cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 538   539   540   541   542 
URGENSI PENGATURAN JUMLAH PENYUNTIKAN DAN STANDAR KELAYAKAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN Rizka Ramadhanti Sidayat
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rizka Ramadhanti Sidayat, Setiawan Noerdajasakti, Alfons Zakaria Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono 169 Malang e-mail: rizkasidayat@student.ub.ac.id Abstrak Tindakan kebiri kimia merupakan tindakan medis yang dijatuhkan oleh hakim pada pelaku persetubuhan kepada anak. Tujuannya ialah memberikan efek jera pada pelaku berupa penurunan gairah seksual dan disfungsi ereksi. Kebiri kimia diberikan sebagai pidana tambahan yang dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Pemerintah Indonesia telah mengatur tindakan kebiri kimia melalui PP No. 70 Tahun 2020. Dalam praktiknya, kebiri kimia sebagai pidana tambahan masih mengalami kebuntuan. Salah satu kasus yang cukup terkenal di Indonesia adalah kasus M. Aris di Mojokerto. Pihak jaksa penuntut umum masih kesulitan untuk mendapatkan dokter yang akan memberikan tindakan kebiri kimia. Dokter menolak memberikan tindakan kebiri kimia sebab masih tidak tahu pasti jumlah penyuntikan dan standar kelayakan. Hal ini disebabkan Pasal 5 serta Pasal 6 tidak mengatur kedua hal tersebut. Sehingga, timbul multitafsir di kalangan tenaga medis. Oleh sebab itu, maka terdapat kekosongan hukum pada Pasal 5 serta Pasal 6. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan. Dari hasil penelitian di atas, penulis memperoleh kesimpulan bahwa pengaturan jumlah penyuntikan dan standar kelayakan tindakan kebiri kimia sebagai pidana tambahan sangat penting. Penting karena pengaturan jumlah penyuntikan dan standar kelayakan tindakan kebiri kimia sebagai pidana tambahan merupakan suatu bentuk upaya dalam pelaksanaan tindakan kebiri kimia yang implementatif dan efektif. Lalu, konsep alternatif pengaturan jumlah penyuntikan yang dirumuskan penulis ialah untuk memastikan terpidana merasakan efek jera. Selain itu, konsep alternatif pengaturan standar kelayakan tindakan kebiri kimia sebagai pidana tambahan dirumuskan penulis agar pihak medis dapat menentukan terpidana yang layak dikebiri kimia. Kata Kunci: pidana tambahan, tindakan kebiri kimia, pelaku persetubuhan terhadap anak Abstract Chemical castration is a medical measure declared by judges over sexual intercourse against children. This measure is intended to deter the offenders by reducing sexual desire and causing erection dysfunctionality. Chemical castration is given as an additional criminal punishment imposed together with primary punishment. The Indonesian Government regulates chemical castration on Government Regulation Number 70 of 2020. Chemical castration is, however, still problematic. In the case of M. Aris in Mojokerto, the general prosecutors faced difficulty finding a doctor to perform this procedure. The doctor refused to perform the procedure of chemical castration simply because he did not have any idea of how many injections should be gisven and the standard. It happened because Articles 5 and 6 of this law do not govern these two matters, leading to misinterpretation among medics. Therefore, these two articles carry legal loopholes. This research uses normative-juridical methods and statutory, conceptual, and comparative approaches. The research results reveal that the dosage of injections that should be given in a chemical castration and the standard of performing this procedure is highly essential since these two factors are considered effective measures taken in chemical castration. The dosage of injections given is important to give alternative concepts to ensure that it deters offenders. In addition, this alternative concept of the regulation of the standard mentioned above is formulated in this research to help medics decide the doses of the injections given in chemical castration. Keywords: Additional punishment, Chemical castration, Sexual intercourse against a child
UPAYA PEMENUHAN TARGET RETRIBUSI PASAR SESUAI DENGAN PASAL 74 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (STUDI DI UNIT PENGELOLAAN PASAR DAERAH KARANGPLOSO, KABUPATEN MALANG) Satria
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Satria, Tunggul Anshari Setia Negara, Agus Yulianto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: satsatriaa123@gmail.com Abstrak Latar belakang penulisan skripsi ini bermula dari pandangan penulis, penulis tertarik untuk meneliti tugas akhir terkait retribusi pasar yang selama tahun 2018, 2019, 2020 tidak memenuhi target yang telah ditentukan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Umum. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1.Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target retribusi pasar setiap Tahun sesuai pasal 74 Ayat (1) Perda Kabupaten Malang No 7 Tahun 2018?. 2. Bagaimana upaya Kepala UPPD Karangploso menghadapi tidak tercapainya target retribusi pasar sesuai dengan pasal 74 Ayat (1) Perda Kabupaten Malang No 7 Tahun 2018?. Adapun kesimpulan singkat dari penelitian ini adalah 1. Banyak faktor yang terjadi yang mempengaruhi tidak tercapainya target sesuai yang telah disebutkan dalam pasal 74 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Umum. Padahal dalam pasal tersebut sudah disebutkan jika tagrget tersebut termasuk terutang dan harus dibayarkan oleh setiap pasar yang telah ditentukan oleh SKRD. Namun pada kenyataannya selama 3 Tahun berturut-turut Pasar Karangploso tiak mencapai target yang telah ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target dan realisasinya adalah sebagai berikut : a).Jumlah obyek retribusi pasar b. Masa Pandemi Covid-19. b).Tidak memperpanjang penyewaan kios. c). Perpindahan Kapala UUPD di pertengahan Tahun. Kata Kunci : pasar, target retribusi, realisasi Abstract This research studies the levies in 2018, 2019, and 2020 failing to meet the expected amounts as set under Regional Regulation of the Regency of Malang Number 7 of 2018 concerning Levies Imposed on Public Services. Departing from the above issue, this research focuses on investigating the following problems: 1. Factors affecting the failure of fulfilling the expected annual amounts of levies imposed on markets according to Article 74 Paragraph (1) of Regional Regulation of Malang Regency Number 7 of 2018, 2. The measures taken by the Head of the Regional Market Management Unit of Karangploso regarding the failure to reach the expected amounts of levies concerned according to Article 74 Paragraph (1) of the Regional Regulation of the Regency of Malang Number 7 of 2018. The analysis results reveal that 1. Several factors affect the failure to meet the expected amounts of levies as mentioned above. However, Article 74 Paragraph (1) of Regional Regulation of Malang Number 7 of 2018 states that the expected amounts are payable and must be paid by every market as regulated under SKRD. Karangploso market has failed to reach the expected amounts of levies for three consecutive years due to several factors, including a). the amount of the market levies imposed on the objects, b. COVID-19 pandemic, b) discontinuation of kiosk rent, c) the shift of the official position of the head of the management unit of Karangploso midyear. Keywords: market, charges target, realization
IMPLEMENTASI PASAL 14 AYAT 3 (J) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR : 4 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG TAHUN 2010-2030 PADA TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR DI KOTA MALANG (STUDI DI UPT TPA SUPIT URANG) Muhamad Fahmi Hadi
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhamad Fahmi Hadi, Iwan Permadi, Mohammad Hamidi Masykur Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: fahmihadi9@gmail.com Abstrak Pada penelitian ini, penulis mengangkat isu bahwa dalam implementasi sanitary landfill yang tercantum pada Pasal 14 Ayat 3 (J) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 Pada Tempat Pembuangan Akhir Di Kota Malang (Studi Di UPT TPA Supit Urang) walaupun telah memiliki aturan teknis, hukum dan sanksi yang cukup jelas secara (law in the books) namun terdapat gap pada fakta di lapangan yaitu pada hukum yang hidup berkembang dan berproses di masyarakat (law in action). Sehingga penerapan sistem sanitary landfill ini masih belum efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosio-legal dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder serta dianalisis dengan teknik deskriptif analisis. Hasil penelitian ini, bahwa dalam pengimplementasian sistem sanitary landfill di TPA Supit Urang ini, ada beberapa hambatan internal mulai dari sumber daya manusia yang masih kurang, alat dalam pelaksanaan sistem sanitary landfill yang belum terpenuhi, infrastruktur pada TPA Supit Urang yang masih belum sempurna, kemudian hambatan eksternal berupa penegakan hukum yang kurang, kurangnya peran masyarakat serta kurangnya sosialisasi dan penyuluhan di masyarakat. Oleh karenanya upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan internal berupa peningkatan jumlah sumber daya manusia, pemenuhan alat-alat yang belum tersedia, perbaikan infrastruktur, dan upaya untuk mengatasi hambatan eksternal berupa peningkatan penegakan hukum, peningkatan peran masyarakat serta sosialisasi dan penyuluhan yang berjenjang. Kata Kunci: sanitary landfill, implementasi, tempat pembuangan akhir Abstract This research investigates the application of sanitary landfill in Article 14 Paragraph 3 (J) of Regional Regulation of Malang City Number 4 of 2011 concerning Regional and Urban Planning in Malang City 2010-2030 in a landfill in the city (A study conducted in Supit Urang Landfill). However, obvious technical rules and sanctions (law in the books) are found incongruous with what happens in real life and how the law is developing in society (law in action), rendering the application of the sanitary landfill ineffective. This research employed socio-legal methods and socio-juridical approaches. The research data involved primary and secondary data analyzed using descriptive analysis. The research analysis reveals that there are internal issues of poor human resources, unfulfilled instruments required in the application of the sanitary landfill, and poor infrastructure needed in Supit Urang landfill, while the external impeding factors are poor law enforcement, public participation, information dissemination, and counselling. To cope with the internal factors, improvement of human resources, unavailable instruments, and infrastructure are encouraged, while the resolutions to the external problems may involve improvement of legal enforcement, public participation, information dissemination, and tiered counselling. Keywords: sanitary landfill, implementation, landfill
PENERAPAN PASAL 42 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH SECARA IN HOUSE (STUDI KASUS DI KELURAHAN TLOGOWARU KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG) Eba Muhammad Fadel
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Eba Muhammad Fadel, Moh. Hamidi Masykur, Setiawan Wicaksono Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT.Haryono No. 169 Malang e-mail: ebafadel@student.ub.ac.id AbstrakPenelitian ini membahas terkait proses transaksi jual beli rumah yang berkembang dalam masyarakat yaitu jual beli rumah secara in house. Jual beli rumah secara in house seringkali disandingkan dengan istilah pre-project selling atau pemasaran properti rumah saat kondisi pembangunan properti belum sepenuhnya terlaksana. Jual beli in house berdasar atas sebuah perjanjian dan asas kebebasan berkontrak. Namun, dengan keberadaan Pasal 42 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan batasan untuk seorang developer dalam memasarkan propertinya. Pada kenyataannya masih terdapat banyak penyimpangan atas muatan pasal tersebut, yang utamanya terjadi pada developer yang beroperasi di Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang. Berdasar latar belakang tersebut, skripsi ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimana penerapan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam perjanjian jual beli rumah secara in house? dan (2) Bagaimana hambatan pengembang di Kelurahan Tlogowaru dalam penerapan pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman? Jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris dengan pendekatan penelitian berupa empiris sosiologis. Populasi dalam penelitian ini adalah Perumahan yang terdapat pada Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, sedangkan sampelnya terdapat enam perumahan yang ada di Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Berdasarkan hasil penelitian Penerapan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam perjanjian jual beli rumah secara in house belum diterapkan dengan baik oleh enam pengembang perumahan di Kelurahan Tlogowaru. Hambatan hal tersebut ditinjau berdasarkan aspek eksternal dan internal. Kata Kunci: perjanjian jual-beli, jual-beli rumah, in house, pre project selling, Pasal 42 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 2011 AbstractThis research studies the transactional process of house sale and purchase involving direct payment to real estate developers. This payment method is often linked to pre-project selling or the marketing of properties when the houses offered are not fully implemented. This direct payment method is based on an agreement and the principle of freedom of contract. However, Article 42 Paragraph (2) of Law Number 1 of 2011 sets limitations on marketing properties for developers. There have been some violations of what is implied in the article, especially committed by the developers developing their properties in the Sub-District Area of Tlogowaru, the District of Kedungkandang. Departing from this issue, this research aims to investigate the following problems: 1) How is Article 42 Paragraph (2) of Law Number 1 of 2011 implemented in the context of a sale and purchase agreement with a direct payment method? And (2) what impeding factors are faced by the developers in the area in implementing Article 42 Paragraph (2) of Law Number 1 of 2011. This research employed empirical-juridical methods and socio-empirical approaches. The houses built in the Sub-District of Tlogowaru, the District of Kedungkandang, Malang City served as the population researched in this study. The research results reveal that Article 42 Paragraph (2) of Law Number 1 of 2011 in terms of direct payment method to the developers has not been properly implemented by six developers in the aforementioned area. The hindrance concerned was viewed from the perspective of external and internal aspects. Keywords: sale and purchase agreement, direct payment, pre-project selling, article 42 paragraph (2) of law number 1 of 2011
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2020 Rais Mara Chandra
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rais Mara Chandra, Lutfi Effendi, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: Raischandra22@gmail.com Abstrak Memberikan Pelayanan Publik dengan baik adalah salah satu tugas penting sebagai pemerintah karena dalam hal terjadi suatu tidak keseimbangan maka sektor-sektor penting yang lain akan timpang, oleh sebab itu pemerintah dalam melaksanakan Pelayanan Publik harus memegang teguh prinsip-prinsip Pelayanan Publik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Akan tetapi kondisi darurat Corona Virus Desease (Covid-19) memaksa pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tetang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Upaya pemberian vaksin oleh pemerintah dianggap salah satu solusi agar masyarakat terhindar dari penularan Covid-19, namun oleh sebagian masyarakat pemberian vaksin tersebut belum menjadi jawaban. Bagi sejumlah aktivis pada bidang Hak Asasi Manusia tegas menyatakan bahwa menolak vaksin adalah hak asasi rakyat. Penulis dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah dan pendekatan komparasi. Kata Kunci: layanan administrasi, pelayanan publik, sanksi administrasi Abstract Giving paramount public service is one of the essential tasks of the government to ensure that harmony among important sectors is maintained. In other words, the government has to adhere to the principles of public services as governed in Law Number 25 of 2009 concerning Public Services. However, the state of emergency of Corona Virus Disease (Covid-19) forced the government to issue Presidential Regulation Number 14 of 2021 concerning the Amendment to Presidential Regulation Number 99 of 2020 concerning the Procurement of Vaccines and Administration of Vaccines to tackle the Covid-19 pandemic. Efforts to provide vaccines by the government are considered one of the solutions so that people avoid transmission of Covid-19, but for some people this vaccine has not been the answer. For a number of activists in the field of Human Rights, it is clear that refusing vaccines is a human right of the people. This research employed a normative-juridical method and statutory, conceptual, historical, and comparative approaches. Keywords: administrative service, public service, administrative sanction
TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNA DAN PENGEDAR GELAP SINTETIS NARKOTIKA YANG BELUM DIGOLONGKAN DALAM UNDANG-UNDANG NARKOTIKA Nixon Patrick Calvin Sianipar
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nixon Patrick Calvin Sianipar, Fachrizal Afandi, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: nixonc43@gmail.com Abstrak Penelitian hukum ini membahas mengenai permasalahan dari perundang-undangan mengenai narkotika yang berdampak pada penegakan hukum kejahatan narkotika jenis baru yang belum digolongkan dalam Undang-Undang Narkotika. Pada pemeriksaan persidangan yang memiliki objek narkotika jenis baru atau bisa disebut New Psychoactive Substances (NPS) terdapat kesulitan untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena ketidakadaan narkotika dalam penggolongan yang diatur oleh Kementrian Kesehatan. Penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual serta penafsiran sistematis untuk menganalisa permasalahan pada hukum positif yang berlaku terhadap kejahatan narkotika dan penegakannya yang berhubungan dengan narkotika jenis baru. Hasil penelitian hukum ini menunjukan bahwa putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa atas narkotika jenis baru yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini tidak sesuai dengan konsep yang ada dalam Undang-Undang Narkotika dan undang-undang lain yang bersangkutan serta asas dasar dari ruang lingkup hukum pidana. Meskipun, demikian tetap pertimbangan yang berdasarkan pendapat ahli dan tujuan hukum demi keadlian. Permasalahan dasar terdapat dalam penggolongan narkotika pada Pasal 6 Undang-Undang Narkotika yang memerintah Kemenkes untuk melakukan perubahan penggolongan. Badan Narkotika Nasional yang secara langsung menghadapi narkotika membuat daftar NPS pada internet namun tetap tidak bisa menjadi alat bukti yang sah menurut hukum. Kata Kunci: narkotika, new psychoactive substances, golongan narkotika Abstract This legal research discusses the issue in the law regarding narcotics affecting law enforcement over new psychoactive substances (NPS) not categorized in Narcotics Law. There have been issues in enquiries taking place in courts into this NPS. Specifically, judges have faced issues in sentencing defendants due to the absence of this new substance in the categorization as governed by the Ministry of Health. This research employed normative-juridical methods and statutory, case, and conceptual approaches. The data were systematically interpreted to further analyze the problem of positive law applying to narcotics-related crime and its enforcement, especially in new narcotic substances. The research results reveal that the decision delivered to judge the defendant over the new narcotic substances not regulated in the legislation contravenes the existing concept in Narcotics Law, other related laws, and the principles of criminal law. The consideration based on the notions given by legal experts still serves as the basis for reaching legal objectives and justice. In terms of the classification of the substances, Article 6 of Narcotics Law orders the Ministry of Health to amend the classification. The National Narcotics Agency of Indonesia directly dealing with narcotic issues has listed the new substances on the Internet but it still fails to serve as valid evidence before the law. Keywords: narcotics, new psychoactive substances, narcotic class
URGENSI PENGATURAN MENGENAI BATASAN KEWENANGAN PENGENDALI TERHADAP PERUSAHAAN GO PRIVATE Saskia Awanis
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Saskia Awanis, Reka Dewantara, Afrizal Mukti Wibowo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: saskiaawanis@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tiga faktor pembentuk peraturan untuk menunjukkan urgensi pengaturan batasan kewenangan pengendali pada perusahaan go private dan menemukan ketentuan yang sesuai untuk diimplementasikan berdasarkan urgensi tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Berdasarkan analisis, ditemukan bahwa terdapat urgensi untuk mengatur batasan kewenangan pengendali karena pertama, harus terdapat kesesuaian secara filosofis dengan UU Pasar Modal. Kedua, berdasarkan aspek yuridis ketentuan saat ini di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat melengkapi dan menyempurnakan UU Pasar Modal dan UU Perseroan Terbatas. Ketiga, berdasarkan aspek sosiologis, terdapat permasalahan hukum yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk dipecahkan. Maka, analisis kedua menemukan model pengaturan yang tepat untuk membatasi kewenangan pengendali. Beberapa ketentuan yang berlaku di Singapura dapat digunakan untuk membentuk peraturan yang lebih baik di Indonesia. Terlebih lagi, penelitian ini menemukan bahwa rumusan pengaturan pengendali harus dibentuk secara ex ante, yakni berdasarkan asumsi yang telah diperhitungkan konsekuensinya. Kata Kunci: batasan, pengendali, go private Abstract This research aims to describe and analyze three factors to form the regulation as the urgency to set a regulation governing the limitations on controller’s authority in going private companies and discover a relevant provision to be further implemented according to this urging necessity. This research employed a normative-juridical method and statutory, conceptual, and comparative approaches. The analysis result reveals that this urging necessity is important to consider because, first, there should be a philosophical relevance to Capital Market Law. Second, according to the juridical aspect, the current provision of the Regulation of Financial Services Authority does not complete and perfect Capital market law and Limited Liability Companies Law. Third, from the perspective of a sociological aspect, a legal issue is left to be solved. The second analysis found a relevant regulatory model to restrict the controlling authority. Some regulations in place in Singapore can be considered for better regulation in Indonesia. This research has found that the formulation of controlling regulation has to be made in ex ante—according to the assumption whose consequence has been taken into consideration. Keywords: authority, controller, go private
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS PADA HYBRID PRODUK ASURANSI DAN INVESTASI DENGAN SISTEM WELCOMING CALL Dani Prasetyo
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dani Prasetyo, Reka Dewantara, Setiawan Wicaksono Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: Danprasetyo25@student.ub.ac.id Abstrak Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang perlindungan hukum bagi pemegang polis pada Hybrid produk asuransi dan investasi dalam sistem wellcoming call. Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2022 Tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang didalamnya mengatur kewajiban Perusahaan Asuransi untuk melakukan welcoming call dalam masa freelook period untuk dapat memberikan informasi yang jujur dan lengkap kepada nasabah serta dapat mengkonfirmasi mengenai produk yang akan dipilih. Dalam peraturan tersebut memiliki ketidak lengkapan hukum sehingga menimbulkan celah untuk terjadinya penyampaian informasi yang tidak lengkap dan menimbulkan kesalah pahaman nasabah terhadap Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) atau Unit Link yang dipilih. Dalam hal ini nasabah tidak mengetahui bahwa PAYDI yang dipilih memiliki resiko tergantung dari kondisi nilai investasi yang tidak ditanggung oleh perusahaan asuransi. Hal tersebut menimbulkan sengketa antara nasabah dan perusahaan asuransi yang diakibatkan dari gagal bayar perusahaan asuransi. Kata Kunci: asuransi, investasi, welcoming call, keterbukaan informasi Abstract This research studies the legal protection of policyholders in a hybrid product of insurance and investment in a welcoming call system. Financial Services Authority issued a Circular Letter Number 5/POJK.05/2022 concerning Insurance Product Related to Investment, which governs the obligation of an insurance company to perform a welcoming call during the period of freelook to release honest and comprehensive information to customers and to confirm the product chosen. However, there is incompleteness in the regulation, leaving a loophole for incomplete and incomprehensive information that may lead to misunderstanding about the product of insurance related to the investment (PAYDI) or the unit link that can be chosen. In this case, the customers do not have any idea that PAYDI chosen carries risk depending on investment value, and an insurance company is not responsible for this risk. This issue certainly sparks a dispute between customers and insurance companies, and it also triggers default in the companies. Keywords: insurance, investment, welcoming call, information openness
PEMENUHAN ASAS KEADILAN DAN ASAS KESEIMBANGAN TERHADAP UPAYA HUKUM KASASI DALAM PKPU Mazhar Andrian
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, April 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mazhar Andrian, Amelia Sri Kusuma Dewi, Shanti Riskawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono. No. 169 Malang e-mail: mazharandrian@gmail.com Abstrak Ditinjau dari historis berdasarkan Pasal 218 Staatblaad (1905-217 Jo 1906-348) bahwasannya terhadap upaya hukum putusan PKPU yang diperbolehkan pengajuan upaya hukum kasasi. Kemudian dikarenakan gejolak ekonomi di Indonesia yang semakin memburuk peraturan tersebut diganti menajdi perpu tahun 1998 dan berlanjut hingga sekarang yang menjadi UU KPKPU yang mana pada dalam inti pokok peraturan terkait diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU dihapus karena menimbulkan banyak permasalahan. Berlanjut pada tahun 2021 terdapat Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang memperbolehkan upaya hukum kasasasi pada putusan PKPU. Hal ini akan menjadi permasalahan baru di Lembaga PKPU. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan asas keseimbangan dan asas keadilan terhadap upaya hukum kasasi pada putsuan PKPU. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normative dengan menganalisis pertimbangan putusan hakim dikaitkan dengan putusan. Dalam penelitian ini, terdapat putusan Putusan Nomor 17/PUU-XVIII/2020 yang memiliki disparitas dengan Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021) dikarenakan terhadap diperbolehkannya upaya hukum kasasi pada putusan PKPU akan menimbulkan persoalan baru dikarenakan apabila putusan PKPU sebelumnya dibatalkan melalui putusan kasasi maka kreditor tidak akan mendapatkan hak piutangnya dan pengurus juga tidak akan mendapatkan feenya dalam menjalankan profesinya, sehingga penulis berkesimpulan dengan adanya putusan kasasi pada putusan PKPU tidak memenuhi asas keadilan yang tertuang dalam pasal 28 G ayat 1 UUD NRI dan penjelasan umum UUK-PKPU dan asas keseimbangan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 28 D ayat 1 UUD NRI dan penjelasan umum UUK-PKPU. Kata Kunci: upaya hukum kasasi, asas keadilan, asas keseimbangan Abstract Seen from the historical perspective, Article 218 Staatblaad (1905-217 in conjunction with 1906- 348) allows for legal remedy in the decision in the case of Suspension of Debt Payment Obligations (henceforth referred to as PKPU), where the case might be brought to a cassation level. As the economic condition is dwindling, this regulation has been amended to the Government Regulation in Lieu of Law of 1998, and it was further amended to Law concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (henceforth referred to KPKPU), no longer allowing the cassation process because it has raised some issues. In 2021, Decision Number 23/PUU-XIX/2021 allowed the cases concerned to be brought to cassation level regarding the decision of PKPU. This, however, will spark a new problem in the PKPU institution. This research employed a normative-juridical method, analyzing the consideration made by the judges regarding the decision. Decision Number 17/PUU-XVIII/2020 differs from Decision Number 23/PUU-XIX/2021 in terms of whether cassation level is allowed. In the case where the Decision of PKPU was canceled by the Decision at the cassation level, the creditor would not get the right to accounts receivable and would not earn money in performing his /her job. From this issue, this research concludes that the decision issued at the cassation level fails to meet the principle of justice as mandated under Article 28 G paragraph 1 of the 1945 Constitution of Indonesia and General Provisions of UUK-PKPU and proportionality principle outlined in Article 28 D paragraph 1 of the Constitution. Keywords: legal remedy at cassation, justice principle, the proportionality principle
MAKNA PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM PADA PUTUSAN NOMOR 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel Evelyn Natasya Hotasi
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Evelyn Natasya Hotasi, Lucky Endrawati, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: evelynhotasi@gmail.com Abstrak Terlepas dari kewajiban hakim untuk memutus suatu perkara dengan seadil-adilnya, masih ditemukan putusan yang dinilai kurang tepat seperti penjatuhan putusan lepas terhadap anggota polisi yang melakukan penembakan kepada anggota FPI karena dianggap merupakan tindakan dalam rangka pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer exces). Putusan lepas tersebut dinilai kurang tepat karena tindakan penembakan yang dilakukan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga menunjukan adanya kekaburan hukum mengenai pembuktian dalam unsur-unsur pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces). Penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual ini menggali dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas pada Putusan Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel yang mana tidak sesuai dengan seluruh fakta hukum yang ada. Tindakan penembakan yang dilakukan oleh terdakwa juga tidak sepenuhnya memenuhi unsur-unsur dari pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer exces) sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu, peneliti dalam penelitian ini juga mendeskripsikan dan merumuskan pemutusan perkara yang seharusnya pada Putusan Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel, yaitu hakim sebagai aparat penegak hukum seharusnya menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kata Kunci: pembelaan terpaksa melampaui batas, pembunuhan, putusan lepas Abstract Although court decisions are to be made as just as possible, there have been several decisions seen as unjust like in the case of a shooting committed by a policeman against a member of FPI, while this was seen as an excessive necessary defense. The decision that set the defendant free from all charges is deemed unjust simply because the shooting violates human rights and is not relevant to the current regulation. This indicates that there is a vagueness of law in terms of the provision of evidence in the aspects of excessive necessary defence (noodweer exces). This research employed statutory, case, and conceptual approaches to discover and analyze the consideration made by the judge to declare Decision Number 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel that is considered irrelevant to all the present legal facts. It was also discovered that the shooting did not meet all the aspects of noodweer exces, and, therefore, it can be categorized as a criminal offence. This research also describes that, regarding the Decision concerned, the Judge should have referred to the positive law in Indonesia to judge this case. Keywords: excessive necessary defence, murder, acquittal

Page 540 of 563 | Total Record : 5629

 538   539   540   541   542 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue