cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 537   538   539   540   541 
ANALISIS YURIDIS ZERO-RATING TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN PASAL 14 DAN PASAL 15 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Mohammad Rafiansyah
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mohammad Rafiansyah, Moch. Zairul Alam, Afrizal Mukti Wibowo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: rafiansah@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis layanan zero-rating ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta urgensi dari pengaturan layanan zero-rating dalam Hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa zero-rating tidak dapat dianggap pelanggaran menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena tidak dapat memenuhi unsur dari pasal yang mendekati dari zero-rating tersebut yaitu pasal 14 tentang larangan integrasi vertikal dan pasal 15 ayat (2) tentang tying agreement. Oleh karena terdapat ketidakmampuan UU Persaingan Usaha tersebut untuk mencakup zero-rating maka terdapat urgensi dari regulasi zero-rating di Indonesia dengan alasan bahwa zero-rating memiliki unsur sebagai tindakan yang berpotensi bersifat anti persaingan. Kemudian rekonstruksi yang tepat terkait regulasi zero-rating di Indonesia pada masa yang akan datang ialah dengan pelarangan zero-rating pada konten berjenis video streaming dan mengkaji dengan pendekatan case by case terkait zero-rating pada jenis konten lainnya. Kata Kunci: zero-rating, integrasi vertikal, tying agreement Abstract This research aims to analyze zero-rating services from the perspective of Law Number 5 of 1999 concerning Bans on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and the urgency of the regulation regarding zero-rating services in law in Indonesia. This research employed normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches, revealing that zero-rating is not categorized as a violation according to Law Number 5 of 1999 simply because it does not meet aspects of the article close to zero-rating concerned, particularly in Article 14 of bans on vertical integration and Article 15 Paragraph (2) concerning Tying Agreement. As a consequence, this law is unable to cover the aspect of zero-rating, leaving the urgency in this zero-rating regulation in Indonesia, where this zero-rating carries the aspect that is likely to lead to anti-competition. Furthermore, it is essential in the time to come to restrict zero-rating in video-streaming content and study a case-by-case approach regarding zero-rating in other content. Keywords: zero-rating, vertical integration, tying agreement
ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN KARYA CIPTAAN SEBAGAI DATA MASUKAN DALAM GENERATIVE ADVERSARIAL NETWORKS (DITINJAU DARI PASAL 44 AYAT 1 HURUF (a) UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA) Cliff Petrus Pulingkareng
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cliff Petrus Pulingkareng, Afifah Kusumadara, Yenny Eta Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: cliff_99@student.ub.ac.id Abstrak Pada penelitian ini, penulis mengangkat isu Penggunaan suatu karya cipta sebagai input untuk melatih teknologi kecerdasan buatan, seperti algoritma Generative Adversarial Networks (GANs), dengan tujuan menghasilkan data baru harus mematuhi ketentuan untuk tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta dan pemegang hak cipta, sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, kepentingan yang wajar sendiri masih belum jelas terkait tolak ukur atau batasannya dalam Undang-Undang Hak Cipta. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta dianalisis menggunakan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi perbandingan hukum. Hasil penelitian ini, Kepentingan yang wajar sendiri mengacu pada setiap kemungkinan yang dapat dibayangkan untuk memperoleh nilai ekonomi dari hak eksklusif yang diberikan oleh hak cipta kepada pemegangnya. Penggunaan karya cipta oleh teknologi AI seperti GANs saat ini dipandang dapat mengancam pasar dan hak ekonomi dari para pencipta. Sehingga, perlu adanya keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan kepentingan publik untuk penggunaan karya ciptaan di era internet dan kecerdasan buatan. Pemberlakuan sistem lisensi wajib penggunaan karya cipta untuk pelatihan algoritma GANs perlu diterapkan agar tercipta keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan kepentingan pengembangan algoritma GANs. Kata Kunci: generative adversarial networks, kepentingan yang wajar, hak cipta Abstract This research aims to investigate the use of a creation as input to train artificial intelligence such as algorithm of Generative Adversarial Networks (GANs) aiming to produce new data, and this must comply with the provision ensuring that nothing harms the principle of fair use on the side of creators and copyright holders as in line with Article 44 paragraph 1 letter (a) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. However, the principle of fair use is not clear when it is related to the standard and scope of Copyright Law. This research employed a normative method and statutory, conceptual, and comparative approaches. The legal data consisted of primary, secondary, and tertiary data, analyzed using grammatical and comparative interpretation. The research reveals that fair use refers to the possibility that can be imagined to gain economic benefits and exclusive rights released by the copyright to its holder. The use of creation by AI technology such as GANs is deemed to be a threat to the markets and the economic rights of the creator. Therefore, harmony between the protection of copyright and the public interest of the creation user in this Internet era and artificial intelligence needs to be taken into account. Moreover, there should also be licensing systems imposed on the creation of algorithm GANs training to support the harmony between the protection of copyright and the interest in the development of GANs algorithm. Keywords: generative adversarial networks, fair use, copyright
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP PERMASALAHAN TRANSAKSI SEMU DI PASAR SEKUNDER DI INDONESIA Muhammad Giffary Hakim
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Giffary Hakim, Moch. Zairul Alam, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: mgfarzz@gmail.com Abstrak Penelitian ini tentang praktik transaksi semu di pasar sekunder di indonesia, yang merugikan investor. Terungkapnya kasus yang diduga merugikan negara dengan jumlah sebesar Rp 13,7 triliun. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) dari hasil pemeriksaannya menyatakan adanya laba semu dalam pembukuan PT Asuransi Jiwasraya sekitar pada tahun 2010 - 2019 sebanyak dua kali. Pertama, pada tahun 2016 BPK mengadakan pemeriksaan dengan suatu tujuan yang telah ditentukan. Kemudian, pada tahun 2018 BPK mengadakan pemeriksaan yang bersifat investigatif. Hasil dari pemeriksaan tersebut salah satunya adalah sejak tahun 2006, Jiwasraya melakukan pembukuan laba semu melalui akuntansi yang direkayasa sedangkan di sisi lain, perusahaan tersebut telah mengalami kerugian yang cukup signifikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur berkaitan permasalahan yang diteliti, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta secara obyektif. Seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban bahwa perlindungan hukum merupakan kebutuhan dasar investor yang harus dijamin keberadaannya. Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah Sebagian ketentuannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat digunakan investor sebagai dasar hukum untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku-pelaku kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) karena telah melakukan praktik manipulasi pasar karena perbuatan tersebut sudah dapat dikategorisasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Kata Kunci: transaksi semu, pasar sekunder, investor, PT. Asuransi jiwasraya Abstract This Research investigates the practice of pseudo-transactions in secondary markets in Indonesia, which harms the investors. This case study, conducted in PT. Asuransi Jiwasraya, departed from the case causing financial loss to the state, reaching 13.7 trillion rupiahs. The State Audit Agency of Indonesia (henceforth referred to as BPK) has found pseudo profits in the bookkeeping of the company from 2010 to 2019, and these values doubled. In 2018, BPK conducted investigative assessments, finding that since 2006, Jiwasraya has recorded some pseudo profits in the bookkeeping and the company has suffered from significant financial loss. This research employed a normative method through library research or secondary data as the basis for research investigating regulations and literature regarding the issue concerned. Furthermore, this research also analyzed the problem concerned by objectively considering the facts. Article 111 of Law Number 8 of 1995 concerning Capital Market can be referred to by investors to determine the legal basis to request compensation to PT. Asuransi Jiwasraya due to market manipulation as a tort. Keywords: pseudo transaction, secondary market, investor, PT. Asuransi Jiwasraya
KEWENANGAN DAN PERAN PEMERINTAH TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA PT PG KREBET BARU KABUPATEN MALANG Yolanda Ivania Bachtian
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yolanda Ivania Bachtian, Muktiono, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: yolanda_@student.ub.ac.id Abstrak Pelaksaaan dalam pemberian kesejahteraan terhadap pekerja memiliki tujuan meningkatkan kulitas hidup setiap individu. Pemberian kesejahteraan merupakan kewajiban yang harus di lakukan dan di patuhi guna menciptakan kehidupan yang sehat dan layak. Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Menganalisis Peran dan Kewenangan pemerintah dalam peningkataan kesejahteraan pekerja di PT PG Krebet Baru. Di dalam Undang-Undang Pemerintah wajib pemerintah melaksanakaan Perannya dalam mengayomi dan melindungi hak seseorang individu dan melaksanakaan kewajibannya dalam peningkatan kesejahteran untuk pekerja atau pekerja. Dalam Analisis data penulis memfokuskan dalam mengidentifikasi Peran dan Kewenangan pemerintah yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Meneteri, dan Peraturan Daerah dalam kenyataan yang ada di lapangan. Kewenangan dan Peran Pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja merupakan kunci utama berkembangnya suatu individu maupun kelompok yang beranggotakan individu-individu lainnya. Selaras dengan peningktan kesejahteraan pemberian gaji yang sepadan, dan penggunaan Alat Pelidung Diri murupakan suatu cara guna untuk mencegah terjadinya hilang keselamatan seseorang dan hilangnya nyawa seseorang guna menciptakan kesejahteraan pekerja. Pemberian jaminan Kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja merupakakn bentuk peduli pemerintah terhadap masyarakat untuk menjaga sebagain maupun seluruh tubuh demi menciptakan kehidupan yang sejahtera. Kata Kunci: kewenangan pemerintah, peran pemerintah, kesejahteraan pekerja Abstract Assuring the well-being of the workforce is essential, and it has to be followed to ensure that healthy and decent life ensues. This research aims to 1) analyze the role and the authority of the government in improving the well-being of the workforce of Sugar Factory Krebet Baru. The statute concerned implies protecting the rights of individuals is important to help assure and improve the prosperity of the workforce. This research focuses more on identifying the role and the authority of the government outlined in a statute concerned, Presidential Regulation, Ministerial Regulation, and related-regional regulations, as compared to what takes place in real life. The government's authority and role in this matter is the primary key to the growth of every individual or community consisting of individuals. Similarly, the provision of a decent salary and the application of protective outfits are some of the measures taken to protect the life of individuals to assure the well-being of each individual. The provision of health and accident insurance represents the involvement of the government in ensuring that people live a welfare life. Keywords: government authority, government role, the well-being of the workforce
TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PENGEDARAN OBAT SIRUP PENYEBAB GAGAL GINJAL Chika Joy Ema Sirait
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Chika Joy Ema Sirait, Abdul Madjid, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: chikajes17@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi adanya peristiwa hukum yang mengakibatkan kematian yaitu beredarnya obat sirup yang mengandung senyawa berbahaya yaitu EG dan DEG yang diduga menjadi penyebab anak-anak yang mengonsumsi obat tersebut menderita gagal ginjal akut sampai menyebabkan kematian. Sejauh ini korban dari peristiwa tersebut hanya dapat melakukan gugatan perdata, meskipun sudah ada korban yang meninggal tapi tidak ada tuntutan pidana pada para pelaku dalam hal ini adalah korporasi selaku produsen obat-obatan tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kasus pengedaran obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak dan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi terhadap pengedaran obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat senyawa berbahaya dalam obat sirup yang diedarkan dan hal tersebut melanggar beberapa pasal yaitu Pasal 386 KUHP, Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mana merupakan perbuatan pidana. Dan korporasi sebagai pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yaitu kepada Korporasi, pengurus atau Korporasi dan Pengurus. Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana, korporasi, pengedaran obat sirup, perbuatan pidana Abstract This research departed from a legal event causing death following the distribution of syrup medicine that contains EG and DEG as harmful substances alleged to have caused acute kidney failure and death. So far, the victims have been restricted to only filing civil claims despite the death caused. This research aims to analyze the case of the distribution of syrup medicine causing acute kidney failure in children and corporate liability for this distribution. With normative-juridical methods and a statutory approach, this research reveals that the medicine contains hazardous substances, violating Article 386 of the Penal Code, Article 196 of Law Number 36 of 2009 concerning Health and Article 8 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and this case is deemed to be criminal conduct. The distributing company must be held liable and this liability involves the corporation, the officials in charge, or the corporation and the officials in charge. Keywords: liability, corporate, syrup medicine distribution, criminal offence
ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI NORMATIF PASAL 10 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN) Muhammad Fadhil Dahlan
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Fadhil Dahlan, Setiawan Noerdajasakti, Eny Harjati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: dahlanfadhil@student.ub.ac.id Abstrak Pasal 10 dari UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mencantumkan kalimat "tanpa terkecuali" untuk pembebasan bersyarat seluruh narapidana, termasuk mereka yang melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini membahas lebih lanjut tentang alasan penghapusan pengkhususan ini, yang mengakibatkan ketidaklarasan dengan tujuan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menganggap korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang membutuhkan penanganan khusus.Karya tulis ini kemudian menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum yang digunakan didapatkan melalui studi kepustakaan dan studi internet. Teknik analisis yang digunakan yakni secara sistematis dengan menafsirkan undang-undang dengan menghubungkan pasal satu dengan pasal lainnya dalam suatu peraturan perundang-undangan. Aturan baru yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tidak selaras dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, serta tidak sesuai dengan tujuan hukum yang menekankan keadilan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penghapusan syarat khusus terhadap terpidana korupsi juga tidak sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini berarti bahwa terpidana tindak pidana korupsi tidak akan menerima hukuman yang seharusnya sesuai dengan perbuatannya, sehingga prinsip keadilan tidak akan tercapai. Kata kunci: pembebasan bersyarat, narapidana tindak pidana korupsi, pemasyarakatan Abstract Article 10 of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections mentions the phrase “without exception” in the context of parole for all inmates, including those of corruption cases. This research discusses the omission of this exception, causing disharmony in the objective of the statute concerning corruption eradication, in which corruption is deemed to be an extraordinary crime requiring special handling. This research employed normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches. Legal materials were obtained from library research and the Internet. The analysis was performed analytically by interpreting the statute concerned and connecting articles in the statute. The research results reveal that the rules outlined in Law Number 22 of 2022 are not related to the objectives of Law Number 22 of 2001 concerning the Amendment to Law Number 31 of 1999 and also the objective of the law that upholds justice. Therefore, the omission of special requirements for corruptors contravenes the objectives outlined in Law Number 31 of 1999 concerning the protection of social and economic rights of the people. That is, the inmates would not get proper punishment equal to what they have committed and justice would not be achieved. Keywords: parole, corruption inmates, corrections
JURIDICAL ANALYSIS OF A CRIMINAL SANCTION IMPOSED ON DRUG ABUSERS OF NARCOTIC CLASS I (A STUDY OF DECISION NUMBER 244/PID.SUS/2022/PN NJK) David Adi Putra
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

David Adi Putra, Prija Djatmika, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: davidcah70@gmail.com Abstrak Dalam penulisan penelitian ini, penulis membahas mengenai Analisis Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi pidana terhadap menurut peneliti kurang tepat, dimana seharusnya majelis hakim mempertimbangkan adanya pasal 54 Undang-Undang Narkotika dimana dalam hal ini terdakwa merupakan orang yang melakukan suatu perbuatan penyalagunaan narkotika bagi dirinya sendiri. Disaat dilakukan penangkapan tangan ditemukan Barang bukti shabu dimana jumlahnya masih dibawah ketentuan Sema No 4 tahun 2010,dengan tidak adanya kewajiban asesmen terpadu diperoleh terdakwa sehingga dapat menyebabkan hakim dalam putusannya dapat merugikan terdakwa sebagai seorang korban didalam perbuatanya sendiri. Dimana terdakwa juga memiliki hak untuk mendapatkan pemulihan dari ketergantungan narkotika berupa rehabiltasi, Selain itu hakim seharusnya mengindahkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Lembaga yang menanganinya yaitu Mahkamah Agung dimana sudah mengeluarkan SEMA no 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalagunaan, Korban Penyalagunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Kata Kunci: sanksi pidana, pelaku tindak pidana, penyalagunaan narkotika Abstract This research discusses the juridical analysis of a criminal sanction imposed on drug abusers of Narcotic Class I according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This research has found that the consideration made by the judges in imposing the sanction is inappropriate since the judges did not refer to Article 54 of the Law concerning Narcotics, considering that the offender used the drug for his own sake. During his capture, the offender was found to have methamphetamine whose amount was below the amount outlined in Circular Letter of the Supreme Court Number 4 of 2010. Under this consideration, the defendant concerned did not get access to compulsory integrated assessment, and this certainly put the defendant as an aggrieved party since he was found as a victim of his own action. Moreover, the defendant should have been entitled to the right to rehabilitation for his recovery. The judges should have heeded regulations set under Circular Letter of Supreme Court Number 4 of 2010 concerning the Placement of Drug Abuse, the Victim of the Abuse, and Narcotic Addicts in Medical and Social Rehabilitation. Keywords: criminal sanction, criminal offender, narcotic abuse
ANALISIS YURIDIS PENETAPAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA PAPUA SEBAGAI ORGANISASI TERORIS Heru Kurniawan
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Heru Kurniawan, Milda Istiqomah, Galieh Damayanti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: herukurniawanxx@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini membahas mengenai legalitas dan implikasi hukum penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua (KKB Papua) sebagai organisasi teroris yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua sebagai organisasi teroris memiliki legalitas ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?; (2) Bagaimanakah implikasi hukum penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua sebagai organisasi teroris?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik penafsiran gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan KKB Papua sebagai organisasi teroris oleh Menko Polhukam tidak memiliki legalitas. Berdasarkan teori kewenangan (atribusi), penetapan KKB Papua sebagai organisasi teroris menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN JakPus). Oleh karena itu, implikasi hukum atas penetapan tersebut adalah tidak sah dan tidak mengikat sejak awal, dan segala akibat hukumnya dianggap tidak pernah ada. Namun, jika dikemudian hari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) mengajukan permohonan pencantuman KKB Papua ke dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan dikabulkan oleh PN JakPus, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap klasifikasi tindak pidana makar dengan maksud memisahkan diri dari wilayah negara, pemberontakan, dan terorisme. Implikasi lainnya yakni lembaga dan aparat yang terlibat serta penggunaan hukum materiel tidak lagi mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melainkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sedangkan hukum formil tetap menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan beberapa perbedaan. Kata Kunci: kelompok kriminal bersenjata papua, organisasi teroris, penetapan Abstract This research aims to discuss the legality and legal implication of declaring a criminal armed group in Papua (KKB Papua) as a terrorist organization by the Coordinating Minister of Politics, Law, and Security. This research investigates: (1) does the declaration of this armed group as a terrorist organization have legality according to the perspective of the legislation in Indonesia? (2) what is the legal implication of the declaration as above? This research employed a normative-juridical method and statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using grammatical and systematic interpretation. The research result reveals that the declaration of the armed group as a terrorist organization by the minister concerned does not hold any legality. Regarding attribution theory, this measure taken by the minister should be under the authority of the District Court of Central Jakarta, thereby this declaration is considered unlawful and is not binding, and all the legal consequences must be deemed to have never existed. If the Chief of the Indonesian National Police submits a proposal requesting the KKB Papua to be listed as a suspected terrorist group and organization and if this request is granted by the District Court of Central Jakarta, it will lead to legal uncertainty regarding the classification of treason that is intended to withdraw from the state, rebellion, and terrorism. Furthermore, institutions and the apparatuses involved and the use of material law will no longer refer to the Criminal Code (KUHP) but is based on Law Number 5 of 2018 concerning Terrorism Eradication, while the formal law still refers to the Criminal Code Procedure (KUHAP) with several diverging matters. Keywords: criminal armed group of papua, terrorist organization, declaration
URGENSI PENGATURAN PENGGUNAAN GANJA UNTUK PENGOBATAN MEDIS SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HAK ATAS KESEHATAN WARGA NEGARA Ricardo Aristides Osaze Setyadi
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ricardo Aristides Osaze Setyadi, Nyoman Nurjaya, Alfons Zakaria Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ricardoaris@student.ub.ac.id Abstrak Hasil riset pada masa kini menunjukkan bahwa tanaman ganja memiliki manfaat dalam bidang medis, namun hukum positif Indonesia saat ini tidak memungkinkan ganja untuk dimanfaatkan dalam bidang medis karena ganja digolongkan sebagai narkotika golongan I dalam UU Narkotika, sehingga hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan riset saja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pengaturan penggunaan ganja untuk keperluan medis di Indonesia dan mengetahui bagaimana alternatif pengaturan ius constituendum penggunaan ganja untuk keperluan medis di Indonesia. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran sistematis dan gramatikal. Hasil penelitian menunjukkan hukum positif Indonesia saat ini masih menggolongkan ganja sebagai narkotika golongan I, sehingga terdapat urgensi filosofis, sosiologis, dan yuridis agar ganja dapat dimanfaatkan untuk kepentingan medis. Kemudian, setelah membandingkan dengan Thailand dan Amerika Serikat, penulis memberikan alternatif ius constituendum untuk memberlakukan ganja untuk kepentingan medis di Indonesia melalui mengakomodasi ketentuan sebagai berikut: (i) deregulasi ganja sebagai narkotika golongan I dengan mengubah klasifikasinya menjadi golongan 2; (ii) Limitasi penggunaan ganja untuk kepentingan medis dalam aspek legalitas pihak yang dapat menguasai dan legalitas pihak yang dapat memberikan; (iii) batasan objek ganja yang dapat dimanfaatkan; dan (iv) pengaturan penyalahgunaan ganja dalam hal untuk kepentingan medis dan non medis, melalui pemberlakuan ketentuan pidana. Kata Kunci: ganja, medis, narkotika, pidana Abstract Notwithstanding the fact that cannabis can be used for medical purposes, it is not possible to allow for the use of cannabis under the positive law of Indonesia, considering that cannabis is classified as Narcotics Class I according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Departing from this issue, this research aims to investigate (1) the urgency of the regulation of the use of cannabis for medical purposes in Indonesia and (2) the alternative of the regulation ius constituendum of the use of cannabis for medical purposes in Indonesia. This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and comparative approaches. The research results reveal that this classification of Narcotics Class I in positive law in Indonesia may stem from philosophical, sociological, and juridical urgencies. In terms of comparing this issue to the laws in Thailand and the US, this research offers an alternative idea of ius constituendum that allows the use of cannabis in Indonesia for medical purposes by amending the existing regulation or lex special on an equal footing with the statute, consisting of three principles: (i) deregulation of cannabis as the narcotics class I in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics to narcotics class II; (ii) the legality of the parties that can hold control over and provide the substance, (iii) the restriction of cannabis allowed for use; and (iv) the regulation regarding cannabis abuse for medical and non-medical purposes. Keywords: marijuana, medical, narcotics, criminal
STUDI KOMPARASI PENGATURAN TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL ORANG DEWASA SESAMA JENIS DALAM HUKUM INDONESIA DAN MALAYSIA Ramadhan Santoso
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ramadhan Santoso, Masruchin Ruba’i, Faizin Sulistio Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ramadhansantos@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini membahas komparasi pengaturan tindak pidana perbuatan cabul orang dewasa sesama jenis dalam hukum Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, perbuatan cabul sesama jenis hanya dapat dipidana jika dilakukan di depan umum. Akan tetapi, tidak mencantumkan unsur pemidanaan perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan dalam ranah privat. Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan pengaturan hukum di Malaysia. Malaysia mengatur terkait tindakan perbuatan cabul yang dilakukan oleh sesama jenis di dalam Laws Of Malaysia Act 574. Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini mengangkat tiga rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimana perbandingan pengaturan tindak pidana perbuatan cabul orang dewasa sesama jenis di hukum Indonesia dan Malaysia? (2) Bagaimana urgensi kriminalisasi terhadap perbuatan cabul orang dewasa sesama jenis di Indonesia? dan (3) Bagaimana formulasi pemidanaan terhadap perbuatan cabul orang dewasa sesama jenis dalam Hukum Pidana di Indonesia? Skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa KUHP belum mengatur mengenai unsur privat dalam perbuatan cabul orang dewasa sesama jenis. Urgensi kriminalisasi perbuatan cabul orang dewasa sesama jenis di KUHP ditinjau berdasar aspek Pancasila, sosiologis, dan kesehatan. Formulasi pemidanaan dalam hukum Indonesia mendatang adalah menambahkan unsur dilakukan dalam ranah privat; ada paksaan atau tanpa paksaan; tanpa ada kekerasan , atau ancaman kekerasan; tanpa dipublikasikan; dan penambahan ketentuan tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kata Kunci: perbuatan cabul, sesama jenis, LGBT Abstract This research compares the laws regulating obscenity between two same-sex adults in Indonesia and Malaysia. In Indonesia, something can be seen as obscenity of same-sex adults when it is done in public places, but it does not include any aspects of criminalization over obscenity between two same-sex adults in a private scope. This is certainly contrary to the law in Malaysia that regulates this case under the Laws of Malaysia Act 574. Departing from this issue, this research aims to investigate (1) the comparison of the laws regulating obscenity between same-sex adults in Indonesia and Malaysia and (2) the urgency of criminalization of obscenity between same-sex adults in Indonesia, and (3) the formulation of criminalization against same-sex adults involved in obscenity under Criminal Law of Indonesia. This research employed a normative method and conceptual, statutory, and comparative approaches. The research results reveal that the Penal Code of Indonesia does not regulate the private aspects of obscenity done by same-sex adults. The urgency of this conduct should be viewed from the aspects of Pancasila, sociology, and health. The formulation of criminalization in Indonesia can be done by adding the aspect of private element; the aspect of force and without force; the presence of violence or threat of violence; without publication; and the provision of medical and social rehabilitations. Keywords: obscenity, same-sex, LGBT

Page 539 of 563 | Total Record : 5629

 537   538   539   540   541 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue