cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 498   499   500   501   502 
PENGGUNAAN HAK VETO RUSIA SEBAGAI ANGGOTA TETAP DEWAN KEAMANAN PBB TERHADAP INVASI RUSIA ATAS UKRAINA Putri Arta Junita Silaban
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putri Arta Junita Silaban, Setyo Widagdo, Ikaningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: putrisilaban_18@student.ub.ac.id ABSTRAK Penulis meneliti tentang penggunaan hak veto oleh Rusia atas kasus invasi Ukraina dimana Rusia sebagai salah satu anggota tetap DK PBB. Isu ini dilatarbelakangi oleh kasus invasi wilayah timur Ukraina oleh Rusia yang menjatuhkan korban, kerusakan fasilitas, dan penduduk Ukraina yang terpaksa mengungsi. DK PBB kemudian melaksanakan pertemuan terkait Draft Resolusi S/2022/115 tentang penghentian invasi Rusia atas wilayah Donetsk dan Luhanks di Ukraina yang diveto oleh Rusia, sehingga draft menjadi tidak dapat diadopsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis justifikasi penggunaan hak veto Rusia sebagai anggota tetap DK PBB atas invasi Ukraina ditinjau dari perspektif hukum internasional dan upaya PBB sebagai organisasi internasional dalam penyelesaian invasi Ukraina. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konsep. Sementara bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dan penafsiran gramatikal. Berdasarkan analisis didapatkan hasil bahwa justifikasi/pembenaran penggunaan hak veto Rusia tidak memiliki alas hukum yang kuat dan tidak sesuai dengan Pasal 27 Ayat (3) Piagam PBB sebagaimana Rusia seharusnya tidak boleh memberikan suara sebagai pihak dalam kasus invasi dan juga melanggar prinsip-prinsip hukum internasional. Sebagai organisasi induk, PBB juga sudah melakukan upaya penyelesaian invasi Ukraina namun belum membuahkan hasil sehingga dapat diefektifkan kembali melalui DK PBB dalam penggunaan sanksi ekonomi dan militer, Majelis Umum dalam negosiasi dan rekomendasi, dan Sekretaris Jenderal dalam peningkatan intensitas mediasi melalui jasa-jasa baik. Kata Kunci: Hak Veto, Dewan Keamanan PBB, Anggota Tetap DK PBB, Invasi ABSTRACT This research studies the veto of Russia regarding the case of the Russian invasion of Ukraine where Russia is one of the permanent member states of the UN Security Council. This issue departed from the case of the invasion of the eastern part of Ukraine by Russia that took victims. The UN Security Council held a meeting regarding Draft Resolution S/2022/115 concerning the Cessation of the Russian Invasion of Donetsk and Luhansk in Ukraine vetoed by Russia, so the draft could not be adopted. This research aims to analyze the justification of the use of veto of Russia as the permanent member of the UN Security Council regarding the invasion of Ukraine seen from the perspective of International Law and the measures taken by the UN Security Council as an international organization in the resolution of the invasion of Ukraine. This research employed normative-juridical methods and statutory, case, and conceptual approaches. The primary, secondary, and tertiary legal materials were analyzed using descriptive analysis and grammatical interpretation. The analysis results reveal that the justification of the normative and political aspects in the use of the veto of Russia does not have any strong legal basis and it does not comply with Article 27 paragraph (3) of the Charter of the United Nations where Russia is not supposed to give voice as the party in this invasion case and it violates the principles of international law in terms of equality in sovereignty, non-intervention, good neighborliness, prohibition of using threat and violence, and other peaceful measures. As a parent organization, the UN has also taken some measures to settle the invasion of Ukraine but it has not brought any good results and, thus, it could be re-activated through the UN Security Council in terms of the imposition of economic and military sanctions, General Assembly in negotiation and recommendation, and the Secretary-General in the improvement of the intensity of mediation through good services. Keywords: Veto Power, The UN Security Council, Permanent Member of the UN Security Council, Invasion
ANALISIS YURIDIS PENGHAPUSAN KETENTUAN UPAH MINIMUM SEKTORAL YANG DIATUR PADA PASAL 89 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN SEBAGAIMANA DIHAPUS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Moh. Alfin Rizkyanto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Moh. Alfin Rizkyanto, Budi Santoso, Syahrul Sajidin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Kota Malang e-mail: alfinrizkyanto@gmail.com ABSTRAK Pada penelitian ini, penulis mengangkat tentang dihapusnya ketentuan upah minimum sektoral yang sebelumnya diatur dalam pasal 89 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang secara resmi dihapuskan dengan disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Penghapusan ketentuan tersebut ternyata tidak diikuti dengan penjelasan sehingga dapat menimbulkan kerancuan dan kegaduhan dalam masyarakat (khususnya pekerja/buruh). Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan studi komparatif, serta menggunakan teknik analisis berupa penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum terkait dengan penghapusan ketentuan upah minimum sektoral dalam UU Cipta Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan alasan atau pertimbangan dihapusnya ketentuan upah minimum sektoral dalam UU Cipta Kerja. Tidak hanya itu, penulis juga mencoba untuk merumuskan konstruksi pengaturan upah minimum sektoral yang dapat memberikan perlindungan pengupahan yang layak bagi pekerja. Kata Kunci: cipta kerja, upah minimum sektoral, perlindungan pekerja ABSTRACT This research studies the provision regarding sectoral minimum wages previously governed in Article 89 of Law Number 13 of 2003 concerning Labor which was scrapped following the promulgation of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This revocation, however, was not supported by relevant elucidation, and this absence leads to ambiguity and chaos in society. With this revocation of the provision concerning sectoral minimum wages, the business sectors that are categorized as excellent businesses have to comply with the minimum wage rules as other business sectors refer to. This research employed normative-juridical methods, and statutory, historical, and comparative approaches. The data were analyzed based on grammatical and systematic interpretations. This research aims to elaborate on the reasons and considerations for the revocation of the provision concerning sectoral minimum wages in Job Creation Law. Moreover, this research also intends to formulate the construction of the regulation regarding sectoral minimum wages that protect decent wage-earning for workers. Keywords: job creation, sectoral minimum wages, protection of workers
TINJAUAN YURIDIS PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAPTINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK Adyatma Prana Mulia
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adyatma Prana Mulia, Abdul Madjid, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: adyatmapm@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai tinjauan yuridis tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penyelesaian Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Rumusan masalah yang ingin dituju dari penelitian ini terdiri dari; Apakah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 2021 telah mengakomodir penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik dan Bagaimana implikasi hukum Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 2021 terhadap penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yang mengkaji kaidah-kaidah dalam hukum positif. Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, Penghinaan, Pencemaran Nama Baik, Keadilan Restoratif ABSTRACT This research studies juridical review of contempt and/or defamation as outlined in Law Number 19 of 2016 concerning the Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions according to the Regulation of Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning the Settlement of a Criminal Offense according to Restorative Justice. This research specifically aims to investigate whether the Indonesian National Police has accommodated the implementation of Restorative Justice in defamation and what are legal implications of the Regulation of Indonesian National Police Number 8 of 2021 on the implementation of Restorative Justice in settling the case of defamation. To provide answers to the problems, normative-juridical methods were used by studying the principles of positive law. Keywords: juridical review, criminal offense, contempt, defamation, Restorative Justice
URGENSI PENGATURAN HARDSHIP SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DI ERA COVID-19 Tirza Tania Henry
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tirza Tania Henry, Setiawan Wicaksono, Prawatya Ido Nurhayati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: tirzaroro24@gmail.com ABSTRAK Dаlаm Penelitiаn Skripsi ini, peneliti membahas tentаng Urgensi Pengaturan Hardship Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak di Era COVID-19. Pilihаn temа tersebut dilаtаrbelаkаngi kаrenа besarnya dampak bencana non-alam pandemi COVID- 19 terhadap perekenonomian Indonesia, yang menimbulkan banyak pengusaha yang gagal memenuhi kewajiban nya dalam berkontrak, sehingga perlu untuk dikaji bagaimana solusi ataupun alternatif bagi para pihak dalam kontrak agar tidak ada yang mengalami kerugian, salah satu alternatif tersebut adalah dengan menggunakan prinsip Hardship. Penelitiаn Skripsi ini merupаkаn merupаkаn penelitiаn hukum yuridis normаtif dengаn mengunаkаn metode pendekаtаn Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Perundang-undangan. Bаhаn hukum primer, sekunder, dаn tersier yаng diperoleh peneliti аkаn diаnаlisis dengаn menggunаkаn teknik studi dokumen dаn studi pustаkа. Selаin itu jugа menggunаkаn penafsiran gramatikal dan penafsiran sistermatis yаitu penafsiran berdаsаrkаn pemaknaan suatu hukum dan penentuan struktur suatu hukum. Berdаsаrkаn hаsil penelitiаn, berangkat dari keadaan tidak terduga pandemi COVID-19 saat ini, ditemukan bahwa dalam Hukum Kontrak Indonesia terdapat kekosongan hukum pengaturan tentang prinsip Hardship. Pada dasarnya prinsip ini memiliki kemiripan dengan Force Majeure, namun akibat hukum dan penerapan hukumnya berbeda. Klausul Hardship lebih tepat untuk digunakan bagi kontrak-kontrak bisnis yang terdampak COVID-19 karena prinsip Hardship mencakup perubahan keadaan yang disebabkan penurunan nilai ekonomis dari suatu kontrak yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak dan memberi dasar hukum bagi para pihak untuk melakukan renegosiasi kontrak. Oleh sebab itu Indonesia perlu mengatur prinsip Hardship dalam Hukum Perjanjian Indonesia. Indonesia dapat menerapkan prinsip Hardship dalam Hukum Positif Indonesia yaitu dengan mencakup pengaturan Hardship mengenai definisi Hardship, syarat-syarat Hardship, serta akibat hukum dari Hardship. Kata Kunci: Hardship, Force Majeure, COVID-19 ABSTRACT This research discusses the urgency in the regulation of hardship as a measure taken to provide legal protection for the people concerned during the era of Covid-19. This research topic departed from the huge impact brought by Covid-19 as a non-natural disaster on the Indonesian economy, causing businesses to fail to fulfill the responsibilities outlined in contracts. This situation urges the writer to delve more into the solutions or the alternatives for the parties involved in a contract to ensure that they do not take the loss, and one of the alternatives can be done with hardship. This research employed normative-juridical methods, a conceptual approach, and a statutory approach. The research data consisted of primary, secondary, and tertiary data obtained from documentation and library studies. The data collected were further analyzed using systematic and grammatical interpretations by giving meaning to law and setting the structure of law. The research results indicate that 1) the urgency of the regulation concerning hardship as a measure to protect legal protection for the parties concerned during the era of Covid-19 is due to the condition where the force majeure clause cannot cover situations that can experience fundamental changes such as the reduced economic values of a contract. Hardship is considered suitable for such a situation since it is seen to be able to provide the legal basis for the parties to renegotiate their contract. Therefore, Indonesia needs to regulate the principles of hardship in contract law in Indonesia, 2) the regulation of hardship in contract law in Indonesia takes into account the definition of hardship, the requirements, and the legal consequence. Keywords: hardship, force majeure, Covid-19
PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM PERKAWINAN SENTANA RAJEG MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI I Kadek Dwi Kresna Kartika Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

I Kadek Dwi Kresna Kartika Putra, Rachmi Sulistyarini, Fitri Hidayat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: kadekkresna@student.ub.ac.id ABSTRAK Pelaksanaan Perkawinan Sentana Rajeg ini bertujuan untuk melanjutkan garis keturunan dari keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki sehingga status perempuan di kukuhkan menjadi laki-laki (putrika). Tujuan penelitian ini yaitu: 1) untuk menganalisis bagaimana implementasi pembagian harta waris dalam Perkawinan Sentana Rajeg dan di tinjau menurut hukum waris adat Bali yang terjadi di masyarakat adat Bali khususnya di wilayah Kabupaten Gianyar Bali 2) Untuk menganalisis kendala implementasi dalam pembagian harta waris yang dihadapi pasangan hasil Perkawinan Sentana Rajeg terhadap peralihan hak waris menurut hukum waris adat Bali. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil peneltiian menunjukkan bahwa menurut perkawinan Sentana Rajeg anak perempuan tidak berhak atas hak warisnya, namun demikian sesudah tahun 2010 wanita Bali berhak atas warisan berdasarkan keputusan pesamuhan agung III MUDP Bali menerima setengah dari hak waris purusa setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Kendala dalam implementasi pembagian harta waris dalam perkawinan Sentana Rajeg yaitu mengakibatkan pembatalan hak waris yang akan ia terima dari keluarga asalnya, tidak hanya itu pembatalan hak waris dari perkawinan sentana ini akan dihapuskan oleh karena dasar pemikiran dan kelalaian yang mereka disebabkan dan berakibat dengan penangguhan hak warisnya. Kata Kunci: Pembagian Harta Waris, Perkawinan Sentana Rajeg dan Hukum Waris Adat Bali ABSTRACT Sentana Rajeg marriage continues familial lineage with no sons in the family, and this condition shifts the status of a woman to that of a man locally called putrika. This research aims to 1) analyze the implementation of the inheritance split in Sentana Rajeg marriage seen from the perspective of the customary law of inheritance in Bali, especially in Gianyar, Bali, and 2) analyze the hindrances of the implementation of the inheritance split faced by a married couple of Sentana Rajeg marriage in the transfer of inheritance right according to the customary law of inheritance in Bali. This research employed socio-juridical approaches and qualitative analysis, revealing that a daughter does not hold any right to inheritance, but after 2010, women in Bali are entitled to inheritance right according to the decision of pesamuhan agung III MUDP Bali, where they are entitled to a half of the inheritance right of purusa after a 1/3 deduction for heirloom and conservation. The problem with the inheritance of Sentana Rajeg marriage is that it will revoke the inheritance right arising from this marriage following the negligence and thought that they have caused and that lead to the suspension of the inheritance right. Keywords: inheritance split, Sentana Rajeg marriage and customary law of inheritance in Bali
ANALISIS YURIDIS PENGATURAN TERKAIT REKLAMASI DAN PASCATAMBANG DI KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL KARST MAROS PANGKEP SULAWESI SELATAN Ghina Karlina Amri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, September 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ghina Karlina Amri, Istislam.Indah Dwi Qurbani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: ghinakarlina6@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi ini penulis mengangkat isu terkait Reklamasi dan Pascatambang di Kawasan Ekosistem Esensial Karst Maros Pangkep Sulawesi Selatan. Pemilihan tema tersebut di latarbelakangi oleh hasil dari pengamatan penulis adanya kekosongan hukum terkait reklamasi dan pascatambang dan pentingnya segera dibuat regulasi terbaru. Dalam hal ini skripsi penulis bertitik tumpu pada regulasi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 jo Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang, Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Karst Maros Pangkep. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah: (1) Bagaimana Pengaturan Terkait Reklamasi dan Pascatambang di Kawasan Ekosistem Esensial Karst Maros Pangkep Sulawesi Selatan? (2) Bagaimana Seharusnya Pengaturan Terkait Reklamasi dan Pascatambang di Kawasan Ekosistem Esensial Karst Maros Pangkep? Kemudian penulis penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau doctrinal yang berfokus pada norma dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach ) dan pendekatan kasus ( case approach ). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik interprestasi sistematis, yaitu teknik menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain sehingga tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem hukum. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa adanya kekosongan hukum mengenai analisis yuridis terkait reklamasi dan pascatambang di kawasan ekosistem esensial karst maros pangkep Sulawesi selatan. Hal ini dianggap bahwa regulasi yang lama dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang tidak mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat. Maka di butuhkan regulasi terbaru dan hal tersebut mengakibatkan masih banyaknya perusahaan yang lalai akan tanggungjawab mereka. Sehingga bagian dari kawasan ekosistem esensial karst maros pangkep Sulawesi selatan terbengkalai akibat kelalaian tersebut. Kata Kunci: Pengaturan, Reklamasi, Pascatambang, Kawasan Ekosistem Esensial Karst, Pertambangan dan Makassar ABSTRACT This research aims to investigate the vagueness of a norm regarding the reclamation and postmining in the area of the essential ecosystem of Karst Maros Pangkep, South Sulawesi. This research topic departed from the study on a vague norm regarding this reclamation and postmining and the essence for the government to pay further attention to this issue. This research refers to Law Number 3 of 2020 concerning the Amendment to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. Government Regulation Number 78 of 2010 concerning reclamation and postmining, Regional Regulation of South Sulawesi Number 3 of 2019 concerning the Protection and Management of Essential Ecosystem Area of Karst Maros Pangkep. Departing from the aboove aspects, this research investigates 2 (two) problems: (1) how are the reclamation and postmining in the area of the essential ecosystem of Karst Maros Pangkep in South Sulawesi regulated? (2) how should the reclamation and postmining in this area be regulated? This research employed statutory and case approaches. Primary, secondary, and tertiary data were obtained and analyzed using systematic interpretation techniques interpreting laws and linking them to other laws and regulations, and this approach is to ensure that this matter does not jump off the legal system. The research results reveal that Government Regulation Number 78 of 2010 concerning the reclamation and postmining is not properly implemented in line with other current laws. Thus, clarity of regulation is required due to the indifference among companies to their responsibilities and this indifference has left the area of the Karst Maros abandoned. Keywords: Regulation, reklamasi, post mining, Karst Essential Ecosystem Area, Mining
ANALISIS PERBANDINGAN KEWENANGAN LMK DAN LMKN TERKAIT PENARIKAN ROYALTI DALAM PASAL 12 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK DENGAN PASAL 87 AYAT (1) UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA Amyta Frisca Basana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, November 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Amyta Frisca Basana, M. Zairul Alam, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: friscaamytaa@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini dilakukan karena dilatar belakangi oleh penulis menemukan adanya norma yang bertentangan dalam perundang-undangan. Telah terdapat tumpang tindih kewenangan antara Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dengan kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam menarik royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Selain itu dalam Pasal 12 Ayat (2) PP 56/21, LMKN diberikan kewenangan untuk menarik Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang belum menjadi anggota dari suatu LMK. Hal ini bertentangan dengan Pasal 87 Ayat (1) UUHC yang dimana dalam hal menarik royalti pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait menjadi anggota LMK untuk mendapatkan hak ekonominya. Selain itu, dalam hal menarik royalti LMK juga harus mendapatkan persetujuan (kuasa) dari pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dilakukan dengan teknik deskriptif analisis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa mengenai kewenangan LMK dan LMKN yang tumpang tindih perlunya diadakan pemisahan kewenangan terkait lembaga yang melakukan penarikan royalti agar tidak terjadi pengumpulan royalti secara ganda. Selain itu, tidak seharusnya Pasal 12 Ayat (1) PP 56/2021 berkata demikian karena dapat dikatakan bahwa isi pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 87 Ayat (1) UUHC. Kemudian terkait penarikan royalti bagi pencipta yang tidak tergabung dalam LMK adalah dengan mengembalikan keeksklusifan pencipta dalam memanfaatkan hak ekonominya. Kata Kunci: Kewenangan, Royalti, Hak Cipta ABSTRACT This research departs from the norm contravening the legislation, and there have been overlapping authorities between the Collective Management Agency and National Collective Management Agency regarding the royalty for creators, copyright holders, and related rights holders. Moreover, Article 12 Paragraph (2) of Government Regulation 56/21 implies that the National Collective Management Agency is authorized to charge a royalty for creators, copyright holders, and related right holders not registered as the members of Collective Management Agency. This matter contravenes Article 87 Paragraph (1) of Copyright Law implying that creators, copyright holders, and related right holders should be registered as members of the agency in order to get their economic right to charge a royalty. Charging royalty also has to get approval from creators, copyright holders, and related rights holders. This research employed normative legal methods and statutory and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary data were obtained based on descriptive analyses. The research results reveal that the overlapping authorities between the Collective Management Agency and National Collective Management Agency need to be separated and to be made double. Article 12 paragraph (1) of Government Regulation 56/2021 should not set forth this matter this way since it represents the condition that the substance of this Article contravenes Article 87 Paragraph (1) of Copyright Law. In charging royalty, the exclusiveness of the copyright in using their economic right should be restored. Keywords: authority, royalty, copyright
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN TERSELUBUNG TERKAIT PENGGUNAAN JASA REVIEW PRODUK PADA SHOPEE BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT Nona Sabrina
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nona Sabrina, Yenny Eta Widyanti, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: nonasabrina@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya akan pengaturan hukum atas iklan terselubung di Indonesia dengan melihat perilaku merchant yang memanfaatkan eksistensi review online sebagai sumber informasi penting pada Shopee menggunakan jasa review produk melalui kolom komentar untuk meningkatkan reputasi barang atau jasa mereka. Beberapa negara telah memiliki aturan mengenai iklan guna mengakomodasi penanganan iklan terselubung, salah satunya Amerika Serikat. Namun di Indonesia masih terdapat kekurangan berupa kekaburan hukum yang diakibatkan oleh luasnya makna promosi pada frasa “pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen” yang mana menimbulkan iklan terselubung atas penggunaan jasa review produk sebagai metode promosi dalam Shopee oleh merchant. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah permasalahan pada skripsi ini adalah : (1) Bagaimana pengaturan mengenai iklan terselubung terkait penggunaan jasa review produk pada marketplace ditinjau dari hukum positif Indonesia dan Amerika?; dan (2) Bagaimana hubungan hukum dan tanggung jawab para pihak dalam praktik penggunaan jasa review produk pada marketplace?. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa di Indonesia masih terdapat kekurangan berupa ketidakjelasan hukum yang disebabkan oleh luasnya arti promosi dalam kalimat “pengenalan atau penyebaran informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen” yang menimbulkan iklan tersembunyi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif. Pengaturan periklanan di Indonesia dan Amerika Serikat memiliki persamaan dan perbedaan dari segi unsur, persyaratan, dan peraturan yang berlaku bagi pelaku usaha. Indonesia memiliki kelemahan dalam memberikan perlindungan terkait covert advertising karena definisi promosi yang luas serta belum adanya regulasi yang tegas mengenai syarat dan ketentuan Shopee. Kata Kunci: Amerika Serikat, Indonesia, Shopee, Iklan Terselubung, Kolom Ulasan, Perlindungan Konsumen ABSTRACT This research aims to find out the essence of the regulation concerning covert advertising in Indonesia by examining the behavior of merchants using the online review as the source of important information on Shopee based on product reviews on review space to help improve the reputation of goods and services sold. Several countries implement regulations governing advertisements to accommodate covert advertising, and the US is one of them. However, In Indonesia, too wide a definition of the phrase “introduction and dissemination of information of goods and/or services to attract the purchasing power of consumers” to trigger promotion has led to the vagueness of meaning. Departing from this issue, this research investigates: (1) the regulation of covert advertising in terms of the use of review service in a marketplace seen from the perspective of positive law in Indonesia and the US and the legal connection and responsibilities of the parties concerned in review service practice in the products sold on a market place. This research concludes that there has been too wide a definition of the phrase mentioned above, triggering covert advertising to come up. This research employed normative-juridical methods and statutory and comparative approaches. Advertising regulations in Indonesia and the US share similarities and differences in terms of aspects, requirements, and current regulations for business entities. Indonesia is deemed to be weak in providing protection in case of covert advertising due to too wide a definition of promotion and the absence of strict regulation concerning the terms and conditions of Shopee. Keywords: the US, Indonesia, Shopee, covert advertising, review space, consumer protection
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT KEWARGANEGARAAN GANDA CALON BUPATI TERPILIH (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 135/PHP.BUP-XIX/2021 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI & WAKIL BUPATI SABU RAIJUA 2020) Achmad Yanuarsyach Putrahadi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Achmad Yanuarsyach Putrahadi, Herlin Wijayati, Ibnu Samwidodo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: achmadyanuar@student.ub.ac.id ABSTRAK Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Sabu Raijua 2020 Menggunakan Perspektif Hak Asasi Manusia dengan peraturan Undang – Undang No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia dan Undang – Undang No. 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif Putusan mengenai kasus ini sudah tepat atau tidak yang dapat menimbulkan permasalahan terkait hak – hak sipil politik warga negara. Permasalahan muncul diakibatkan status kewarganegaraan calon bupati dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Sabu Raijua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Sabu Raijua 2020 hanya menggunakan pertimbangan Undang – Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan tanpa mempertimbangkan melalui Perspektif Hak Asasi Manusia terutama Hak Sipil dan Politiknya. Kata kunci: Perspektif, Hak Asasi Manusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, Status Kewarganegaraan ABSTRACT This research aims to find out Constitutional Court Decision Number 135/PHP.BUP-XIX/2021 concerning the dispute over the regent and vice-regent election result in Sabu Raijua 2020 according to human rights perspective and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, and Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship. This research employed normative juridical methods to investigate whether the decision is inappropriate since this issue can raise a problem that may violate the civil and political rights of individuals. The problem studied is the citizenship of the candidate for a regent in the regional head election of the Regency of Sabu Raijua as in the Constitutional Court Decision mentioned. The research has found that this issue is settled only by referring to Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship without considering the perspective of human rights, especially regarding civil and political rights. Keywords: Perspective, Human rights, Constitutional Court Decision Number 135/PHP.BUP-XIX/2021, Citizenship Status
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI OBJEK JAMINAN KREDIT MELALUI PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT Aldio Yustyvan Anam
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aldio Yustyvan Anam, Amelia Sri Kusuma Dewi, Rumi Suwardiyati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: aldio.yustivan.anam@gmail.com ABSTRAK Peneltian bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim, akibat hukum dan perlindungan hukum pembatalan hak atas tanah sebagai jaminan kredit melalui putusan pengadilan terkait tumpang tindih sertifikat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Studi Kasus (Case Study Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim pada putusan PTUN 29/G/2013/PTUN-SRG banyak mengabaikan fakta-fakta hukum seperti gugatan yang lewat waktu dan penerbitan SHGB 1760/Gembor yang cacat hukum karena terbit diatas SHM 548/Gembor. Pembatalan Hak Atas Tanah sebagai jaminan kredit melalui putusan pengadilan terkait tumpang tindih sertipikat memiliki akibat hukum terhadap para pihak dalam sengketa. Perlindungan hukum preventif belum diatur secara khusus dalam Undang-undang, namun perlindungan hukum secara umum diatur dalam 1131 dan pasal 1132 KUHPerdata. Perlindungan hukum represif dapat dilakukan dengan jalur non-litigasi dan litigasi. Jalur non-litigasi dapat dilakukan dengan mediasi, negosiasi dan reconditioning, sedangkan jalur litigasi dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tumpang Tindih Sertipikat, Akibat Hukum ABSTRACT This research aims to analyze the basic consideration made by the judges, legal consequences, and legal protection regarding the revocation of freehold title of land set as the security for credit application under a court decision regarding overlapping certificates. This research employed normative-juridical methods, and statutory and case approaches. The research results reveal that the consideration of the judges set in the Decision of State Administrative Court Number 29/G/2013/PTUN-SRG often overlook legal facts regarding the expiring lawsuit and the issuance of SHGB 1760/Gembor that was considered legally flawed because this certificate was issued after SHM 548/Gembor. The revocation of this certificate certainly left legal consequences affecting the parties involved in the dispute. Preventive action, however, is not regulated in Article 1131 and Article 1132 of the Civil Code. Repressive action could be performed through non-litigation and litigation processes, where the former may take mediation, negotiation, and reconditioning, while the latter involves lawsuit submitted to the District Court. Keywords: legal protection, overlapping certificates, legal consequences

Page 500 of 563 | Total Record : 5629

 498   499   500   501   502 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue