cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 479   480   481   482   483 
DASAR PERTIMBANGAN DIAJUKAN ATAU TIDAK DIAJUKAN PERKARA PELANGGARAN PEMILU OLEH GAKKUMDU (studi di Sentra Penegakan Hukum Terpadu BAWASLU Kota Malang) Samuel Rosy Ekasaputra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Samuel Rosy Ekasaputra, Abdul Madjid, Ardi Ferdian Faculty of Law Universitas Brawijaya e-mail: Sammy.samuell26@gmail.com ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menngalisis dan mengkaji: (1) Apa dasar diproses atau tidaknya pelanggaran pemilu di GAKKUMDU kota Malang? (2) Apa sajakah kendala yuridis dan sosiologis yang dihadapi oleh Gakkumdu Kota Malang saat memproses laporan pelanggaran pidana pemilu? Penulisan Karya Tulis ini menggunakan metode sosio-legal dengan metode pendekatan di lapangan. Data primer yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan dengan mempertimbangkan semua data primer yang diperoleh dari penelitian empiris. Hasil analisis akan disajikan secara deskriptif untuk mendapatkan deskripsi hasil penelitian yang deskriptif-kualitatif dimana penulis menganalisa Pelanggaran pemilu: tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu, kemudian Tindak pidana pemilu yang merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dari hasil penelitian ini penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa (1) Dari ketiga laporan dan temuan mengenai dugaan terjadinya tindak pidana pemilu, ketiga-tiganya dihentikan proses investigasinya pada tahapan pembahasan II karena tidak memenuhi unsur-unsur pada pasal yang disangkakan. pada kasus dugaan yang pertama tidak seharusnya dihentikan investigasinya karena tindakan yang dilakukan oleh terlapor telah memenuhi unsur pada Pasal 280 ayat (1) huruf h j.o. Pasal 521 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (2) Kendala yuridis yang dialami oleh Gakkumdu Kota Malang pada saat menangani kasus dugaan tindak pidana pemilu adalah kurangnya jangka waktu dan absennya pendampingan dari pihak kepolisian dan kejaksaan selama pembahasan kasus. Kurangnya jangka waktu dan absennya pendampingan dari pihak kepolisian dan kejaksaan menyebabkan proses investigasi atas kasus dugaan tindak pidana pemilu menjadi terhambat dan bahkan terhenti, hal ini tentu menyebabkan penegakan hukum pemilu menjadi tidak maksimal dan tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Kendala sosiologis yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat pada praktek menyimpang seperti politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan, serta rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Bawaslu. Kata Kunci: Tindak Pidana Pemilu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Kendala Yuridis, Kendala Sosiologis ABSTRACT This research aims to analyze: (1) the basic consideration regarding whether general election violation reports are submitted or not in the Integrated Law Enforcement Center (henceforth referred to as GAKKUMDU) of Malang city and (2) the juridical and sociological factors that hamper the issues faced by GAKKUMDU in Malang city when processing the general violations. This research employed socio-legal methods requiring field studies. Primary data were obtained from empirical research and they were analyzed qualitatively. The research results are presented in descriptive-qualitative form, where general election violations including conduct that contravenes, violates, and is irrelevant to the legislation concerning general elections were analyzed. General election violations are considered crimes against the provisions concerning general elections as governed in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The research results reveal that (1) of three reports and findings regarding the allegation of general election violations, the investigations into these violations were discontinued at the stage of discussion II since they did not meet the article referred to. However, regarding the first case of the allegation, the investigation should not have stopped considering that the conduct met the aspects stipulated in Article 280 Paragraph (1) letter h in conjunction with Article 521 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. (2) the juridical problems faced by the GAKKUMDU when handling the case involve limited time given and the absence of support from the police and general attorney, slowing or even halting the process of investigation into general election violations. Due to this issue, Law enforcement is also hampered and justice and legal certainty are not guaranteed. The sociological problems involve the lack of people’s awareness of inappropriate practices such as money politics, abuse of power, and minimum performance of the General Election Supervisory Agency. Keywords: general election crimes, Integrated Law Enforcement Center, juridical issues, sociological issues
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP KEGIATAN JUALBELI IKAN HIAS MELALUI PLATFORM (E-COMMERCE) Sandy Erdi Bimantara
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sandy Erdi Bimantara, Djumikasih, Setiawan Wicaksono Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: sandyerdi98@gmail.com ABSTRAK Maraknya kasus kematian ikan diperjalanan yang menyebabkan kerugian konsumen karena tidak adanya pertanggungjawaban pihak penjual ikan hias online atau pihak ekspeditur. Jenis penelitian yang di gunakan adalah legal research dengan metode pendekatan conceptual approach dan statued approach. Bahan primer diperoleh dengan cara analisis peraturan perundang- undangan terkait. Bahan sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan online. Bahan hukum tersier berupa KBBI dan BlackLawDictionary.Kemudian, seluruh bahan yang diperoleh diolah dengan teknik Interpretasi Hukum. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban bahwa pihak yang bertanggung jawab adalah pihak penjual apabila ikan mati karena sebab penyakit, stress dan kemasan rusak. Sedangkan pihak ekspeditur bertanggung jawab apabila ikan mati dikarenakan keterlambatan pengiriman dan kemasan rusak Bentuk pertanggungjawaban penjual ikan hias dapat berupa pengembalian pembayaran ataupun berbentuk penggantian ikan. Sedangkan bentuk pertanggungjawaban pihak ekspeditur berupa sejumlah uang yang sesuai nilai taksasi barang atau dengan jumlah lain yang setara 10 kali biaya ongkir. Apabila tidak terjadi itikad baik dari pihak penjual ikan hias ataupun ekspeditur, maka pihak konsumen dapat mengajukan gugatan lewat BPSK sebelum menggunakan jalur litigasi Kata Kunci: PerlindunganHukum, Ikan Hias, E-Commerce ABSTRACT This research studies the growing issue of aquarium fish dying on the way to the customers with no responsibilities given by the online fish seller. This legal research employed conceptual and statutory approaches. The primary materials were obtained from the analysis of a related law; the secondary data were from online library research, and the tertiary data were collected from KBBI and Black Law Dictionary. All the data were processed based on the technique of the interpretation of the law. The research results reveal that the sellers are responsible for the dead fish due to stress, sickness, and damaged packing, but this is the responsibility of the expedition when the fish die due to delayed delivery and
TANGGUNGJAWAB NEGARA PENGIRIM TERHADAP ANAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN DI SABAH, MALAYSIA Sandya Farhan Agustian
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sandya Farhan Agustian, Ikaningtyas, Hikmatul Ula Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: sandyafrhn@student.ub.ac.id ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggungjawab negara pengirim terhadap anak pekerja migran ilegal Indonesia yang tidak memiliki dokumen di Sabah, Malaysia. Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi yuridis sosiologis, yang mempunyai arti bahwa penelitian ini mengkaji masalah dengan cara meneliti dari segi ilmu hukum. Penulis memperoleh data dengan cara wawancara dan akan dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa negara memiliki tanggungjawab terhadap anak yang tidak berdokumen sama pada anak pada umum nya dan negara sudah melakukan beberapa upaya sebagai bentuk tanggungjawab nya terhadap anak PMI ilegal yang tidak berdokumen tersebut hanya saja tanggungjawab nya belum terlaksanakan secara maksimal dan negara belum bisa menjamin semua anak PMI ilegal yang tidak berdokumen hak nya terpenuhi, namun hal tersebut semakin mejadi sulit apabila terdapat kendala dalam melakukan upaya tanggungjawab. Kata Kunci: Tanggungjawab Negara, Anak PMI ilegal, Tidak berdokumen ABSTRACT This research studies the responsibility of a state regarding Indonesian illegal migrant workers’ Children with no documents in Sabah, Malaysia. This research topic departed from the increasing numbers of illegal migrant workers’ children having no access to their rights to education, legal protection, and health care from the country their parents work in. Unfortunate children who have no access to education are forced to come with their parents to work as laborers for their continuous existence. Not a few have been captured by the Malaysian police authorities because they do not have any documents, and this situation indicates that the sending state has the responsibility to give them legal protection and to open access to their rights in line with international and national laws. Departing from the above issue, this research aims to investigate: (1) What type of responsibility of the state regarding the illegal migrant workers’ children with no documents in Sabah, Malaysia? (2) how is the responsibility implemented and what impeding factors are faced by the state in holding the responsibility for the children of the migrant workers with no documents in Sabah, Malaysia? This research employed empirical-juridical methods and socio-juridical approaches, meaning that this research sees from the perspective of legal science. The data were obtained from interviews, and they were analyzed with a descriptive method. The research results conclude that the state has the responsibility for the children of the illegal migrant workers with no documents, equal to the responsibility for most Indonesian citizens. Measures regarding this responsibility have been taken by the state but they have not been optimally implemented. Moreover, the state has not been able to ensure that the rights of the children concerned are fully covered, and to guarantee this matter will become even far-fetched when there are factors hampering the implementation of the responsibility. Keywords: State Responsibility, Indonesian Illegal Migrant Workers Children, No Document
IMPLIKASI YURIDIS PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA DOMPET ELEKTRONIK OLEH BANK INDONESIA BAGI PENGGUNA Sharon Eklesia Manoppo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sharon Eklesia Manoppo, Reka Dewantara, Shinta Puspita Sari Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang e-mail: sharoneklesia_m@student.ub.ac.id ABSTRAK Salah satu sanksi administratif yang diberikan Bank Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 239 ayat (1) huruf c Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/06/PBI/2021 terkait Penyedia Jasa Pembayaran kepada Penyelenggara Dompet Elektronik adalah dengan dibekukannya layanan tersebut. Namun begitu, BI tidak mengatur lebih lanjut terkait tata pelaksanaan pemberian sanksi pembekuan kegiatan usaha sehingga tidak lengkapnya norma tersebut akan berpengaruh kepada Penyelenggara jasa pembayaran yang memberikan layanan untuk menampung sumber dana berupa Uang Elektronik dimana dibekukannya layanan ini akan memberikan kerugian bagi Penggunanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pembekuan kegiatan usaha pada layanan Dompet Elektronik bagi Pengguna serta bentuk perlindungan hukum bagi pengguna Dompet Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang akan dianalisis menggunakan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Implikasi yuridis dari Pembekuan kegiatan usaha kepada Pengguna yaitu munculnya hak dan kewajiban baru bagi kedua belah pihak dan akan menimbulkan hubungan hukum baru baik antara Pengguna dan Penyelenggara maupun Penyelenggara dengan BI. Selanjutnya pada bentuk perlindungan hukum Pengguna Dompet Elektronik, pelaksanaan perlindungan tersebut belum maksimal karena kosongnya pengaturan yang mengatur terkait pelaksanaan maupun batasan hak dan kewajiban dalam Pembekuan kegiatan usaha termasuk juga perlindungan hukum preventif bagi Pengguna. Selain itu, walaupun ada kewajiban untuk memiliki fungsi untuk menyelesaikan dan menangani pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen dan fasilitasi dari Bank Indonesia, perlindungan represif tersebut belum maksimal karena belum adanya Alternatif Penyelesaian Sengketa yang khusus menaungi Sistem Pembayaran. Maka dari itu, penting untuk Bank Indonesia untuk segera menerbitkan peraturan terkait pembekuan kegiatan usaha Penyedia Jasa Pembayaran khususnya Dompet Elektronik serta membuat peraturan terkait Alternatif Penyelesaian Sengketa yang khusus menaungi Sistem Pembayaran atau Online Dispute Resolution sebagai alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Kata kunci: Dompet Elektronik, Pembekuan Kegiatan Usaha, Perlindungan Hukum ABSTRACT One of the administrative sanctions imposed by Bank Indonesia as intended in Article 239 Paragraph (1) letter c of the Regulation of Bank Indonesia Number 23/06/PBI/2021 concerning Payment Service Providers for E-Wallet Providers refers to the suspension of the service. However, Bank Indonesia does not further regulate how sanctions are supposed to be imposed regarding this suspension, leaving the norm incomplete, and this incompleteness will affect payment service providers that help collect funds in the form of electronic money. This will certainly disadvantage users as well. This research aims to analyze the implications caused by the suspension of business activities in E-wallet for users and the legal protection for e-wallet users. With normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches, this research collected primary, secondary, and tertiary data that were analyzed using grammatical and systematic interpretations. The juridical implications of the suspension mentioned earlier are that new obligations and rights are raised between the two parties, leading to a new legal connection between users and providers or between providers and Bank Indonesia. Furthermore, the legal protection of e-wallet users and its implementation are not maximum due to the loophole in the regulation governing the implementation and the scope of the rights and obligations regarding the suspension of business activities, and it also holds true for the preventive legal protection for the users. Although the obligation to perform the function to settle and deal with grievances expressed by consumers and facilities from Bank Indonesia, repressive action is not given optimally due to the absence of dispute resolution alternatives specifically intended to deal with the payment system. Therefore, it is important for Bank Indonesia to immediately issue a regulation regarding the suspension of business activities of payment service providers, especially e-wallets and to set dispute resolution alternatives that deal with the payment system or online dispute resolution as an alternative to settle other disputes. Keywords: electronic wallet, suspension of business activities, legal protection
PENGATURAN ALGORITMA PENETAPAN HARGA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA Shehan Talsya Syavira
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Shehan Talsya Syavira, Moch. Zairul Alam, Shanti Riskawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: shehansyavira@student.ub.ac.id ABSTRAK Algoritma harga merupakan bentuk kemajuan teknologi yang mendukung kegiatan ekonomi. Algoritma tentu sangat menguntungkan pelaku usaha karena dapat memantau harga lebih efisien dengan memberikan hasil yang lebih cepat dan akurat daripada manusia karena lebih sensitif dalam menanggapi perubahan pasar. Tidak dapat dipungkiri adanya benturan antara kepentingan bisnis dan hukum persaingan usaha. Disatu sisi, algoritma memiliki kemampuan belajar mandiri yang dapat menguntungkan pelaku usaha. Informasi data yang melimpah menguntungkan pelaku usaha dalam memperhitungkan strategi bisnis serta dalam mengambil keputusan. Namun, apabila disalahgunakan algoritma akan sangat merugikan karena dapat memicu tindakan anti persaingan dan memfasilitasi kolusi. Sedangkan UU Nomor 5 Tahun 1999 belum menjangkau persaingan usaha di sektor digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analisis dan kasus. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa, Hukum persaingan usaha di Indonesia khususnya Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 belum mengatur tindakan pelanggaran penetapan harga yang dilakukan oleh algoritma karena masih terbatas penetapan harga konvensional. Terdapat beberapa bentuk kolusi algoritma yaitu Messenger, Hub and Spoke, Predictable Agent, dan Autonomous Machine. Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 dapat dikenakan apabila bentuk kolusi yang terjadi Messenger atau Hub and Spoke, karena niat dan keterlibatan manusia cukup jelas maka otoritas persaingan dapat menggunakan pendekatan serupa dengan perjanjian penetapan harga yang dilakukan secara konvensional. Namun pengaturan tersebut belum dapat menjangkau apabila bentuk kolusi yang terjadi Predictable Agent atau Autonomous Machine. Algoritma yang digunakan dalam penetapan harga tidak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum, melainkan subjek hukum artifisial yang melekat pada pelaku usaha. Namun demikian, meskipun tidak diatur secara khusus di Indonesia apabila terjadi pelanggaran yang disebabkan pricing algorithms, dapat menggunakan ketentuan perundang-undangan yang lain, yaitu Pasal 1367 BW. Kata kunci: algoritma harga, penetapan harga, persaingan usaha, hukum ekonomi digital ABSTRACT Algorithm marks the development of technology that supports economic activities, and it benefits businesses since it allows for efficient price watch with more accurate and faster results compared to what humans can do since the algorithm is more sensitive in responding to market changes, while a clash between business interest and business competition law is inevitable. This system can learn independently and it benefits businesses. Abundant information on data also benefits business people in setting business strategies and making decisions. However, the misuse of the algorithm may lead to an anti-business competition attitude and collusion. Law Number 5 of 1999 has not reached the matters of business competition in the digital sector. This research employed normative juridical methods, statutory, analytical, and case approaches. The research results reveal that Law Number 5 of 1999 does not regulate violations regarding price fixing using algorithms since it is still restricted to conventional price fixing. Several practices resulting from algorithm collusion involve Messenger, Hub and Spoke, Predictable Agent, and Autonomous Machine. Article 5 of Law Number 5 of 1999 can be enforced for the collusion practices such as Messenger or Hub and Spoke. Since human involvement is obvious, the authority of the competition can also refer to a similar approach with price fixing done conventionally. However, this cannot be applied to collusion practices as in Predictable Agent or Autonomous Machine. The algorithm used in price fixing cannot be categorized as a legal subject, but as an artificial legal subject embedded in business people. Although it is not specifically regulated in Indonesia, violations regarding the pricing algorithm can refer to Article 1367 BW. Keywords: pricing algorithm, price fixing, business competition, digital economic law
EFEKTIVITAS PASAL 26 AYAT (1) HURUF D PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH TERKAIT PELARANGAN PEMBUANGAN SAMPAH DI TEMPAT YANG TELAH DITENTUKAN ATAU DISEDIAKAN KHUSUSNYA SUNGAI (Studi Kasus di Daerah Aliran Sungai B Sihabudin Bayu Perwira
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sihabudin Bayu Perwira, Iwan Permadi, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: sihabudinbp@student.ub.ac.id ABSTRAK Penulisan ini mengangkat tentang Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 26 ayat (1) huruf D yang mana pada bab X terkait larangan pembuangan sampah di tempat yang telah ditentukan atau disediakan khususnya sungai. Peraturan Daerah Kota Malang tentang pengelolaan sampah ini masih belum efektif karena masih banyaknya pelanggaran yang terjadi, dimana masyarakat sekitar aliran sungai brantas masih banyak yang membuang sampah baik sampah hasil rumah tangga atau sampah lainnya ke aliran sungai. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Socio Legal dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan masyarakat sekitar aliran sungai brantas yang melanggar Perda tersebut dikarenakan kurangnya fasilitas pengelolaan sampah dikarenakan masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai susah untuk mengelola sampah tersebut, lemahnya pengawasan dari penegak hukum pada hal ini Satpol PP sebagaimana penegak hukum dari adanya perda, dan kurangnya koordinasi antara dinas yang bertanggung jawab sebagai pengelola sampah yaitu Dinas Lingkungan Hidup dengan aparat penegak Perda yaitu Satpol PP. Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, Sungai, Dinas Lingkungan Hidup ABSTRACT This research studies the effectiveness of Regional Regulation of Malang Number 10 of 2010 concerning Waste Management, Article 26 Paragraph (1) letter D Chapter X regarding Ban on Waste Disposal in Rivers. This regulation is deemed to be ineffective because littering is still common, and people still dispose of their trash or domestic waste in Brantas watershed. This research employed socio-legal and socio-juridical approaches. The research results have found that people living along the watershed do not get easy access to waste management. Moreover, the minimum supervision performed by the Civil Service Police Unit as law enforcers and the lack of coordination between the Environment Agency and Civil Service Police Unit are some other issues that need attention. Keywords: waste management, river, Environment Agency
KEABSAHAN HUKUM TERKAIT JUAL BELI PRODUK PANGAN OLAHAN REJECT DITINJAU DARI PRINSIP HUKUM JUAL BELI DI INDONESIA Silvia Maharani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Silvia Maharani, Yenny Eta Widyanti, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No 169 Malang e-mail: silviamaharani1805@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan hukum perjanjian jual beli produk pangan olahan reject ditinjau dari prinsip hukum jual beli di Indonesia dan bentuk tanggung jawab pelaku usaha produk pangan olahan reject atas kerugian yang disebabkan pada transaksi jual beli produk pangan olahan reject. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dilakukan dengan cara pengumpulan data atau bahan melalui studi kepustakaan mengenai keabsahan hukum jual beli produk dan bentuk tanggung jawab pelaku usaha pangan olahan reject. Metode analisis hukum dilakukan dengan analisis secara sistematis yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data menguraikan yang dihasilkan dari data kedalam bentuk penjelasan yang sistematis sehingga memiliki arti dan dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan berdasarkan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa keabsahan hukum perjanjian jual beli produk pangan olahan reject ditinjau dari prinsip hukum jual beli di Indonesia tidak absah. Adapun hal ini didasarkan tidak terpenuhinya Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang syarat sahnya perjanjian suatu sebab yang halal, maka akibat hukumnya perjanjian jual beli ini batal demi hukum. Selain itu bentuk pertanggungjawaban Pelaku Usaha Produk Pangan Olahan Reject atas kerugian yang disebabkan oleh transaksi jual beli produk pangan olahan reject dapat dilakukan dengan menganut 3 prinsip tanggung jawab yaitu kesalahan, praduga selalu bertanggung jawab, dan tanggung jawab mutlak. Sehingga dalam hal ini perlunya bagi pembuat kebijakan untuk membuat Peraturan Pemerintah untuk mengatur secara eksplisit terkait jual beli produk olahan reject. Kata Kunci: Keabsahan Hukum, Hukum Jual Beli, Produk Pangan Olahan Reject ABSTRACT This research aims to find out the validity of the sale and purchase of rejected processed food from the perspective of the principle of sale and purchase law in Indonesia and the liabilities of the busi
PELAKSANAAN PENEGAKAN SANKSI PIDANA DI BIDANG KETENAGAKERJAAN (Studi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur) Sinta Lestari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sinta Lestari, Budi Santoso, Syahrul Sajidin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono Nomor 169 Malang e-mail: lsinta06@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan sanksi pidana terhadap pengusaha/pemberi kerja yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metodologi sosio legal dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulakan bahwa penegakan sanksi pidana di bidang ketenagakerjaan merupakan tindakan represif yustisial sebagai langkah terakhir apabila tindakan preventif edukatif dan tindakan represif non yustisial tidak berhasil. Pengawasan tanpa adanya ancaman hukuman atau tindakan hukum akan melemahkan kredibilitas fungsi pengawasan ketenagakerjaan. Apabila Pengawasan Ketenagakerjaan hanya memiliki fungsi sebagai pemberi nasihat, maka Pengawas Ketenagakerjaan akan kehilangan otoritasnya. Pada saat yang bersamaan, pengawasan tanpa saran akan menjadi sangat legalistik dan akan menemui banyak ketakutan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diatur mengenai perbuatan yang termasuk tindak pidana beserta sanksi pidana apabila ada yang melanggar, tetapi penegakan hukum ketenagakerjaan melalui sanksi pidana oleh Pengawas Ketenagakerjaan dan/atau sekaligus sebagai PPNS dilakukan secara Restorative Justice sedangkan pemberlakuan atau penjatuhan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diterapkan secara Ultimum Remedium. Dari ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sifat pidananya imperatif atau memiliki daya paksa dan telah memenuhi asas legalitas, sehingga ketika ada perbuatan yang diduga memenuhi unsur-unsur Pasal-Pasal tersebut maka upaya penyidikan mulai dilakukan, diikuti dengan penuntutan dan proses peradilan pidana. Namun, sebelumnya harus tetap mengedepankan tindakan preventif edukatif dan/atau represif non yustisial. Kata Kunci: Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan, Sanksi Pidana, Pengawas Ketenagakerjaan dan/atau sekaligus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil ABSTRACT This research aims to analyze the enforcement of criminal sanctions imposed on employers/companies allegedly committing crimes regarding employment. This research employed socio-legal methods and socio-juridical approaches. Research data were analyzed using descriptive-qualitative techniques. The research results reveal that the enforcement of criminal sanctions in employment is a repressive judicial measure to be taken as the last step when preventive educative and repressive and non-judicial measures do not work. Supervision without any punishment or legal action will just weaken the credibility of the function of advisors, leading to disappearing authority. Similarly, supervision without any recommendations can be very legalistic and it will lead to fear. Law Number 13 of 2003 concerning Employment governs criminal offenses and sanctions imposed on violators, but the law enforcement in employment involving criminal sanctions imposed by employment supervisors and/or as an enquirer represented by a civil servant (PPNS) considers restorative justice, while sanction enforcement or imposition in Law Number 13 of 2003 concerning Employment is implemented according to Ultimum Remedium. The criminal provision set forth in Law Number 13 of 2003 concerning Employment is imperative and poses legal force; it meets legality principle, meaning that any indications relevant to what is set forth in law articles will lead further to inquiries, followed by a court trial, and preventive educative and/or repressive non-judicial remain to be prioritized. Keywords: criminal offenses in employment, criminal sanctions, employment supervision and/or enquirer represented by a civil servant.
REFORMULASI PENGATURAN PEDOMAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN JARINGAN INTERNET WI-FI Sri Hartanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sri Hartanti, Prija Djatmika, Faizin Sulistio Faculty of Law Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang e-mail: hartantisri.sh@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis implikasi yuridis ketidaklengkapan pengaturan pedoman penyidikan tindak pidana pencurian jaringan internet Wi-Fi saat ini; serta (2) Mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan merumuskan reformulasi pengaturan pedoman penyidikan tindak pidana pencurian jaringan internet Wi-Fi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh dengan penelusuran studi pustaka dan dianalisis menggunakan logika hukum induktif serta teknik penafsiran autentik dan sistematikal. Dari hasil penelitian menggunakan metode tersebut, penulis memperoleh jawaban bahwa implikasi yuridis ketidaklengkapan pengaturan pedoman penyidikan tindak pidana pencurian jaringan internet Wi-Fi saat ini bagi penyidik Polri diantaranya adalah: (1) Ketidakpastian hukum dalam penyidikannya; (2) Problematika potensial dalam penyidikannya; serta (3) Keragu-raguan penyidik dalam penyidikannya. Kemudian untuk mengatasi implikasi yuridis tersebut, maka perlu menghadirkan reformulasi dengan klasifikasi substansi reformulasi yang diusulkan penulis sebagai berikut: (1) Konsideran Menimbang, Mengingat, Menetapkan; (2) Bab I Ketentuan Umum; (3) Bab II Prinsip Dasar; (4) Bab III Alat Bukti; (5) Bab IV Penyelidikan; (6) Bab V Penyidikan; (7) Bab VI Bantuan Teknis Penyidikan Dengan Forensik Digital; (8) Bab VII Keadilan Restoratif; (9) Bab VIII Kerjasama; (10) Bab IX Ketentuan Peralihan; (11) Bab X Ketentuan Penutup. Kata Kunci: Ketidaklengkapan, Penyidikan, Wi-Fi, Reformulasi ABSTRACT This research aims to (1) identify, describe, and analyze the juridical implication of the incompleteness in Criminal Case Guidelines over the theft of Wi-Fi Internet Network and (2) identify, describe, and formulate the regulation governing this case. The legal materials obtained from library research were analyzed using the logic of inductive law and authentic and systematic interpre
ANALISIS YURIDIS PASAL 96 AYAT 1 PERATURAN OJK NO 3/POJK.04/2021 TERKAIT BESARAN SANKSI YANG DIJATUHKAN OJK KEPADA EMITEN ATAS KETERLAMBATAN LAPORAN KEUANGAN Sultan Rafi R.
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sultan Rafi R., Mohammad Zairul Alam Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya e-mail: sultanrafi960@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan pada Pasal 96 AYAT 1 Peraturan OJK no 3/POJK.04/2021 Terkait besaran sanksi administrasi yang ditetapkan OJK kepada Emiten atas keterlambatan laporan keuangan. Padahal Indonesia merupakan negara hukum yang berprinsip pada asas keadilan, asas proporsionalitas, asas kepastian hukum dan lain sebagainya, tentunya dalam merumuskan setiap aturan baik berbentuk undang-undang atau aturan di bawahnya tentu harus memenuhi asas asas tersebut, demi mencapai tujuan hukum dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai pelaksana aturan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana analisa indikator yang digunakan dalam menetapkan sanksi administratif atas keterlambatan pelaporan laporan keuangan oleh emiten kepada OJK? (2)Bagaimana analisa besaran sanksi yang dijatuhkan oleh OJK atas keterlambatan emiten dalam melaporkan laporan keuangan dalam pasal 96 ayat 1 peraturan OJK no 3/POJK.04/2021 terkait asas proporsionalitas dan asas keadilan hukum? Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran penafsiran sistematis, Penelitian hukum yuridis normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran serta menganalisis mengenai peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Pasal 96 AYAT 1 Peraturan OJK no 3/POJK.04/2021 tidak memenuhi asas proporsional, dan tidak memenuhi asas keadilan hukum. Sehingga rekonstruksi yang dapat penulis ajukan berdasarkan penelitian ini yaitu Mempertimbangkan untuk melakukan perubahan pada Pasal 96 ayat 1 peraturan OJK no 3/POJK.04/2021 dengan merubah sanksi denda Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan menjadi denda dengan menggunakan persentase dengan jumlah yang adil, proporsional, dan memberikan efek jera. Kata kunci: Keterlambatan laporan keuangan, Indikator sanksi administrasi, Analisis besaran sanksi administrasi ABSTRACT This research aims to delve into the issue regarding the implementation of Article 96 Paragraph (1) of the Regulation of Financial Services Authority (POJK) Number 3/POJK.04/2021 regarding the proportion of an administrative sanction set by the Financial Services Authority (henceforth referred to as OJK) for issuers over financial report delay. Considering that Indonesia is a state of law adhering to the principles of justice, proportionality, and legal certainty, formulating legislation, including laws or regulations under them, must meet those principles to achieve the objectives of the law and to bring merit to all people responsible to execute the legislation. Departing from the above description, this research investigates: (1) how are the indicators used to set an administrative sanction analyzed regarding the delay of financial reports submitted by issuers to OJK? (2) how is the proportion of the administrative sanction imposed by OJK analyzed over the delay of financial report submission as in Article 96 Paragraph 1 of POJK Number 3/POJK.04/2021 regarding the principles of proportionality and legal justice? This research employed normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches. The primary, secondary, and tertiary data were analyzed using systematic interpretation. Library research supporting secondary data also took into account the study and analysis of regulations and related literature. The research results reveal that Article 96 Paragraph 1 of POJK mentioned earlier fails to meet the proportionality and justice principles. This research recommends that some amendments to Article 96 Paragraph 1 of the POJK be taken into account. Specifically, the Rp. The 2,000,000 fine imposed on a daily delay of financial report submission should be altered to another amount that is fairer, more proportional, and more deterrent. Keywords: delays in financial reports, indicators administrative sanctions, number of administrative sanctions

Page 481 of 563 | Total Record : 5629

 479   480   481   482   483 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 More Issue