Articles
1,592 Documents
EKSISTENSI SEKOLAH SWASTA
SUPRIYOKO, KI
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (85.799 KB)
Sosialisasi sekolah gratis yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini adalah departemen pendidikan, nampaknya benar-benar efektif. Buktinya masyarakat berduyun-duyun ?menyerbu? SMP dan MTs negeri yang nota bene diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam realitasnya banyak anggota masyarakat yang terbantu oleh kebi-jakan sekolah gratis; hal ini lebih dirasakan oleh kelompok masyarakat dari kalangan bawah (grass root) yang berpenghasilan rendah (the have not). Mereka sangat terbantu dengan kebijakan pemerintah ini; bahkan ada yang sedianya tidak akan menyekolahkan anaknya dikarenakan alasan biaya akhirnya bisa menyekolahkan pula. Kebijakan sekolah gratis memang sangat argumentatif; di samping didukung oleh ketentuan perundangan utamanya UUD 1945 dan UU Sisdiknas juga oleh realitas banyaknya orang miskin di Indonesia. Masalah-nya ialah, kebijakan sekolah gratis tersebut menimbulkan permasalahan baru khususnya di kalangan penyelenggara sekolah swasta.
SETELAH UMPTN BERLANGSUNG
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN WAWASAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (113.889 KB)
Sebuah tradisi akademik yang terjadi pada setiap awal tahun ajaran baru di perguruan tinggi negeri, PTN, baru saja berlangsung. Tradisi akademik ini berupa ujian tulis dalam sistem penerimaan mahasiswa baru, yang sejak tahun 1989 yang lalu dikemas di dalam bentuk Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN). Dalam dua hari saja, tepatnya pada tanggal 20 dan 21 Juni 1990, maka penyelenggaraan UMPTN telah selesai; tentu saja belum termasuk hasilnya. Dengan selesainya penyelenggaraan UMPTN tersebut kewajiban peserta boleh dikatakan telah selesai; peserta telah berhasil mencari informasi tentang PTN, juga informasi tentang mekanisme penerimaan mahasiswa barunya, mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian tertulis, mendaftar, kembali belajar giat untuk lebih memantabkan persiapannya, dan terakhir mengikuti ujian pada hari "H". Semua kegiatan tersebut di atas tentu saja memerlukan energy, waktu dan dana; oleh karena itu selesainya penyelenggara-an UMPTN baru-baru tersebut seolah-olah telah membebaskan segala beban yang selama ini disandang oleh para kandidat mahasiswa baru PTN tersebut.
MENGATASI KRISIS PENDIDIKAN
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (120.438 KB)
Ada dua lembaga internasional masing-masing World Bank (WB) dan Asian Development Bank (ADB) bersama-sama dengan dua lem-baga nasional kita masing-masing Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) menyelenggarakan 'Konferensi Pendidikan Indonesia' di Jakarta pada tanggal 23 dan 24 Februari 1999 yang lalu. Alan Ruby, Manager for Human Development Sector Unit untuk wilayah Asia Pasifik Timur, pada acara tersebut telah menyampaikan pandangan (resmi) lembaga Bank Dunia di bawah titel 'Overview of The World Bank Strategy in Indonesia'. Dari presentasinya tergambar pandangan Bank Dunia terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia kini. Kata-kata 'kini' perlu ditekankan karena kondisi pen-didikan kita benar-benar sedang terpuruk akibat terjadinya krisis eko-nomi yang tidak kunjung selesai. Di sisi lainnya dari pihak Indonesia telah dipresentasi lima isu pendidikan yang cukup fundamental. Mengingat demikian pentingnya permasalahan dan isu pendidikan yang dipresentasi pada forum tersebut maka ada lima "orang penting" secara suka rela telah menyampaikan tanggapannya; masing-masing adalah Country Director Bank Dunia Dennis de Tray, Chief of Resident Mission of ADB in Indonesia Robert May, Menteri Bappenas Boediono, Menteri Agama Malik Fadjar, serta tidak ketinggalan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Joewono Soedarsono. Pak Joewono bahkan dua hari berturut-turut "menyatroni" konferensi tersebut. Forum konferensi tersebut kiranya memang cukup strategis, seti-dak-tidaknya bisa dijadikan ajang penyamaan persepsi di antara pihak lembaga internasional dengan pihak kita dalam upaya mengatasi krisis menuju terealisasikannya pembaruan pendidikan di Indonesia.
SD BELUM PERLU DIBERI "MUATAN LOKAL"
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN SURYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (129.457 KB)
Mulai awal tahun Pelita kelima nanti potensi daerah akan dikembangkan melalui "muatan lokal" yang terintegrasi kan dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah. Demikian dikemukakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Fuad Hassan, seusai melantik Rektor Institut Teknologi Surabaya (ITS) beberapa hari yang lalu. Yang dimaksud dengan "muatan lokal" ialah merupakan kelompok mata pelajaran dalam struktur kerikulum yang oleh suatu daerah dianggap sesuai dengan kehidupan masyarakat setempat. Dengan demikian para pelajar dari masing-masing daerah akan mempunyai kesempatan yang terstruktur serta terorganisir dalam mempelajari potensi daerahnya. Berangkat dari konsep Mendikbud tersebut maka sekolah-sekolah yang berlokasi di daerah pertanian akan diberi kelompok pelajaran "kepertanian"; sekolah yang berlokasi di daerah pantai diberi kelompok pelajaran "kepariwisataan"; dsb. Ini semua merupakan manifestasi po-tensi daerah yang dikembangkan melalui "muatan lokal" yang terintegrasikan dalam kurikulum. Lebih lanjut direncanakan porsi dari "muatan lokal" ini nantinya sekitar 25% dari beban kurikulum secara keseluruhan.
PENDIDIKAN TINGGI PUSAT KEUNGGULAN
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (119.209 KB)
Setiap Selasa Wage, menurut perhitungan hari dan pasaran Jawa, Sri Sultan Hamengku Buwono X menguraikan gagasan dan pemikiran beliau melalui SKH Kedaulatan Rakyat dalam rubrik tetapnya ?Sabda Sri Sultan Hamengku Buwono X?. Beliau menulis gagasan dan pemikirannya tidak dalam satu bidang saja akan tetapi dalam banyak bidang sekaligus; sosial, politik, seni, budaya, pendidikan, kemasyarakatan, pariwisata, sains dan teknologi, dan sebagainya. Saya cukup bangga mendapatkan kesempatan memberikan tanggapan atas tulisan-tulisan Sri Sultan bukan karena hari Selasa Wage bertepatan dengan hari dan pasaran lahir (weton) saya (saja); tetapi tulisan-tulisan Sri Sultan memang pantas mendapat respon dari masyarakat luas. Dalam konotasi Jawa, sabda artinya pernyataan, uraian, pesan, atau terkadang diartikan sebagai perintah dari orang yang memiliki kedudukan sosial tinggi kepada orang lain yang kedudukan sosialnya lebih rendah. Medhar sabda artinya memberi pernyataan, uraian, pesan dan/atau perintah yang sifatnya monologis; sedangkan wawan sabda artinya saling memberi pernyataan, pesan dan/atau perintah atau yang bahasa sekarangnya adalah berkomunikasi secara dialogis.
KIBARKAN BENDERA "START"
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (68.443 KB)
Di harian ini saya pernah menulis tentang potensi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk mengembangkan program wajib belajar SLTP (Supriyoko, "Merealisasikan Pro-gram Wajib Belajar SLTP", KR: 18/01/1991). Kalau tulisan ini kembali mendeskripsi potensi DIY untuk mengembangkan program wajib belajar SLTP tentu saja bukan bersifat re-plikasi. Kalau tulisan pertama memakai pendekatan makro, maka tulisan ini mencoba mengaplikasi pendekatan mikro; di samping datanya pun lebih terinci dalam tulisan ini. Ketika saya menyatakan program wajib belajar SLTP di Indonesia sebagai "mimpi panjang" dalam forum seminar sehari di Gedung Radyosuyoso Kompleks Kepatihan beberapa waktu lalu ada peserta yang meminta klarifikasi mengenai pernyataan saya itu; mengapa program wajib belajar diiba ratkan sebagai "mimpi panjang". Pengibaratan tersebut sesungguhnya tidak terlalu sulit diinterpretasi; yaitu untuk merealisasi wajib be-lajar SLTP secara nasional diperlukan waktu yang ekstra panjang, bisa mencapai 5 s/d 10 tahun. Indikatornya: sam pai saat ini Tingkat Partisipasi Pendidikan (TPP) jen-jang SLTP masih bersikutat pada angka 60%; artinya hanya sekitar 60 dari setiap 100 anak usia SLTP (13-15 tahun) yang dapat melanjutkan belajar di SLTP, selebihnya "me-nganggur" dikarenakan terbatasnya daya tampung sekolah atau alasan yang lain. Dalam beberapa tahun terakhir ini angka TPP jenjang SLTP belum berhasil ditingkatkan seca-ra signifikan; masih bersikutat pada bilangan 60% saja.
PNS : NAIK GAJI ATAU RASIONALISASI
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN BERITA NASIONAL
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (115.981 KB)
Isu yang paling aktual sesaat setelah disampaikannya keterangan pemerintah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne-gara (RAPBN) dalam beberapa tahun terakhir ini adalah soal kenaikan gaji bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Naik gaji atau tidak; inilah berita yang paling ditunggu oleh para PNS. Bahkan masyarakat non-PNS pun ikut berhasrat mendengarkan berita ini karena bagaimanapun secara empirik kenaikan gaji PNS berpengaruh pada perilaku ekonomi masyarakat kita umumnya. Rutinitas tahunan itu pun kini tengah berlangsung. Sesaat setelah Presiden Soeharto selesai menyampaikan naskah RAPBN di hadapan Sidang Paripurna DPR pada tanggal 6 Januari 1997 yang lalu maka pembicaraan mengenai kemungkinan adanya kenaikan gaji bagi PNS menjadi hangat. Bahkan saat ini sedang hangat-hangatnya pembicara-an mengenai kenaikan gaji PNS. Kenaikan anggaran yang besarnya diatas 11 persen ternyata telah memacu para analis untuk menghitung-hitung berapa besarnya kenaik-an gaji PNS yang paling mungkin. Seperti kita ketahui bersama bahwa untuk pertama kalinya RAPBN kita bernilai di atas 100 trilyun rupiah; atau tepatnya RAPBN 1997/1998 bernilai 101,1 trilyun rupiah. Angka ini mengalami kenaikan di atas 11 persen kalau dibandingkan dengan APBN 1996/1997 senilai 90,6 trilyun rupiah yang sedang berjalan ini. Kenaikan inilah yang menimbulkan analisis dan spekulasi mengenai kemungkinan naiknya gaji bagi PNS. Apalagi dalam pidatonya secara eksplisit Presiden Soeharto me-nyatakan bahwa setiap kali merencanakan pengeluaran negara untuk gaji pegawai maka dengan sendirinya dipertimbangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kesejahteraan pegawai negeri kita. Dari kalimat ini sepertinya Presiden Soeharto memang sengaja membuka kemungkinan akan naiknya gaji PNS.
PENCABUTAN IJAZAH DI PERGURUAN TINGGI
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (412.849 KB)
Salah satu berita akademik yang paling hangat sekarang ini ialah tentang pencabutan ijazah S2 oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dari seorang lulusannya; dalam hal ini lulusan program pasca sarjana (S2). Adapun alasan pencabutannya adalah karena tesis yang dibuat oleh lulusan yang bersangkutan dinyatakan masuk dalam kategori karya jiplakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini media massa kita gencar memberitakan adanya kasus penjiplakan karya ilmiah berupa tesis yang disusun oleh Syn, salah seorang mahasiswa (waktu itu) pro-gram S2 UGM, dengan judul "Pengajaran Pendidikan Moral Pan-casila di Sekolah Menengah Tingkat Atas : Suatu Studi tentang Fungsi Sosialisasi Politik".Tesis ini dicurigai sebagai karya jiplakan dari karya ilmiah berupa skripsi (tingkat S1) atas nama Swt yang saat ini juga mengambil pendidikan program S2 pada salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Keputusan UGM untuk mencabut ijazah S2 dari salah satu alum-ninya tersebut di atas merupakan kasus yang menarik untuk dibahas mengingat kasus seperti itu jarang terjadi di dunia perguruan tinggi, baik di tanah air maupun di negara-negara manca. Di Indonesia, kasus seperti itu rasanya justru baru pertama kali terjadi; meski kasus pen-jiplakan karya ilmiah itu sendiri diyakini banyak orang sudah sangat sering terjadi dalam dunia pendidikan kita.
MENUJU PENDIDIKAN KEMANDIRIAN
SUPRIYOKO, KI
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (96.417 KB)
Apabila Tuhan mengijinkan, Tamansiswa akan menggelar rapat kerja nasional (rakernas) di Yogyakarta dari tanggal 11 s/d 13 Desember 2009. Dalam forum seperti ini biasanya ratusan pejuang dan pemikir Tamansiswa berkumpul untuk memperbincangkan situasi dan kondisi pendidikan nasi-onal sekaligus mencari solusi berbagai problematika yang dihadapi oleh pendidikan nasional kita itu sendiri. Mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah di bidang pendidikan adalah bagian yang diagendakan dalam rakernas. Hal itu merupakan kontribusi Tamansiswa kepada pemerintah dalam upaya menangkap hal-hal yang ber-kembang pesat di masyarakat. Rakernas kali ini mengambil tema Pendidikan Nasional Menuju Ke-mandirian; logikanya berbagai kritik Tamansiswa yang akan dialamatkan kepada pemerintah sebagai pengambil kebijakan tentunya tidak bergeser dari masalah pendidikan kemandirian itu sendiri.
KOMITMEN PENDIDIKAN TAMANSISWA
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN BALI POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (410.244 KB)
Pada suatu saat terjadilah peristiwa sejarah yang tercatat dalam lembaran pendidikan di jaman prakemerde-kaan. Pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan politik yang cukup mengagetkan, yaitu (1) seluruh sekolah swasta yang tak dibeayai oleh pemerintah (Belanda) harus minta izin, (2) guru-guru yang mengajar di sekolah swasta juga harus mendapat izin dari pemerintah terlebih dahulu, dan (3) materi pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa sekolah swasta tak boleh melanggar peraturan negeri dan harus sesuai dengan sekolah pemerintah. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1932 tersebut lazim disebut dengan Onderwijs Ordonnantie (OO). Adapun yang dimaksud dengan sekolah negeri/pemerintah adalah se kolah yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial, dan sekolah swasta adalah sekolah yang (kebanyakan) diseleng garakan oleh putra-putra Indonesia. Kebijakan politik OO tersebut di atas jelas-jelas merugikan sekolah swasta, yang notabene merugikan bangsa Indonesia. Pasalnya eksistensi sekolah swasta (bumi pu-tera) waktu ini merupakan bagian dari kerangka strategi perjuangan untuk melawan penjajah melalui jalur pendidik an. Bayangkan, kalau keberadaan sekolah dan guru-gurunya harus menunggu ijin resmi pemerintah kolonial; dan apa-lagi materi pelajarannya harus direkomendasi oleh peme-rintah kolonial pula maka proses penanaman jiwa merdeka dan jiwa kebangsaan tentu akan berhenti. Artinya, tujuan perjuangan bangsa akan makin sulit direalisasi.