cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 540   541   542   543   544 
PENERAPAN PASAL 33 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK TERKAIT KEWENANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK (STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA KEDIRI) Devy Fitria Sari
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Devy Fitria Sari, Agus Yulianto, Lutfi Efendi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: Devyfitria27@gmail.com Abstrak Dalam melaksanakan kewenangan guna tertib kehidupan berbangsa dan bernegara, peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangatlah penting. Berdasarkan hal tersebut, penetapan untuk membuat peraturan daerah selalu mengikutsertakan peran DPRD bersama Walikota untuk mempercepat pembangunan melalui berlakunya Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Bahwa intikator pelaksanaan peraturan daerah harus dilihat dari segi pelaksanaan di lapangan melalui sinergitas antar lembaga dalam hal ini penulis mengkaji mengenai optimalisasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Gugus Tugas Kota Layak Anak. Dalam penyelenggaraan untuk melaksanakan Perda tersebut, SKPD beserta Gugus Tugas mengacu pada ketentun Pasal 33 ayat (1) Perda Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Hasil penelitian ini adalah penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kediri berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) belum berjalan dengan optimal dikarenakan terdapat salah satu dari program tersebut kurang mendapatkan perhatian yakni program khusus yang berkaitan dengan pemberian pendampingan baik preventif maupun represif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian hambatan dan solusi mengapa penyelenggaraan Kota Layak Anak tersebut tidak optimal yakni terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan gugus tugas, kurangnya koordinasi antar lembaga dan belum ditetapkannya program preventif untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi anak di Kota Kediri. Kata Kunci: ramah anak, optimalisasi, pemenuhan yang benar Abstract The role of the Regional House of Representatives (DPRD) is considered essential to ensure the implementation of authority for the sake of social order in the state. The regulation-making has always involved the role of the DPRD and city mayor to assure the acceleration of development through the stipulation of Regional Regulation of Kediri Number 6 of 2016 concerning Child-Friendly City. The enforcement of this regulation should consider how it is implemented in real life through the synergy between institutions. This research studies the optimization of the working unit and Task Force of a Child-Friendly City. To implement this enforcement, both the SKPD and the Task Force refer to the provision of Article 33 paragraph (1) of Regional Regulation of the administration of a child-friendly city in Kediri. The research reveals that the implementation has not been optimally carried out since one program providing preventive and repressive aid to the children concerned has not received adequate attention. The solution given to this issue, moreover, is not quite optimal since there is a legal loophole in the regulation of task force, and coordination is not adequately performed between institutions, while a preventive program has not been set to protect and fulfill the rights of the children in Kediri city. Keywords: child-friendly city, optimization, rights fulfillment
ANALISIS YURIDIS MENGENAI ASPEK KEPASTIAN DAN KEADILAN HUKUM DALAMPENGATURAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP KARYAWAN DENGAN SAKIT JIWA KAMBUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 14 PK/Pdt.Sus-PHI/2017) Philip Ray Wilson Silitonga
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Philip Ray Wilson Silitonga, Budi Santoso, Syahrul Sajidin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang email: philipraycon08@gmail.com Abstrak Permasalahan pada Peraturan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Pasal 153 ayat (1) huruf a UU Ketenagakerjaan mengenai pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja dianggap memiliki kekosongan hukum. Menurut Undang Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 2 Tahun 2022 Cipta Kerja, pengusaha dilarang melakukan PHK kepada pekerja dengan alasan berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus- menerus. Jenis penelitian dalam skripsi ini yakni penelitian yuridis normatif yang menggunakan Sumber data data sekunder yang didukung dengan data primer dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan Studi Kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) memang benar adanya kekosongan hukum pada Peraturan Undang Undang No 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Pasal 153 ayat (1) huruf a UU Ketenagakerjaan mengenai pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja dengan gangguan jiwa kambuhan. Kata Kunci: pekerja, gangguan jiwa kambuhan, pemutusan hubungan kerja Abstract Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of the Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation of Article 153 Paragraph (1) letter a of Law concerning Labor seems to have a legal loophole in the case of layoffs. Law Number 6 of 2023 as mentioned above prohibits employers from dismissing employees due to sick leaves with sick notes issued by a general practitioner as long as it does not take 12 consecutive months. This research employed normative-juridical methods with primary, secondary, and tertiary data which were garnered from library research. The research results reveal that 1) there is a legal loophole in Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation in Article 153 Paragraph (1) letter a of Labor Law regarding layoffs on the grounds of recurrent mental health problems affecting employees. Keywords: employee, recurrent health problems, layoffs
URGENSI PENGATURAN PRINSIP ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PENDAFTARAN DAN PEMBATALAN PENCATATAN HAK CIPTA DI INDONESIA Anselmus Christabel Rahmadi Maheswara
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anselmus Christabel Rahmadi Maheswara, Afifah Kusumadara, Shinta Puspita Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: christabelmaheswara@gmail.com Abstrak Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tidak adanya pengaturan secara definitif mengenai batasan dari prinsip itikad tidak baik dalam undang-undang Hak Cipta di Indonesia. Peneliti melakukan penelitian dengan dua rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana urgensi pengaturan prinsip itikad tidak baik pada Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? (2)Bagaimana batasan indikasi itikad tidak baik dalam pengaturan Hak Cipta di Indonesia?. Kemudian penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach, Pendekatan Kasus (Case Approach), dan Pendekatan Komparatif dengan Uni Eropa. Penulis mendapatkan hasil penelitian yaitu urgensi dari pengaturan mengenai prinsip itikad tidak baik ini bisa dilihat dari segi filosofis yang dilihat berdasarkan pasal 28 C dan 33 UUD 1945, segi yuridis yaitu belum adanya pengaturan mengenai itikad tidak baik ini menjadi kekosongan hukum dalam hukum HKI Indonesia, dan segi sosiologis yaitu perkembangan masyarakat yang semakin berkembang dengan ditemukanya dua putusan pengadilan yang dijadikan dasar dalam penelitian ini menjadi dasar sosiologis. Sedangkan untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu batasan indikasi itikad tidak baik dalam hukum Hak Cipta di Indonesia belum mengatur secara eksplisit mengenai batasan indikasi adanya itikad tidak baik. Dalam menentukan itikad tidak baik dalam hak cipta hanya berdasar pada putusan hakim yang tentunya berbeda-beda. Seperti yang ada di dalam kedua putusan yang ada dalam penelitian ini dimana hakim mengukur adanya itikad tidak baik dari segi kemiripan, membonceng ketenaran( Passing off), hanya ingin mendapat pencatatan resmi secara hukum, dan melanggar pasal 65 UU Hak Cipta. Kata Kunci: hak kekayaan intelektual, hak cipta, prinsip itikad tidak baik Abstract This research discusses the absence of definitive regulation regarding bad faith principle in copyright law in Indonesia by investigating the following problems: (1) the urgency of the regulation of bad faith principle in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and (2) the scope of indication of bad faith principle in the regulation of copyright in Indonesia. This research employed statutory, conceptual, case, and comparative approaches, where the last approach involves the comparison of the regulation in Indonesia to that in the European Union. The analysis results indicate that this urgency of regulating the bad faith principle can be viewed from a philosophical perspective according to Articles 28 C and 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the juridical aspect indicating that this principle is not regulated yet, leaving a legal loophole in Intellectual Property Rights Law in Indonesia. The two decisions studied in this research also serve as the sociological basis amidst the ever-growing society. Furthermore, Copyright Law does not regulate the scope of indication of bad faith. This principle lies in a judicial decision that may be different from the other. In the case of the two decisions studied in this research, the judges measured this principle in terms of resemblance, passing off, official and legal registration, and breach of Article 65 concerning Copyright. Keywords: intellectual property rights, copyright, bad faith principle
EFEKTIVITAS PASAL 35 PP 71/2019 DALAM PEREDARAN KONTEN PORNOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL TWITTER (STUDI DI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA) Iqmal Eaby Mugy Mahawidya
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Iqmal Eaby Mugy Mahawidya, Faizin Sulistio, Ladito Risang Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: iqmaleaby@student.ub.ac.id Abstrak Penulis mengangkat permasalahan ini mengenai Efektivitas pasal 35 PP 71/2019 dalam peredaran konten pornografi pada media sosial twitter, penelitian ini mengambil studi di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Urgensi permasalahannya terletak dalam penegakkan penanganan konten melalui media sosial dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang PSTE yangmana dalam praktiknya pada media sosial twitter ditemukan banyaknya persebaran serta mudahnya mengakses konten pornografi yang semakin bervariasi untuk pengguna media sosial masyarakat Indonesia. Adapun karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana efektivitas hukum Penerapan Pasal 35 PP No 71/2019 di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam peredaran konten pornografi di media sosial twitter ditinjau dari efektivitas perundang-undangannya? (2) Bagaimana hambatan dan penyelesaian terhadap permasalahan efektivitas Pasal 35 PP No 71/2019 Tentang PSTE yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia terkait peredaran pornografi di twitter? Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosio-legal yang diperoleh melalui wawancara dengan metode pendekatan fakta. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan Teknik deskriptif analitis dengan memberikan gambaran terhadap permasalahan yang diperoleh dari observasi lapangan lalu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian sehingga akan diperoleh hasil yang akurat. Peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut yaitu ketidak efektivitasan suatu pasal yang mengatur dengan jumlah konten pornografi serta kurangnya kesadaran dari masyarakat terkait dampak penyebaran konten pornografi. Selain itu terdapat hambatan yang mana peraturan yang ada dirasa masih belum bisa mengikuti perkembangan zaman, perlu adanya kolaborasi antar stakeholder dengan masyarakat untuk menciptakan hukum yang dapat dijalankan dalam semua lini masyarakat. Kata Kunci: efektivitas, konten pornografi, PSTE (Penyelengara Sistem dan Transaksi Elektronik) Abstract This research discusses the effectiveness of Article 35 of Government Regulation 71/2019 regarding the publication of pornographic content on Twitter. This research took place in the Ministry of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia. The urgency of the problem lies in the handling of social media content as in the Government Regulation Number 71 of 2019 concerning Electronic System and Transaction Administrator (PSTE). It is obvious that it is not hard to access or spread pornographic content on Twitter among social media users in Indonesia. Departing from this problem, this research investigates (1) the effectiveness of law regarding the implementation of Article 35 of Government Regulation Number 71/2019 in the Ministry of Communication and Information Technology regarding the case seen from the effectiveness of the legislation, (2) impeding factors in and solutions to the effectiveness of Article 35 of Government Regulation Number 71/2019 concerning PSTE in the Ministry regarding the case. This research employed socio-legal methods requiring data obtained from interviews with a factual approach. The data were then analyzed using a descriptive technique by describing the problem obtained from field observation. This problem was then related to the current legislation relevant to the problems. The methods and approach are intended to give accurate results. The research results reveal that the ineffectiveness of the related article, the number of pornographic contents, and poor awareness of the people of the impact caused by the publication of pornographic content have been the cause of the problems. Moreover, the existing regulation fails to go in line with current development. Collaboration between stakeholders and the members of the public is required to allow for flexible law that applies to all types of communities. Keywords: effectiveness, pornographic contents, electronic system and transaction administrator (PSTE)
IMPLIKASI YURIDIS PENGATURAN PEMBUBARAN PERSEROAN PERORANGAN PASCA BERLAKUNYA PENGATURAN TENTANG CIPTA KERJA Fitroh Adiningrum
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fitroh Adiningrum, Amelia Sri Kusuma Dewi, Shinta Puspita Sari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: fitroh_adn@student.ub.ac.id Abstrak Perseroan Perorangan merupakan badan usaha berbadan hukum yang baru dibentuk, sehingga pengaturan yang berkaitan dengan ketentuan pelaksanaannya masih sedikit. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengaturan terkait pembubaran Perseroan Perorangan yang masih kurang jelas sehingga terdapat beberapa implikasi yuridis dari kondisi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengangkat rumusan masalah yaitu : Bagaimana implikasi yuridis dari : (a) Pengaturan pembubaran perseroan perorangan pasca berlakunya Pengaturan tentang Cipta Kerja?; (b) Pengaturan likuidasi dalam pembubaran perseroan perorangan pasca berlakunya Pengaturan tentang Cipta Kerja? Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implikasi yuridis dari pengaturan pembubaran dan pengaturan likuidasi Perseroan Perorangan pasca berlakunya Pengaturan Cipta Kerja. Jenis penelitian ini yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari hasil tersebut, peneliti memperoleh jawaban bahwa pengaturan pembubaran Perseroan Perorangan pasca berlakunya pengaturan tentang Cipta Kerja masih diperlukan aturan yang lebih jelas terkait pembubaran yang dituangkan dalam Pernyataan Pembubaran agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Pengaturan likuidasi Perseroan Perorangan pasca berlakunya pengaturan tentang Cipta Kerja masih diperlukan adanya aturan tersendiri terkait penunjukan likuidator dalam proses likuidasinya agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, untuk kedepannya pemerintah sebagai pembuat kebijakan diharapkan dapat menyempurnakan aturan yang lebih jelas terkait pembubaran Perseroan Perorangan terutama dalam hal Pernyataan Pembubaran, serta terkait penambahan klausula penunjukan likuidator yang berlaku khusus untuk proses likuidasi Perseroan Perorangan sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan para pelaku usaha. Kata Kunci: perseroan perorangan, pembubaran, likuidasi Abstract A company founded under sole proprietorship is considered new, indicating that the regulation governing the matter related to this company is limited. For example, the regulation regarding the dismissal of this type of company has been unclear, raising some juridical implications. Departing from this issue, this research investigates (a) the regulation of the dismissal of a company under sole proprietorship following the enforcement of the regulation concerning job creation; (b) the regulation of liquidation in the dismissal of the company concerned following the regulation concerning job creation. This research aims to analyze the juridical implication of the regulation governing such dismissal and liquidation of the company following the enforcement of job creation regulation. This research employed normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches. The research results reveal that the dismissal of a company under sole proprietorship following the enforcement of job creation regulation needs further regulation that elaborates more on the dismissal that should be set forth under a statement of dismissal. This is intended to guarantee legal protection for the parties concerned. The liquidation of this company following the enforcement of the regulation also needs further regulation concerning the appointment of liquidators to execute the liquidation for similar reasons. In the time to come, the government is expected to make a policy intended for better rules regarding the dismissal of a company under sole proprietorship, thereby guaranteeing legal protection for the rights of the people in general and businesses. Keywords: company under sole proprietorship, dismissal, liquidation
REGULASI EX-ANTE SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PLATFORM DIGITAL Haikal DwiYanto
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Pada penelitian ini, penulis mengangkat isu penggunaan regulasi ex-ante dalam penagakan hukum persaingan usaha terkhusunya pada platform digital hal ini disebabkan adanya kekosongan hukum dan hukum yang diterapkan tidak dapat menegakan secara efektif karena struktur perusahaan dan pasar digital yang berbeda dengan pasar konvensional sehingga diperlukan peraturan baru mengenai platform digital dan pasar digital sementara itu uni eropa telah membuat peraturan yang mengatur secara khusus platform digital dengan menggunakan regulasi ex-ante.rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Urgensi pengaturan Regulasi ex-ante sebagai instrumen penegakan terhadap platform digital dalam UU no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat? dan Bagaimana pengaturan ideal Regulasi ex-ante sebagai instrumen penegakan Hukum persaingan usaha terhadap platform digital ditinjau dari digital market act uni Eropa sebagai pertimbangan acuan pengaturan di Indonesia? penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan,pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. hasil pembahasan dari penelitian ini, bahwa terdapat urgensi dalam pembuatan peraturan mengenai platform digital dan pasar digital hal ini dapat dilihat dari segi filosofis,yuridis, dan sosiologis. terdapat perbedaan antara struktur pasar digital dan pasar konvensional, belum adanya peraturan mengenai pasar digital di indonesia dan adanya kasus persaingan usaha yang melibatkan platform digital belum mampu diatasi dengan baik karena adanya kekosongan hukum, sehingga perlu adanya transplantasi hukum dari digital market act uni eropa untuk menjadi acuan dalam membuat peraturan baru mengenai persaingan usaha terhadap platform digital dengan melihat pengaturan khususnya regulasi ­ex-ante, lembaga pengawas, penegakan hukum dan sanksi. agar dapat membentuk suatu pengaturan ideal di indonesia. Kata Kunci: regulasi ex-ante, Urgensi, Hukum persaingan usaha digital Abstract This research studies the issue in the use of the regulation concerning ex-ante in law enforcement over business competition in digital platforms. This research topic departed from a legal loophole and this law fails to work effectively because of a different structure of the digital market from that of the conventional market, thereby needing a new regulation regulating digital platforms and the digital market. On the other hand, the European Union has set a regulation specifically governing digital platforms by using the regulation of ex-ante. Specifically, this research aims to investigate the urgency of ex-ante regulation as an instrument to enforce the law regarding digital platforms in Law Number 5 of 1999 concerning Bans on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and an ideal ex-ante regulation as an instrument to enforce the law over business competition in digital platforms seen from the perspective of Digital Market Act of European Union as a comparing element to the regulation in Indonesia. This research employed statutory, comparative, and conceptual approaches, revealing that the urgency studied in this research may be viewed from philosophical, juridical, and sociological aspects. However, there is a difference between the structure of the digital market and the conventional market and there is no regulation regarding the digital market in Indonesia, Moreover, the cases of business competition in digital platforms have not been resolved due to the legal loophole, and, thus, legal transplantation adopted from Digital Market Act of European Union should be considered as a basis of making new regulation concerning business competition in digital platforms under the specific ex-anti regulation supervisory body, law enforcement, and sanctions to allow the state to make ideal regulation in Indonesia. Keywords: ex-ante regulation, urgency, digital business competition law
BATASAN JUDICIAL ACTIVISM DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI Nibraska Aslam
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nibraska Aslam, Riana Susmayanti, Ria Casmi Arrsa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No 169 Malang e-mail: nibraslam_@student.ub.ac.id Abstrak Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang diberikan kewenangan oleh UUD NRI Tahun 1945 untuk menguji norma dalam undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Sebagai lembaga kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi pada faktanya dalam beberapa putusan telah menciptakan hukum baru (judge-made-law), ultra petita, retroaktif, hingga putusan yang bertentangan dengan putusan sebelumnya. Sikap aktif Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap sebagai penerapan prinsip Judicial Activism. Namun kewenangan tersebut membuat Mahkamah Konstitusi seolah menjadi lembaga superpower sehingga berpotensi untuk terjadi kesewenang-wenangan oleh hakim. Dengan demikian berangkat dari permasalahan tersebut menunjukkan adanya kekosongan terkait sejauh mana batasan Judicial Activism dapat diterapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep batasan dari fenomena Judicial Activism oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Dari hasil penelitian ini, penulis mendapat jawaban bahwa konsep kebebasan memutus perkara yang dimiliki hakim dalam Judicial Activism serupa dengan Diskresi sehingga konsep batasan dalam Diskresi dapat digunakan secara terbatas untuk Judicial Activism. Kata Kunci: judicial activism, mahkamah konstitusi, batasan Abstract The Constitutional Court is one of the institutions with judicial power and is authorized under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to review the norms in a statute under the Constitution. As an institution with judicial power, the Constitutional Court has created new laws, commonly called as judge-made-law, ultra petita (beyond the request), retroactive, and verdicts contravening earlier verdicts. The active attitude demonstrated by the Constitutional Court represents the principle of Judicial Activism. However, this authority seems to have put the Constitutional Court as a superpower institution, and this situation may lead to arbitrary conduct by the judges. This research aims to analyze the concept of the scope of the phenomenon of judicial activism by the Constitutional Court. With normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches, this research reveals that the concept of free authority in judicial activism is equal to discretion. That is, the concept of the scope of discretion can be referred to in a limited scope of judicial activism. Keywords: judicial activism, constitutional court, scope
EFEKTIFITAS PASAL 28 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN PADA MAKANAN KADALUARSA TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA MALANG Johannes Forkinze Manogu Tua Manalu
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Johannes Forkinze Manogu Tua Manalu, Ranitya Ganindha, Cyndiarnis Cahyaning Putri Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: johannesmanalu0212@gmail.com Abstrak Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 mengatur tentang label dan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut dilarang memperdagangkan pangan yang suda melampaui tanggal, bulan, tahun kadaluwarsa sebagaimana yang dicantumkan pada label sesuai dengan aturan berlaku yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Namun pada kenyataannya masih banyak sering terjadi kesenjangan antara hukum dan masyarakat. . Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan pada Makanan Kadaluarsa terhadap Perlinsungan Konsumen di Kota Malang. Berdasarkan hasil penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak terlaksana secara efektif. Hal ini dapat diketahui dari analisis yang dilakukan dengan menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, yaitu berdasarkan hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan budaya. Ketidakefektifan tersebut disebabkan beberapa hambatan dalam pelaksanaan peraturan yang dapat dilihat dari hambatan substansi, aparatur penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya. Serta upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam menanggulangi peredaran makanan daluwarsa di Kota Malang. Kata Kunci: label dan iklan pangan, kadaluarsa, perlindungan konsumen Abstract Article 28 of Government Regulation Number 69 of 1999 regulates labels and food, prohibiting the distribution of expired food as stated in the food label according to the current legislation. However, there has been a gap between the law and its implementation in society. This research employs an empirical method and socio-juridical approaches to analyze the effectiveness of Article 28 of Government Regulation Number 69 of 1999 concerning Food Label and Commercial in the Case of Expired Food in Consumer Protection in Malang City. This research has found that the law concerned is not effectively implemented, and this issue was revealed through the study of the theory of effectiveness introduced by Soerjono Soekanto according to the aspects of law, law enforcers, infrastructure and facilities, society, and culture. This problem is sparked by several factors in the implementation of the regulation, including issues of substance, law enforcers, facilities and infrastructure, society, and culture, and the measures taken by law enforcers to cope with the problems of expired food distribution in Malang City. Keywords: label and advertisement of food, expiration, consumer protection
URGENSI PENGATURAN PENDAFTARAN MULTIMEDIA MARKS SEBAGAI BENTUK MEREK NON-TRADISIONAL VISUAL Yasmin Aurelia Taniasari
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yasmin Aurelia Taniasari, Moch. Zairul Alam, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: yasmintaniasari26@gmail.com Abstrak Keterpurukan atas perdagangan dunia selepas PD-II menjadi titik awal perkembangan perdagangan dunia yang mendorong inovasi baru dari perusahaan untuk bersaing di pasar. Multimedia marks merupakah salah satu bentuk inovasi dari produsen yang kompleks dan tidak dapat direpresentasikan secara grafis terbentuk atas elemen gambar bergerak dan suara. Secara teoritis, multimedia marks dapat didaftarkan di Indonesia sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 1 UU MIG kombinasi atas 2 unsur dapat didaftarkan. Multimedia marks memiliki kapasitas yang cukup sebagai merek karena memenuhi aspek fungsi merek, menguntungkan secara ekonomis karena dapat memberikan impresi lebih lanjut sehingga konsumen dapat dengan mudah mengidentifikasikan sumber produk/jasa, dan memiliki daya pembeda yang cukup. Tanpa adanya peraturan yang jelas, hal ini dapat menimbulkan ambiguitas dan tumpang tindih antara merek dan hak cipta. Rekomendasi yang tepat berkaitan dengan pengaturan pendaftaran multimedia marks diberikan melalui perbandingan terhadap Uni Eropa yang telah mengatur multimedia marks sejak 2016 yang beberapa ketentuannya telah diubah melalui Regulation (EU) 2017/1001 dengan ketentuan hukum yang sudah berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kata Kunci: merek non-tradisional visual, multimedia marks, pendaftaran merek Abstract The world trade crisis in post-World War II was the starting point for the development of world trade, and it has stimulated innovations made by companies that compete in markets. Multimedia marks are one of the complex innovations from the producers and they cannot be graphically presented, consisting of motion pictures and sounds. Theoretically, multimedia marks can be registered in Indonesia as in Article 1 Point 1 of Law concerning Trademarks and Geographical Indications, and the combination of two elements can also be registered but there is no further provision regarding the registration procedures and the explanation regarding which type can be classified as the combination of these two. Multimedia marks carry an adequate capacity since they meet the functional aspect of marks, give economic benefits because they give an impression that allows consumers to identify the source of the products/services, and have adequate distinguishing features. Without clear regulations, it can cause an overlap between marks and copyrights. The recommendation given takes into account the comparison between the regulation regarding multimedia mark regulations and that of the European Union which has governed multimedia marks since 2016 with some provisions amended through the Regulation of (EU) 2017/1001. The legal provisions are now in place in Indonesia as in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Keywords: non-traditional visual marks, multimedia marks, mark registration
ANALISIS MEKANISME MODERASI KONTEN ATAS KONTEN YANG DILARANG TERHADAP PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PRIVAT (STUDI KOMPARASI NEGARA INDONESIA DAN JERMAN) Cherrelle Felicya Gwennie Modami
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cherrelle Felicya Gwennie Modami, Moch. Zairul Alam, Diah Pawestri Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: cherrelle@student.ub.ac.id Abstrak Konten yang tersebar di media sosial sangat beragam termasuk ke dalamnya Konten yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga, perlunya pengaturan yang lebih rinci akan Mekanisme Moderasi Konten yang ditujukan kepada PSE Lingkup Privat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan Konten yang dilarang menurut regulasi di Indonesia, dan pengaturan negara lain serta Community Guidelines PSE Lingkup Privat User Generated Content dan menganalisis pengaturan yang tepat mengenai Mekanisme Moderasi Konten terhadap PSE Lingkup Privat. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa batasan terhadap Konten yang dilarang di Indonesia terdiri dari: a. Terlalu luasnya batasan terhadap jenis Konten yang dilarang di Indonesia membuat para PSE Lingkup Privat sulit untuk memoderasi Konten-Konten dalam platformnya. b. Meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan c. Memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang. Terlalu luasnya batasan terhadap jenis Konten yang dilarang di Indonesia membuat para PSE Lingkup Privat sulit untuk memoderasi Konten-Konten dalam platformnya. Sehingga, dibutuhkan pengaturan yang lebih lengkap terhadap mekanisme moderasi Konten. Berkaca pada Network Enforcement Act German di mana telah mengatur mekanisme moderasi Konten yang lebih transparan dan memudahkan para PSE Lingkup Privat untuk menjaga Konten-Konten dalam platformnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Indonesia memerlukan pengaturan lebih lanjut terkait Mekanisme Moderasi Konten. Kata Kunci: mekanisme moderasi konten, konten yang dilarang, sistem elektronik lingkup privat Abstract Some content is banned under the law in Indonesia, and due to this issue, it is necessary to have a more elaborate regulation regarding the mechanism of content moderation addressed to the electronic system administrators within a private scope. This research aims to analyze the types of content banned by the regulation in Indonesia and another regulation in another country and the community guidelines of electronic system administrators within a private scope of User-Generated Content and to analyze the proper regulation regarding the mechanism of content moderation by the electronic system administrators within a private scope. The analysis results reveal the scope of aspects causing content to be banned in Indonesia: a. too wide a scope of the types of content banned in Indonesia has caused the administrators of private scope to face difficulty moderating the content according to its platform; b. some content has raised concern in society and public order; and c. there is potential where the methods of facilitating the availability of access to prohibited electronic information and/or electronic documents are disseminated. Too many categories of content prohibited in Indonesia have presented difficulty for the administrators concerned to moderate the content on its platform. In comparison, the Network Enforcement Act German regulates the mechanism of content moderation that is more transparent and eases the administrators within a private scope to ensure that all content on the platform always complies with the current law. Therefore, Indonesia needs to take into account further regulations regarding the mechanism of content moderation. Keywords: content moderation mechanism, banned content, electronic system administrator within a private scope

Page 542 of 563 | Total Record : 5629

 540   541   542   543   544 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue