cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 554   555   556   557   558 
Tindakan Main Hakim Sendiri Yang Dilakukan Bersama-Sama dan Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang (Studi Kasus Polres Kabupaten Malang): Unauthorized Persecution Done Jointly and Causing Death (A Case Study in Sub-Regional Police Department of the Regency of Malang) Halim, Darrell Putra; Noerdajasakti, Setiawan; Solehuddin
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This research studies the case of unauthorized persecution done jointly and causing the death of a person in the Regency of Malang, Tumpukrenteng village, Turen. This research topic departed from the highest cases of unauthorized persecution in the area. The proscription of unauthorized persecution, however, is specified in Article 170 of the Criminal Code, while the case causing the death of a person is in Article 170 paragraph 2 of the Criminal Code. Furthermore, police have introduced the stages of the report and the report-making in case of criminal conduct or violations. This indicates that some articles governing violations of social orders and the incidence of criminal cases are irrelevant in the case of unauthorized persecution collectively done by people and causing death. This research employed empirical-juridical methods and criminological-juridical approaches. Data involved primary and secondary materials, garnered from interviews and library research, and analyzed based on descriptive-qualitative methods explaining that the data were analyzed based on the contextual theory. Keywords: Death, Jointly, Unauthorized Persecution   Abstrak Pada penelitian ini penulis akan mengangkat permasalahan terkait tindakan main hakim sendiri yang dilakukan bersama-sama dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang di daerah Kabupaten Malang. Penelitian ini berfokus pada kasus main hakim sendiri yang dilakukan bersama-sama dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang di desa Tumpukrenteng, Turen, Kabupaten Malang. Pilihan tema tersebut dilandasi oleh Kabupaten Malang dinobatkan sebagai provinsi dengan jumlah tertinggi atas tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang diantara Provinsi Malang Raya lainnya. Aturan tentang larangan Tindakan main hakim sendiri secara tidak langsung telah diejawantahkan dalam pasal 170 KUHP, dan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang diatur dalam pasal 170 ayat 2 KUHP. Terlepas dari itu kepolisian sendiri telah melakukan sosialisasi mengenai tahap-tahap pelaporan serta pembuatan laporan apabila terjadi kejatan atau penggaran. Maka dari itu terdapat ketimpangan pasal yang sudah mengatur mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum dengan tingginya angka kejahatan terhadap ketertiban umum yakni tindakan main hakim sendiri yang dilakukan secara bersama- sama dan sampai menghilangkan nyawa seseorang. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis kriminologis. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang didukung oleh data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data melalui deskriptif kualitatif dengan menjelaskaskan data primer yang didapat serta dianalis menggunakan teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Kata Kunci: Bersama-sama, Hilangnya Nyawa Seseorang, Main Hakim Sendiri
Jaminan Hak Atas Upah Lembur Akibat Work From Home Selama Pandemi Covid-19 Pada PT. Langgeng Aman Mandiri dan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk: The Guarantee of Right to Overtime Pay Received by Those Working from Home during COVID-19 in PT Langgeng Aman Mandiri and PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk Al-Rafly, Muhammad Farhan
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Farhan Al-Rafly, Budi Santoso, Syahrul Sajidin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: mfarhanar@student.ub.ac.id Abstract This research studies the implementation of overtime work and work-from-home schemes in two companies following the outbreak of COVID-19 in Indonesia and the social restrictions and work- from-home policies required by the WHO for the government to implement with an empirical method. The research results reveal that the guarantee of the right to overtime pay for those working from home during the pandemic is not generally outlined in Job Creation Law and the Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Temporary Work Agreements, Outsourcing, Work Time, Break Time, and Layoffs. However, the conditions where a company implements either work-from-home or work-from-office schemes should not abolish the inherent rights of employees to receive decent wages as referred to in Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution. This clause was followed by the enactment of Law Number 13 of 2013 concerning Labor (as amended to Job Creation Law). Departing from this issue, this research aims to investigate: (1) does the Job Creation Law guarantee the right to overtime pay for workers working from home during the COVID-19 pandemic? (2) what legal protection is given to ensure that those working from home receive overtime pay? This research employed empirical juridical and socio-juridical methods and used primary and secondary data. The primary data were obtained from interviews with PT. Langgeng Aman Mandiri and PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk. Keywords: Covid-19 Pandemic, Guaranteed Right to Wages, Work from Home AbstrakTulisanan ini mengangkat permasalan ketika Wabah covid-19 menyebar ke seluruh Indonesia sehingga WHO menyatakan bahwa fenomena ini sebagai sebuah pandemi yang menyebabkan pemerintah menerapkan kebijakan (PSBB) dan WFH. Penelitian ini membahas lebih lanjut mengenai penerapan kerja lembur dalam pola kerja work from home pada dua perusahaan dengan metode penelitan empiris hasil penelitian menunjukkan Jaminan Hak atas Upah Lembur Pekerja yang Work From Home selama pandemi Covid-19 secara umum telah belum ditegaskan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja. Namun, perkembangan model kerja bagaimanapun seperti Work From Home atau Work From Office tidak dapat menghapus hak-hak yang melekat pada buruh salah satunya adalah Upah yang layak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945. Klausul ini yang kemudian dilanjutkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang ketenagakerjaan (Sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Cipta kerja). Berdasarkan hal ini rumusan dalam penelitian ini adalah (1) Apakah Undang-Undang Cipta Kerja sudah menjamin hak atas upah lembur Pekerja yang Work From Home selama pandemi Covid-19. (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum berupa jaminan bagi Pekerja yang melakukan Work From Home agar memperoleh Upah lembur. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dan pendekatan yuridis-sosiologis, data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Data primer didapat dengan wawancara di dua perusahaan PT. Langgeng Aman Mandiri dan PT. Charoen Pokpand Indonesia Tbk. Kata Kunci: Jaminan Hak Atas Upah, Kerja Dirumah, Pandemi Covid-19
Remediasi Dan Mitigasi Sampah Ruang Angkasa Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Ruang Angkasa: Remediation and Mitigation of Space Debris as the Responsibility of the State in Space Law Sahara, Ananda Multifani
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ananda Multifani Sahara, Adi Kusumaningrum, Dony Aditya Prasetyo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: anandamultifani@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai remediasi dan mitigasi sampah ruang angkasa sebagai tanggung jawab negara. Peningkatan kegiatan eksplorasi ruang angkasa mengakibatkan meningkatnya jumlah sampah ruang angkasa, sehingga perlu ada tindakan yang dilakukan negara peluncur sebagai bentuk tanggung jawab negara. Pasal 6 Outer Space Treaty (OST) mengatur bahwa negara memikul tanggung jawab internasional atas kegiatan keruang angkasaan nasionalnya baik yang dilakukan oleh negara maupun aktor privat agar kegiatannya berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam OST. Selain itu, Pasal 8 OST juga mengatur bahwa negara memiliki yurisdiksi dan kontrol yang penuh atas benda ruang angkasanya. Pada praktiknya, keberadaan sampah ruang angkasa sering diabaikan oleh negara peluncur. Hal ini karena minimnya pembahasan mengenai permasalahan lingkungan dalam rezim hukum ruang angkasa. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Penulis melakukan studi kepustakaan dalam menelaah permasalahan hukum yang ada. Data yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian dianalisis dan diwujudkan dalam kalimat yang sistematis. Terhadap hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini, diperoleh dua kesimpulan. Pertama, remediasi dan mitigasi sampah ruang angkasa merupakan tanggung jawab negara peluncur sebagai konsekuensi dari kegiatan eksplorasi ruang angkasanya. Kedua, perlu dibuat peraturan yang komprehensif terkait dengan remediasi dan mitigasi sampah ruang angkasa sebagai tanggung jawab negara peluncur. Kata Kunci: Remediasi dan Mitigasi, Sampah Ruang Angkasa, Tanggung Jawab Negara Abstract This research studies the issue regarding the remediation and mitigation of space debris as the state’s responsibility. The growing number of space exploration activities has contributed to the greater amount of space debris, thereby needing immediate action taken by the launching state as the responsibility of the state. Article 6 of Outer Space Treaty (OST) requires states to take international responsibility for the national space exploration activities done by a state or a private actor to ensure that the activities comply with the provisions outlined in OST. Moreover, Article 8 of OST also governs the jurisdiction and full control of the state over its state objects. In reality, the existence of space debris has often been overlooked by the launching state on account of inadequate discussion on environmental problem within the legal regime regarding outer space. This research employed a normative method and statutory and analytical approaches. Research data were analysed and presented in systematic sentences. The research reaches two conclusions; first, remediation and mitigation of space debris should be the responsibility of the launching state as a consequence of the space exploration; second, this issue entails a comprehensive regulation regarding the remediation and mitigation of state debris as the responsibility of the launching state. Keywords: Remediation and Mitigation, Space Debris, State’s Responsibility
Faktor Penyebab Pengulangan Tindak Pidana Sebagai Pengedar Narkotika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I, Kota Malang, Jawa Timur): The Causal Factor of Repeat Offences in Narcotic Cases (A Study in Correctional Department Class I, Malang City, East Java) Amalsyah, Dreinandi Fandiyanto
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dreinandi Fandiyanto Amalsyah, Abdul Madjid, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: dreinandi1@gmail.com Abstract Repeat offence in narcotics-related cases are at an alarming rate amidst the fact that countless atteempts and court decisions have been made to tackle this crime by law enforcers. Law enforcement in this context is to ensure that illegal drug circulation can cease and the likelihood of repeat offences can be curtailed. Court verdicts, jail sentences, and training programs in correctional facilities seem to fail to deter inmates who grow as bold and cunning individuals. The factors contributing to repeat offences in narcotic abuses involve drug addiction, economic, and environmental factors, all of which are related and have uniqueness. These are also relevant to differential association theory, implying that crime may arise from on going communication in a bad environment where those dealing with illegal drugs reside. The measures taken by correctional department to tackle this issue are within a general scope, facilitating them with coaching for their independence and personality development. This measure is congruous with the Decree of the Ministry of Justice Number M.02-PK.04.10 1990 regarding special training programs according to the scope of the crime. However, this is irrelevant to the philosophical basis of correctional systems according to Law Number 22 of 2022, which is supposed to protect people from repeat offences. Keywords: Correctional Training For Inmates, Narcotic Dealer, Re-offender Abstrak Dalam skripsi ini permasalahan memiliki latar belakang pengulangan tindak pidana sebagai pengedar narkotika sudah semakin mengkhawatirkan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika sebetulnya sudah banyak dilakukan, dan juga sudah banyak mendapatkan putusan dari hakim. Tujuan dari penegakan hukum tersebut adalah memunculkan harapan supaya nantinya bisa mencegah terjadinya peredaran gelap narkotika maupun munculnya residivisme. Seakan berbanding terbalik dengan pernyataan tersebut, para pelaku setelah mendapatkan putusan hakim yang tetap, menjalani hukuman, serta melakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tidak kunjung jera namun cenderung memiliki kesan semakin cerdas dan berani. Faktor-faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana sebagai pengedar narkotika yaitu: ketergantungan narkotika, ekonomi, dan lingkungan. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan sehingga menjadi keunikan tersendiri. Selain itu hal ini juga sesuai dengan teori asosiasi differensial, yaitu terjadinya kejahatan sebagai akibat dari proses komunikasi secara terus menerus pada lingkungan pergaulan yang tidak baik, atau dalam hal ini lingkungan yang penuh dengan pengguna dan pengedar narkotika, maka hanya persoalan waktu ketika perubahan sifat dalam diri seseorang dapat terjadi sampai dengan seseorang tersebut mengulangi tindak pidananya sebagai pengedar. Sementara itu penanggulangan terjadinya pengulangan tindak pidana sebagai pengedar narkotika oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas I Malang secara garis besar bersifat umum atau sama dengan narapidana lainnya, upaya tersebut dilakukan melalui pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990, yaitu adanya program pembinaan khusus berdasarkan kekhususan kejahatan. Selain itu ini juga tidak sesuai dengan filosofi dilakukannya sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang seharusnya melindungi masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Kata Kunci: Residivis, Pengedar Narkotika, Pembinaan Narapidana
Analisis Yuridis Penentuan Batas Kemripan Yang Bersifat Substansial Dalam Modifikasi Karya Seni Arsitektur: The Juridical Analysis of Determining the Scope of Substantial Resemblance in the Modification of Architectural Work Huda, Achmad Zidan
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Achmad Zidan Huda, Yenny Eta Widianti, Afrizal Mukti Wibowo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ahmadzidan1307@gmail.com Abstract This research studies the work of architecture according to the law governing intellectual property rights by analyzing the determination of substantial resemblance in the modification of architectural work, which serves as one of the elements of the infringement of copyright in the scope of architectural work. This issue departed from the infringement of the modification between Love Light Bandung vs Urban Light USA, in which one of the parties is disadvantaged due to the resemblance of a tourism building without involving any consent of the original creator, thereby causing immaterial and material losses. It has also left the question of how judges will determine the substantial resemblance in the case of this copyright infringement. This research employed a normative method and statutory, case, and comparative approaches. The research results reveal that the creation should meet the following four criteria: (1) having consent from the original creator, (2) not taking the substantial part, (3) not using the creation for commercial purposes, (4) mentioning the source of the work modified. Determining the substantial resemblance takes into account qualitative reasoning, not quantitative one, meaning that the implementation applied by the judges for every architectural object is determined by each architectural work in dispute. In comparison, the US, in the same case, refers to two steps: (1) filtering the object protected by UUHC, (2) testing and analyzing the entire architectural object, allowing for easier identification of the substantial resemblance. Keywords: Substantial Resemblance, Architectural Work, Copyright Infringement Abstrak Penelitian ini membahas terkait karya seni arsitektur dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual yang terfokus pada analisis dari penentuan kemiripan yang bersifat substansial dalam modifikasi karya seni arsitektur yang merupakan salah satu unsur terjadinya pelanggaran hak cipta di bidang karya seni arsitektur. Isu ini dilatarbelakangi pelanggaran atas modifikasi antara Love Light Bandung vs Urban Light USA, dimana terdapat pihak yang dirugikan karena adanya kesamaan dari suatu bangunan pariwisata tanpa adanya izin dari pencipta asli yang menyebabkan kerugian immateriil dan materiil, dan bagaimana penerapan hakim dalam menentukan kesamaan yang bersifat substansial dalam kasus pelanggaran hak cipta tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang pada penulisannya menggunakan beberapa pendekatan seperti pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban yang atas permasalahan yang ada, didapatkan, dalam modifikasi karya cipta yang diperbolehkan yaitu ada 4 (empat), (1) adanya izin dari pencipta, (2) tidak mengambil sebagian yang bersifat substansial , (3) tidak digunakan untuk kegiatan bersifat komersil (4) mencantumkan sumber terhadap karya yang dimodifikasi. Penentuan kesamaan yang bersifat substansial ditentukan melalui penalaran yang bersifat kualitatif, tidak ditentukan melalui penalaran kuantitatif, dimana penerapan hakim dalam setiap objek karya seni arsitektur ditentukan oleh masing-masing karya arsitektur yang bersengketa. Dan perbandingan pengaturan berdasarkan analisis dari beberapa putusan pelanggaran hak cipta di Amerika Serikat adalah dengan menggunakan dua langkah dengan (1) menyaring objek yang tidak dilindungi oleh UUHC, (2) Uji tampilan dan analisis secara keseluruhan objek karya arsitektur, dengan begitu dapat mempermudah dalam mengidentifikasi adanya kesamaan yang bersifat substansial. Kata Kunci: Batasan Modifikasi, Karya Seni Arsitektur, Pelanggaran Hak Cipta
Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pidana Pembinaan Dalam Lembaga Pada Anak (Studi Putusan No.11/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Mlg): The Basic Judicial Consideration in Delivering a Verdict regarding Correction within an Institution for Children (A Study on Decision Number 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mlg) Anggraeni, Nira Maysyah Widi
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nira Maysyah Widi Anggraeni, Nurini Aprilainda, Mufatikhatul Farikhah Fakultas Hukum Universitas Brawijawa Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: kuliahnira@gmail.com Abstract This research employed a normative-juridical method and statutory and conceptual approaches to investigate (1) the basic judicial consideration in delivering a verdict regarding correction within an institution for children as in Decision Number 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mlg; (2) whether the District Court Decision Number 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mlg carries the justice value for children. The research results reveal that Law concerning the Judicial System of Juvenile Crime points out that the criminal punishment imposed on the children concerned should be given as the last resort for the best interest of the child, restorative justice, ultimum remedium, and based on the theory of the criminalization in children. Justice for the victims can be seen from several regulations to ensure that justice is achieved. It can also refer to Law concerning Witness and Victim Protection. However, the violated rights of the children indicate that justice has not been achieved according to the Law concerning Child Protection. Keywords: Juvenile Perpetrator, Correction, Judicial Consideration, Child As Victim, Justice Abstrak Penelitian ini mengkaji mengenai permasalahan yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Memutus Pidana Pembinaan dalam Lembaga pada Anak (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Mlg)”. Yang di dalam penulisannya yakni menggunakan metode penelitian yang bersifat Yuridis Normatif, dengan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Rumusan masalah dalam penelitian ini (1) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus pidana pembinaan pada pelaku anak dalam lembaga didalam putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Mlg?, (2) Apakah putusan pengadilan Negeri Malang Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Mlg sudah memuat nilai-nilai keadilan terhadap anak korban? Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian pidana pembinaan kepada para pelaku telah didapatkan hasil yakni Undang-Undang SPPA yang mengatur agar pemberian pidana pada anak yang melakukan tindak pidana merupakan tindakan terakhir, asas keputusan terbaik bagi anak, keadilan restorasi atau restorative justice, Ultimum Remedium, dan teori pemidanaan anak. Sedangkan hasil untuk nilai keadilan terhadap korban dapat dilihat dari beberapa peraturan agar keadilan tercapai antara lain mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban namun setelah menelaah Undang-Undang Perlindungan Anak, para pelaku melanggar hak anak yang artinya keadilan belum tercapai. Kata Kunci: Anak sebagai korban, Keadilan, Perbaikan, Pelaku Anak, Pertimbangan hakim
Urgensi Pengaturan Preparatory Acts Pada Perlindungan Informasi Manajemen Hak Cipta Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta: The Urgency of Regulating Preparatory Acts concerning Copyright Management Information Protection in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright Anggita, Clara Sendy
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Clara Sendy Anggita, Moch. Zairul Alam, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: clarasendy@student.ub.ac.id Abstract This research addresses legal issues related to the legal loophole regarding Preparatory Acts protecting Copyright Management Information under Article 7 of the Copyright Law. Preparatory Acts, such as the actions of producing, importing, offering to the public, providing, or trading devices that are created or designed solely to facilitate violations involving the removal, alteration, or destruction of Copyright Management Information, can infringe on the Copyright owned by the Creator and/or Copyright Holder. Based on this background, the problems formulated in this thesis include: 1) What is the urgency of regulating Preparatory Acts in the protection of Copyright Management Information under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and 2) What are the appropriate regulatory recommendations for Preparatory Acts in the protection of Copyright Management Information as viewed from the WIPO Internet Treaties, the Digital Millennium Copyright Act, and the German Copyright Act? This thesis employs a normative juridical research method, using statutory, conceptual, and comparative approaches. The primary, secondary, and tertiary legal materials obtained will be analysed using grammatical, extensive, and comparative law interpretation methods. The research results indicate that there are devices created or designed solely to facilitate violations involving the removal, alteration, or destruction of Copyright Management Information. Therefore, it is necessary to regulate Preparatory Acts related to Copyright Management Information to prevent such violations. Keywords: Preparatory Acts, Violation, Copyright Management Information Abstrak Penelitian skripsi ini mengangkat permasalahan hukum terkait kekosongan pengaturan Preparatory Acts pada perlindungan Informasi Manajemen Hak Cipta dalam Pasal 7 Undang-Undang Hak Cipta. Preparatory Acts seperti tindakan memproduksi, mengimpor, menawarkan kepada publik, menyediakan, atau memperdagangkan perangkat-perangkat yang diciptakan atau dirancang semata-mata khusus untuk memfasilitasi tindakan pelanggaran menghilangkan, mengubah, atau merusak Informasi Manajemen Hak Cipta dapat melanggar Hak Cipta yang dimiliki Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta. Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang diangkat pada skripsi ini antara lain: 1) Bagaimana urgensi pengaturan Preparatory Acts pada perlindungan Informasi Manajemen Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?; dan 2) Bagaimana rekomendasi pengaturan yang tepat terkait dengan Preparatory Acts pada perlindungan Informasi Manajemen Hak Cipta ditinjau dari WIPO Internet Treaties, Digital Millenium Copyright Act, dan German Copyright Act. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran ekstensif, dan penafsiran perbandingan hukum. Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban bahwa terdapat perangkat-perangkat yang diciptakan atau dirancang semata- mata khusus untuk memfasilitasi tindakan pelanggaran menghilangkan, mengubah, atau merusak Informasi Manajemen Hak Cipta. Perlu diatur Preparatory Acts terkait Informasi Manajemen Hak Cipta agar pelanggaran dapat dicegah. Kata Kunci: Preparatory Acts, Pelanggaran, Informasi Manajemen Hak Cipta
Pengawasan Dan Penindakan Terhadap Warga Negara Asing Yang Kehabisan Dana Perjalanan Wisata Berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai): Supervision and Measures regarding Foreign Tourists running out of Money during their Travel Period according to Article 66 Paragraph (2) Letter B of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration (A study in Immigration Office Class I of immigration check of N Ray, Puteri Maharani
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yafie Abigail Pratama, Reka Dewantara, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang Email : yafiepratama@gmail.com Abstract The authority of the Bank of Indonesia as the Central Bank of the Republic of Indonesia is contained in Article 4 (1) of the Act on Amendments to the Law No. 23 of 1999 on Bank Indonesia. Based on Article 4 (2) of Act No. 3 of 2004, which states that the Bank is an Independent State Institution. Rupees' value stability is reflected in inflation and exchange rates. The Bank of Indonesia has established the BI-7 Dyas Reverse Repo Rate policy as a regulatory framework for monetary operations in order to the Bank's goals. This study analyses whether the implementation of the Bank Indonesia -7 Days Reverse Repo Rate policy as a framework for regulating monetary operations in realizing the stability of the currency exchange rate. Based on the results of the research through the Purposive Sampling method, the policy of Bank Indonesia-7 Days Reverse Repo rate has effectively achieved the planned objectives, the jurisdictional obstacle in its implementation is in the lack of harmonization between the Department of Economic and Monetary Policy and the Law Department, while the non-legal obstacles are influenced by external factors of Bank Indonesian namely the global economic and geopolitical conditions. The Bank of Indonesia overcomes the obstacles with its monetary operations strategy, one of which is through the Board of Governors Meeting and the Tri-Year and Annual Report. Together, the Bank of Indonesia coordinates with the Central Government on the integration of monetary policy with policy. Keywords: Bank Indonesia -7 Days Reverse Repo Rate, Bank Indonesia, Monetary Policy Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan dan tindakan terhadap wisatawan asing yang kehabisan uang selama masa perjalanannya sesuai Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas I untuk pemeriksaan keimigrasian di Ngurah Rai pada tahun 2011. Bali dan kendala yang dihadapi serta tindakan yang diambil dalam pengawasan dan sanksi terkait permasalahan ini. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I pada pemeriksaan imigrasi Ngurah Rai telah melakukan pengawasan fungsional sesuai kewenangannya sebagaimana dijamin dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Staf fungsional melakukan pengawasan eksternal karena pengawasan di Kantor Imigrasi Kelas I Ngurah Rai Bali dilakukan oleh aparat di luar pemerintah atau non eksekutif terhadap wisatawan asing yang kehabisan uang. Permasalahannya, tidak semua wisatawan asing memahami betul masa tinggal yang diperbolehkan di Indonesia, begitu pula bagi pengelola akomodasi yang sebagian besar dari mereka belum memahami cara menggunakan aplikasi yang ditujukan untuk melaporkan masa tinggal orang asing tersebut. Telah ada pengenalan aplikasi yang harus digunakan oleh wisatawan asing dengan izin tinggal terbatas untuk membantu mereka tetap waspada terhadap jumlah masa menginap, dan pengenalan ini juga harus berlaku untuk manajer akomodasi. Kata Kunci: Warga Negara Asing, Perjalanan Wisata, Keimigrasian
Optimalisasi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pelanggaran Pemasangan Reklame Jenis Baliho Di Kota Samarinda Kusuma, Muhammad Rangga
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Rangga Kusuma, Shinta Hadiyantina, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: mranggakusuma@gmail.com Abstract This study highlights the issue of insufficient oversight as stipulated in Article 35 of the Mayor's Regulation of Samarinda City No. 12 of 2020 concerning the Implementation, Licensing, and Regulation of Advertising. The Samarinda Civil Service Police Unit bears the responsibility. The failure to properly implement these regulations creates an opportunity for Samarinda residents to cause problems that endanger drivers and result in financial losses for the city government due to suboptimal tax collection from advertising. Advertisements should not be used in ways that violate moral standards, religious beliefs, or public morality. To achieve the purpose of using billboard-type advertisements, the regulation of billboard advertising cannot be separated from the duties of the Civil Service Police Unit. Maintaining social discipline, local regulations, and mayoral regulations, as well as providing security for citizens, are essential. For the security and comfort of citizenship, the Civil Service Police Unit needs to optimise oversight. The research findings indicate that the Civil Service Police Unit has not optimally conducted surveillance and inspection of billboard advertising violations. Keywords: Civil Service Police Unit, Optimisation Abstrak Penelitian ini memaparkan persoalan berupa pelanggaran yang dilakukan oleh warga Kota Samarinda terkait penggunaan reklame berjenis baliho yang tidak mengikuti Peraturan Pemerintah Walikota Samarinda. Pelanggaran yang dilakukan warga Kota Samarinda menimbulkan beberapa permasalahan yang membahayakan pengendara serta merugikan pemerintah kota karena tidak asertaya pemasukan dari pajak dari reklame tersebut. Penggunaan reklame tak dapat berlawanan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan serta kesehatan. Demi tercapainya maksud penggunaan reklame jenis baliho penertiban penggunaan reklame jenis baliho tidak lepas dari tugas serta tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketentraman serta ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan warga. Demi memberikan keamanan serta kenyamanan dalam berwarga serta bernegara, perlu dilakukannya optimalisasi dalam pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP. Dalam hasil penelitian penulis menemukan bahwa belum terselenggaranya pengawasan secara optimal oleh Satpol PP dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran pemasangan reklame jenis baliho. Kata Kunci: Satpol PP, Pengawasan
Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan: Cancellation of Civil Registration Deed according to Article 72 of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration Napitupulu, Joshua Michael Ferdinando
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, September 2022
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Joshua Michael Ferdinando Napitupulu, Amelia Sri Kusuma Dewi, Suhariningsih Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: joshuaferdinando@gmail.com Abstract This research aims to analyze the regulation concerning the cancellation of a civil registration deed. Article 72 of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration does not meet the matter of legal certainty which occurs due to inappropriate placement of phrases, resulting in meanings that actually distort the rules rather than the purpose for which the rules were made, while Law number 12 of 2011 concerning Legislation Making implies that the principle of legal certainty must be set forth in every law enforced. This research employed a normative method that obtained the research data from books and the law related to Article 72 of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration as literature resources. With conceptual and statutory approaches, this research used legal materials from varied resources, including the law as the primary material, supported by books, scientific journals, law writing, or the notions of experts published in mass media. Data were collected based on library research and analyzed with grammatical and systematic analysis methods. This research reveals that there is a legal loophole in Article 72 of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration. Keywords: Deed, Civil Registration, Population Documents, Legal Certainty Principle Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan mengenai pembatalan akta pencatatan sipil. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak memenuhi soal kepastian hukum yang diakibatkan oleh penempatan frasa yang tidak tepat sehingga menghasilkan pemaknaan yang justru menyimpangkan aturan tersebut daripada tujuan dibuatnya peraturan tersebut, sedangkan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengandung makna bahwa asas kepastian hukum harus dituangkan dalam setiap penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang memperoleh data penelitian dari buku-buku dan undang-undang terkait Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai sumber literatur. Dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum dari berbagai sumber, termasuk hukum sebagai bahan utama, didukung oleh buku-buku, jurnal ilmiah, tulisan hukum, atau pemikiran para ahli yang dimuat di media massa. Data dikumpulkan berdasarkan penelitian kepustakaan dan dianalisis dengan metode analisis gramatikal dan sistematik. Penelitian ini mengungkap adanya celah hukum pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kata Kunci: Akta, Pencatatan Sipil, Dokumen Kependudukan, Asas Kepastian Hukum

Page 556 of 563 | Total Record : 5629

 554   555   556   557   558 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 More Issue