cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 542   543   544   545   546 
ANALISIS YURIDIS DISPARITAS SANKSI TERHADAP PANITIA TENDER OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PERKARA DUGAAN PERSEKONGKOLAN TENDER VERTIKAL Rizki Amelia
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rizki Amelia, Hanif Nur Widhiyanti , Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: rizki.amelia140@gmail.com Abstrak Salah satu langkah yang dilakukan oleh KPPU dalam melakukan penegakan hukum persaingan usaha terhadap pelaku persekongkolan tender yaitu dengan menjatuhkan sanksi administratif. Sanksi tersebut telah diatur didalam Pasal 36 Huruf l dan Pasal 47 ayat 1, yang mana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa KPPU memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha. Namun dalam beberapa Putusan KPPU telah terjadi disparitas mengenai penjatuhan sanksi khususnya terhadap panitia tender yang mana dalam hal ini bukanlah termasuk pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Sehingga dalam penelitian ini penulis menganalisis terkait dengan kedudukan panitia tender di dalam UU No.5 Tahun 1999 dan disparitas putusan KPPU mengenai pengenaan sanksi terhadap panitia tender. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitia ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus, serta menggunakan teknik interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal. Sehingga hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kedudukan Panitia Tender setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi lebih dipertegas yaitu menjadi “pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain”. Kemudian jika dikaitkan dengan kewenangan KPPU memberikan sanksi, bahwasannya baik sebelum ataupun setelah adanya putusan MK, KPPU tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi terhadap panitia tender dalam kasus dugaan persekongkolan tender vertikal. Jika dikemudian Majelis Komisi memberikan sanksi kepada panitia tender dalam kasus dugaan persekongkolan tender vertikal, maka dalam hal ini Majelis Komisi telah melampaui batas kewenangannya. Kata Kunci: persekongkolan tender vertikal, panitia tender, sanksi, KPPU Abstract Administrative sanction is often imposed by the Business Competition Supervisory Agency (henceforth referred to as KPPU) on those involved in a tender conspiracy, as regulated in Article 36 Letter I and Article 47 Paragraph 1, explaining the KPPU is authorized to impose administrative sanctions on businesses. However, there have been some disparities among the decisions made concerning the sanction imposition on a tender committee, while the committee is not categorized as a business actor as referred to in the law concerned. Departing from this issue, this research aims to analyze the standing of the tender committee in Law Number 5 of 1999 and the disparity of decisions issued by the KPPU regarding the sanction to be imposed on a tender committee. This research employed a normative-juridical method and statutory, analytical, and case approaches. The data were analyzed using systematic and grammatical interpretations. The research results have found that the standing of the tender committee is as “the party related to another business actor”. If linked to the authority held by the KPPU imposing sanction, before or after the Supreme Court Decision, the KPPU does not hold any authority to impose a sanction on the tender committee over the alleged conspiracy in a vertical tender. However, the commission board can be said to act ultra vires when it imposes a sanction on the tender committee over this case. Keywords: vertical tender conspiracy, tender committee, sanction, KPPU
PENEGAKAN HUKUM ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG DISEBABKAN OLEH LIMBAH INDUSTRI PABRIK TAHU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PAMEKASAN NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS DI KABUPATEN PAMEKASAN) Alvan Yulianto
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alvan Yulianto, Lutfi Effendi, Triya Indra Rahmawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: alvanyulianto@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum atas kasus pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri yang dikeluarkan oleh industri tahu berdasarkan Peraturan Daerah Pamekasan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal, dan data penelitian diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan pembuat tahu tersebut telah membuang limbah industrinya sehingga mencemari sungai di dekatnya. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah Pamekasan Nomor 13 Tahun 2014 pada Pasal 59 huruf d. Apabila hal tersebut terjadi, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa pernyataan tertulis untuk memberikan teguran kepada industri. Sanksi ini juga dimaksudkan untuk melepaskan beban tanggung jawab akibat pencemaran yang ditimbulkan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan dapat melakukan sosialisasi pedoman untuk memastikan bahwa industri bertanggung jawab atas pencemaran yang ditimbulkan dan izin pembuangan limbah juga harus dikeluarkan sesuai dengan persyaratan dan prosedur untuk mengantisipasi limbah yang dapat mempengaruhi lahan pertanian. Kata Kunci: penegakan hukum, limbah industri, pencemaran lingkungan Abstract This research aims to investigate law enforcement over the case of environmental pollution caused by industrial waste released by the tofu industry according to Regional Regulation of Pamekasan Number 13 of 2014 concerning Environmental Protection and Management. This research employed socio-legal methods, and research data were obtained from interviews and library research. The research results reveal that the tofu maker concerned has dumped its industrial waste polluting the nearby river. This case indicates that this conduct contravenes Regional Regulation of Pamekasan Number 13 of 2014 in Article 59 letter d. When this is the case, an administrative sanction can be imposed in the form of a written statement to warn the industry. This sanction is also intended to leave the weight of the responsibility due to the pollution caused. The local Environmental Agency of Pamekasan Regency could disseminate guidelines to ensure that the industry takes responsibility for the pollution caused and a permit for waste disposal should also be issued according to the requirements and procedure to anticipate waste that may affect agricultural land. Keywords: law enforcement, industrial waste, environmental pollution
PARTISIPASI PUBLIK PADA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI DALAM PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH Rachma Sanni Oktarina
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rachma Sanni Oktarina, Shinta Hadiyantina, Lutfi Effendi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: nninaasani96@gmail.com Abstrak Publik memiliki peran penting pada seleksi jabatan pimpinan tinggi dalam sistem kepegawaian aparatur sipil negara. Seleksi JPT yang akuntabel, transparan, dan professional merupakan wujud konkret penerapan good governance. Namun, terdapat berbagai permasalahan yang masih terjadi akibat pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Walaupun peraturan mengenai seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi telah di atur dalam beberapa peraturan perundang – undangan, masih banyak kasus yang terjadi akibat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para pemangku jabatan strategis atau jabatan pimpinan tinggi tersbut. Hal tersebut dikarenakan belum diatur secara tegas mengenai partisipasi publik dalam pelaksanaan seleksi tersebut serta terdapatnya kekaburan makna frasa mengenai arti dari jabatan strategis itu sendiri. Untuk itu, pelibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan pemilihan calon pemimpin dalam pimpinan jabatan tinggi sangat diperlukan. Secara idealnya, dalam peraturan pelaksanaan seharusnya dijelaskan secara lengkap mengenai kualifikasi serta bagaimana proses kegiatan pelaksanaan uji publik yang akan menduduki jabatan strategis tersebut agar tercapainya kepastian hukum dalam melaksanakan sebuah kebijakan yang telah dibuat. Kata Kunci: jabatan pimpinan tinggi, partisipasi publik, jabatan strategis Abstract The public plays an important role in the selection of high official positions in state civil apparatus human resources. The accountable, transparent, and professional selection represents the concrete implementation of good governance. However, problems still occur due to the selection of high official positions not according to the current regulations. Although this transparent selection is regulated by several laws, cases like abuse of power committed by strategic position holders still happen. This situation is caused by the absence of elaborate regulation regarding public participation in the context of the selection concerned. Therefore, people's participation in this selection is necessary. Ideally, the implementing regulation of this matter should further explain the qualification and the process of public testing for those who are about to hold a certain strategic position for the sake of legal certainty in the implementation of the policy made. Keywords: high official position, public participation, strategic official position
TANGGUNG JAWAB HUKUM BANK DIGITAL TERHADAP NASABAH DALAM HAL TERJADI RISIKO FRAUD YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KETIGA DENGAN MENGATASNAMAKAN PIHAK BANK DIGITAL Dian Cahyaning Asri
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dian Cahyaning Asri, Reka Dewantara, Afrizal Mukti Wibowo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: aurelliadian2809@gmail.com Abstrak Penelitian ini, mengangkat mengenai kasus fraud yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan mengatasnamakan pihak bank digital. Hal ini menyebabkan multitafsir pada masyarakat mengenai tanggung jawab hukum bank digital kepada nasabah jika terjadi risiko fraud yang dilakukan pihak ketiga. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana batasan tanggung jawab bank digital jika terjadi risiko fraud yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan mengatasnamakan pihak bank digital? (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi bank digital jika terjadi kasus fraud yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan mengatasnamakan pihak bank digital? Penelitian yang ditulis oleh penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Penulis menganalisis bahan hukum menggunakan teknik analisis interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis serta menggunakan teknik penelusuran melalui studi kepustakaan. Dari hasil penelitian, maka penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa batasan tanggung jawab bank digital hanya bertanggung jawab pada kerugian nasabah yang disebabkan oleh pihak bank digital itu sendiri. Jika kerugian nasabah terbukti disebabkan atas kesalahan nasabah itu maka bank digital tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Bentuk perlindungan hukum bagi bank digital terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kata Kunci: tanggung jawab hukum, bank digital, nasabah, risiko fraud, pihak ketiga Abstract This research discusses the case of fraud committed by a third party using the name of a digital bank. This situation sparks multi-interpretation in society regarding the liability held by a digital bank for its clients in case of fraud committed by a third party. Departing from the above issue, this research investigates: (1) the scope of liability held by a digital bank in case of fraud committed by a third party in the name of a digital bank and (2) the legal protection for the digital bank in case of fraud committed by the third party in the name of digital bank. This thesis employs normative-juridical methods using statutory and analytical approaches. The data were analyzed using grammatical and systematic techniques involving library research. The research results reveal that the digital bank is only liable for the loss affecting the clients caused by the bank. If this loss is proven to have been caused by the clients, the bank cannot be held liable. The legal protection that may be given to bank clients involves both preventive and repressive protection. Keywords: liability, digital bank, client, fraud risk, third party
IMPLEMENTASI PASAL 12 PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 118 TAHUN 2020 TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG TERHADAP PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) KAWASAN (STUDI DI TANAH MERAH, RAWA BADAK SELATAN) Jasmine Theresa Hoo
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, September 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jasmine Theresa Hoo, Lutfi Effendi, Agus Yulianto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: jasmineth@student.ub.ac.id Abstrak Pasal 12 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 118 Tahun 2020 mengatur ketentuan terkait Izin Mendirikan bangunan (IMB) terdiri atas Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bersifat tetap dan sementara. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sementara diklasifikasikan lagi menjadi tiga menurut jangka waktunya yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Namun terdapat fakta tentang penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sementara berbentuk kawasan di wilayah Tanah Merah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian sosio legal yaitu penelitian yang menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, peraturan perundang-undangan yang berlaku belum terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari analisis yang menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, yaitu berdasarkan substansi, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan budaya. Hal tersebut disebabkan beberapa hambatan dalam pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 118 Tahun 2020 yang dapat dilihat dari hambatan substansi, aparatur penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya. Terdapat beberapa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut salah satunya yang paling penting dari segi substansi Pemerintah dapat meninjau kembali peraturan yang ada dan membuat peraturan daerah sehingga ketentuan perizinan mendirikan bangunan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Kata Kunci: izin mendirikan bangunan, hukum administrasi negara, implementasi hukum Abstract Article 12 of the Regulation of Local Governor of the Capital City of Jakarta Number 118 of 2020 governs a permit to erect a building (henceforth referred to as IMB), including permits to erect a temporary or permanent building, where the former is further classified into three development phases according to the period, namely short-term, medium-term, and long-term. However, some facts were found regarding the issuance of IMB for temporary buildings in an area of Tanah Merah. This is socio-legal research using the method of empirical methods and socio-juridical approaches. The research results reveal that the legislation concerned is not properly implemented. This issue was revealed through the theory introduced by Soerjono Soekanto, specifically implying that there are impeding factors in the implementation, including the substance, law enforcers, infrastructure and facilities, people, and culture. To cope with these issues, the government must review the existing regulations and make regional reports to ensure that the development is relevant to the conditions in each area. Keywords: permit to erect a building, state administrative law, implementation of law
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DI KABUPATEN NGANJUK (STUDI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN NGANJUK) Muhammad Fahri Widyantoro
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Fahri Widyantoro, Lutfi Effendi, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: mfwidyantoro@student.ub.ac.id Abstrak Artikel ini mengkaji tentang Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah di Kabupaten Nganjuk (Studi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk). Pilihan tersebut dilatar belakangi oleh amanat dari pasal 108 UU Nomor 05 Tahun 2014 tentang ASN dan Permenpan & RB Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah yang mengamanatkan bahwa pengisian seleksi jabatan pimpinan tinggi harus dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada, bahwa proses implementasi Permenpan & RB Nomor 15 Tahun 2019 sudah baik dan efektif namun perlu perbaikan pada tahapan monitoring pasca seleksi. Hambatan yang muncul adalah terkait dengan terbatasnya waktu dan penyesuaian jadwal degan panitia seleksi, dan solusi yang dilakukan adalah memadatkan serta mengektifkan pertemuan dan melakukan penjadwalan kembali agar panitia seleksi dapat hadir secara lengkap. Menyikapi fakta-fakta yang terjadi dalam pelaksanaan seleksi terbuka JPT Pratama Kabupaten Nganjuk, maka BKPSDM Kabupaten Nganjuk perlu untuk melakukan perbaikan pada monitoring pasca seleksi, dan lebih memperhatikan dampak dari hasil seleksi tersebut khususnya dampak terhadap lingkungan. Kata Kunci: aparatur sipil negara, implementasi, seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama Abstract This article studies the implementation of the Regulation of the Ministry of the Utilization of State Civil Apparatus and Bureaucratic Reform Number 15 of 2019 concerning Open and Competitive High-Rank Position Fulfillment in the Regency of Nganjuk (A study in Employment Affairs and Human Resource Development Agency in the Regency of Nganjuk). This research topic departed from the mandate reflected in Article 108 of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus (ASN) and the Regulation of the Minister concerned and RB Number 15 of 2019, implying that the selection to fulfill high-rank position must be held openly and competitively in the scope of civil servants. The research results reveal that the process of the implementation of the minister regulation and RB Number 15 of 2019 has been appropriate and effective, but there should still be improvements made at a monitoring stage following the selection. The issue lies in the limited time and schedule adjustment of the selection committee. The solution can be given by intensifying meetings, making them effective, and rescheduling to ensure that all the committee members of the selection can be present in meetings. Responding to the facts of the open selection of the high-rank position of the Regency of Nganjuk, the BKPSDM of the Regency of Nganjuk needs to improve the monitoring after a selection takes place, while the impacts resulting from selection, especially environmental impacts, need to receive more attention. Keywords: state civil apparatus, implementation, the selection of high-rank position
IMPLEMENTASI PASAL 4 AYAT (5) PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN SEBAGAI UPAYA MENGATASI GENANGAN AIR DI KOTA MALANG (STUDI DI DINAS PUPRPKP KOTA MALANG) Ivan Nur Fadillah
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ivan Nur Fadillah, Lutfi Effendi, Agus Yulianto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ivannfadillah_@student.ub.ac.id Abstrak Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menjadi salah satu poin vital pada pembangunan sebuah daerah. Penelitian sosio legal ini fokus pada bagaimana implementasi dari peraturan terkait penyelenggaraan sistem drainase perkotaan pada tingkat daerah kota. Pasal 4 Ayat (5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan mengatur tentang penyelenggaraan sistem drainase yang dilakukan oleh instansi teknis yang bertanggungjawab dalam sub bidang drainase. Pada Kota Malang instansi teknis yang bertanggungjawab adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas PUPRPKP). Timbulnya genangan air di Kota Malang mempengaruhi bagaimana implementasi dari peraturan terkait drainase yang dilakukan oleh Dinas PUPRPKP Kota Malang untuk mengatasi genangan air di wilayah Kota Malang. Salah satu faktor dari timbulnya genangan air adalah kurang optimalnya fungsi drainase, Optimalnya fungsi drainase tergantung dari bagaimana peran pemerintah dan masyarakat sendiri. Agar terciptanya sistem drainase perkotaan yang optimal, maka terdapat beberapa tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan. Kata Kunci: implementasi, sistem drainase perkotaan, genangan air Abstract The administration of urban drainage systems has been a vital point in the development of an area. Socio-legal research focuses on how a regulation concerning urban drainage systems is implemented at a provincial level. Article 4 Paragraph (5) of the Regulation of the Minister of Public Works Number 12 of 2014 concerning Urban Drainage Systems governs the administration of drainage systems by a technical organization responsible for the drainage systems. In Malang City, the services of public works, spatial planning, housing, and dwelling areas (henceforth referred to as PUPRPKP) are responsible for the running of the systems concerned. Puddle issues in Malang City affect how drainage regulation is implemented by the PUPRPKP in the city. One of the factors triggering mud puddle-related issues involves poor drainage functions, while how these functions work may depend on how government and public roles have been involved. There should be several stages governed by the Minister’s Regulation above to ensure that the drainage systems work properly. Keywords: implementation, urban drainage systems, mud puddle
EFEKTIVITAS PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP PENDAFTARAN MEREK PADA INDUSTRI RUMAH TANGGA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (STUDI LAPANG DI KELURAHAN SALAKAN, KECAMATAN TINANGKUNG BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH) Srikandi Robiatul Crushtyranny
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Srikandi Robiatul Crushtyranny, Diah Pawestri Maharani, Zora Febriena Dwithia Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: rushtyranny29@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta faktor penghambatnya dan langkah-langkah yang diambil dalam pelaksanaan pendaftaran merek pada industri rumah tangga di Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini juga mengkaji langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan pendaftaran merek dan kurangnya pembinaan industri dalam negeri mengenai manfaat dan mekanisme pendaftaran merek. Di lain hal, penulis juga mengkaji kebijakan upaya pemerintah dalam menghadapi hambatan terhadap pendaftaran merek pada industri Rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah serta metode penelitian di atas, menunjukkan bahwa industri dalam negeri di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan belum menyadari pentingnya merek dan pendaftaran merek bahwa hingga saat ini pelaku industri rumah tangga di Kabupaten Banggai Kepulauan belum mengetahui pentingnya merek dan pendaftaranya dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah daerah setempat, sedangkan dari pihak pemerintah sendiri mash belum mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing dinas setempat. Kata Kunci: hak kekayaan intelektual, merek, industri rumah tangga Abstract This research aims to analyze the effectiveness of Article 3 of Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and the impeding factors in the matter and measures taken to implement the registration of trademarks in domestic industries in Banggai Islands regency, the Provincial Island of Central Sulawesi. This research employed empirical-juridical methods and a qualitative approach. Furthermore, this research also studies the measures taken by the government to cope with the issue of trademark registration and the lack of guidance domestic industries on the benefit and mechanism of trademark registration. The research results reveal that domestic industries in the Regency of Banggai Islands regency are not aware of the importance of trademarks and registration due to the absence of information dissemination from the local government, while the government per se is also not aware of its primary tasks and the function of each department in the local area. Keywords: intellectual property rights, trademark, domestic industry
EFEKTIVITAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MALANG) M. Tsani Nauvaldi
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tsani Nauvaldi, Muktiono, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: tsaninauvaldi1011@gmail.com Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Efektivitas Pendidikan dan Pelatihan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, namun masih didapati adanya pelaksanaan yang tidak berjalan sesuai peraturan yang berlaku yaitu Pasal 203 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dikarenakan adanya faktor yang menghambat, yaitu kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode sosio-legal, dengan pendekatan case approach. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dan juga studi lapangan. Analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah dalam bentuk analisis prespektif dengan analisis kualitif. Teknik analisis prespektif dengan dasar analisis kualitatif digunakan dengan cara melihat ketentuan peraturan manajemen aparatur sipil negara dan data kualitatif dari masalah yang timbul akan dianalisis mendalam dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan dan teori-teori kepustakaan hingga diperoleh kesimpulan akhir. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa mengenai Efektivitas Pendidikan dan Pelatihan dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara masih didapati adanya ketidaksesuaian dengan peraturannya karena terhambat oleh faktor hambatan. Kata Kunci: efektivitas, pendidikan dan pelatihan kinerja pegawai, manajemen aparatur sipil negara Abstract This research aims to investigate the effectiveness of education and training to help boost employees’ performance according to Government Regulation Number 11 of 2017 concerning the Management of State Civil Apparatuses, but to some extent, this matter is found not in line with the current regulation, especially Article 203 paragraph (4) of Government Regulation Number 11 of 2017 due to some impeding factors such as a lack of human resources. This research employed socio-legal and case approaches. Data were obtained from observation and library research, and they were further analyzed using prescriptive and qualitative analysis. The perspective analysis is carried out by looking at the provision of the regulation concerning state civil apparatus management, while the qualitative analysis looks at the emerging issue that is analyzed according to legislation and literature theories to reach a conclusion. The research reveals that there has been irrelevance in the effectiveness of education and training to boost employees’ performance according to Government Regulation Number 11 of 2017 concerning State Civil Apparatuses due to the impeding factor concerned. Keywords: effectiveness, education and training to boost employees’ performance, the management of state civil apparatuses
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP AKTIF Ian Samuel Silitonga
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ian Samuel Silitonga, Faizin Sulistio, Fines Fatimah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ian_samuel@student.ub.ac.id Abstrak Fenomena perbedaan pemidanaan tidak hanya terdapat pada putusan tindak pidana korupsi, tetapi juga merambah pada tindak pidana uang. Disparitas penerapan pidana penjara dan pembayaran ganti rugi dalam putusan perkara korupsi juga ditemukan selama pelaksanaannya. Terutama yang terkait langsung dengan penerapan sanksi hukuman pidana. Polemik dalam masyarakat akan muncul, ketika hakim menjatuhkan pidana yang berbeda. Karena KUHP merupakan sumber utama hukum pidana Indonesia, saat ini belum ada peraturan tertulis yang tegas dan komprehensif yang mengatur tentang tujuan dan asas pemidanaan. Pedoman pemidanaan merupakan pertimbangan strategis dalam pemidanaan karena dapat menetapkan batasan, garis, arah, pedoman kebijakan, tujuan, dan standar pemidanaan yang menjadi landasan hukum bagi hakim (dan aparat penegak hukum lainnya) untuk menjatuhkan putusan pidana sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dalam upaya pencegahan kejahatan. Jenis penelitian dalam skripsi ini yakni metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan sumber data sekunder yang didukung dengan data primer dan tersier. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Studi Kepustakaan dan analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terpidana, Korupsi, Memutuskan Pidana Abstract Differing punishment is not only found in corruption cases but also in money crime cases. The disparity between the imposition of jail sentences and compensation in verdicts over corruption cases is also common, and different sentencing will spark public polemic when judges impose different punishments. Since the Penal Code of Indonesia is the primary source of law, there have not been any strict and comprehensive written laws regulating the objectives and the principle of sentencing. The guide to sentencing defendants requires strategic consideration, considering that it determines the limit, line, direction, and guidelines of policy, objectives, and the standard of the punishment as the basis of law for judges (and other law enforcers) to ensure that sentencing can be given effectively to help prevent crime. This research employed a normative-juridical method with secondary data supported by primary and tertiary data obtained from library research and analysis of legal materials using qualitative descriptive methods. Keywords: Law Number 31 of 1999 concerning Corruption Eradication as amended to Law Number 20 of 2001 concerning the Amendment to Law Number 31 of 1999 concerning Corruption, convict, corruption, sentencing

Page 544 of 563 | Total Record : 5629

 542   543   544   545   546 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue