon people residing in Kuwait and the legal protection of the people according to international law. Bidoon people are stateless, living a problematic life where their rights are restricted and their existence in Kuwait is threatened. This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and historical approaches. The research analysis reveals that the status of Bidoon people as legal residents in Kuwait once changed to illegal residents in 1986 following the enforcement of Alien Residence Act. The rights of the Bidoon people, which used to be equal to the people of Kuwait, were revoked by the state, and getting citizenship in Kuwait seems to be the only way to get their rights back. According to international law, the Bidoon people and their descendants have the right to get their citizenship. 1954 Convention mentions the requirement of a state to facilitate assimilation and naturalization of a stateless person. Moreover, the 1961 Convention aims to reduce the population of stateless people, CRC gives a guarantee of citizenship rights to a newborn baby, and CEDAW guarantees citizenship rights to women. Keywords: Bidoon, Stateless, Citizenship
MAKNA PENGIZINAN SECARA TERBATAS UNTUK PENEMPATAN BANGUNAN FASILITAS UMUM DI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (Studi Pasal 88 Ayat 4 Huruf D Perda Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011) Refondi Ramadha
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Refondi Ramadha, Imam Koeswahyono, Setiawan Wicaksono Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: refondiramadha26@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab kekaburan norma dan menganalisis makna pengizinan secara terbatas untuk penempatan bangunan fasilitas umum di lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Pasal 88 ayat (4) huruf d Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-perundang undangan dan gramatikal untuk dapat menafsirkan makna pengizinan secara terbatas untuk penempatan bangunan fasilitas umum di LP2B dalam Pasal 88 ayat (4) huruf d Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 berdasarkan kamus bahasa/keterangan ahli bahasa dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa makna pengizinan secara terbatas untuk penempatan bangunan fasilitas umum di lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Pasal 88 ayat (4) huruf d Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 belum memenuhi asas kepastian hukum karena belum memenuhi unsur kepastian hukum, yakni unsur adanya kejelasan yang tidak menimbulkan multitafsir, dan jaminan keamanan. Oleh karena itu, penelitian ini mencari makna pengizinan secara terbatas untuk penempatan bangunan fasilitas umum di lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Pasal 88 ayat (4) huruf d Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 yang menghasilkan arti Proses pengizinan secara terbatas untuk penempatan sarana dan prasarana penopang pelayanan masyarakat lahan pertanian pangan berkelanjutan yang berada pada bagian terluar dari zona sabuk hijau dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang daerah Kota Blitar dan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang. Kata Kunci: Pengizinan Secara Terbatas, Fasilitas Umum, LP2B ABSTRACT This research aims to analyze the contributing factors to the vagueness of norms and analyze the definition of a restricted permit allowing for the placement of public facility on a sustainable food agricultural land (henceforth referred to as LP2B) according to Article 88 Paragraph (4) letter d of Regional Regulation of Blitar City Number 12 of 2011. This normative research employed statutory and grammatical approaches to interpreting the definition of restricted permit regarding the placement of public facility on LP2B as in Article 88 Paragraph (4) letter d of Regional Regulation of Blitar city Number 12 of 2011 according to the definition given in Language Dictionary/based on the information of a language expert and other laws and regulations. The research results show that the definition stated above has not met the principle of legal certainty that should involve clarity and not lead to multi-interpretation, and guarantee safety. Therefore, this research aims to seek the definition of a restricted permit as mentioned earlier. The process of restricted permit can be defined as allowing for the placement of infrastructure and a facility supporting public services on a sustainable food agricultural land positioned in the outermost of the greenbelt without ignoring the need of the development according to the spatial planning in Blitar city and the legislation concerning spatial planning. Keywords: restricted permit, public facilities, LP2B
PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERI KEMUDAHAN DAN BANTUAN STIMULAN PENGADAAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (Studi di Dinas Sosial Kota Batu) Rif’ah Septia Kilihu
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rif’ah Septia Kilihu, Lutfi Effendi, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No 169 Malang e-mail: ifakilihu@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Batu dalam memberi kemudahan dan bantuan stimulant pengadaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pembahasan ini dilatarbelakangi adanya ketidak sesuaian antara das Sollen dengan Das Sein dimana terjadi kesenjangan antara kebutuhan rumah layak huni dengan rumah yang sudah terpenuhi atau disebut juga backlog. Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Karya tulis ini termasuk penelitian yuridis-empiris dengan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Teknik pengambilan / pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pemerintah daerah Kota Batu telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam memberi kemudahan dan bantuan penyelenggaraan rumah bagi MBR berdasarkan kewenangan atribusi melalui program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Namun dengan beberapa kendala yang dihadapi yaitu Terbatasnya Sumber Daya Pelaksana di Lapangan, ketidaktepatan waktu pelaksanaan, kurangnya sinkrosnisasi antara stake holder terkait dan terbatasnya dana yang diberikan. Upaya yang dapat dilakukan yaitu pengawasan berkala oleh Pemerintah Daerah Kota Batu dan Pemilihan tenaga yang kompeten. Kata Kunci: kewenangan, kemudahan, bantuan, masyarakat berpenghasilan rendah ABSTRACT This research aims to analyze the implementation of the regional government authority to provide easy access to and stimulating aid for housing development for low-income people. This research topic departs from the disharmony between Das Sollen and Das Sein, sparking a gap between the needs for liveable houses and the fulfilled ones, commonly known as backlog. According to Article 54 Paragraph (1) of Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Housing Development Area, the government and regional governments are required to fulfill the housing need of low-income community members. This research employed empirical-juridical methods and socio-juridical approaches. The data were collected from interviews and documentation and analyzed using a qualitative method. The research results reveal that the local government of Batu has executed the responsibility to meet the housing needs of low-income people in Batu with the Unliveable Houses Rehabilitation Program (RTLH). Due to limited human resources in the field, delayed implementation, a lack of synchronization among related stakeholders, and insufficient funds, some measures need to be taken, including regular supervision by the Regional Government of Batu City and the selection of competent employees. Keywords: authority, ease, aid, low-income people
IMPLEMENTASI PASAL 16 PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Da Rivaldy Arvelsa Landarto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rivaldy Arvelsa Landarto, Iwan Permadi, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Kota Malang e-mail: rivaldy1999@gmail.com ABSTRAK Indonesia merupakan negara hukum dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Salah satu yang wajib dilindungin adalah mengenai kesehatan masyarakat Indonesia. Indonesia sedang dilanda virus Covid-19 dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi daerah dengan kasus tertinggi. DKI Jakarta merupakan wilayah yang menjadi pusat bisnis masyarakat sehingga adanya virus Covid-19 berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat. Pasal 16 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 mewajibkan kepada pelaku usaha, penaggung jawab tempat usaha, penyelenggara tempat usaha di DKI Jakarta untuk melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat apabila tidak melaksanakan maka akan diberikan sanksi administratif, akan tetapi tidak semua tempat usaha yang melanggar diberikan sanksi administratif oleh aparat penegak hukum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta padahal sudah diwajibkan oleh Pasal 16 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 apabila melanggar diberikan sanksi administratif. Penulisan ini menggunakan metode socio-legal dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Bahan hukum yang digunakan menjadi tiga yaitu primer, sekunder, dan tersier yang kemudian akan membantu peneliti untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pasal 16 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 terkait pemberian sanksi administratif tempat usaha dan faktor apa saja yang mempengaruhi dalam Implementasi Pasal 16 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021. Kata Kunci: Sanksi Administratif, Covid-19, Implementasi\ ABSTRACT Indonesia is a state of law upholding the values of human rights, and the health of the people in Indonesia is a part of the rights that deserves protection. Indonesia is facing Covid-19, and Jakarta is the city with the highest number of cases of the disease. Jakarta has been the busines
KENDALA PENEGAKAN HUKUM PADA PERKAWINAN DIBAWAH USIA MINIMUM KAWIN (Studi Diwilayah Hukum Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jombang) Rizky Kurnia Hendrawan Permana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rizky Kurnia Hendrawan Permana, Suhariningsih, Fitri Hidayat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: rizkykurniahp06@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala penegakan hukum pada perkawinan dibawah usia minimum kawin di Kabupaten Jombang dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala penegakan hukum pada perkawinan dibawah usia minimum kawin yang ada di Kabupaten Jombang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian sosio legal dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu melakukan wawancara untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik analisi bahan hukum menggunakan analisis deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pada perkawinan dibawah usia minimum kawin dikarenakan factor hukumnya yang menyebabkan kesimpangsiuran, faktor penegak hukum yang kurang berkopeten, faktor sarana dan fasilitas yang kurang, faktor kesadaran masyarakat itu sendiri yang masih kurang, dan faktor kebudayaan dimasyarakat. Selanjutnya upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah pengajuan usulan ke pemerintah untuk mempertegas aturan yang ada, pemberian pelatihan pada hakim, pengadaan platform atau aplikasi yang komunikatif, melakukan penyuluhan hukum ke masyarakat, dan bekerja sama dengan instansi setempat dalam memberikan pemahaman untuk meninggalkan budaya yang kurang baik dimasyarakat. Kata Kunci: Kendala Penegakan Hukum, Upaya Mengatasi Kendala Penegakan Hukum, Perkawinan dibawah Usia Minimum Kawin ABSTRACT This research aims to analyze the problems faced in the enforcement of the law concerning marriage under the minimum age in the Regency of Jombang and the measures taken to solve this problem. This is a socio-legal study employing a qualitative approach where data were obtained from interviews. The analysis technique refers to a descriptive method. The research results reveal that some impeding factors hamper the enforcement, including vague law, incompetent law enforcers, lack of proper facilities and infrastructure, lack of people’s awareness, and matters related to the culture of society. To resolve these issues, the government needs to assert and highlight the existing regulatory provisions. In addition, the resolution to the problem can also take into account training held for judges, the development of communicative platforms or applications, workshops on a law introduced to society, and partnership with local institutions to give them understanding and encourage them to leave inappropriate culture in society. Keywords: problem in enforcing the law, measures to tackle the problem in law enforcement, marriage under the age limit
UPAYA UNIT PPA KEPOLISIAN RESOR MOJOKERTO TERHADAP PEMULIHAN DAMPAK PSIKOLOGIS ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL Rizky Ovvita Anggraeni
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rizky Ovvita Anggraeni, Abdul Madjid, Fines Fatimah Faculty of Law Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ovvitaanggraeni@student.ub.ac.id ABSTRAK Kekerasan seksual di Mojokerto terjadi disetiap tahunnya. Anak korban kekerasan seksual akan mengalami dampak psikologis berupa emosinya tidak stabil, menjadi pendiam, takut kepada laki-laki, dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penanganan dampak psikologis anak korban kekerasan seksual dan untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan Unit PPA Polres Mojokerto dalam pemulihan dampak psikologis anak korban kekerasan seksual. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris (socio legal) dan menggunakan metode pendekatan sosiologis yakni melakukan penelitian lapangan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sehingga diperoleh hasil penelitian yakni bentuk penanganan yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Mojokerto adalah dengan melakukan pendampingan pada korban, memulihkan trauma korban, dan memotivasi korban. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh Unit PPA Polres Mojokerto ialah terbatasnya jumlah petugas untuk menangani kasus kekerasan seksual pada anak, terbatasnya anggaran, adanya pandemi Covid-19, dan faktor dari lingkungan yang menyalahkan anak. Sehingga dilakukan upaya yakni dengan menjalin kerja sama dengan banyak lembaga bantuan hukum dan instansi pemerintahan terkait, mengajukan peninjauan terkait terbatasnya anggaran, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya memahami kekerasan seksual terhadap anak. Kata kunci: Anak, Kekerasan Seksual, Dampak Psikologis ABSTRACT Sexual violence always happens every year in Mojokerto. Children as the victims of this violence have to take the psychological impacts, resulting in unstable emotions; the victims sometimes become taciturn and develop a fear of men. This research aims to analyze the dealing with the children suffering from psychological impacts due to sexual violence they have experienced and to find out the impeding factors and the measures taken by the Women and Children Unit of Sub-
PENGGUNAAN MEREK TERKENAL TERDAFTAR OLEH PIHAK LAIN SEBAGAI KEYWORD ADVERTISING DALAM SEARCH ENGINE GOOGLE Rotua Maria Jesica Nababan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rotua Maria Jesica Nababan, M. Zairul Alam, Shanti Riskawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: mariajesicaa@gmail.com ABSTRAK Merek adalah suatu tanda yang mengandung daya pembeda dengan barang-barang lain yang sejenis. Hal ini disebabkan oleh merek yang menjadi ciri khas dari suatu produk bagi masyarakat. Adanya perkembangan teknologi berimplikasi pada berubahnya cara promosi yang dilakukan oleh pemilik merek, yang pada saat ini banyak menggunakan search engine. Namun, hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana pembatasan terhadap hak atas merek yang dimiliki oleh pemilik merek pada search engine terutama Google. Adanya mekanisme keyword advertising membuat semakin terbukanya pelanggaran atas merek. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan merek terkenal dalam keyword advertising ditinjau dari hukum positif di Indoneisa, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis nyatanya belum memberikan penjabaran mengenai hak-hak merek yang dimiliki oleh pemilik merek serta pembatasannya. Sementara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pihak lain dapat menjadi suatu pelanggaran apabila iklan tersebut merugikan konsumen yang melakukan pembelian karena informasi di dalam iklan. Konsumen memiliki peran penting dalam menentukan adanya ketidaksahan dari keyword advertising dengan menggunakan merek terkenal. Kata Kunci: Merek Terkenal, Keyword Advertising, Search Engine, Pihak lain, Penggunaan ABSTRACT Marks carry distinguishing features indicating their uniqueness among other similar items recognized in society. The advancement of technology affects the changes in how goods are promoted by mark owners, and the trend is that this approach is done by using a search engine. The problem apart from this approach is that how the rights to the marks concerned could be limited in terms of the use of marks in the Google search engine. Keyword advertising mechanism has allowed for some more violations of marks. This research is intended to find out the use of p

Page 480 of 563 | Total Record : 5629

 478   479   480   481   482 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue