cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 50   51   52   53   54 
PERLINDUNGAN ASET NASABAH OLEH PENYELENGGARA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL (INVESTOR PROTECTION FUND) AKIBAT PAILITNYA PERUSAHAAN EFEK Resita Fauziah Hakim
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (439.399 KB)

Abstract

Investor Protection Fund (IPF), merupakan suatu skema yang bentuk guna melindungi kepentingan nasabah terhadap bahaya kehilangan aset dalam perusahaan efek pailit. Peraturan Bapepam Nomor VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal mengatur tentang ganti rugi terhadap aset nasabah yang hilang apakah dengan adanya aturan ini dapat meng-cover perlindungan yang dibutuhkan oleh nasabah dibandingkan dengan aturan yang ada sebelumnya dalam Peraturan Bapepam Nomor VI.A.3 tentang Rekening Efek Pada Kustodian. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis landasan hukum terbentuknya IPF dan bentuk perlindungan yang diberikan IPF terhadap aset nasabah dalam perusahaan efek pailit. Sifat penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan perbandingan (comparative approach). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pembentukan IPF didasari pada tugas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Self Regulatory Organization (SRO) untuk melindungi konsumen sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28-31 Undang-undang No 21 Tahun 2011 tentang OJK. Selain itu didasari oleh rekomendasi dari organisasi internasional, yang mana pasar modal Indonesia menjadi anggota di dalamnya. Berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal, bentuk perlindungan hanya ditujukan untuk investor ritel, IPF memberikan ganti rugi atas aset nasabah yang hilang dan mewakili nasabah sebagai pemegang kuasa dan hak subrogasi. Hal ini menurut penulis perlunya dilakukan perbaikan terhadap konsep perlindungan yang diberikan oleh IPF, yaitu yaitu dengan memperluas subyek perlindungan kepada investor ritel dan investor institusional, selain itu dibutuhkan pembaruan terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal terkhusus untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pendirian Investor Protection Fund (IPF) dan menegaskan bentuk perlindungan hukum untuk nasabah/pemodal yang dirugikan serta menegaskan kedudukan nasabah ketika terjadi pailit pada perusahaan efek.Kata kunci : IPF, Perusahaan Efek, Kepailitan
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH DALAM PENYALAHGUNAAN WEWENANG PENGADAAN BARANG DAN JASA Reza Mirza Faizin
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.79 KB)

Abstract

Penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa masih banyak terjadi di daerah. Tidak hanya pejabat atau instansi daerah yang melakukannya, bahkan kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan mengelola anggaran dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Hal ini menyebabkan kerugian bagi keuangan negara maupun daerah. Pelayanan pemerintah kepada masyarakat menjadi tidak optimal. Oleh karena itu perlu dicari bagaimana bentuk pertanggungjawaban kepala daerah terhadap penyalahgunaan tersebut. Selain itu, perlu dicari upaya bagaimana mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang tersebut. Dari hasil penelitian ini penulis menemukan beberapa hal mengenai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukannya. Pertanggungjawaban yang dimungkinkan diterapkan ada dua, yaitu pertanggungjawaban hukum kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tetang pemerintahan daerah dan pertanggungjawaban hukum pada pribadi atau pertanggungjawaban pidana. Mekanisme pertanggungjawaban hukum kepala daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 tidak pernah lepas dengan mekanisme pemberhentian kepala daerah. Mekanisme pemberhentian kepala daerah terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat diterapkan adalah mekanisme pemberhentian kepala daerah karena melanggar larangan kepala daerah dan mekanisme pemberhentian kepala daerah karena melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan pertanggungjawaban pribadi atau pidana bisa diterapkan pasal-pasal mengenai tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang serta pengembalian kerugian negara. Dalam hal upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang pada kegiatan pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan Penerapan Pemerintahan yang baik (good governance), Progam publik pemerintah dalam kegiatan pegadaan barang dan jasa serta Perbaikan Organisasi Pemerintah.Kata Kunci: Penyalahgunaan Wewenang, Pengadaan Barang dan Jasa, Pertanggungjawaban, Kepala Daerah
EFEKTIFITAS PASAL 5 HURUF B PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NO. 7 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK BALITA (Studi Pelayanan Kesehatan Di RSUD Dr.Soedjono Selong – Lombok Timur) Bunga Putri Mahadewi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.096 KB)

Abstract

Kesejahteraan ibu dan anak yang dipengaruhi oleh komponen mortalitas terkait erat dengan proses kehamilan, kelahiran dan pasca kelahiran. Ketiga periode tersebut akan menentukan kualitas sumber daya manusia yang akan datang. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.7 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Balita menjamin sepenuhnya hak ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan memadai dari pemerintah dengan menggunakan prinsip – prinsip seperti prinsip perlindungan dan prinsip hak dan kewajiban. maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis dan analisa data dilakukan dengan metode Deskriptif Analisis. Penelitian dilakukan di RSUD Dr.Soedjono Selong, Kabupaten Lombok Timur, dengan responden penelitian adalah Kepala RSUD Dr. Soedjono Selong – Lombok Timur, 2 (dua) Dokter atau Bidan di Kabupaten Lombok Timur, dan 5 (lima) Dokter atau Bidan di RSUD Dr. Soedjono Selong – Lombok Timur. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak ibu hamil dan melahirkan di RSUD Dr.Soedjono Selong, Kabupaten Lombok Timur belum sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.7 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Balita.Kata Kunci : Efektivitas, Perlindungan, Pelayanan Kesehatan, Ibu Hamil dan Melahirkan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PARKIR DALAM HAL TERJADI KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG Reza Ediputra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.207 KB)

Abstract

Artikel ilmiah ini berisikan analisis tentang perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir dalam hal terjadi kehilangan kendaraan bermotor di Universitas Brawijaya Malang. Latar belakang dari penulisan ini adalah banyaknya pelajar di Universitas Brawijaya yang berdampak terhadap tempat parkir di setiap Fakultas. Tempat parkir menjadi penuh dan tidak teratur. Dalam hal mengatasi masalah terkait tempat parkir, pihak Universitas Brawijaya Malang telah menempatkan petugas parkir di setiap fakultas untuk menjaga dan mengatur kendaraan bermotor yang diparkir. Namun, para petugas parkir ini dalam menjalankan kewajibannya seringkali lalai dan tidak berhati-hati sehingga timbul berbagai masalah terkait kendaraan bermotor yang diparkirkan, misalnya terjadi kecelakaan atau kehilangan kendaraan bermotor ketika sedang diparkirkan. Ketika terjadi kehilangan kendaraan bermotor yang sedang diparkir, pengguna jasa parkir masih belum mendapatkan perlindungan hukum dan ganti rugi yang layak. Permasalahan yang terjadi adalah ketika pengguna jasa parkir tidak mendapatkan bentuk pertanggungjawan dari petugas parkir yang lalai dan tidak mendapatkan perlindungan hukum dari pihak pengelola parkir di Universitas Brawijaya Malang. Metode Penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum empiris, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis penerapan hukum oleh pihak-pihak dalam beraktivitas yang dalam hal ini meneliti pengguna jasa parkir kendaraan bermotor di lingkungan Universitas Brawijaya Malang. Adapun kegiatannya adalah untuk mengetahui keadaan nyata pengelolaan parkir di lingkungan Universitas Brawijaya Malang yang didalamnya ditemukan permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap pengguna jasa parkir dalam hal kehilangan kendaraan bermotor di Universitas Brawijaya Malang. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada penerapan Peraturan Daerah Kota Malang nomor 4 tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir, khususnya pasal 21 tentang tanggung jawab petugas parkir terhadap pengguna jasa parkir. Tanggung jawab ini diukur tidak dari kesalahan petugas parkir yang bersangkutan saja, melainkan juga dari kurang hati-hatinya pengguna jasa parkir di Universitas Brawijaya Malang, yang secara khusus akan diteliti dalam hal terjadi kehilangan kendaraan bermotor di Universitas Brawijaya Malang. Dari hasil penelitian diatas, penulis memperoleh hasil jawaban yaitu setiap petugas parkir yang lalai wajib bertanggungjawab kepada pengguna jasa parkir yang kehilangan kendaraan bermotornya ketika sedang diparkir, dan pihak pengelola parkir Universitas Brawijaya sebagai majikan dari petugas parkir yang bersangkutan ikut bertanggung jawab dalam hal ganti rugi. Sedangkan untuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir masih belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dikarenakan kurangnya upaya preventif dan represif dari pihak pengelola parkir serta kurangnya pengetahuan pengguna jasa parkir mengenai aturan terkait perparkiran di Universitas Brawijaya.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Parkir
TINJAUAN KRIMINOLOGIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang) Berdy Despar Magrhobi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.5 KB)

Abstract

Terdapat batasan-batasan yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum pidana yang pada dasarnya hukum pidana sendiri hanya terfokus pada upaya bagaimana cara menyelesaikan suatu tindak pidana yang telah terjadi bukan untuk mengetahui bagaimana cara supaya dapat mencegah terjanya tindak pidana tersebut. Terjadinya suatu tindak pidana merupakan suatu sebab-akibat yang dihasilkan dari proses berinteraksi dengan lingkungan masyarakatnya dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Maka jika kita ingin mengatasi suatu permasalahan, sudah seharusnya kita memulainya dari akar permasalahan terlebih dahulu. Permasalahan tersebutlah yang menjadi fundamental untuk diatasi sebelum terfokus dengan bagaimana cara menangani pencurian-pencurian yang telah terjadi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apakah seseorang melakukan pencurian kendaraan bermotor serta untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis modus operandi yang digunakan oleh pelaku dalam menjalankan aksi pencurian kendaraan bermotor. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor penegakkan hukum, faktor individu dan faktor perkembangan global. Sedangkan modus-modus operandi yang digunakan oleh pelaku antara lain berpura-pura meminjam atau menyewa motor, mengunakan kunci T yang digunakan untuk merusak rumah kunci, mengintai, membuntuti dan kemudian menghadang calon korban, melakukan kredit dengan menggunakan identitas palsu, menyebar paku dijalan-jalan tertentu dan berpura-pura mencari tempat tinggal (tempat kos/kontrakan) di suatu wilayah.Kata kunci: Tinjauan Kriminologis, Faktor Penyebab, Pencurian Kendaraan Bermotor
Pertimbangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Dalam Pemberian Ijin Trayek Jasa Angkutan Umum ( Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri ), Endah Istiana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.377 KB)

Abstract

Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah pertimbangan Dinas Perhubungan dalam pemberian izin trayek jasa angkutan umum yang tidak memenuhi syarat di kabupaten Kediri. Hal ini dilatarbelakangi dengan tujuan bahwa perizinan trayek angkutan dilaksanakan dalam rangka agar izin trayek tersebut berjalan secara optimal. Mengingat fakta di lapangan tidak semua kendaraan umum yang ada memenuhi persyaratan sebagaimana peraturan yang ada disisi lain kebutuhan akan angkutan penumpang khususnya angkutan umum yang layak sangat mendesak. Maka hal ini menimbulkan pertanyaan Bagaimana pertimbangan Dinas Perhubungan kabupaten Kediri dalam memberikan ijin trayek jasa angkutan umum yang tidak memenuhi syarat dan peraturan perundang-undangan PERDA Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi dan Ijin Trayek, yang mana pada hakekatnya angkutan umum yang dapat berjalan harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan di peraturan perundang-undangan salah satunya kelayakannya.Tujuan penelitian ini 1).Untuk mengetahui pertimbangan Dinas Perhubungan dalam memberikan ijin trayek jasa angkutan umum yang tidak memenuhi syarat dan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Kediri, 2).Untuk mengetahui hambatan dalam pemberian ijin trayek jasa angkutan umum di Kabupaten Kediri, 3).Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dinas perhubungan dalam menanggulangi hambatan dalam pemberian ijin trayek jasa angkutan umum di Kabupaten Kediri. Penelitian ini bersifat deskriptif dan termasuk dalam penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara (data primer) dan dokumentasi, studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, makalah-makalah, penelusuran internet (data sekunder).Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pertimbangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dalam memberikan izin jasa angkutan umum telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan dan kebijakan yang berlaku. Hambatan yang muncul yaitu a).Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri sulit menghubungi pemilik angkutan tersebut, b).Minimnya biaya operasional, c).Sulit menentukan waktu untuk bekerjasama dengan pihak kepolisian. Upayanya secara rutin diadakannya peningkatan pengawasan dan pembinaan pada angkutan umum di kabupaten Kediri.Kata kunci : Pertimbangan, Trayek, Angkutan umum
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MALANG) Sonda Tallesang
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (516.744 KB)

Abstract

Pidana bersyarat adalah bentuk penerapan sanksi pidana diluar Lembaga pemasyarakatan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa ketika sanksi pidana berupa hukuman perampasan kemerdekaan baik penjara ataupun kurungan yang dijatuhkan pada terdakwa tidak lebih dari 1 (satu) tahun,yang kemudian dalam penjatuhan pidana bersyarat tersebut di dasari atas keyakinan hakim bahwa terhadap terpidana dapat dilakukan pengawasan atas terpenuhinya syarat umum ataupun khusus yang diberikan olehnya kepada terpidana ketika menjatuhkan pidana bersyarat. Penggunaan pidana bersyarat sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang bersifat non intitusional yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana sendiri, memiliki potensi untuk menjadi solusi dari pemecahan masalah daya tampung Lapas di Indonesia yang telah mengalami “Overload” serta dapat menghindarkan terpidana khususnya pelaku tindak pidana pemula dari pengaruh buruk sanksi pidana penjara serta stigma negatif masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang menjalani hukumannya didalam penjara. Akan tetapi di dalam prakteknya penggunaan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan dari sanksi perampasan kemerdekaan oleh hakim terhadap terdakwa di dalam putusannya,sangat jarang sekali digunakan. Khususnya di pengadilan Negeri Malang,di karenakan faktor-faktor tertentu yang membuat Hakim di dalam pertimbanganya cenderung memilih dan menggunakan pidana penjara dalam putusanya dibandingkan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan, dilain sisi kendala pengawasan terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat juga menjadi permasalahan tersendri di dalam penjatuhan putusan pidana bersyarat ini.Kata Kunci : Dasar Pertimbangan Hakim,Pidana Bersyarat,Alternatif Pemidanaan.
QUALIFICATION CLAUSE OF SERIOUS INJURY AND/OR THREATEN TO CAUSE INJURY FOR ENFORCEMENT MECHANISM AS A SAFEGUARD MEASURES UNDER ARTICLE XIX OF GATT 1994 IN POSITIVE LAW INDONESIA Nyoman Indra Juarsa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.034 KB)

Abstract

Indonesia is a country that is incorporated within the World Trade Organization or often called the World Trade Organization (WTO) is a multilateral trade accommodate the interests of the countries in the world with backgrounds different economy. Indonesia is known as developing countries are given the opportunity by the WTO to make exceptions to some aspects of the multilateral trading with the aim to make adjustments to trade with other countries. Indicator of a nation 's economy can see in balance Import and Export, for Indonesia influx of imported products from other countries to the domestic market in Indonesia, making domestic manufacturers that produce similar goods and competition will experience losses if the government is not capable of implementing policies to protect domestic product in the country of imported products. Existing security measures to protect domestic product losses is to perform safeguards measures as efforts to protect domestic products from imported products. To be able to file a safety measure needs to be qualified when a product is imported suffered serious losses and the threat of serious injury to be more specifically described in -depth analysis.Keywords : Serious injury, threaten to cause injury, safeguards measures.
PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA WANITA YANG SEDANG HAMIL (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KLAS IIA MALANG) Putri Amalia Andansari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.196 KB)

Abstract

Narapidana wanita merupakan bagian dari komunitas masyarakat suatu bangsa. Selaku manusia, ia memiliki hak yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang. Dalam melakukan pembinaannya dibedakan dengan narapidana laki-laki karena narapidana wanita mempunyai perbedaan hak secara fisik maupun psikologis dengan narapidana laki-laki. Sehingga pelayanan dan akses kesehatannya pun juga berbeda karena kebutuhan reproduksi wanita lebih kompleks dibandingkan laki-laki. Sehingga narapidana wanita yang sedang hamil harus diperhatikan secara sungguh-sungguh kesehatannya dalam proses pembinaan.Kata kunci: Narapidana wanita yang sedang hamil, pelayanan kesehatan
PENERAPAN PASAL 13 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH PADA KOPERASI KREDIT KOLESE SANTO YUSUP (KOPDIT KOSAYU) KOTA MALANG Claudya Ayu Puspa Reny
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, April 2014
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.532 KB)

Abstract

Koperasi Kredit Kolese Santo Yusup merupakan salah satu koperasi simpan pinjam yang menawarkan berbagai pinjaman terdiri dari Pinjaman Konsumtif, Pinjaman Profesi, Pinjaman Komersial, Pinjaman Komersial Plus, dan Pinjaman Perumahan. Pada prakteknya tidak semua jaminan yang ada di kopdit kosayu didaftarkan. Hanya untuk pinjaman yang bernilai besar dengan jaminan berupa sertifikat yang didaftarkan tetapi untuk pinjaman yang bernilai kecil tanpa menggunakan jaminan tidak didaftarkan sehingga jaminan tersebut tidak dapat memberi kepastian hukum kepada pihak koperasi untuk dapat mengeksekusinya apabila suatu saat debitur cidera janji. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Sosiologis dan analisa data yang dilakukan dengan menggunakan metode Deskriptif Analisis. Penelitian dilakukan di Kopdit Kosayu Malang dengan responden penelitian yaitu Pengurus Koperasi Kredit Kolese Santo Yusup Kota Malang. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Koperasi Kredit Kolese Santo Yusup Kota Malang telah menerapkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah terhadap kredit anggota dengan nilai pinjaman di atas Rp. 50 Juta dan disertai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat dihadapan PPATKata kunci: Penerapan, Hak Tanggungan Atas Tanah, Kopdit Kosayu

Page 52 of 563 | Total Record : 5629

 50   51   52   53   54 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 More Issue