cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 2,676 Documents
 240   241   242   243   244 
Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai (Studi pada Kecamatan Wates Kabupaten Kediri) Nike Viky Andita
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 6 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Head Leadership in Improving Employee Performance. Results of this research indicate that the district head as the leader of a local government in the district of Kediri Regency Wates, it has an important role in supporting, realize and develop in order to become better governance. In this case the leader of a more targeted use of situational theory and the type of leadership that is democratic, it is evident during the process of decision making, delegation of authority, supervision and communication always work in coordination with the employees. Employee performance appraisal in the districts leads on quality, quantity and timeliness of employees in completing its tasks by using situasioal leadership style, because in the assessment process, the leader prefers responsibility as a form of trust to its employees. In addition the District Wates, Head as the leader of the agency is required to always provide motivation to overcome problems both from within and from outside which may cause adverse effects on the performance of employees. Keywords: Leadership, employee performance   Abstrak: Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai. Hasil dari penilitian ini menunjukkan bahwa camat sebagai pemimpin suatu pemerintahan daerah di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, sangat mempunyai peran penting dalam mendukung, mewujudkan dan mengembangkan pemerintahan supaya menjadi lebih baik. Dalam hal ini pemimpin lebih terarah menggunakan teori situasional dan tipe kepemimpinan yang demokratis, hal ini terlihat jelas pada saat proses pengambilan keputusan, pendelegasian wewenang, pengawasan kerja dan komunikasi yang selalu berkoordinasi dengan pegawainya. Penilaian kinerja pada pegawai kecamatan tersebut mengarah pada kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu pegawai dalam menyelesaikan tugasnya dengan menggunakan gaya kepemimpinan situasioal, karena dalam proses penilaian, pemimpin lebih mengutamakan tanggung jawab sebagai wujud kepercayaan kepada pegawainya. Selain itu Kecamatan Wates, Camat sebagai pemimpin instansi dituntut untuk selalu memberikan motivasi guna mengatasi masalah baik dari dalam maupun dari luar yang dapat menimbulkan akibat buruk pada kinerja pegawai.   Kata kunci : kepemimpinan, kinerja pegawai
Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Moratorium Pembangunan Akomodasi Pariwisata (Studi di Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali) Putu Agus Niarta
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 9 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Provincial Government Policy of Tourism Accommodation Development Moratorium Evaluation (Study at Denpasar City, Badung Regency, and Gianyar Regency, Bali Province). Bali is known as one of the tourist destinations in Indonesia with it’s attraction of rich and beauty nature, not to mention the unique art and culture. The fame of Bali across the world affect the number of tourism, thus increasing tourism accommodation. As a matter of fact, development of tourism accommodation is centralized in the South Bali area. In order to create equitable development of tourism accommodation, the Provincial Government of Bali issued Circular No.570/1665/BPM dated 27th of December 2010 about temporary suspension of principle approval issuing for tourism accomodation service. This study show that moratorium policy which has been aimed at Denpasar City, Badung Regency and Gianyar Regency is not well implemented. Construction permits continue to be issued and the development disparity is still persist. Keywords: Public Policy, Local Government, Tourism   Abstrak: Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Moratorium Pembangunan Akomodasi Pariwisata (Studi di Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali). Pulau Bali merupakan salah satu lokomotif destinasi wisata andalan Indonesia dengan daya tarik utama yakni kekayaan dan keindahan alam serta seni budaya yang unik dan berkarakter. Karena terkenalnya Bali di mata dunia maka jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara pun meningkat yang akhirnya berimbas pada peningkatan penyediaan akomodasi pariwisata. Kondisi di lapangan menyatakan bahwa pembangunan akomodasi di Bali selama ini hanya terkonsentrasi di wilayah selatan. Guna mewujudkan pemerataan pembangunan akomodasi di seluruh wilayah Bali, maka Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan Surat Edaran Gubernur Bali No.570/1665/BPM tanggal 27 Desember 2010 tentang penghentian sementara penerbitan persetujuan prinsip untuk bidang jasa akomodasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang ditujukan kepada Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar tidak serta merta dilaksanakan dengan baik. Rekomendasi tetap diterbitkan dan ketidakmerataan pembangunan masih tetap terjadi.   Kata Kunci: Kebijakan Publik, Pemerintahan Daerah, Kepariwisataan
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Desa (Studi Pada Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang) Agung Prasetyo
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 5 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak : Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Desa (Studi Pada Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Pelaksanaan pembangunan di desa atau ditingkat krelurahan adalah salah satu bentuk realisasi pembangunan nasional, oleh karena itu peran pemerintah dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Pembangunan dan pelaksanaan pembangunan membutuhkan partisipasi masyarakat agar suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat desa di desa Donowarih dalam kegiatan pembangunan fisik desa.Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian melalui wawancara yang ditujukan kepada narasumber (informan) yang ditentukan sesuai kebutuhan penelitian, yakni Kepala Desa Donowarih, Perangkat Desa Donowarih, dan Masyarakat Desa Donowarih. Fokus pada penelitian ini adalah mengenai (1) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik desa (2) Jenis pembangunan fisik desa yang dilakukan (3) Kendala-Kendala partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik desa.Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan fokus penelitian yang peneliti ambil, dengan pemaknaan dari beberapa informan yang mendukung penelitian ini, maka partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Abstract : Public Participation in Physical Development Village (Study in Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang). The construction carried out in the countryside or village level is the realization of national development. To support the development of rural or village level government participation and the participation of the whole society is needed. Development and implementation of development requires community participation so that a policy can run well. This study aims to determine how the participation of villagers in the village Donowarih in physical development activities of the village.This research uses descriptive research with a qualitative approach. Research data collection techniques through interviews addressed to sources (informants) were determined according to the needs of research, namely the Village Head Donowarih, the Village Donowarih, and the Village Community Donowarih. The focus of this research is about (1) Public participation in the physical development of the village (2) type of physical development of villages conducted (3) Obstacles community participation in the physical development of the village.The results showed that based on the research focus of researchers take, with the meaning of some of the informants who support this research, the public participation in the implementation of the physical development of the village in the village Donowarih done in two (2) types of participation, that the participation of the community in the form of money and public participation in the form of power. Keyword: Public Participation and  Development Village   pembangunan fisik desa di Desa Donowarih dilakukan dengan 2 (dua) jenis partisipasi, yaitu partisipasi masyarakat dalam bentuk uang dan partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga.   Kata kunci : partisipasi masyarakat dan pembangunan desa
Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan BUMN (Studi Pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Malang) Elin Dinastia
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 6 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Application Principles of Good Corporate Governance in The Management of State Owned Enterprises (Study at PT. PLN (Persero) Service Area and Network Malang). The application of the principles of good corporate governance in SOEcurrently is a necessity in order that the state-owned companies may still exist in the global competition commitment minister SOE in the implementation of the practice GCG in SOE have occurred in issued a decree Minister State Owener No. KEP-117 / M-MBU / 2002 the 1st of August 2002 in the application of the practice of Good Corporate Governance in SOE, where SOE required to apply and made GCG as foundation. The, a form of the application of GCG is inclusion of GCG as part of the mission of the Ministry of State Enterprises and key strategy development master plan SOE in 2002-2006. Then, commitment the application of GCG refined with issued a release of the Minister of State Enterprises Regulation No. Per-01/MBU/2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance (GCG) At SOE. PT. PLN (Persero), which is part of state-owned companies also have special guidelines for the implementation of GCG and have applied the principles of good corporate governance as well as PT. PLN (Persero) SAN Malang. PT. PLN (Persero) SAN Malang has to apply five principles of Good Corporate Governance: transparency, accountability, responsibility, fairness and Independence. The results obtained by PT. PLN (Persero) SAN Malang from implementation of GCG is an award from external parties, the growing customer confidence, and can keep maintaining the implementation of GCG in good quality. Keywords: good corporate governance, BUMN, PT. PLN(Persero) APJ Malang Abstrak: Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan BUMN (Studi pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Malang). Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk saat ini merupakan suatu keharusan agar BUMN tersebut dapat tetap bertahan dalam persaingan global. Komitmen Menteri BUMN dalam penerapan praktek GCG di BUMN telah diwujudkan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dimana BUMN diwajibkan untuk menerapkan dan menjadikan GCG sebagai landasannya. Selanjutnya wujud dari penerapan GCG adalah dimasukkannya GCG kedalam  Misi Kementerian BUMN dan Strategi Utama Pengembangan BUMN dalam Master Plan BUMN tahun 2002 – 2006. Kemudian komitmen penerapan GCG disempurnakan lagi dengan  mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. PT. PLN (Persero) yang merupakan bagian dari BUMN juga memiliki pedoman khusus penerapan GCG dan sudah menerapkan prinsip-prinsip GCG begitu pula dengan PT. PLN (Persero) APJ Malang. PT. PLN (Persero) APJ Malang sudah menerapkan kelima prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kewajaran dan independensi. Hasil yang diperoleh oleh PT. PLN (Persero) APJ Malang dari penerapan GCG adalah mendapatkan penghargaan dari pihak eksternal, kepercayaan pelanggan terhadap PT. PLN (Persero) APJ Malang semakin besar dan juga dapat tetap menjaga implementasi GCG pada kualitas yang baik.   Kata Kunci: tata kelola perusahaan yang baik, BUMN, PT. PLN(Persero) APJ Malang
Evaluasi Kebijakan Presiden Tentang Bencana Lumpur Panas Terhadap Perekonomian Di Kabupaten Sidoarjo Alvian Bagus Yuniarto
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 6 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract :Accountability Policy Evaluation PT. Lapindo Brantas Against Economic Community in Sidoarjo. Hot mud disaster has made economic to decline because of the disaster people have drowned their residence, especially jobs and their livelihood as well as educational facilities and places of worship. With the existence of the incident public life struggling to feed themselves and their families for the sake of economic progress in the future.   Keyword : Public Policy, Accountability Lapindo.   Abstrak : Evaluasi Kebijakan Pertanggungjawaban PT. Lapindo Brantas Terhadap Perekonomian Masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Terjadinya bencana lumpur panas telah menjadikan perubahan perekonomian yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo sehingga menyebabkan perekonomian masyarakatnya menurun karena bencana tersebut telah menenggelamkan tempat tinggal mereka, terutama lapangan pekerjaan dan mata pencaharian mereka serta sarana pendidikan dan tempat ibadah. Dengan adanya kejadian tersebut masyarakat berjuang hidup untuk mencukupi kebutuhan mereka dan keluarganya demi kemajuan di masa mendatang.   Kata kunci : Kebijakan Publik, Tanggung jawab Lapindo
Pelaksanaan Layanan Perpustakaan Berbasis Standar Nasional Perpustakaan (SNP) 009:2011 Pada Perpustakaan SMAN 2 Kota Malang Fachrina Aprilia
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 6 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The implementation of the National Library Service Standards-Based Libraries (SNP) 009: 2011 in the Library SMAN 2 Malang. The existence of the library as a learning media and resources is also an important moment for education. Importance of the role of the National Library of perustakaan require Indonesisa (PNRI) to draw up a National Standard Library is based on the level of elementary school education up to college. In the end, not all can be implemented standardized tersebut.Namun not all libraries capable of executing the SNP. The lack of power and limited knowledge of school library become a bottleneck in the management of the school library. One of the problems experienced by the library SMAN 2 Malang. That the implementation of library services based National Standard Library in the SMAN 2 Malang that from some points there are, there are some things that can not be implemented fully because there are several barriers such as packaging concept is immature because it is still continuing the previous regulation, there is no guidance from experts library to help organize a good library, and the absence of a sufficient budget. Keywords: Library Service, SNP, SMAN 2 Malang Abstrak: Pelaksanaan Layanan Perpustakaan Berbasis Standar Nasional Perpustakaan (SNP) 009:2011 pada Perpustakaan Sman 2 Kota Malang. Keberadaan perpustakaan sebagai media pembelajaran dan sumber informasi saat ini juga penting bagi dunia pendidikan. Pentingnya peran peran perustakaan mengharuskan Perpustakaan Nasional Republik Indonesisa (PNRI) untuk menyusun suatu Standar Nasional Perpustakaan berdasarkan tingkat pendidikan sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Pada akhirnya tidak semua dapat mengimplementasikan standar tersebut.Namun tidak semua perpustakaan mampu melaksanakan SNP tersebut. Minimnya tenaga serta keterbatasan pengetahuan pengelola perpustakaan sekolah menjadi hambatan dalam manajemen perpustakaan sekolah. Salah satu permasalahan tersebut dialami oleh perpustakaan SMAN 2 Malang. Bahwa pelaksanaan layanan perpustakaan berbasis Standar Nasional Perpustakaan di SMAN 2 Malang bahwa dari beberapa poin yang ada, terdapat beberapa hal yang belum bisa terlaksana dengan sepenuhnya karena ada beberapa hambatan seperti pengemasan konsep yang belum matang karena masih meneruskan peraturan sebelumnya, belum ada pembinaan dari ahli perpustakaan untuk membantu pengorganisasian perpustakaan yang baik, serta tidak adanya anggaran yang cukup. Kata Kunci          : Pelayanan Perpustakaan, SNP, SMAN 2 Malang
Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepuasan Pemustaka Pada Kantor Perpustakaan Umum Dan Arsip Daerah Kota Malang Anggriawan Kristanto
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 6 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : Factors Affecting User Satisfaction At the Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang. This study aims to explain the factors - factors that affect the level of user satisfaction in the Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang, and what is the most dominant factor affecting user satisfaction level in the Office of Public Library and Regional Archives Malang. Variables used in this study is the Affect of Service (X1), Library as Place (X2), Information Control (X3) and User Satisfaction (Y). This research is a quantitative research explanatory. The results showed that several factors affect significantly the level of user satisfaction, including the Affect of Service, and Information Control. Affect of Service, which covers service aspects such as skills, attitudes, and mentality clerk or librarian namely reliability, responsiveness, assurance and empathy have in providing information to the pemustaka is the most dominant factor affecting the level of user satisfaction. Keyword : service factors, factors of user satisfaction, user satisfaction Abstrak : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepuasan Pemustaka Pada Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan para pemustaka di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang, dan faktor apa yang paling dominan yang mempengaruhi tingkat kepuasan pemustaka di Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah Affect of Service (X1), Library as Place (X2), Information Control (X3) dan Kepuasan Pemustaka (Y). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif explanatory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor mempengaruhi secara signifikan tingkat kepuasan pemustaka, diantaranya adalah Affect of Service, dan Information Control. Affect of Service yang meliputi aspek pelayanan seperti kemampuan, sikap, dan mentalitas petugas ataupun pustakawan yaitu kehandalan, ketanggapan, jaminan dan empati yang dimiliki dalam memberikan informasi kepada para pemustaka merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi tingkat kepuasan pemustaka.   Kata Kunci : faktor – faktor pelayanan, faktor – faktor kepuasan pemustaka, kepuasan pemustaka
Implementasi Kebijakan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Oleh Pemerintah Kabupaten Jombang (Studi: Dinas PU Cipta Karya, Bidang Pertamanan di Kabupaten Jombang) Hatfina Izzati
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 6 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Green Open Space Maintenance Policy by the Government of Jombang Regency (Study at the Official of Public Works, Work Creation, Spatial Order, Cleanliness, and Gardening of Jombang Regency). The government has made a program to maintain Green Open Space by conducting the programs from the center including the periodic program for vegetative planting, plant embroidery, and soil utilization by developing the park on private ownership and also by managing less maintained lands. The improvement of RTH quality is reaching 20 %. The government of Jombang Regency attempts to construct the annual master plan because there is already a design draft for Green Open Space Maintenance that explains what part of space is on priority and to be managed. This master plan will help the government to meet the percentage target stated in Local Regulation. The demand of personnel is not only met by the presence of special teams in monitoring RTH but also by building a communication between the sustainable community and the socialization of local regulation. Keywords: policy implementation, green open space Abstrak: Implementasi Kebijakan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Oleh Pemerintah Kabupaten Jombang (Studi pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, Dan Pertamanan Kabupaten Jombang). Pemerintah Kabupaten Jombang menjalankan masterplan tiap tahunnya karena sudah adanya rancangan serta pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau mana saja yang akan diprioritaskan dan dikerjakan. Halini akan memudahkan pemerintah dalam pemenuhan prosentase yang ditetapkan dalam perda. Tidak hanya itu menambahkan personil untuk tim khusus dalam hal pengawasan RTH dan komunikasi antara masyarakat juga harus berkelanjutan serta sosialisasi tentang peraturan daerah agar masyarakat lebih memahami.   Kata kunci : implementasi kebijakan, ruang terbuka hijau
Implementasi Program Desa Model “GEMATUMASKIN” (Gerakan Bersama Membantu Masyarakat Miskin) Dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi pada Desa Kanorejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban) Dorinda Nur Aini
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 6 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Program Desa Model “GEMATUMASKIN” (Gerakan Bersama Membantu Massyarakat Miskin) in Poverty Alleviation (Case on Kanorejo Village, Rengel Subdistrict, Tuban District). Research result shown communication on Desa Model Program working optimal. Concistency of Desa Model Program can be maintain by guiding of program. Human resources involved in each part has been represented. The budget allocated sufficient to meet the needs of the community with the bottom-up system, the resources required equipment adequate to support the implementation of the program, as well as resource executor has sufficient authority to implement the program. Disposition entire program implementers Desa Model was good and cooperation and strong commitment between the government and the community provide support in the Desa Model program, selection of executive personnel have adjusted based on field that has dedication in poverty alleviation, but incentive is only given to the Head of subdistrict who most successful in poverty alleviation through Desa Model program. The structure on Desa Model Program was efficient, Standard Operating Procedure (SOP) Desa Model program is using Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 (PPLS 2011). In general coordination in implementing Desa Model program went well. Indicators of poverty alleviation is the Desa Model program realization percentage decline in poverty rates exceeded the target in Tuban each year.   Keywords:program implementation, Desa Model program, poverty alleviation.   Abstrak:Implementasi Program Desa Model “GEMATUMASKIN” (Gerakan Bersama Membantu Massyarakat Miskin) dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi pada Desa Kanorejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban). Hasil penelitian menunjukkan komunikasi dan kejelasan program Desa Model berjalan optimal. Konsistensi program Desa Model terjaga dengan adanya pedoman pelaksanaan program. Sumber daya manusia pelaksana setiap bagian telah terwakili. Anggaran yang dialokasikan cukup untuk memenuhi kebutuhan massyarakat dengan sistem yang bersifat bottom up, sumber daya peralatan yang dibutuhkan memadai dalam menunjang implementasi program, serta sumber daya pelaksana memiliki wewenang yang cukup dalam menjalankan program. Disposisi seluruh pelaksana program Desa Model baik, pemilihan personil pelaksana menyesuaikan dengan bidang-bidang yang memiliki dedikasi dalam pengentasan kemiskinnan serta kerja sama dan komitmen kuat antara pemerrintah dan massyarakat memberikan pendukung dalam program Desa Model, namun insentif hanya diberlakukan pada Camat yang paling berhasil mengentaskan kemiskkinan melalui program Desa Model. Struktur birokrasi program Desa Model sendiri efisien, Standard Operating Procedure (SOP) program Desa Model menggunakan Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 (PPLS 2011). Secara umum koordinasi dalam implementasi program Desa Model berjalan baik. Indikator pengentasan kemiskkinan program Desa Model adalah prosentase realisasi penurunan tingkat kemiskkinan yang melampaui target di Kabupaten Tuban setiap tahun. Kata kunci:implementasi program, program Desa Model, Pengentasan Kemiskkinan.
Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (Studi pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik) Indira Arundinasari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 6 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Development Of Service System Of Licensing Investment Information Electronically (Studies in the Departement of Investment and Licensing, Gresik Regency), The results of research shows that planning information system development in the field of licensing investment already done well because BKPM provide assistance some computer unit , printer and a modem for the smooth the process of licensing service. Then a mechanism in based service of this electronic can directly apply online portal website in bkpm www.nswi.bkpm.go.id on a menu SPIPISE before doing registration requirement of licensing for the submission of the use of the right of access SPIPISE investment in the permit. Then in its implementations the development of service system of licensing investment information electronically is still there are several obstacles such as server BKPM error often bandwidht network or less quick. So that service process was slightly disturbed although positive impact with the development of this spipise also very effective and efficient for users because the user could directly inspect the licenses via online.   Keywords:system development, management information system, licensing service.   Abstrak: Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (Studi Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengembangan sistem informasi dalam bidang perizinan investasi sudah terlaksana dengan baik karena BKPM memberikan bantuan beberapa unit komputer, printer dan modem dalam kelancaran proses pelayanan perizinan. Kemudian mekanisme dalam pelayanan berbasis elektronik ini bisa langsung mendaftar online di portal website BKPM www.nswi.bkpm.go.id pada menu SPIPISE sebelum melakukan registrasi kelengkapan persyaratan perizinan untuk pengajuan hak akses penggunaan SPIPISE dalam perizinan investasi. Kemudian dalam implementasinya pengembangan sistem pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik ini masih terdapat beberapa kendala seperti sering error nya server BKPM ataupun jaringan bandwidht yang kurang cepat sehingga proses pelayanan pun sedikit terganggu meskipun dampak positif dengan adanya pengembangan SPIPISE ini juga sangat efektif dan efisien bagi pengguna, karena pengguna bisa langsung mengecek status perizinannya melalui online.   Kata kunci:pengembangan sistem, sistem informasi manajemen, pelayanan perizinan.

Page 242 of 268 | Total Record : 2676

 240   241   242   243   244 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue